Garuda - Garba Rujukan Digital

TALAK MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) PERSFEKTIF IBNU HAZM Adang Djumhur Salikin; Ilham Bustomi; Irfan Zidny
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Talak adalah putusnya hubungan suami istri karena perceraian. Caranyapun berbeda-beda, ada yang diucapkan secara langsung, ada yang diajukan ke pengadilan, ada yang melalui surat, ada juga yang memakai SMS. Mengenai cara mentalak para fuqaha’ berbeda pendapat. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut penulis mencoba menkaji permasalahan ini dengan membahas pendapat salah satu ulama yaitu Ibnu Hazm, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (library research). Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Ibnu Hazm, apabila ada seorang suami yang mentalak istrinya dengan cara ditulis baik surat ataupun SMS, maka talak tersebut tidak sah bahkan sia-sia. Menurut beliau, tidak akan sah talak sebelum dilafadzkan. Karena dalam al-qur’an dan hadis tidak ditemukan nashnya secara jelas, maka istinbāṭ hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan menggunakan al-dalil dari nash. Bila nash memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafadz. Dalam nash menyatakan bahwa ceraikanlah istrimu dengan cara yang baik, cara yang baik ini dapat ditarik dalil bahwa talak dengan cara yang baik adalah talak yang dilakukan dengan cara sepatutnya, yaitu dengan diucapkan.Kata kunci : Perceraian, Talak, Ibnu HazmAbstractDivorce is the breakup of the husband and wife's relationship due to divorce. The methods are different, some are spoken directly, some are submitted to the court, some are sent by mail, some are using SMS. Regarding the mentality of the jurists' opinions. Based on these differences of opinion the author tries to examine this problem by discussing the opinion of one of the scholars namely Ibn Hazm. This study uses qualitative research methods by focusing on library research. Data analysis using descriptive analysis method. The results of the study state that according to Ibn Hazm, if there is a husband whose wife's mentality is written either by letter or SMS, then the divorce is invalid even in vain. According to him, talak will not be valid before being recited. Because in the al-quran and hadith the nash is not clearly found, then the istinbā Ib of Ibn Hazm's law in his opinion is to use the al-proposition of the nash. If the text has a specific meaning, then the meaning is expressed by another statement that is similar to lafadz. In the text states that divorce your wife in a good way, this good way can be drawn theorem that divorce in a good way is divorce that is done in a proper way, namely by saying.Keywords: Divorce, Talak, Ibnu Hazm

“STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NOMOR: 1305/PDT.G/2015/PA.Sbr. TENTANG ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH” kosim kosim; Ilham Bustomi; Irmaya Irmaya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Maraknya pernikahan di bawah tangan yang terjadi dimasyarakat dengan berbagai macam motif yang menjadi alasannya, diantaranya untuk mempermudah melakukan pernikahan poligami dengan tidak mengikuti syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi pernikahan di bawah tangan dapat mengesahkan pernikahannya ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan di Kantor urusan Agama dengan alasan sesuai dengan Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan isbat dari pernikahan poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif filosofis dengan tehnik yang digunakan: Wawancara, Observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa duduk perkara tersebut adalah seorang suami yang menikahi istri kedua dan kemudian meminta untuk mengesahkan pernikahan mereka dan Pengadilan Agama Sumber mengabulkan permohonannya dengan tujuan kemaslahatan, ketertiban dan keadilan serta melindungi hak-hak sosial warga negara bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.Kata Kunci: Isbat Nikah Poligami, izin poligami dan perkawinan di bawah tangan. Abstract Many marriage establishments would happen in the society with various motives as the reasons, as like to make polygamy marriage easier because it does not follow requirtment and provision based on the valid act. For the unlisted marriage yet in the office of religious affairs can propose the marriage establishment in religious court. the religious court can execute the unlisted marriage yet in office of religious affairs with suitable reason according to the chapter 7 of compilation of islamic law. The research method is qualitative, by using yuridical normative and philosophical approach the teachnique of collecting data are interview, observation and documentacion. Based on the discussion, it could be conduded that the case position is a husband who do the marriage with her seccond wife. Then they are willing to register their marriage and Sumber Religious Court execute their request with the weifare purpose, order, justice and to practice social rights the society for a couple of husband and a wife and the would be born children from their marriage.Keywords : Polygamy Mirrage Establishment, Polygamy Permission and the Unregistered Mirrage.

KONSEP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM akhmad shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana,sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri prilaku maupun masyarakat. Pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana,dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana. Seiring dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative jusitce di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah cukup efektif karena korban, pelaku dan masyarakat puas dengan penyelesaian secara restorative justice dan mengingat lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci :Pidana, Anak, Restorative Justice. AbstractChildren are an inseparable part of survival which expressly states that the state guarantees the rights of every child to survival, growth and development and to protection from violence and discrimination. Protection of children is not only given to children who are victims of criminal acts, but also to children who are perpetrators of crimes, so that in the legal process especially in giving criminal decisions should also consider the future of the child because for a country, children are the hope of the future country. The child who commits this crime is also subject to criminal sanctions. Talking about criminal prosecution of children often causes debate, because this problem has very broad consequences both regarding self-behavior and society. Criminal punishment is an element of criminal law, where the sentence has a negative effect on the person given criminal sanctions. In line with Law Number 11 of 2012. While the effectiveness of the application of sanctions on children in the perspective of restorative jusitce in the Legal Territory of Mataram Police is quite effective because the victims, perpetrators and the community are satisfied with the restorative justice settlement and considering the birth of Law Number 11 of 2012 About the Child Criminal Justice System. Keywords: Criminal, Child, Restorative Justice.

PERSEPSI HAKIM MENGENAI ADIL SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON Wardah Nuroniyah; Didi Sukardi; Hifny Faqih
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Poligami merupakan perkawinan yang diakui oleh Islam. Poligami yang dibolehkan Islam adalah yang terbatas dan bersyarat. Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Penyusunan penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai syarat permohonan izin poligami khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengartikan adil dalam poligami bersifat proposional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan istrinya, secara materil ataupun non materil. Hakim memutuskan izin poligami ditolak atau dikabulkannya dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di persidangan, kemudian melihat bukti surat-surat yang hakim anggap perlu di persidangan, serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul nantinya. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama. ABSTRACTPolygamy is a marriage recognized by Islam. Polygamy allowed by Islam is limited and conditional. The problem of polygamy is increasingly complicated because there are many contradictions from various parties in agreeing to the permissibility of polygamy in the form of tightening requirements of polygamy. The preparation of this research will discuss the issue about the requirement of polygamy permit application especially in Religious Court of Cirebon City. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The research is based on interviews and documentation with judges, then analyzing them through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the judges of Religious Court of Cirebon City mean fairness in polygamy is proportional, meaning that husbands who want to have polygamy should be able to adjust the needs of his wife, materially or non materil. The judge decides that a polygamy permit is denied or granted by a judge's presumption that is preceded by evidence in court, then looks at the evidence of letters that the judge deems necessary in the hearing, as well as weighing the maslahat and mafsadat that will arise later. Keywords: Polygamy, Religious Courts.

KONTRUKSI PEMIKIRAN FEMINIS ISLAM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME (STUDI PERDA SYARIAH) Kana Kurniawan
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Sejak wacana gender banyak diwacanakan di Indonesia. Para aktivis feminis berperan penting memperjuangkan hak-hak perempuan. Mulai dari mengkritik konsep patriarki hingga HAM yang tidak akomodatif. Seperti yang diungkapkan Saparinah Sadli.[1] Kalangan feminis Islam pun mengkaji dogma agama hingga perda “Syariah” yang patriarki pasca UU Otonomi Daerah 32/2004. Regulasi itu dianggap diskriminatif dan patriarki. Perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki (Musdah Mulia, 2005).Penulis menggunakan teori postmodernisme (Gill Branston and Roy Stafford, 2003) untuk menelaah pemikiran feminis Islam terhadap perda-perda itu. Komnas perempuan (2014) mengungkapkan, ada 365 perda diskriminatif terhadap perempuan. Bisa dikatakan, aspirasi kelompok Islamis mendapatkan legal-formal sekaligus dukungan politik atas perda itu. Antara eksekutif dan legislatif saling keterkaitan dengan kalangan formalis syariah. Kata kunci: Postmodernisme, HAM Perempuan, Perda Syariah dan Hukum Islam AbstractSince the gender discourse has been widely discouraged in Indonesia. Feminist activists play an important role in fighting for women's rights. Starting from criticizing the concept of patriarchy to human rights that are not accommodating. As stated by Saparinah Sadli. Islamic feminists also study religious dogma to patriarchal “Sharia” regional regulations after the UU Otonomi Daerah 32/2004. The regulation is considered discriminatory and patriarchal. Women as subordinates of men (Musdah Mulia, 2005).The author uses postmodernism theory (Gill Branston and Roy Stafford, 2003) to examine Islamic feminist thinking on that regional regulations. The National Commission on Women (2014) revealed that there are 365 discriminatory regulations on women. That said, the aspirations of Islamist group got legal-formal and political support for the regional regulation at once. The executive and the legislative are interrelated with sharia formalists. Keywords: Postmodernism, Women's Human Rights, Sharia Regulations and Islamic Law [1] Saparinah Sadli, “Hak Asasi Perempuan Juga Hak Asasi Manusi” dalam Berbeda tetapi Setara (Jakarta: Kompas Media Utama, 2010), 244

KEBIJAKAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) DALAM PENETAPAN IDUL ADHA Imam Qusthalaani
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakMajlis Tafsir al-Qur’an adalah salah satu organisasi Islam yang lahir di Indonesia. Meskipun MTA berkembang di Indonesia, ia mendirikan Idul Adha dengan mengikuti pendirian Idul Adha di Kerajaan Arab Saudi. Ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan Idul Adha di negara muslim harus diterapkan sesuai dengan mathla ’lokal. Pendapat para ulama ini sejalan dengan fatwa MUI tentang keputusan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah nomor 2 tahun 2004. MTA menetapkan Idul Adha dengan menggunakan pengumuman Wukuf Arafah di Saudi karena tidak memiliki metode spesifik dalam membangun awal mula. bulan kamariah. Kebijakan MTA ini juga belum tepat di Indonesia dan perlu ditinjau karena proses penentuan tidak menggunakan pertimbangan astronomi. MTA juga tampaknya tidak konsisten dalam menetapkan awal bulan kamariah karena mengikuti dua metode yang bertentangan, yaitu imkan al-rukyah untuk menetapkan awal ramadhan dan Syawal dan rukyah global untuk menetapkan Idul Adha. Kata Kunci: Majlis Tafsir al-Qur’an, Idul Adha, Pengumuman Wukuf Arafah di Kerajaan Arab Saudi AbstractMajlis Tafsir al-Qur’an is one of Islamic organizations that was born in Indonesia . Although MTA develops in Indonesia, it establish Eid al-Adha by following the establishment of Eid al-Adha in Saudi Arabia Kingdom. Ulama agreed that in the implementation of Eid al-Adha in muslim country must be applied accordance with mathla’ local. These scholars opinion is in line with the MUI fatwa about the preliminary decision of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah number 2 of 2004. MTA establishes Eid al-Adha by using the announcement of Wukuf Arafah in Saudi because is has no spesifict method in establishing the beginning of the kamariah month. This MTA policy also not yet proper in Indonesia and needed to be reviewed because the process of determination do not use the consideration of astronomy. MTA also seems inconsistent in establishing the beginning of kamariah month due to following two contradictory methods, namely imkan al-rukyah to establish the beginning of ramadhan and Shawwal and global rukyah to establish Eid al-Adha. Keywords : Majlis Tafsir al-Qur’an, Eid al-Adha, Annaouncement of Wukuf Arafah in Saudi Arabia Kingdom

ANALISA HUKUM MENUNDA KEHAMILAN PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF ISTIHSAN SEBUAH UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS Muhamad Dani Somantri; Dahwadin Dahwadin; Faisal Faisal
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakPerkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga bahagia, harmonis, sejahtera, unggul, dan berkualitas yang turut berkontribusi dalam mewujudkan program pembangunan keluarga nasional seutuhnya. Namun temuan empirik menunjukan, masih terdapat institusi keluarga yang belum mengoptimalkan tujuan perkawinan. Hal itu disebabkan oleh faktor ketidaksiapan usia perkawinan baik dari aspek fisik, psikis, maupun spiritual. Penelitian ini menerapkan metode pengambilan hukum istihsan terhadap tradisi perkawinan usia dini yang langsung mengalami kehamilan. Jenis Penelitian ini termasuk yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan eksplorasi data primer-sekunder yang kemudian dianalisa. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunda kehamilan: mubah, mubah muqayad, makruh, dan haram. Secara normatif praktik menunda kehamilan masih belum sampai pada tahapan hukum yang mewajibkan. Dengan mengkaji data temuan, ternyata praktik kehamilan perkawinan usia dini berimplikasi negatif (madharat) baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Kehamilan tersebut dapat menghambat pembangunan keluarga berkualitas. Atas dasar analisa metode istihsan dengan mempertimbangkan prinsip al-mashlahatu al-khas dan al-mashlahatu al-am dan kaidah daf’ul mafaasid muqadamu ala jalbi al-mashaali, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah wajib. Kata Kunci: Analisa, Hukum, Perkawinan, Istihsan, dan Keluarga. Abstract Marriage is holy bond between boy and girl to build a happy family, harmonious, prosperous, superior, and quality who participated contribute in realize the program full national family development. However findings a empirical shows, still there is a family institution which has not optimized the purpose of marriage. This is caused by factors unpreparedness of marriage age both from physical aspects, psychic, and spiritual. This research applies retrieval method istishan law towards early marriage traditions who immediately experience pregnancy. This type of research includes juridical qualitative. Data collection technique conducted through literature studies and secondary primary data exploration which is then analyzed. The theologian has a different opinion regarding the law of delay pregnancy: mubah, mubah muqayad, makruh, and forbidden. Normatively practice delaying pregnancy still not arrived at the stage obligatory law. By reviewing findings data, evidently practice of pregnancy marriage early age have negative implication (madharat) good for him, family, society, even the nation. The pregnancy can inhibit quality family development. On the basis of istishan method analysis taking into account the principle al-mashlahatu al-khas and almashlahatu al-am and kaidah daf’ul mafaasid muqadamu ala jalbi al-mashaali, then the law delays pregnancy in early marriage is mandatory.Keywords : Analysis, Law, Marriage, Istishan, and Family

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF DI PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI BREBES Edy Setyawan; Asep Saepullah; Fitri Fahrunnisa
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pelaksanaan pengelolaan wakaf saat ini dilakukan dengan inovasi baru oleh nadzir untuk lebih bermanfaat dan produktif. Salah satu pengelolaan wakaf yang demikian dilakukan oleh yayasan Pondok Pesantren Assalafiyah di Desa Luwungragi. Nadzir wakafnya mencoba mengembangkan tanah wakaf sebagai sarana untuk mengembangkan pondok pesantrennya untuk mencapai kesejahteraan pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana sifat penelitiannya deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara (interview), dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitiannya pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah menurut syariat Islam sudah sesuai dimana pada prinsip syariat harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Prinsip tersebut telah dilakukan pada Pondok Pesantren Assalafiyah dan dikelola dengan baik. Pendayagunaan tanah wakafnya sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf dimana tanah wakafnya didayagunakan untuk sawah sehingga lebih produktif dan berkontribusi maksimal untuk pengembangan pesantren. Kata Kunci: Pengelolaan, Pendayagunaan Tanah Wakaf, Produktif, dan Assalafiyah ABSTRACT The implementation of “wakaf” management nowdays involves new innovation by “nadzir” to make it more useful and productive. One of the management of “wakaf” is applied by Assalafiyah Islamic Boarding School in Luwungragi Village. The “nadzir” of “wakaf” attempts to improve “tanah wakaf” as medium to improve the quality of the Islamic Boarding School to achieve its prosperity. The method involved in this research is qualitative concerning on descriptive analysis. The technique to gather data involves observation, interview, and documentation. The result of the research shows that the management of “wakaf” at Assalafiyah Islamic Boarding School according to the principle of “Syariat wakaf” that “harta wakaf” is not allowed to be sold, to be inherited, and to be given. The principle has implemented at Assalafiyah Islamic Boarding School and it is managed well. The utilization of “tanah wakaf” is applied well and it is appropriate to “ikrar wakaf” between “wakaf” and “nadzir” that is “tanah wakaf” is used to be rice field so it is more productive and contributes maximally to the improvement of the Islamic Boarding School. Keywords: The management, The utilization of “tanah wakaf”, Productive, “Assalafiyah”.

“KONSPIRASI POLITIK” HUKUM ISLAM DI INDONESIA ubaidillah ubaidillah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hukum Islam (fiqh) adalah salah satu produk hukum yang diambil dari nash-nash al-Qur’an yang bersifat dhanni (interpretable) melalui metodologi istinbathhokum (ushul fiqh) dari dalil-dalil terperinci berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari al-Qur’an dan al-Hadits. Perkembangan hukum tentu diiringi dan disesuaikan dengan illat hukumnya baik ada atau tidak adanya illat hokum tersebut, hal ini tentu menimbulkan “konspirasi politik” hukum Islam sebut saja misalnya dengan dikodifikasinya buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menutup kemungkinan muatan politik praktis bersentuhan di dalamnya.Terbitnya buku Kompilasi Hukum Islam yang diramu dari berbagai kitab fiqh melalui tahapan-tahapan peraturan pemerintah sangat dibutuhkan bagi kemaslahatan masyarakatmuslim di Indonesia.Nash-nash hukum syara’ yang kemudian menjadi syariat hukum Islam baik yang berkaitan dengan kemashlahatan manusia tidak terlepas dari kebutuhan pokok (dharuri), kebutuhan sekunder (hajiyyah) dan kebutuhan pelengkap (tahshiniyyah). Kata Kunci : Konspirasi, kemaslahatan, syariat dan nash ABSTRACT Islamic law (fiqh) is one of the legal products taken from the Qur'anic texts which are dhanni (interpretable) through the istinbathhokum (ushul fiqh) methodology of detailed arguments relating to mukallaf actions taken from the Qur ' an and al-Hadith. Legal development is certainly accompanied and adapted to the illat of the law, whether or not there is a legal illat, this certainly raises the "political conspiracy" of Islamic law, for example, with the codification of the Compilation of Islamic Law (KHI) does not rule out the possibility of practical political content in it. The publication of the book Compilation of Islamic Law which is mixed from various books of fiqh through the stages of government regulation is needed for the benefit of the Muslim community in Indonesia. Syara law texts' which later became sharia law both related to human welfare are inseparable from basic needs (dharuri ), secondary needs (hajiyyah) and complementary needs (tahshiniyyah). Keywords : Conspiracy, benefit, Shari'a and texts

Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam Fatakh, Abdul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakArtikel ilmiah ini membuktikan bahwa hukum wanita karir dalam Islam dengan merujuk kepada pendapat para ulama dan fuqaha sangat beragam. Pandangan bahwa wanita tidak boleh berkarir di luar rumah secara totalitas dibantah dalam artikel ini. Wanita lebih utama di rumah memang benar, namun bukan berarti berkarir bagi wanita di luar rumah itu tidak boleh. Islam mengatur secara gamblang dan jelas bagaimana seharusnya wanita yang ingin berkarir. Berkarir di luar rumah juga pernah dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad Saw, termasuk istri-istri beliau dan para shahabiyyah (sahabat dari kalangan perempuan). Kajian ini mengajak para pembaca terutama para laki-laki untuk lebih arif dalam memandang wanita karir. Selain itu,Â agar para wanita karir paham akan hukum Islam dalam berkarir sehingga tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam.AbtractThis scientific article proving that legal career women in Islam by referring to the opinion of the scholars and jurists are very diverse.The view that women should not be a career outside the home in totality is contradicted with the conclusion this article.Women better at home it is true, but it does not mean a career for women outside the home it should not be. Islam set in stark and clear how should women who want a career. A career outside the home has also been done by women at the time of the Prophet Muhammad's wives, including she and his shahabiyyah.This study invites readers especially the males to be more discerning in looking at career women. In addition, so that the women would understand Islamic law career in a career so don't cross the limits that have been set out in Islam.Nikmati pengalaman bermain slot zeus, grafis epik dan fitur bonus hadir untuk meningkatkan peluang kemenangan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA