cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 21   22   23   24   25 
Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Berhadapan dengan Lembaga Keuangan: Studi Kasus Nasabah DPLK Muamalat Raganatha, Berinda Sylvia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2018.52.1.%p

Abstract

Pada saat ini terdapat sejumlah Lembaga Dana Pensiun, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis Syari’ah. Munculnya Lembaga Dana Pensiun Syari’ah dilatari oleh adanya harapan dari umat Islam yang menghendaki adanya Lembaga Dana Pensiun yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip Syari’ah. Salah satu Lembaga Dana Pensiun pertama di Indonesia yang dikelola dengan prinsip Syari’ah adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Lembaga Dana Pensiun ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan memiliki banyak nasabah atau konsumen. Akan tetapi, prinsip-prinsip Syari’ah yang menjadi dasar pendirian dan sekaligus pengelolaan DPLK Muamalat ini tidak sepenuhnya bisa dijalankan secara baik. Pada tahun 2016, muncul unjuk rasa dari para karyawan PT. ISU yang merupakan konsumen DPLK Muamalat. Mereka menuntut pemberian gaji dan tunjangan yang lama tidak dibayarkan. Peristiwa ini tentu saja mencederai reputasi DPLK Muamalat yang notabene adalah DPLK berbasis Syari’ah dan sekaligus menunjukkan adanya ketidakprofesionalan para pengelola DPLK Muamalat dalam menerapkan prinsip-prinsip Syari’ah. Di sisi lain, ketidakmampuan para konsumen DPLK Muamalat dalam menuntut hak-haknya juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka ketika berhadapan dengan Lembaga Keuangan.
Law Enforcement in the Practice of Bribery in Business and Trade in Indonesia: Between Theory and Practice Hartini Atikasari; Btari Amira; Ridwan Arifin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.579

Abstract

Abstract: Abuse of power for the sake of business and trade profit has become an increasingly average occurrence in the practice of public procurement in this era of moral disruption. It is commonplace that government officials make an illicit arrangement with companies through bribery scheme to win tenders in the procurement of goods and services. This practice resulted in a shift of ideology and abuse of authority by government officials. This practice is contrary to the professional code of ethics, so it is necessary to settle such cases through juridical channels. The intervention of public officials in determining the award of contracts of government projects to certain parties has resulted in a crisis of public trust in law enforcement in Indonesia. This article reviews the basic principles of the criminal act of corruption and the commitment and integrity of government officials in implementing the professional code of ethics, and upholding honesty in order to achieve equitable law enforcement. This paper proves and confirms that the abuse of power by government officials for the sake of business profit in the public procurement has weakened Indonesia’s investment sector. In many cases, these activities may even lead to unfair competition in the trade and business sectors.Abstrak: Memperdagangkan otoritas guna melancarkan praktik bisnis dan perdagangan merupakan hal yang banyak terjadi di era disrupsi moral ini. Para pejabat pemerintah sering kali bekerja sama dengan para pengusaha dengan cara membantu memberikan stimulus berupa kemenangan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat pemerintah. Hal ini bertentangan dengan kode etik profesi, sehingga diperlukan penyelesaian perkara melalui jalur yuridis. Adanya intervensi pejabat publik dalam penetapan pihak yang menangani proyek pemerintah menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini menelaah ulang dasar pokok aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi serta bagaimana komitmen dan integritas para pejabat pemerintah dalam melaksanakan kode etik profesi, menjunjung tinggi kejujuran guna mewujudkan penegakan hukum yang adil. Tulisan ini membuktikan dan menegaskan bahwa perdagangan otoritas dalam praktik bisnis melemahkan sektor investasi Indonesia. Pada banyak kasus, kegiatan ini bahkan cenderung memperkuat kondisi persaingan tidak sehat dalam sektor perdagangan dan bisnis.
Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Auliya Ghazna Nizami
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2018.52.1.75-101

Abstract

Abstract: The right of unborn child (fetus) is one of the long-standing and debatable topics in both contemporary and classical literatures. In general, the discussions of the right of the unborn child are mostly brought into the perspective of human right. On the one hand, the case of abortion is always to be the heated topic because it relates to the right to life. On the other hand, there are only few studies address the civil rights of the fetus, even though the fetus is the early stage of a human and thus is treated as the weakest legal subject. Based on this, this article seeks to elaborate two main problems: the extent to which Indonesian positive law regulates the interests of the fetus as a legal subject and the discussions of the fetus’ civil rights, particularly on the issue of its in inheritance, will and endowments in classical fiqh. This is a literature research, with a normative juridical approach. The results of this study are: (1) Islamic law and positive law in Indonesia are similar in recognizing the legal subject of a fetus who can attain the right of inheritance, will, and endowments; (2) Islamic law and positive law in agreement that unborn child who dies in his/her mother’s womb or born dead is not eligible to inherit; (3) in Islamic law, the fetus has the right to the property that is endowed to him/her and the profit generated from it, while the positive law does not explain clearly the permissibility or impossibility of waqf to the fetus.Abstrak: Isu tentang anak merupakan salah satu topik pembahasan dalam berbagai literatur baik klasik maupun kontemporer. Pembahasan-pembahasan ini pada umumnya membicarakan hak-hak janin yang berkaitan dengan hak-hak untuk hidup, dalam hal ini adalah fikih aborsi. Pada sisi lain, tulisan yang mengulas tentang hak-hak keperdataan janin tidak begitu banyak padahal anak dalam kandungan merupakan bagian dari anak secara keseluruhan dan merupakan subjek hukum yang paling lemah. Berdasarkan hal ini, artikel ini berupaya memaparkan dua pokok masalah, yakni sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur kepentingan janin sebagai subjek hukum dan bagaimana diskusi fikih klasik menyinggung hak-hak keperdataanya terutama dalam kewarisan, wasiat, dan wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini yakni: (1) antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menerapkan hukum yang sama dalam hal pengakuan janin sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak waris dan wasiat; (2) hukum Islam dan hukum positif menganggap janin tidak pernah ada apabila ia telah mati dalam kandungan atau terlahir dalam keadaan mati sehingga hak waris dan wasiatnya tidak ada; (3) dalam hukum Islam, janin berhak atas barang yang diwakafkan kepadanya dan yang dihasilkan dari barang tersebut, sedangkan hukum positif tidak menjelaskan kebolehan atau ketidakbolehan wakaf terhadap janin.
Care for the Elderly in the Indigenous Peoples of the Lampung Pepadun Tribe: Islamic Law Perspective Napsiah - Napsiah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2019.53.2.261-283

Abstract

Abstract: The objective of this research was to find out the caring of elderly Lampung that carried out by the family, particularly by the son or eldest son of the family. This research based on two cases of aged Lampung individuals, by using observation as well as interview, and secondary data as sources of research. The research finding is that the Lampung elderly, whether they live under the same roof with the married son (or eldest son) or not, are the responsibility of that son because it is disseminated among the Lampung people from early childhood. The son is regarded as replacement of the parent, and this understanding has implemented through common law. Meanwhile, the religion obliges the boys to responsible for the family. Therefore, no matter how complete the nursing home facilities are facilitated by the government, the elderly still supported by their own biological children.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengasuhan lansia Lampung yang dilakukan oleh keluarga khususnya oleh putra atau putra sulung keluarga. Penelitian ini didasarkan pada dua kasus lansia  Lampung, dengan menggunakan observasi, wawancara dan data sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia Lampung yang tinggal serumah dengan anak yang sudah menikah atau tidak tinggal serumah dengan anak laki-laki, menjadi tanggung jawab anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki dianggap sebagai pengganti orang tua, dan pemahaman ini diterapkan melalui hukum adat. Selain itu, agama mewajibkan anak laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, selengkap apapun fasilitas panti jompo yang difasilitasi oleh pemerintah, para lansia tetap disantuni oleh anak kandungnya sendiri.
Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Khotibul Umam; Yulkarnain Harahab; Haniah Ilhami
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2018.52.2.315-343

Abstract

Abstract: This research focuses on analyzing the position of Sharia Micro Finance Institution – Bank Wakaf Mikro (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro/LKMS-BWM) in positive law. Furthermore, this research explores the management and activities of LKMS-BWM in empowering micro-businesses in D.I. Yogyakarta. This is normative legal research and focused on analyzing secondary data, specifically all regulations related to Syariah Micro Finance Institution. The research uses Statutory Approach and Conceptual Approach. The results of this research were analyzed qualitatively. This research finds that: (1) The legal position of LKMS-BWM is an institution incorporated as a Service Cooperative and has a business license known as Sharia Micro Finance Institution; (2) Management and activities of LKMS-BWM in D.I. Yogyakarta involves various stakeholders consisting of donors, LAZNAS BSM UMAT, BWM, and Productive Poor Communities. Financing activities are given in the form of social contracts (qardh) at the first stage and a business contract (tijārah) at the next stage according to the fatwa (Islamic instructions of rules) DSN-MUI. Abstract: Artikel ini mengkaji dan menganalisis kedudukan LKMS-BWM dari perspektif hukum positif, serta tata kelola dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di D.I. Yogyakarta. Ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder, khususnya berupa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta analisis data kualitatif. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa: pertama, Kedudukan LKMS-BWM adalah lembaga berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM adalah branding bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM. Kedua, dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM telah melibatkan berbagai stakeholders yang terdiri dari donatur, LAZNAS BSM UMAT, BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (qardh) pada tahap pertama dan akad bisnis (tijārah) pada tahap berikutnya sesuai fatwa DSN-MUI.
Polemik Penyatuatapan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung Ulin Na'mah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2018.52.1.31-53

Abstract

Abstract: This article explores the debatable problems concerning with the unification of the Religious Courts under the auspices of the Supreme Court. The transfer of authority of the Religious Courts from the Ministry of Religion Affairs to the Supreme Court was deemed inappropriate and uprooted Religious Courts from its historical roots. Therefore, it is necessary to analyze the historical context of Religious Courts and its contemporary dynamics in the form of its unification under the justice system in Indonesia. This research concludes that the positioning of Religious Courts under the auspices of Ministry of Religious Affairs since the independence era was not an attempt to weaken its authority, but rather an effort to save Religious Courts from the threat of dismissal. Religious Court was posed to the threat of dismissal during the political turmoil in the early establishment of Indonesian state due to disputes over the determination of ideal form of the Indonesian state, between a secular state, a religious state, or a nation state. Thus, the transfer of the Relligious Courts from Ministry of Religious Affairs to the same roof with other courts under the auspices of the Supreme Court is not an effort to reduce the authority of the Religious Court or weaken existence. In fact, this unification has returned the Religious Court to its approriate position and eliminated the long-standing negative stigma against this institution.Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi problematika penyatuatapan Pengadilan Agama (PA) di bawah Mahkamah Agung (MA) yang menyebabkan polemik. Pengalihan keberadaan PA dari Kementerian Agama ke MA dianggap tidak tepat dan membuat PA tercerabut dari akar historisnya. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih mendalam terkait sinkronisasi sejarah PA dan dinamika kontemporernya berupa unifikasi sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan PA di bawah Kementerian Agama yang terjadi sejak masa kemerdekaan bukanlah upaya pengebirian terhadap PA, melainkan merupakan sebuah bentuk usaha penyelamatan PA dari ancaman penghapusan. Ancaman penghapusan tersebut muncul ketika negara Indonesia masih belum stabil dikarenakan adanya perselisihan tentang diskursus bentuk negara Indonesia, antara negara sekuler, negara agama, dan nation state. Dengan demikian, keberadaan PA yang menjadi satu atap dengan peradilan lainnya di bawah MA bukanlah upaya mengurangi kewenangan atau melemahkan PA. Sebaliknya, penyatuatapan ini telah mengembalikan PA pada posisi seharusnya dan menghilangkan stigma negatif yang dituduhkan kepada PA selama ini.
Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case Wahyu Fahrul Rizki
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.919

Abstract

Abstract: The study analyzes one of the traditions still underway in Aceh province, khalwat marriage. A khalwat marriage is a form of forced marriage as for khalwat offenders (those who are dating in a secluded place). The khalwat marriage itself is known to lead to some negative effects because many khalwat marriage couples were underage. Moreover, khalwat marriages arevalso not officially registered, and many couples decide to divorce soon after the wedding takes place. The paper attempts to investigate the reasons why adat law is still upheld vigorously in Aceh and why marriage is aplied as a adat sanction for khalwat offenders. To analyze and answer these questions, the researcher studied some essential works related to the application of adat law in Aceh and conducted some field observations and interview with some key informants. Using the sociological-anthropological approach, this research made the following conclusions: first, there has been a strict adat law enforcement in Aceh given the juridical support, sociological, and philosophical foundations. Second, some arguments to support the enforcement of forced marriage as adat sanction for khalwat offenders are: (1) the sanction is a form of tradition applied for a long time, (2) the sanction is applied as a way to preserve women’s marwah or dignity and her family, (3) the sanction is applied to uphold religious orders and this is the most fundamental sanction applied for khalwat offenders, and (4) the sanction serves as the extension of Qanun (Aceh Sharia Law) which applies only in certain regions.Abstrak: Tulisan ini mengkaji salah satu tradisi yang hingga kini masih terus berlangsung di Aceh, yakni pernikahan Khalwat. Pernikahan Khalwat merupakan bentuk sanksi adat bagi pelaku tindakan khalwat. Pernikahan khalwat itu sendiri memiliki sejumlah sisi negaif karena banyak di antara pasangan pernikahan Khalwat tersebut masih berada di bawah umur. Selain itu, pernikahan Khalwat juga sering tidak dicatatkan dan bahwa tidak sedikit dari pasangan pernikahan Khalwat yang memutuskan untuk bercerai tidak lama setelah proses pernikahan dilangsungkan. Tulisan ini berupaya menyelidiki penyebab mengapa hukum adat ini masih begitu kuat diberlakukan di Aceh dan mengapa pernikahan dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku khalwat. Untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab pertanyaan tersebut, peneliti telah menelaah sejumlah karya penting terkait pemberlakuan hukum adat di Aceh dan juga terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi dan mewawancarai sejumlah informan kunci. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi, diperolehlah kesimpulan: pertama, kuatnya hukum adat di Aceh karena ia didukung dan memiliki dasar yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Kedua, ada sejumlah argumen yang mendasari dijadikannya pernikahan sebagai sanksi Khalwat: (1) pemberian sanksi tersebut merupakan suatu tradisi yang telah diberlakukan sejak lama di Aceh; (2) untuk menjaga marwah atau kehormatan perempuan dan keluarganya, (3) menjalankan perintah agama dan ini merupakan faktor paling mendasar atas berlakunya sanksi Khalwat, dan (4) sebagai perpanjangan pelaksanaan Qanun Aceh yang keberlakuannya masih terbatas hanya pada wilayah tertentu saja.
Positivisasi Hukum Islam dan Persinggungannya dengan Kelompok Etnonasionalis di Aceh Nyak Fadlullah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.734

Abstract

Abstract: This paper aims to examine the discourse of positivization of Islamic Law in post-conflict settings and its relation to ethnonationalist groups in Aceh. This qualitative research uses a socio-legal-historical approach and content analysis as a dimension of analysis. The research was carried out by observation, interview and documentation. The results showed that the existence of Islamic law in Aceh did not occur monotonously, since there were many influences behind its development. The relationship between the three main areas, namely sharia, state law, and customs, greatly affects the existence of Islamic law in Aceh. The positivization of Islamic law in Aceh in the form of qanūns was born out of the articulation process between the three main domains. This articulation means having a clear connection between the three areas, with an important note that Islamic law is not born from the legislative process alone as a given, but is more of a struggle in nature which in this case is always intertwined with the local political situation vis a vis national politics. Furthermore, the involvement of ethnonationalism groups in the post-conflict discourse on the positivization of Islamic law is an implication of the transformation of the Free Aceh Movement (GAM) into the government bureaucracy in both the executive and legislative domains.  Abstrak: Tulisan ini bertujuan melihat eksistensi wacana positivisasi hukum Islam pascakonflik dan kaitannya dengan kelompok etnonasionalis di Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal-historis dengan analisis isi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi syariat Islam di Aceh tidak terjadi secara monoton, banyak pengaruh di balik perkembangannya. Hubungan antara tiga wilayah utama, yakni syari’ah, hukum negara, dan adat-istiadat sangat mempengaruhi keberadaan dan eksistensi hukum Islam di Aceh. Positivisasi hukum Islam di Aceh dalam bentuk qanūn lahir karena proses artikulasi antara tiga domain utama tersebut. Artikulasi ini bermakna memiliki sambungan yang jelas di antara tiga wilayah tersebut, dengan catatan penting bahwa syari’at Islam tidak lahir dari proses legislasi saja sebagai sebuah given, tetapi lebih bersifat perjuangan yang dalam hal ini selalu berkait kelindan dengan situasi politik lokal yang berhadapan (vis a vis) dengan politik nasional. Sementara keterlibatan kelompok etnonasionalisme dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik merupakan implikasi dari hasil transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam birokrasi pemerintahan, baik dalam domain eksekutif maupun legislatif.
Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara Dyah Listyarini
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2019.53.2.446-461

Abstract

Abstract: The problem that often arises in connection with the Notary Protocol is when a Notary dies or retires. This paper intends to study and examine the legal rules related to the transition process of the Notary Protocol as State Archives from the heirs of the Notary who passed away to the Substitute Notary Public and the roles and responsibilities of the Notary Supervisory Council in the process of transitioning the Notary Protocol. Based on the study that has been done, it is found that the process of transferring the Notary Protocol from a Notary who died to a Notary Public is carried out by the Notary's heir who died. In this case, the heirs of a Notary are obliged to submit the Notary Protocol to a Substitute Notary who is appointed by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council plays a role and is responsible for providing guidance and supervision to Notaries and at the same time taking Notary Protocols from the Notary's heirs to be submitted to the Substitute Notary Public.Abstrak: Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan Protokol Notaris adalah ketika seorang Notaris meninggal dunia ataupun purna tugas. Tulisan ini hendak mengkaji dan meneliti aturan hukum terkait proses peralihan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dan peran serta tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam proses peralihan Protokol Notaris tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa proses peralihan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dilakukan oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia. Dalam hal ini  ahli waris Notaris berkewajiban menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun Majelis Pengawas Notaris berperan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dan sekaligus mengambil Protokol Notaris dari ahli waris Notaris untuk diserahkan kepada Notaris Pengganti.
Sikap dan Argumentasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Kepala Daerah Nonmuslim Nurainun Mangunsong
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2019.53.2.285-309

Abstract

Abstract: Prosperous Justice Party (PKS/Partai Keadilan Sejahtera) is an Islamic-based political party and adheres to a formalist Islamic view. As a party complying with Islamic ideology, PKS has always refused non-Muslim national leadership to occupy the position of President. However, in several Regional Elections (Pilkada), PKS supported non-Muslim Regional Head candidates. This paper examines PKS’s legal standing and attitudes towards the election of non-Muslim regional heads. This is a field research that uses interpretation and political approaches. Data were collected by way of in-depth interviews at the DKI Jakarta Central Executive Board (DPP) and the Surakarta (Solo) Regional Executive Board (DPW). The data were analyzed qualitatively inductively. The results showed that the proposals for non-Muslim regional heads or vice of regional heads in the Regional Elections were an ijtihadi problem that had its own dynamics and characteristics. This dynamic is in line with the political realities in the regions, the personality of the promoted candidates, and the prospects for party electability. In its fiqh considerations, PKS is of the view that the regional heads shall not be deemed as a very strategic position, like the head of state. In contrast to the position of the head of state, which in the view of the PKS must be held by a Muslim, the leadership of the regional head may and could be submitted to non-Muslims. However, this permission is not absolute, since there are certain prerequisites that apply for non-Muslim regional head candidates before PKS can accept them.Abstrak: Paratai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berideologi Islam dan menganut pandangan Islam formalis. Sebagai partai berideologi Islam, PKS selalu menolak kepemimpinan nonmuslim untuk menduduki jabatan sebagai Presiden. Akan tetapi dalam beberapa Pilkada, PKS justru mendukung calon Kepala Daerah nonmuslim. Tulisan ini mengkaji sikap dan argumentasi hukum PKS terhadap pemilihan Kepala Daerah nonmuslim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan interpretasi dan politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Surakarta (Solo). Analisis dilakukan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usungan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah nonmuslim dalam Pilkada merupakan permasalahan ijtihadi yang memiliki dinamika dan karakteristik tersendiri. Dinamika itu selaras dengan realitas politik di daerah, personal yang diusung, dan prospek elektabilitas partai. Dalam pertimbangan fikihnya, PKS berpandangan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam wilayah yang sangat strategis, seperti halnya kepala negara. Berbeda dengan kedudukan kepala negara yang dalam pandangan PKS harus dijabat oleh seorang muslim, kepemimpinan kepala daerah boleh dan memungkinkan untuk diserahkan kepada nonmuslim. Akan tetapi kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi bagi calon kepala daerah nonmuslim yang bisa diterima oleh PKS. 

Page 23 of 61 | Total Record : 609

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42 No 1 (2008) Vol 42, No 1 (2008) More Issue