cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 23   24   25   26   27 
Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur Adhitya Widya Kartika
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.913

Abstract

Abstract: The dynamics of the local government system follow the dynamics of the law that overshadows it. Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has caused a shift in the power to review regional regulations district/city and even other legal structures in the regional government system. This shift in authority affects the implementation of local government functions, particularly at the district/city level. This article examines the consequences of shifting the authority to review regional regulations and regional head regulations for districts/cities. This study uses a regulatory approach and legal doctrine with a juridical analysis method. From the study that has been carried out, it is concluded that the testing of district/city regulations was initially carried out by the governor in the regional legislation process. However, since the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, the governor no longer has the authority to do so. The authority to review district/city regulations is transferred to the Supreme Court. This shift of authority was initially an oversight executive review but later became a judicial review. However, the governor has the authority to limit the implementation of autonomy in regent/mayor regulations, but not to district/city regional regulations, which are also an element of deconcentration.Abstrak: Dinamika sistem pemerintahan daerah mengikuti dinamika hukum yang menaunginya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 137/PUU-XIII/2015 telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pengujian peraturan daerah (perda) kabupaten/kota bahkan struktur hukum lain pada sistem pemerintahan daerah. Pergeseran kewenangan ini mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji tentang konsekuensi pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkepda) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan doktrin hukum dengan metode analisis yuridis. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa pengujian perda kabupaten/kota pada mulanya dilakukan oleh gubernur pada proses legislasi daerah. Akan tetapi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Adapun kewenangan pengujian perda kabupaten/kota beralih kepada Mahkamah Agung. Pergeseran kewenangan ini awalnya merupakan pengawasan executive review namun kemudian menjadi judicial review. Namun demikian, gubernur memiliki kewenangan melakukan pembatasan terhadap implementasi otonomi dalam peraturan bupati/walikota, tetapi tidak terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang juga merupakan unsur dekonsentrasi.
Limitation in The Right to Freedom of Thought, Conscience, and Religion (Forum Externum): Study of Ahmadiyya Muslim Community Case Belardo Prasetya Mega Jaya; Nurikah Nurikah; Ahadi Fajrin Prasetya
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.809

Abstract

Abstract: According to General Explanation of Presidential Decree No. 1/PNPS/ 1965 on Prevention of Misuse and/or Blasphemy, there are six religions in Indonesia. There are Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, and Khong Cu (Confucius). It raises the issue of Indonesian who choose conscience or religions out of the six religions. One example is the Ahmadiyya Muslim Community who choose their conscience. Ahmadiyya Muslim Community often received public rejection and some limitations from the Government of Indonesia.  This paper aims to: (1) examine and analyze the international instrument about the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum); (2) observe and value the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum) in Indonesia (Ahmadiyya Muslim Community case). Deploying normative legal research, this research argues that the limitations in religious activities and sealing of several places of worship of the Ahmadiyya Muslim Community by the Government have a legal basis in the international law of externum forum principle and that- the Government limitation on religious activities of Ahmadiyya Muslim community is designed and applied to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. Abstrak: Berdasarkan Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hanya Ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Pembatasan enam agama tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana warga negara Indonesia yang memilih kepercayaan atau agama selain dari ke enam agama tersebut, seperti kelompok Muslim Ahmadiyya yang memiih kepercyaannya sendiri. Kelompok Muslim Ahmadiyya sering mendapatkan penolakan publik dan pembatasan-pembatasan dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji dan menganalisis instrumen internasional mengenai pembatasan hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum); dan (2) mengamati dan menilai bagaimana implementasi hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum) di Indonesia (kasus Kelompok Muslim Ahmadiyya). Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini membuktikan bahwa pembatasan-pembatasan dalam melakukan kegiatan keagamaan dan penyegelan beberapa tempat ibadah jemaah Ahmadiyya oleh Pemerintah memiliki basis hukum dalam hukum internasional yakni prisip forum eksternum dan pembatasan pemerintah terhadap kelompok Muslim Ahmadiyya diterapkan demi tercipta keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar milik orang lain.
Legal Protection of Muzakki in Zakat Crowdfunding: Analysis of Maqasid Asy-Syari'ah Mohammad Farid Fad; Ali Imron
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.961

Abstract

Abstract: The concept of crowdfunding is rooted in the concept of crowdsourcing. It utilizes a "crowd" of people to provide feedback and solutions to develop a startup's activities. Along with its development, the crowdfunding model was adopted in the technique of collecting zakat funds to improve the management of more productive zakat assets. This study attempts to critically describe the practice of zakat crowdfunding from the perspective of maqasid asy-syari'ah, along with the concept of legal protection for muzakki (zakat payers). A qualitative method was used in this study. For analysis, the authors used a descriptive-analytical method and normative empirical approach to systematically describe and analyze the facts found factually and accurately. This study revealed the principles of hifz ad-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz al-nasl and hifz al-'ird are found in the application of muzakki legal protection in crowdfunding zakat, so from the viewpoint of fiqh, it is permissible. This implementation will reduce unemployment and economic disparities. Besides, it strengthens the country's economic infrastructure to achieve benefits, which become the goal of maqasid asy-syari'ah. Thus, preventive legal protection for the muzakki of crowdfunding zakat is very urgent to protect the worship interests of prospective muzakki.Abstrak: Konsep crowdfunding berakar dari konsep crowdsourcing yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Seiring perkembangannya, model crowdfunding diadopsi dalam teknik pengumpulan dana zakat demi peningkatan pengelolaan harta zakat yang lebih produktif. Artikel ini berupaya mendeskripsikan secara kritis tentang praktek zakat crowdfunding dalam perspektif maqasid asy-syari’ah, beserta konsep perlindungan hukum bagi muzaki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta pendekatan empiris normatif, guna menggambarkan serta menganalisis secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan secara faktual dan cermat. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa dalam zakat crowdfunding terdapat perlindungan hukum terhadap muzakki terutama dalam hal perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan keturnan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap kehormatan diri (hifz al-‘ird). Dengan demikian, praktik zakat crowdfunding secara fikih adalah diperbolehkan. Terwujudnya perlindungan hukum bagi muzaki dalam zakat crowdfunding telah berdampak positif terhadap berkurangnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sekaligus memperkuat infrastruktur ekonomi negara hingga tercapai kemaslahatan yang menjadi tujuan maqasid asy-syari’ah. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bagi muzakki crowdfunding zakat sangat urgen demi melindungi kepentingan beribadah muzakki.
Sharī’a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia Muhammad Lutfi Hakim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.953

Abstract

Abstract: This article examines the cognitive nature of Islamic law in Indonesia, particularly regarding understanding and applying the terminology of Sharī’ah,fiqh, and qānūn in several scientific works by Indonesian Muslim scholars and Regional Regulations Aceh Darussalam.Using the cognitive nature theory of Jasser Auda, it is concluded that there are significant differences between Sharī’ah, fiqh, and qānūn from the creator, source, scope, nature, time, amount, and characteristics. However, some Indonesian Muslim academics, legislators, and scholars often use the terms Sharī’ah, fiqh, and qānūn interchangeably and include them in the realm of absolute divine revelation. Therefore, the three times are often used interchangeably and sometimes overlap. That matter can be seen in many articles from some Indonesian Muslim intellectuals and in the regional regulation on Islamic Sharī’ah in Aceh, which legislators formulated. As a result, fiqhand qānūn, which are products of human thought from the effects of their understanding of the Qur’an and hadith as God’s revelations, are considered to have absolute truth like the Qur’an and hadith itself.Abstrak: Artikel ini mengkaji watak kognitif hukum Islam Indonesia, khususnya terkait pemahaman dan penggunaan terminologi syari’ah, fikih dan kanun dalam sejumlah karya ilmiah para sarjana muslim Indonesia dan juga Peraturan Daerah di Aceh Darussalam. Dengan mempergunakan teori watak kognitif Jasser Auda, diperoleh kesimpulan bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan antara syariah, fikih, dan kanun dari aspek kreator, sumber, ruang lingkup, sifat, waktu, jumlah, dan karakteristiknya. Namun demikian, sebagian sarjana Muslim Indonesia, legislator dan para ulama sering menggunakan terma syari’ah, fikih dan kanun secara sama dan memasukannya ke dalam wilayah wahyu Tuhan yang bersifat absolut. Oleh karena itu, ketiga terma tersebut sering digunakan secara bergantian dan adakalanya juga tumpang tindih. Hal tersebut terlihat dalam sejumlah artikel dari sebagian sarjana Muslim Indonesia dan Perda Syari’ah Islam di Aceh yang dirumuskan oleh para legislator. Akibatnya, fikih dan kanun yang merupakan produk pemikiran manusia dari hasil pemahamannya atas Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai wahyu Tuhan dinilai memiliki kebenaran absolut layaknya Al-Qur’an dan as-Sunnah itu sendiri.
Dampak Pengurangan Nol Mata Uang terhadap Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah Asyari Hasan
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.926

Abstract

Abstract: This paper discusses the phenomenon of reducing zero from national currencies carried out in several countries to simplify their value. The current floating exchange rate has proven to be unable to guarantee a currency has a stable value. This study shows that the reduction of zero from national currencies only occurs in the fiat money system, where its production and distribution is full of state political interests. In practice, there are many countries that have succeeded in reducing zero from their national currencies, but many have failed. The successful countries in reducing zero from national currencies make their society prosperous; on the other hand, the failed countries can create an economic instability which harms the societies. However, the impact of the policy, whether successful or unsuccessful, in the perspective of maqasid as-shariah is not justifiable because it decreases the value of currency. With this policy, society will lose their property without anything real from their work.Abstrak: Tulisan ini mengkaji fenomena pengurangan nol mata uang yang dilakukan di beberapa negara untuk menyederhanakan nilainya. Float exchange rate saat ini terbukti tidak bisa menjamin suatu mata uang memiliki nilai yang stabil. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengurangan nol mata uang hanya terjadi dalam sistem fiat money, di mana produksi dan distribusinya sarat dengan kepentingan politik negara. Dalam praktiknya, ada banyak negara yang sukses melakukan pengurangan nol mata uang namun banyak juga yang gagal. Negara yang sukses melakukan pengurangan nol mata uang menjadikan rakyatnya sejahtera; sebaliknya, negara yang gagal melakukannya berdampak pada instabilitas ekonomi yang merugikan rakyat. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut, baik sukses maupun gagal, jika dilihat dari perspektif maqāṣid al-sharī’ah sesungguhnya tidaklah bisa dibenarkan karena menjadikan suatu mata uang semakin menurun nilainya. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat juga akan kehilangan harta mereka tanpa sesuatu hal yang riil dari pekerjaan mereka.
Legal Connections for the Settlement of Criminal Cases for TNI Soldiers According to Aceh Qanun Number 7 of 2013 with Military Law Misran Wahyudi; Makhrus Munajat; Ocktoberrinsyah Ocktoberrinsyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.957

Abstract

Abstract: The enactment of Aceh Qanun No. 7 of 2013 on the Law of Jinayat Procedural creates a separate problem for the criminal law enforcement system for TNI soldiers in Aceh. Reason, because the settlement of connectivity cases for TNI soldiers has previously been regulated in Law No. 31 of 1997 on Military Courts, however, Aceh Qanun No. 7 of 2013 also regulates the same thing, but with a different legal substance. The dualism of this arrangement can lead to clashes, Aceh Qanun vis a vis military law. This article analyzes how the law applies to the qanun in resolving connectivity cases for TNI soldiers in Aceh? and how is the law enforcement system? These problems were analyzed objectively using the theory of legal validity, and the theory of law enforcement. The method used is doctrinal research which focuses on the results of the study of various secondary data, supported by primary data in the form of interviews with resource persons, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The findings of the research, namely: First, Aceh Qanun Number 7 of 2013 does not apply binding for every TNI soldier who performs jarimah together with those who are subject to the Aceh Islamic Sharia judiciary. Second, law enforcement on connectivity cases involving TNI soldiers is resolved through a splitsing mechanism, namely that the perpetrators of the finger who are members of the TNI are resolved through military courts, while the perpetrators of the crime who are civilians are resolved through the Islamic Sharia courts in Aceh.Abstrak: Berlakunya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjadi problematika tersendiri dalam penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh. Penyelesaian perkara koneksitas bagi prajurit TNI sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 juga turut mengatur hal yang sama, tetapi dengan substansi hukum yang berbeda. Dualisme pengaturan ini dapat menimbulkan benturan, Qanun Aceh vis a vis hukum militer. Artikel ini menganalisis bagaimanakah keberlakuan hukum qanun tersebut dalam penyelasaian perkara koneksitas bagi prajurit TNI di Aceh dan juga bagaimana pula sistem penegakan hukumnya. Persoalan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun analisisnya dilakukan dengan menggunakan teori validitas hukum dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah doctrinal reaserch yang menitikberatkan hasil telaah berbagai data sekunder, dengan didukung data primer berupa wawancara dengan narasumber. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa: Pertama, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak berlaku mengikat terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas di Aceh. Kedua, penegakan hukum terhadap perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI diselesaikan melalui mekanisme splitsing, yakni pelaku jarimah yang merupakan anggota TNI diselesaikan melalui peradilan militer, sedangkan bagi orang sipil diselesaikan melalui peradilan Syariat Islam di Aceh.
Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory Fauzan Muhammadi; Nor Fahimah Mohd Razif; Rahimin Affandi bin Abdul Rahim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.1019

Abstract

Abstract: This article examines the legal history of the application of Al-Rahn in two countries: Malaysia and Indonesia. Malaysia and Indonesia have similar roots in the implementation of Islamic law during the emergence of Islamic kingdoms in the Nusantara. However, these two countries developed different legal systems after colonialism: Britain colonized Malaysia and the Netherlands colonized Indonesia. These two phases, the Islamic kingdoms and the colonization of two European nations (Britain and the Netherlands), also influenced the historical development of the application of Al-Rahn to date. This study was conducted normatively with a comparative approach to legal history. This study’s qualitatively processed data are secondary data in statutory documents, books, and journal articles related to Al-Rahn. Comparatively, it was found that Al-Rahn was legally applied in these two countries during the development of the Islamic kingdoms, but then receded and even sank during colonialization. The influence of European law, whether Common Law or Civil Law, was so deeply rooted that it took a while to reach the stage where Al-Rahn was set into motion again. However, the practice of Al-Rahn, both in Malaysia and Indonesia, is yet to be accommodated under a single legal basis, rather, it is scattered in several different laws and regulations.Abstrak: Artikel ini mengkaji sejarah hukum penerapan Al-Rahn di dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia memiliki akar penerapan hukum Islam yang sama pada masa berseminya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Namun demikian, kedua negara ini memiliki corak sistem hukum yang berbeda pasca kolonialisasi; Inggris menjajah Malaysia dan Belanda menjajah Indonesia. Dua fase tersebut, kerajaan Islam dan kolonialisasi dua Bangsa Eropa (Inggris dan Belanda), turut serta mempengaruhi perkembangan sejarah penerapan Al-Rahn sampai saat ini. Kajian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan komparasi sejarah hukum. Data yang diolah secara kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data sekunder berupa dokumen perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal berkaitan dengan Al-Rahn. Secara komparatif ditemukan bahwa Al-Rahn secara legal diterapkan di dua negara ini pada masa kerajaan Islam berkembang, namun kemudian surut dan bahkan tenggelam semasa kolonialisasi datang menjajah dua negara tetangga ini. Pengaruh hukum Eropa, baik Common Law atau English Law, sangat kuat sehingga membutuhkan waktu lama sampai tahap di mana Al-Rahn dipraktikkan kembali. Walaupun demikian, praktik Al-Rahn, baik Malaysia dan Indonesia, masih belum memiliki gantungan hukum yang tunggal, namun masih terpencar-pencar di beberapa perundangan dan peraturan.
SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr Muhammad Muhajir; Qurratul Uyun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.1002

Abstract

Abstract: This article discusses the implementation of marriage isbat due to polygamy after the enactment of the Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018. In the SEMA, the Supreme Court did not permit to ratify polygamous marriage isbat, but the decision of the Mataram Religious Court Number 634/Pdt.G /2018/PA.Mtr granted the application for polygamous marriage isbat. This paper aims to determine the decidendi ratio in the acceptance of the isbat of polygamous marriages. This research applies a statutory approach in a case. This study concludes that the Panel of Judges granted the case in decision Number 634 by ignoring SEMA Number 3 of 2018. Realizing justice and benefit for Siri's wife as heirs so that she can disburse her husband's pension TASPEN fund is seen as more beneficial by the Panel of Judges. In this way, her husband's pension TASPEN funds can be used to meet the living needs of the Petitioner and his family. The implication is that the decision can be called a legal breakthrough from the point of view of progressive law because it is based on the benefit that is considered more significant than following the material law of polygamous marriage.Abstrak: Artikel ini membahas pelaksanaan isbat nikah akibat poligami setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung tidak lagi memberikan izin untuk pengesahan isbat nikah poligami, namun putusan No.634/Pdt.G/2018/PA.Mtr mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui ratio decidendi dalam pengabulan isbat nikah poligami, apakah putusan catat hukum atau sebagai terobosan hukum. Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penulisan ini adalah putusan perkara Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan mengesampingkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Putusan tersebut termasuk sebuah terobosan hukum dengan mencerminkan hukum progesif dengan mendasarkan kemaslahatan yang lebih utama ketimbang mengikuti hukum materiil yang mengatur tentang perkawinan poligami. Merealisasikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi isteri siri kedua sebagai ahli waris agar dapat mencairkan dana taspen pensiunan suami dipandang lebih maslahat oleh Majelis hakim. Sebab, dana taspen pensiunan suaminya tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon beserta keluarganya.
Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Ledy Famulia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.417

Abstract

Abstract: Muslim majority countries have set their own policies and strategies in the handling and management of zakat and taxes. Some countries may apply similar management by correlating between zakat and taxes, but several other countries may establish different models. This article examines the correlation and management models of zakat and tax in three Muslim majority countries in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study concludes that the management of zakat and taxes in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam shares many similarities, but also has some differences. In Indonesia, zakat is made deductible from taxable income, while in Malaysia the zakat policy is applied as a tax deduction. The management of zakat and taxes in Brunei Darussalam is regulated differently since the two are not considered related to each other. The different models of zakat and tax management in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam turned out to have a significant effect on zakat and tax revenue in the three countries. Abstrak: Negara-negara muslim memiliki kebijakan dan cara tersendiri dalam menangani dan mengelola hubungan antara zakat dan pajak. Beberapa negara memiliki kemiripan dalam mengelola hubungan zakat dan pajak, namun beberapa negara yang lain menggunakan model yang berbeda . Artikel ini mengkaji hubungan dan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki banyak kemiripan, namun juga terdapat beberapa perbedaan. Jika di Indonesia zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka di Malaysia diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan di Brunei Darussalam, zakat dan pajak tidak terkait satu sama lain. Perbedaan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara ini: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan pemerolehan zakat dan pajak sekaligus.
The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung Habib Shulton Asnawi; Agus Setiawan; Iwannudin Iwannudin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.955

Abstract

Abstract: Indonesia has provided the institution in charge of marriage registration. However, the registration process does not always run effectively for a particular community. This article sheds light on the existence and obstacle of marriage registration faced by the followers of Sapta Darma belief in East Lampung. Data were collected through observation, documentation, and interview. Using a socio-legal lens, this article identifies consecutive facts impeding followers of the Sapta Darma belief in East Lampung from obtaining the legality of their marriages through state institutions. The organization of Sapta Darma believers has no internal institution which especially in charge of registering their marriage. They seem trapped and face a disproportionately negative stigma. Many of them do not have identity cards (KTP) as the basic term for the registration process. However, they continue to believe that their marriages are valid according to their faith and do not violate state law.Abstract: Indonesia telah menyediakan lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran pernikahan. Namun demikian, proses pendaftaran pernikahan tidak selalu berjalan efektif untuk komunitas tertentu. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan dan hambatan pendaftaran pernikahan yang dihadapi oleh para pengikut Sapta Darma di Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Menggunakan lensa sosio-hukum, artikel ini mengidentifikasi fakta berturut-turut yang menghambat pengikut kepercayaan Sapta Darma di Lampung Timur untuk mendapatkan legalitas pernikahan mereka melalui lembaga negara. Organisasi Sapta Darma tidak memiliki institusi internal yang terutama bertugas mendaftarkan pernikahan mereka. Mereka tampak terjebak dan menghadapi stigma negatif yang tidak proporsional. Banyak dari mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai persyaratan dasar untuk pendaftaran pernikahan mereka. Namun demikian, mereka tetap percaya bahwa pernikahan mereka sah menurut keyakinan mereka dan tidak melanggar hukum negara.

Page 25 of 61 | Total Record : 609

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42 No 1 (2008) Vol 42, No 1 (2008) More Issue