cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)" : 7 Documents clear
Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque’s Ziswaf Management Umi Khaerah Pati; Pujiyono Pujiyono; Pranoto Pranoto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research data from the Center for Strategic Studies of Baznas on Zakat Mapping Potential Indicators (IPPZ), which analyzes the calculation of zakat potential based on sectoral and regional zakat objects, shows that Indonesia has the potential for zakat of IDR 233.8 trillion in 2019. However, only 3.5 percent of them can be managed. Therefore, Baznas has collaborated with fintech but it is not yet based on sharia. This study uses the Islamic Economic Research Method (Muamalah) with a descriptive normative approach. The results showed that the digitalization of ZISWAF through fintech was effective and the results exceeded the target. On the other hand, according to some scholars, several forms of fintech operations contain non-Islamic elements. Therefore, the Baznas agreement must explicitly state that fintech should separate ZISWAF funds from other fintech user funds so that they are not considered as float funds to be placed in BI; and do not utilize ZISWAF funds. Neither Baznas, muzakki, nor mustahik can benefit from depositing funds. Sharia fintech is a practical solution for UPZ Masjid to increase zakat inclusion. Unfortunately, Indonesia has no regulations related to sharia fintech.Fintech Syariah Sebagai Solusi Kepatuhan Syariah Dalam Pengoptimalan Pengelolaan Ziswaf Masjid Berbasis ElektronikAbstrakData penelitian Pusat Kajian Strategi Baznas tentang Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang menganalisis perhitungan potensi zakat berdasarkan objek zakat sektoral maupun regional menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat mencapai nilai  Rp233.8 Triliun pada tahun 2019 namun hanya 3,5 persen yang dapat dikelola, oleh karenanya Baznas telah melakukan kerjasama dengan fintech namun belum berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) dengan pendekatan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ZISWAF melalui fintech berjalan efektif dengan hasil penghimpunan melampaui target namun menurut sebagian ulama, beberapa bentuk operasional fintech mengandung unsur yang melanggar prinsip syariah, oleh karenanya, dalam perjanjian Baznas harus secara tegas menyebutkan agar fintech memisahkan dana ZISWAF dengan dana pengguna fintech lain sehingga tidak dipertimbangkan sebagai dana float yang akan ditempatkan pada BI, tidak mendayagunakan dana ZISWAF, serta baik Baznas, muzakki maupun mustahik tidak mengambil keuntungan dari pendepositan dana, Fintech Syariah merupakan solusi praktis bagi UPZ Masjid agar dapat meningkatkan inklusi zakat, namun di Indonesia belum ada regulasi terkait fintech syariah.Kata Kunci: baznas, fintech syariah, ziswaf masjid.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3
Balancing the Interests of Justice: The Case of Afghanistan in The International Criminal Court (ICC) Siti Rochmah Aga Desyana; Diajeng Wulan Christianti; Chloryne Trie Isana Dewi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The interests of justice are criteria of the requirements under Article 53 of the Rome Statute to open a formal investigation of a case. However, it can be misinterpreted due to its lack of clear scopes and standards. The Afghanistan case highlighted this obscurity when The Pre-Trial Chamber (PTC) decided that the case should not proceed due to the interests of justice despite lacking negative determination from the Prosecutor, and the Appeals Chamber (AC) overturned this decision by excluding the interests of justice from proprio motu cases. This article verifies the limitations of the criteria in international criminal law (ICL) through the interpretation of the Rome Statute. In addition, it includes the other ICC’s supporting documents and the application to previous cases. This study is of the position that, in the Afghanistan decision, the PTC had overstepped their authority and made an arbitrary decision. The AC had misinterpreted the conjunction between Article 53(3) and Article 15(4) by excluding requirements under Article 53 from proprio motu cases. Based on the opinion, the interpretation on the interests of justice to ensure the criteria still valid as a balancing mechanism under the Rome Statute is very urgent. Menyeimbangkan Kepentingan Keadilan: Studi Putusan Pra-Peradilan dan Banding Mahkamah Pidana Internasional untuk Kasus Afghanistan AbstrakKepentingan keadilan adalah salah satu kriteria dalam Pasal 53 Statuta Roma tentang pembukaan penyidikan kasus. Akan tetapi, kriteria ini sangat mungkin untuk disalahgunakan karena kurangnya kejelasan akan cakupan dan standarnya. Kasus Afghanistan adalah contoh hasil produk dari ketidakjelasan ini. Kamar pra-Peradilan (KPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini karena melawan kepentingan keadilan meskipun Jaksa menyatakan bahwa kepentingan keadilan telah terpenuhi. Kemudian, Kamar Banding (KB) membatalkan putusan tersebut dengan menyatakan bahwa kepentingan keadilan dalam Pasal 53 tidak seharusnya dipertimbangkan dalam kasus proprio motu. Tulisan ini menganalisis batasan dari kepentingan keadilan dalam hukum pidana internasional dengan mengkaji keberadaannya di hukum domestik dan perspektif Mahkamah Pidana Internasional dalam memaknainya. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa KPP telah melangkahi kewenangan mereka dan membuat keputusan tak berdasar pada kasus Afghanistan, dan KB salah memaknai hubungan antara Pasal 53(1) dan Pasal 15(4) Statuta Roma dalam putusannya. Karena pentingnya kriteria kepentingan keadilan, penting untuk segera memberikan penafsiran yang baku agar kriteria tersebut dapat digunakan tanpa melanggar Statuta Roma.Kata kunci: Afghanistan, kepentingan keadilan, Statuta Roma.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a6
Legal Status of Law Elucidation in The Indonesian Legislation System Ilham Fajar Septian; Ali Abdurahman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law elucidation is the interpretation of norms contained in the body of the law. Since the Constitutional Court reviewed the elucidation, several legal issues have arisen regarding law elucidation in the Indonesian Legislation System. The first is the formal (binding force) and material (material content) legal status of the law elucidation. The second is the extent to which the Constitutional Court can review the law elucidation. This study employed normative juridical and evaluative methods; and generates several conclusions. First, the law elucidation has binding legal force. Second, there are two forms of the elucidation content: (1) interpretation in the form of norm; and (2) interpretation that is not in the form of norm. Third, the elucidation can be reviewed if it contradicts the body of the law, other the laws that regulate the same substance, or contrary to the 1945 Constitution. Fourth, the elucidation needs to be separated from the law framework. Consequently, the elucidation does not contain essential content and does not cause constitutional problems if the content is problematic. Lastly, the elucidation needs to contain the aims and objectives of each article's existence. Therefore, the law enforcers can implement the law according to the legislators' wishes.Status Hukum Penjelasan Undang-Undang dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia AbstrakPenjelasan undang-undang merupakan tafsir dari norma yang terdapat pada batang tubuh undang-undang. Akan tetapi, beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa penjelasan bermuatan norma dan berkekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menunjukan status hukum penjelasan undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, baik dari segi formil (kekuatan mengikat) maupun materiil (materi muatan), tidaklah jelas. Persoalan status hukum tersebut berkaitan pula dengan sejauhmana Mahkamah Konstitusi dapat menguji penjelasan. Oleh sebab itu, persoalan status hukum penjelasan undang-undang dan sejauhmana Mahkamah Konstitusi dapat menguji penjelasan undang-undang perlu diteliti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan evaluatif, artikel ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, penjelasan undang-undang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua, terdapat dua bentuk materi muatan dari penjelasan, yakni tafsir yang berbentuk norma dan tafsir yang tidak berbentuk norma. Ketiga, penjelasan dapat diuji, dibatalkan, atau dinyatakan konstitusional/inkonstitusional bersyarat apabila bertentangan dengan batang tubuh undang-undang yang sama, undang-undang lain yang mengatur substansi yang sama, atau bertentangan dengan konstitusi. Keempat, penjelasan perlu dipisahkan dari kerangka undang-undang agar tidak menimbulkan masalah konstitusional serta tidak perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi apabila isinya bermasalah dan agar penjelasan tidak memuat isi yang sifatnya esensial. Terakhir, penjelasan perlu memuat maksud dan tujuan dari keberadaan masing-masing pasal agar penegak hukum dapat melaksanakan penerapan hukum sesuai kehendak pembentuk undang-undang.Kata Kunci: penjelasan undang-undang, sistem peraturan perundang-undangan, status hukum.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a5
The Optimization of Corruption Deterrence during the Covid-19 Pandemic Andi Hidayat Anugrah Ilahi; Yeni Widowaty
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During the Covid-19 Pandemic, weak monitoring and evaluation have opened greater opportunities for money laundering and, in general, corruption cases. The Indonesian Survey Institute revealed data, which exposes an increase of 39.6% of the public’s perception regarding the scale of corruption cases during the pandemic. This survey is in line with the data of the Indonesian Corruption Watch mentioning 169 corruption cases during the first period of 2020. In the era of economic and health crises, corruption surely may provide greater impact and damage to the state governance and community activities. This study aims to measure the optimization of actual efforts to counter corruption during the Covid-19 Pandemic. It is a descriptive-qualitative with literature study to reveal facts. The method is in line with the use of information management activities carried out by formal and non-formal institutions during the Covid-19 pandemic. The target population is state institutions or government agencies that act as law enforcers to counter money laundering or, in general, corruption. The target population covers them who have specialization to operate tasks dealing with corruption crimes. The study shows that there have been many programs and synergies carried out by law enforcers and the government. However, they have not been able to mitigate and to eradicate corruption. Therefore, for the purpose of improvement, the parties need to adjust monitoring and evaluation system with the Covid-19 Pandemic conditions.Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Covid-19, Sudah Optimalkah?AbstrakLemahnya monitoring dan evaluasi pada era pandemi covid-19 ternyata membuat tingginya peluang tindak pidana pencucian uang utamanya dari segi kasus korupsi. Signifikansi ini dibuktikan dari data Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan peningkatan sebanyak 39,6 % dari persepsi masyarakat yang menyatakan tingginya kasus korupsi selama pandemi. Survei ini ternyata juga sejalan dengan data 169 kasus korupsi yang terjadi selama periode I tahun 2020 oleh Indonesian Corruption Watch. Tindak pidana korupsi yang terjadi pada era krisis ekonomi dan kesehatan selama pandemi covid  telah merugikan aktivitas tata kelola negara dan masyarakat sehingga penelitian ini ingin mendalami bagaimana sebenarnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19, apakah telah optimal atau belum? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka untuk melihat fakta empiris di lapangan. Hal tersebut juga sejalan dengan pemanfaatan kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh lembaga dan lembaga negara pada saat pandemi Covid-19. Populasi sasaran teoritis adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Populasi sasaran operasional mengkhususkan diri pada divisi tertentu yang bertugas menangani kejahatan pencucian uang. Hasil studi menunjukkan bahwa sudah banyak program dan sinergi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pemerintah namun belum mampu memitigasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sistem monitoring dan evaluasi untuk beradaptasi dengan pandemi Covid-19.Kata Kunci: covid-19, korupsi, optimalisasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4 
Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal Based Threat to Freedom of Expression Eko Riyadi; Sahid Hadi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are still many attempts to silence freedom of expression in Indonesia. One of the ways to silence the freedom of expression in Indonesia is Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). This study analyzed at least three SLAPP cases in Indonesia: (1) the case of Prita Mulyasari vs. the Omni International Alam Sutera Hospital in Tangerang; (2) the case of Budi Heryawan as known as Budi Pego; and (3) the case of Nur Alam vs. Basuki Wasis. This study proposed two questions. First, what is the pattern and portrait of SLAPP in Indonesia? Second, how is the analysis of human rights law on the use of SLAPP in Indonesia? This normative legal research is a case-based research. It uses the case, conceptual, and statutory approaches with qualitative data. The study concludes that SLAPP in Indonesia is used against people who fight for their rights, who defend their selves against human rights abuses committed by third parties, and to experts whose testimonies are used by a court. The representation shows that SLAPP is an effort to shift the problem from the real perpetrator to the victim. The SLAPP puts the victim in a high-risk position; drains and distracts the victim; and postpones problem-solving. Second, the SLAPP is an act that contradicts and/or has an adverse impact on freedom of expression. Courts must be present to affirm that the state takes sides to protect freedom of expression.Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP): Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi AbstrakPembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masih terjadi. Salah satunya melalui Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). Fenomena SLAPP terlacak, paling tidak, melalui tiga kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, kasus Budi Heryawan alias Budi Pego, dan Nur Alam melawan Basuki Wasis. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pola dan potret penggunaan SLAPP di Indonesia? Kedua, bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap penggunaan SLAPP di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk analisis kasus. Pendekatan yang digunakan mengerucut pada pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Jenis datanya adalah data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, SLAPP di Indonesia digunakan untuk melawan balik mereka yang memperjuangkan hak-haknya, mereka yang mempertahankan hak atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak ketiga, dan mereka yang keterangan terkait keahliannya digunakan oleh pengadilan. Potret SLAPP di Indonesia menunjukkan, SLAPP merupakan upaya untuk menggeser persoalan dari pelaku kepada korban, SLAPP memposisikan korban dalam posisi penuh resiko, SLAPP menguras dan mengalihkan perhatian korban, dan SLAPP menunda pemecahan persoalan pokoknya. Kedua, SLAPP adalah tindakan yang bertentangan dan/atau melanggar kebebasan berekspresi. Pengadilan harus hadir untuk menegaskan bahwa negara berpihak dalam melindungi kebebasan berekspresi.Kata Kunci: kebebasan berekspresi, pengadilan, SLAPP.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a7
The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure Mufatikhatul Farikhah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial Pardon is a new concept formulated in the 2019 Draft of the Criminal Code. The concept refers to the judges’ new powers to forgive defendants who are convicted guilty. However, the formulation of the concept has not been adjusted to the formulation of decision types in the draft of the Criminal Law Procedure. There has to be a harmonization between the Draft of the Criminal Code and the Draft of the Criminal Law Procedure. This article is based on a legal study on the importance of regulating judicial pardon as a form of the court decision. It reveals that judicial pardon is in line with the insignificant principle that if an act already fulfills the elements of a criminal act but is not significant with the essential characteristics of the criminal act, it cannot be declared as a criminal act. However, it is not consistent with the essential nature of a criminal act. In addition, a judicial pardon is a form of shifting punishment towards a flexible balance model from the original one that is absolute. Therefore, it is important to amend the Draft of the Criminal Procedure Law on the types of judges’ decisions. The current judges’ decisions are not compliant with the concept of judicial pardon. The amendment can be processed by adding a decision of conviction without punishment as a type of judge’s decision. The article offers a concept related to legal remedies on judicial pardon as a final and binding decision. Therefore, legal remedies cannot target such decisions.Pengaturan Judicial Pardon Sebagai Bentuk Putusan Pengadilan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia                AbstrakJudicial Pardon merupakan konsep baru yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP 2019. Konsep ini merujuk pada kewenangan baru yang diberikan kepada hakim dalam memberikan pemaafan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Akan tetapi, perumusan konsep tersebut tidak diimbangi dengan perumusan Judicial Pardon sebagai jenis putusan dalam RKUHAP. Dengan demikian, perlu ada harmonisasi antara RUU KUHP dan RKUHAP. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian hukum terkait pentingnya pengaturan Judicial Pardon sebagai bentuk putusan pengadilan. Judicial Pardon sejalan dengan Insignificant Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak dapat dinyatakan sebagai suatu pidana terhadap suatu perbuatan yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana, akan tetapi tidak sesuai dengan sifat hakiki dari suatu tindak pidana. Selain itu,  Putusan Judicial Pardon merupakan bentuk pergeseran pemidanaan ke arah model keseimbangan yang fleksibel, dari semula bersifat absolut. Sehingga perubahan RKUHAP terkait jenis putusan hakim sangat diperlukan. Jenis-jenis putusan hakim yang saat ini ada dalam KUHAP belum sesuai dengan konsep Judicial Pardon. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan putusan salah tanpa pidana sebagai salah satu jenis putusan hakim. Artikel ini menawarkan konsep terkait dengan upaya hukum atas putusan Judicial Pardon dengan menerapkan Judicial Pardon sebagai putusan yang bersifat final and binding. Sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kata kunci: judicial pardon, putusan pengadilan, pembaharuan hukum acara pidana.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1
The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics Renny Supriyatni; Nurjamil Nurjamil
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia, non-performing financing in Islamic banking has a significant impact on banking system, soundness level of bank, and national economy. Proper handling can minimize the risks so that Islamic banking can continue to develop. This study elaborated the urgency of handling problematic financing in Islamic banks in the development of the Indonesian Islamic economy. This study is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The data was analyzed juridically and qualitatively. Problematic financing in Islamic banks occurs due to internal and external factors. On the other hands, Islamic economy, including its handling methods, are guided by the Holy Quran and the hadiths of the Prophet Muhammad (Peace be Upon Him). The guidance are understood contextually. One of the ways is through restructuring. Handling problematic financing is a very important thing, not only in terms of the obligation to settle debts and receivables of a legal subject, but also closely related to the sustainability of the business of Islamic banks since it also has an impact on the development of the Islamic economy in Indonesia. Urgensi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di IndonesiaAbstrakPembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah berdampak cukup signifikan terhadap system perbankan, tingkat kesehatan bank, dan perekonomian nasional. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir risiko yang terjadi sehingga perbankan syariah dapat terus berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi urgensi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dimana data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah terjadi karena factor internal maupun ekternal yang metode penanganannya dituntun di dalam al-Qur’an yang didukung oleh hadits-hadits Nabi yang difahami secara kontekstual dimana cara yang dilakukan adalah melalui restrukturisasi. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan satu hal yang sangat penting, bukan hanya dari sisi kewajiban penyelesaian utang piutang seorang subyek hukum, akan tetapi juga erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha bank syariah yang juga berdampak pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.Kata kunci: bank syariah, ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue