cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Verdinand Robertua
Contact Email
verdinand.robertua@gmail.com
Phone
+6221-8009190
Journal Mail Official
sp@uki.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Fisipol UKI, Jl. Mayjen Sutoyo 2, Cawang, Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 14103745     EISSN : 26204975     DOI : https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2245
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sociae Polites has the vision to be the leading journal in the issue of Sustainable Development Goals
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 154 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGARUH AGEN PERUBAHAN, SALURAN KOMUNIKASI DAN KARAKTERISTIK INOVASI TERHADAP KEPUTUSAN ADOPSI DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI KABUPATEN SUKOHARJO Danang Indra Sumardi
Sociae Polites Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v18i01.752

Abstract

AbstractThis study aims to (1) know the role of diffusion of innovation variable influence the agent of change, a channel of communication, characteristic of innovation and social condition of the system in the process of diffusion of technology innovation e-procurement in Sukoharjo Regency and (2) know variable diffusion of innovation that a dominant influence in Sukoharjo Regency e-procurement. The result showed that (1) the role of the agent of change has significant impact of the decision adoption/use e-procurement system in Sukoharjo Regency so ii received hypothesis, (2) variable communication have significantimpact of the decision adoption/use e-procirement system in Sukoharjo Regency so hypothesis ii accepted and (3) variable characteristic innovation have significant impact of the decision adoption/use e-procurement significant impact of the decision adption/use e-procurement system in Sukoharjo Regency so hypothesis iii accepted. But the result count the contribution of the percentage of the role of the agent of change, of the use of the communication and characteristic innovation of the decision use e-procurement system in significant influential bidding process, the remaining affected by the outside this research. While the beta coefficient showing influence most dominant of the free on variables bound.Key Words : Diffusion of innovation, e-Procurement AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh variabel difusi inovasi peran agen perubahan, saluran komunikasi, karakteristik inovasi dan kondisi sistem sosial dalam proses difusi teknologi inovasi e-procurement di Kabupaten Sukoharjo dan (2) mengetahui variabel difusi inovasi yang dominan mempengaruhi e-procurement di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran agen perubahan memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap keputusan adopsi/penggunaan sistem e-proc di Kabupaten Sukoharjo sehingga hipotesis I diterima, (2) variabel saluran komunikasi memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap keputusan adopsi/penggunaan sistem e-proc di Kabupaten Sukoharjo sehingga hipotesis II diterima dan (3) variabel karaktersitik inovasi memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap keputusan adopsi/penggunaan sistem e-proc di Kabupaten Sukoharjo sehingga hipotesis III diterima. Adapun besaran hasil hitung kontribusi persentase peran agen perubahan, penggunaan saluran komunikasi dan karaktersistik inovasi terhadap keputusan penggunaan sistem E-Proc dalam proses pelelangan signifikan berpengaruh, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Sedangkan besaran koefisien beta yang menunjukan pengaruh paling dominan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.Kata Kunci: Difusi Inovasi, E- Procurement
MANAJEMEN PRIVASI DI NEW MEDIA (Studi Kasus Pengguna Facebook Pada Pegawai Negeri Sipil) Danang Wisnu Anggoro
Sociae Polites Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v18i01.753

Abstract

AbstractThis study aims to (1) describe and analyze messages in a production activities inf facebook and (2) to express and analyze factors, why would he do that (maintenaneprivacy or uncover) information. The result of this research, show that in conducting management privacy as in wrote online with the native of identity and not his/her real name, use photos yourself, a photograph with couples in such a case and a photograph of with family. In addition, a thing done is that by menas of writing the activities in facebook account that is performed alone without need some hel couples, for example manage their own for homemakers without assisted by their husband. In terms of a message, in expressive of, as kids learn to accompany, call the son of the streets and ate communal meals together and whichis again the parents can do to hospital although are working on or finish office work and rhetoric in doing persuasive through which aims to facebook account to lure others especially for us teammates for the 18 years old the number of civil servants get mutation work in order to be morepatient and remain trustful or responsible for jobs provide.Keywords: Privacy Management, New Media, Message AbstrakPenelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis pesan-pesan yang di produksi dalam aktivitas di facebook dan (2) untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor mengapa dia melakukan itu (menjaga privasi atau mengungkap informasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan manajemen privasi seperti dalam menuliskan identitas online dengan nama asli dan nama samaran, menggunakan foto diri sendiri, foto bersama pasangan (suami isteri) dan foto bersama keluarga. Selain itu, hal yang dilakukan ialah dengan cara menuliskan berbagai aktivitas di akun facebook yang dilakukan sendiri tanpa memerlukan bantuan pasangan, misalnya mengurus rumah sendiri bagi ibu rumah tangga tanpa dibantu oleh suami. Dari segi pesan, secara ekspresif, seperti menemani anak belajar, mengajak anak jalan-jalan dan makan bersama serta menjaga anak yang lagi sakit walaupun sedang mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan kantor dan secara retorika dalam melakukan persuasif melalui akun facebook yang bertujuan untuk membujuk orang lain khususnya bagi rekan-rekan pegawai yang mendapatkan mutasi pekerjaan agar bisa lebih bersabar dan tetap amanah atau bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan.Kata kunci: Manajemen Privasi, New Media, Pesan
KONFLIK TANAH DI DAERAH OTONOM BARU (DOB) STUDI KONFLIK TANAH PEMBANGUNAN KANTOR DPRD DI KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Fransiskus X. Gian Tue Mali
Sociae Polites Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v18i01.754

Abstract

AbstractPost implementation of regional autonomy and the impact on regional expansion, then DOB will start the construction of infrastructure facilities and infrastructure for the public interest. But often in the process of conflict either in the form of the issue of compensation, land acquisition, nor the problem of land ownership. Issues such as this led to the government and people often face to face in a conflict that sometimes led to delays in economic development is the primary objective of regional expansion. Because local governments and regional elites tend to be born as a major power in the region. Along with that, the community and social groups in it was reborn as a force that is trying to fight for their rights are neglected. The study concluded that the land conflict in Nagekeo as DOB pahamnya occurs because local governments on regional autonomy meaning that governments in the region tend to be born as the arrogant powers are hiding behind reasons of public interest that is ridden by personal and group interests. Thus ignoring the rights of some communities in the area. Local authorities thus essentially a major factor in the failure of regional expansion in Nagekeo.Keywords: Land Conflict, DOB, Nagekeo AbstrakPasca penerapan otonomi daerah dan berdampak pada pemekaran daerah, maka Daerah Otonom Baru (DOB) akan mulai melakukan pembangunan sarana prasarana maupun infrastruktur bagi kepentingan publik. Namun sering dalam proses tersebut terjadi konflik baik berupa persoalan ganti rugi, pembebasan lahan, maupun masalah kepemilikan lahan. Persoalan seperti ini menyebabkan pemerintah dan masyarakat sering berhadap-hadapan dalam konflik yang terkadang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi yang merupakan tujuan utama dari pemekaran daerah. Karena pemda dan para elit daerah cenderung lahir sebagai kekuatan utama di daerah. Seiring dengan itupula masyarakat dan kelompok sosial di dalamnya pun lahir kembali sebagai kekuatan yang berusaha memperjuangkan hak-haknya yang terabaikan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik tanah di Nagekeo sebagai DOB terjadi karena tidak pahamnya pemerintah daerah terhadap makna otonomi daerah sehingga pemerintah di daerah cenderung lahir sebagai kekuatan arogan yang berlindung dibalik alasan kepentingan umum yang ditunggangi oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga mengabaikan hak sebagian masyarakat daerah. Sehingga pada hakikatnya pemerintah daerahlah faktor utama dalam kegagalan pemekaran daerah di Nagekeo.Kata kunci : Konflik Tanah, DOB, Nagekeo
STRATEGI PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO DALAM MENGKOMUNIKASIKAN KEBIJAKAN KEPADA MAHASISWA Donal Adrian
Sociae Polites Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v18i01.755

Abstract

AbstractThe purposes of this research are (1) to provide the image and analyze strategy leaders the faculty of social and political science, Tadulako University in communicate policy to students and (2) to provide the image and analyze factors barrier in the communications strategy done by the leader of politics, Tadulako University. The results of the study showed that the imparting of implementing the policy of, used three the components the communications strategy namely communicators seen from office and attractiveness to such as have friendly attitude, discipline and forcefully so as to cause more students ask any questions directly to them. The message delivered by the leader of packed with so well that can catch a student. The process of design twang of them use the area of a Palu City and a message that based on the experiences of a leaders when lecture carry out whose aim to motivate students. Components the third is media. It was used the non-personal media, example are banners and a guidebook academic the faculty. As for factors barrier in its implementation that is some students still showing conduct that is as good as meniruh signature a classmate in absent lecture and do remedial lecture than the command of by the number of a maximum of three courses.Key Words : Communication Strategy, Organization, Policy AbstrakPenelitian ini bertujuan (1) untuk memberikan gambaran dan menganalisis strategi pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada mahasiswa dan (2) untuk memberikan gambaran dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan Fisip, Untad. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menyampaikan penerapan kebijakan, digunakan tiga (3) komponen strategi komunikasi yaitu komunikator yang dilihat dari jabatan dan daya tarik seperti memiliki sikap yang ramah, disiplin dan tegas sehingga menyebabkan mahasiswa lebih banyak bertanya secara langsung kepada mereka. Pesan yang disampaikan oleh pimpinan dikemas dengan sangat baik sehingga dapat menarik perhatian mahasiswa. Proses pengemasannya diantaranya menggunakan logat daerah kota Palu dan pesan yang didasarkan pada pengalaman seorang pimpinan ketika melaksanakan perkuliahan yang tujuannya untuk memotivasi mahasiswa. Komponen yang ketiga adalah media. Media yang digunakan yaitu media non-personal berupa media spanduk dan buku panduan akademik fakultas. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu sebagian mahasiswa masih menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti meniruh tanda tangan teman sekelas pada absen perkuliahan dan melakukan remedial mata kuliah melebihi dari ketetapan dengan jumlah maksimal tiga (3) mata kuliah.Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Organisasi, Kebijakan
PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PILKADA SUMATERA UTARA 2013 DI KOTA MEDAN Budi Chrismanto Sirait
Sociae Polites Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v18i01.756

Abstract

AbstractDirect election born from the passion for the welfare of society and the acceleration of development in the area. Voters factors have an important role in the success of direct election. Smart voters are not like pupets which cannot be separated from the master’s control. The voters who think rationally and logically will take the initiative not to use their right to vote. Conceptually, they have higher participation quality, but unfortunately, this higher quality is being discriminated by a concept where the quality of an election is showed by the quantity of people participating in it. Therefore, non voting behavior phenomenon in Medan should become learning for everyone taking a part in electoral democracy, generally in Indonesia and especially in Medan and North Sumatra.Keyword: Non Voting Behavior, Election AbstrakPilkada langsung lahir dari semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah. Faktor pemilih memiliki peranan penting dalam menyukseskan Pilkada langsung. Pemilih yang cerdas bukan seperti wayang yang tidak bisa lepas dari kendali dalangnya. Pemilih yang menggunakan nalar dan rasionalitas yang baik dengan mengambil inisiatif untuk tidak menggunakan hak pilihnya, secara konseptual sebenarnya memiliki kualitas partisipasi yang lebih tinggi, namun sayangnya justru kualitas yang lebih tinggi ini sering terdiskriminasi oleh pemahaman bahwa kualitas pemilu harus ditunjukkan oleh kuantitas orang yang menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, Dengan besarnya perolehan fenomena perilaku tidak memilih atau golput yang terjadi di Kota Medan ini, dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia secara umum dan Kota Medan, Sumatera Utara secara khusus.Kata Kunci: Perilaku Tidak Memilih, Pilkada
Demokrasi, Sistem Pemilu, Dan Pengelolaan Konflik Etnik Edwin M.B. Tambunan
Sociae Polites Vol. 5 No. 19 (2003): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i19.1008

Abstract

Dalam Ilmu Politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (procedural democracy). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan dan diselenggarakan oleh sebuah negara. Ungkapan tentang hal ini biasanya diterjemahkan dalam konstitusi masing-masing negara. Demokrasi normatif belum tentu terlihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari suatu negara. Oleh karena itu, adalah sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yaitu perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalangan ilmuwan Politik, setelah mengamati praktik-praktik demokrasi di berbagai negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator. Di antara para pakar yang melakukan penelitian untuk menemukan indikator-indikator ini adalah Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., dan Robert Dahl. Almarhum Prof. Dr. Affan Gaffar, MA, dengan berpijak pada indikator yang ditemukan para pakar tersebut, menyimpulkan ada lima indikator untuk mengamati apakah sebuah negara merupakan sistem yang demokratis atau tidak. Indikator pertama adalah akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Juga ucapan dan perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak, isteri, dan sanak-saudara, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Indikator kedua adalah rotasi kekuasaan. Untuk disebut demokratis, dalam suatu negara harus terdapat peluang terjadinya rotasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Jadi, tidak hanya satu atau sekelompok orang yang sama yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup. Indikator selanjutnya adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, orang yang akan menduduki suatu jabatan publik dipilih melalu suatu kompetisi terbuka dengan peluang yang sama. Peluang untuk mengisi jabatan publik jangan hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja. Indikator keempat adalah pemilihan umum. Suatu negara dikatakan demokratis apabila rekrutmen politik dalam rangka rotasi kekuasaan dilakukan lewat suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur. Dalam pemilihan umum ini, setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Mereka juga bebas mengikuti segala macam aktivitas yang dilakukan dalam rangka pemilihan. Indikator kelima adalah menikmati hak-hak dasar. Di dalam negara yang demokratis setiap warga negara harus bebas menikmati hak-hak dasar mereka sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Unviersal Hak-hak Asasi manusia (HAM) dan konvensi tentang HAM lainnya
Standar Ganda Kebijakan AS Terhadap Irak dan Korea Utara Atas Upaya Pengembangan Senjata Nuklir Donna Juliarti Simanjuntak
Sociae Polites Vol. 5 No. 19 (2003): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i19.1010

Abstract

Tudingan sebagai “Axis of Evil” (Poros Kejahatan) oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Irak dan Korea Utara (Korut), terkait dengan upaya memiliki senjata pemusnah masal, dan dugaan AS atas dukungan mereka terhadap teroris internasional, ternyata tidak menyurutkan keinginan kedua negara tersebut untuk tetap melanjutkan program pengembangan senjata nuklir mereka. Sebelumnya, Irak menyatakan bersedia menerima pelucutan senjata pemusnah masalnya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) No. 687 (April 1991) mengenai pencabutan sanksi sekaitan penghancuran senjata pemusnah masal (Koran Tempo, 23-8-2002). Begitupun dengan Korut, yang pada 1994 mengadakan kesepakatan khusus dengan AS, yang intinya menyatakan kesediaannya menghentikan program persenjataan nuklirnya. Sebagai kompensasinya, AS akan membantu dana dan teknis pengembangan listrik bertenaga air (reaktor air ringan) di negara itu (Kompas, 11-3-1995). Namun, beberapa waktu lalu (2003), Irak dan Korut menghidupkan kembali pengembangan senjata nuklir mereka yang dianggap berbahaya dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Semula, mereka menyangkal hal yang awalnya merupakan kecurigaan AS itu, sampai akhirnya Korut mengakui kebenaran isu tersebut. Sementara mengenai nuklir Irak, sampai saat ini belum terbukti kebenarannya, meskipun Tim Inspeksi Senjata PBB sudah didatangkan ke negeri itu atas persetujuan Saddam Husein, dan masih terus menyelidiki sampai batas waktu yang ditentukan. Sama seperti sebelumnya, AS tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah senjata nuklir di Irak dan Korut. Hanya saja kali ini AS menerapkan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya itu. Terhadap Irak, AS mengancam akan melakukan agresi militer jika Irak tidak segera mengakhiri program senjata pemusnah masalnya. Bahkan, yang mengherankan, meskipun nanti Tim Inspekksi PBB telah selesai menjalankan tugas pemeriksaannya di Irak dan ternyata tak terbukti bahwa Irak memang sedang mengembangkan program senjata nuklirnya, AS menyatakan akan tetap menyerang Irak. Sementara terhadap Korut, sikap AS ternyata lebih lunak. AS menginginkan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan tidak akan menyerang negeri komunis itu. Kalaupun Korut membangkang, AS hanya akan mengancam dengan memberikan tekanan atau sanksi ekonomi. Paradoks, memang, perbedaan sikap AS itu. Senjata nuklir Irak yang masih merupakan dugaan, oleh AS direspon dengan agresi militer. Sementara Korut yang jelas-jelas telah mengakui program nuklirnya, mendapat sikap yang lebih halus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa AS menerapkan standar ganda dalam menghadapi ancaman nuklir Irak dan Korut itu? Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Zbigniew Brzezinski, kepada stasiun televise CNN menyatakan bahwa ancaman nuklir Korut jauh lebih besar dibanding ancaman nuklir Irak. Dalam hal kemampuan militer pun, Korut jauh lebih mengancam dibanding Irak. Negeri komunis itu memiliki tentara yang jumlahnya mencapai satu juta personil dan ratusan rudal, termasuk sejumlah rudal yang bisa menghantam wilayah Jepang. Mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, juga mengungkapkan hal yang senada. Untuk itu, pemerintah AS harus menanggapi ancaman Korut dengan tingkat keseriusan yang sama, atau bahkan lebih serius dibanding sikap pemerintah AS dalam menghadapi masalah Irak. Tetapi, mengapa sikap AS terhadap Korut malah lebih lunak ketimbang terhadap Irak? Adakah motif atau kepentingan tertentu di balik itu, di samping tujuan lain AS untuk mengakhiri program nuklir demi terciptanya tatanan internasional yang lebih baik, aman, dan damai? Perkembangan teraktual, Irak akhirnya digempur oleh pasukan militer AS-Inggris, meski secara faktual tak pernah ditemukan tempat pengembangan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal itu. Setelah dinyatakan kalah perang (yang tak disetujui oleh PBB), pemerintah Irak utnuk sementara kini diambil-alih oleh AS. Hal itu, seperti diketahui, memang sudah terjadi. Hanya, saja, Presiden George W. Bush memberi alasan bahwa AS memerangi Irak dengan tujuan membangun negara itu menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan.
Perang Bush, Perang Keadilan? Victor Silaen
Sociae Polites Vol. 5 No. 19 (2003): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i19.1011

Abstract

Wacana tentang invasi pasukan militer Amerika Serikat (AS), yang dibantu pasukan militer Inggris, ke Irak sudah berlalu. Kini, berita-berita soal perang besar yang dikobarkan oleh Presiden AS George Walker Bush itu sudah lain substansinya. Persoalan sekarang adalah bagaimana memulihkan situasi-kondisi di Irak pasca-perang. Bagaimana masa depan Negeri 1001 Malam itu di bawah pemerintahan sementara AS, yang dipimpin Jay Garner, itulah pertanyaan besarnya. Dalam arti, apakah Irak akan berkembang menjadi sebuah negara demokratis baru di wilayah Timur Tengah? Jawabannya tentu tak bisa dipastikan sekarang. Memang, sejarah mencatat tentang negara-negara yang demokratis. Misalnya saja di Filipina, yang setelah dikoloni AS kelak berkembang menjadi negara demokratis dan menjadi sekutu negara adidaya itu. Demikian halnya dengan Jepang, yang setelah digempur AS justru berkembang menjadi negara demokratis baru dan makmur pula. Tapi, Irak berbeda dengan kedua negara itu. Sebab, sebagai bangsa, ia terdiri atas berbagai suku (juga sekte keagamaannya) yang membuatnya menjadi sangat heterogen. Sedangkan Filipina dan Jepang relatif homogen. Didasarkan itulah, upaya merekonstruksi Irak pascaperang agaknya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Tulisan ini tak bermaksud menyoroti hal-hal yang masih predictable di Irak itu. Sebaliknya, tulisan ini bertujuan kembali mewacanakan perang, sebagai sebuah persoalan yang banyak menimbulkan debat pro dan kontra. Apakah dewasa ini berperang merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan masih dapat dibenarkan? Itulah pertanyaan utamanya. Tak mudah, memang, untuk menjawabnya. Apalagi dikaitkan dengan perang AS-sekutu versus Irak itu, yang secara faktual telah menimbulkan dua kubu: ada yang kontra, tapi tak sedikit pula yang pro Bush. Kedua kelompok itu tentu memiliki alasannya masing-masing. Itu sebabnya kita perlu menimbangnya secara komprehensif. Bagian berikut tulisan ini mencoba menganalisa perang dari berbagai perspektif. Perang yang dimaksud dalam konteks ini adalah perang yang bersifat fisik, yang tentu saja mengandung kekerasan sebagai hakikatnya.
Melawan Ketidakadilan Untuk Menghapus Kemiskinan Struktural Merphin Panjaitan
Sociae Polites Vol. 5 No. 19 (2003): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i19.1012

Abstract

Kemiskinan yang parah sedang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan ini terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak bagi ratusan juta orang. Dikhawatirkan, kemiskinan yang menyakitkan ini akan terus diderita oleh banyak orang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ungkapan sinis tentang hal itu berbunyi: “penyebab kemiskinan adalah kemiskinan itu sendiri”. Artinya, ratusan juta orang miskin pada generasi ini akan mewariskannya kepada keturunannya. Indonesia mengalami krisis multidimensional yang dimulai dengan krisis moneter pada pertengahan 1997. Krisis ini mengakibatkan kaum miskin di Indonesia jumlahnya meningkat pesat dengan kemiskinan yang semakin parah. Krisis menimbulkan banyak pengangguran, dan pengangguran itu sendiri menambah banyaknya jumlah orang miskin, kondisi seperti ini membuat kita perlu menaruh perhatian besar untuk menghapus kemiskinan, atau paling tidak untuk menguranginya. Proses pengurangan kemiskinan ini harus dimulai dengan mencari akar persoalan yang menjadi penyebab utama dari kemiskinan kita ini, dan selanjutnya menyusun strategi untuk mengatasinya. Kemiskinan memang akan selalu ada, tetapi jumlahnya tidak jangan sampai besar, dan penderita kemiskinan tidak boleh tetap pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan harus berpindah dari orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras melawan kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun demikian, kaum miskin belum tentu menyadari kemiskinan yang mereka alami. Kesadaran akan kemiskinan baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan martabat atau harga diri.
Menyambut Era SBY Kedua, Yang (Mudah-mudahan) Lebih Bersih dari Era SBY Pertama George Junus Aditjondro
Sociae Polites Vol. 10 No. 28 (2009): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v10i28.1074

Abstract

Dilantiknya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009-2014 membuat kalangan dunia usaha lega, tapi meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam rangka menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II). Sebab, kabinet mendatang harus mengkompromikan keinginan dunia bisnis untuk iklim usaha yang stabil, dengan ambisi elit partai-partai politik di luar Partai Demokrat, untuk ikut menikmati kekuasaan, dengan dalih ikut menciptakan kemaslahatan umum. Selain itu, bentuk kabinet baru yang dirancang juga harus cocok untuk menjalankan rencana kerja selama lima tahun mendatang. Itu tentu saja, dengan mempertimbangkan minimalisasi oposisi dalam parlemen. Pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif mendatang perlu mengembalikan kepercayaan rakyat, dengan menjalankan transparansi kekayaan para pemangku jabatan umum, serta jaringan bisnis dari kerabat dan sahabat para pejabat. Hal ini semakin urgen, dengan adanya kemungkinan bahwa PDI Perjuangan tidak akan melakukan oposisi terhadap rencana kenaikan harga BBM, yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah mendatang, demi menutupi deficit APBN. Dugaan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menentang rencana kenaikan harga BBM itu didasarkan pada kenyataan bahwa partai itu masih dikuasai oleh hegemoni keluarga besar Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas (TK), yang menguasai selusin SPBU di Jabodetabek, yang merupakan basis diversifikasi usaha keluarga besar itu bersama besannya, Bambang Sukmono Hadi (BSH), mertua politikus muda dan puteri pasangan itu, Puan Maharani. Transparansi kekayaan keluarga besar TK dan besannya, sepatutnya menyertai penetapan TK sebagai Ketua MPR RI yang baru.

Page 6 of 16 | Total Record : 154

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2003 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 1 (2024): January-June 2024 Vol. 24 No. 2 (2023): July-December 2023 Vol. 24 No. 1 (2023): January-June 2023 Vol. 23 No. 2 (2022): July-December 2022 Vol. 23 No. 1 (2022): January - June 2022 Vol. 22 No. 2 (2021): July-December 2021 Vol. 22 No. 1 (2021): Indonesia Clean Energy Conference 2021 Vol. 21 No. 2 (2020): Youth Peatland Conference 2020 Vol. 21 No. 1 (2020): January - June 2020 Vol. 20 No. 2 (2019): July - December 2019 Vol. 20 No. 1 (2019): January - June 2019 Vol. 19 No. 2 (2018): July - December 2018 Vol. 19 No. 1 (2018): January - June 2018 Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni Vol. 16 No. 1 (2015): Januari - Juni Vol. 15 No. 2 (2014): Juli - Desember Vol. 15 No. 1 (2014): Januari - Juni BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN DOSEN FISIPOL UKI : Edisi Khusus November 2011 Vol. 11 No. 31 (2010): Juli-Desember Vol. 11 No. 30 (2010): Januari-Juni Vol. 10 No. 28 (2009): Juli-Desember Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember Vol. 5 No. 19 (2003): Januari-Juni More Issue