cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 13   14   15   16   17 
Dampak Demokrasi terhadap Perdagangan di Negara-Negara Berpendapatan Menengah dan Tinggi Asia [Impacts of Democracy on Trade Activity in Asia's Middle and High Income Countries] Nathania Riris Michico Tambunan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1542

Abstract

A democratic system is a way as the basis for supporting the trade process among countries. Increased international trade can generate economic growth. But some parties claim that democracy actually would hinder or even threatens the trade flows. That dynamic situation is increasingly apparent in middle and high-income countries. This study aims to determine whether democracy impacts on trade, especially in Asia. Using the Gravity Model, this study focuses on 11 countries divided by their income from period 2009 to 2018. The high-income countries chosen in this study are Japan, Singapore, South Korea, and Brunei Darussalam, and middle-income countries are China, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Pakistan, and India. Using the panel data regression method, the results of this study states that democracy in the Asia Countries affected trade significantly. It was also found that trade in high-income countries was not affected by democracy, while trade in low-income countries was strongly influenced by democracy.Keywords: democracy, trade, Gravity Model, middle income countries, high income countriesAbstrakSistem demokrasi menjadi salah satu jalan untuk mendukung terjadinya perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Peningkatan perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa pihak mengklaim bahwa demokrasi dianggap menghambat atau bahkan dapat mengancam suatu aliran perdagangan. Dinamika dari situasi tersebut semakin terlihat jelas ketika melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah demokrasi berdampak pada perdagangan, khususnya di Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi, studi ini difokuskan pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, dan negara berpendapatan menengah adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Berdasarkan pendekatan melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan. Namun, ditemukan pula bahwa perdagangan di negara-negara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.Kata kunci: demokrasi, perdagangan, Model Gravitasi, negara berpendapatan menengah, negara berpendapatan tinggi
Dampak Demokrasi terhadap Perdagangan di Negara-Negara Berpendapatan Menengah dan Tinggi Asia [Impacts of Democracy on Trade Activity in Asia's Middle and High Income Countries] Tambunan, Nathania Riris Michico
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1542

Abstract

A democratic system is a way as the basis for supporting the trade process among countries. Increased international trade can generate economic growth. But some parties claim that democracy actually would hinder or even threatens the trade flows. That dynamic situation is increasingly apparent in middle and high-income countries. This study aims to determine whether democracy impacts on trade, especially in Asia. Using the Gravity Model, this study focuses on 11 countries divided by their income from period 2009 to 2018. The high-income countries chosen in this study are Japan, Singapore, South Korea, and Brunei Darussalam, and middle-income countries are China, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Pakistan, and India. Using the panel data regression method, the results of this study states that democracy in the Asia Countries affected trade significantly. It was also found that trade in high-income countries was not affected by democracy, while trade in low-income countries was strongly influenced by democracy.Keywords: democracy, trade, Gravity Model, middle income countries, high income countriesAbstrakSistem demokrasi menjadi salah satu jalan untuk mendukung terjadinya perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Peningkatan perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa pihak mengklaim bahwa demokrasi dianggap menghambat atau bahkan dapat mengancam suatu aliran perdagangan. Dinamika dari situasi tersebut semakin terlihat jelas ketika melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah demokrasi berdampak pada perdagangan, khususnya di Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi, studi ini difokuskan pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, dan negara berpendapatan menengah adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Berdasarkan pendekatan melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan. Namun, ditemukan pula bahwa perdagangan di negara-negara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.Kata kunci: demokrasi, perdagangan, Model Gravitasi, negara berpendapatan menengah, negara berpendapatan tinggi
Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung [Impact of Tourism Sector on Regional Income in Belitung Regency] Mandala Harefa
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1487

Abstract

In recent years tourism becomes one of the important economic sectors as a source of regional income. The local governments that are able to manage tourism objects well will have greater opportunities to increase local revenue (PAD). Belitung Regency is one of the regions that have a major income source from the tourism sector and it has also got famous since the film Laskar Pelangi. To develop the tourism sector is not easy, including how to provide a high contribution to regional income. This study aims to analyze the problem and development of the tourism sector’s contribution to local revenue in the Belitung Regency. A descriptive qualitative method is applied to answer the research. Primary data is obtained through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with relevant stakeholders, while secondary data is sourced from various publications. The results show that regional income from Belitung Regency’s tourism sector tend to increase. The direct impact is obtained from the construction of hotels, restaurants, and transportation procurement. While various tax revenues (hotels and restaurants) and retribution from tourism activities as an indirect impact. Based on the total of regional income, the contribution of the tourism sector’s revenue is less significant. Some points that need to be considered in order to optimize the tourism sector’s revenue in Belitung Regency are to overcome the limitations of tourism object supporting facilities, encourage the quality and quantity of tourism human resources, and encourage more intensive tourism promotion.Keywords: local revenue, tourism, proportion, tourists, impactAbstrakBeberapa tahun terakhir pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola objek pariwisata dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki sumber penerimaan utama dari sektor pariwisata yang semakin terkenal sejak adanya film Laskar Pelangi. Namun demikian, tantangannya tidak mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata agar tetap memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proporsi pada penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Belitung. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi dan focus group discussion (FGD) terhadap stakeholders terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai terbitan yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran) dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, pariwisata, proporsi, wisatawan, dampak
Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung [Impact of Tourism Sector on Regional Income in Belitung Regency] Harefa, Mandala
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1487

Abstract

In recent years tourism becomes one of the important economic sectors as a source of regional income. The local governments that are able to manage tourism objects well will have greater opportunities to increase local revenue (PAD). Belitung Regency is one of the regions that have a major income source from the tourism sector and it has also got famous since the film Laskar Pelangi. To develop the tourism sector is not easy, including how to provide a high contribution to regional income. This study aims to analyze the problem and development of the tourism sector’s contribution to local revenue in the Belitung Regency. A descriptive qualitative method is applied to answer the research. Primary data is obtained through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with relevant stakeholders, while secondary data is sourced from various publications. The results show that regional income from Belitung Regency’s tourism sector tend to increase. The direct impact is obtained from the construction of hotels, restaurants, and transportation procurement. While various tax revenues (hotels and restaurants) and retribution from tourism activities as an indirect impact. Based on the total of regional income, the contribution of the tourism sector’s revenue is less significant. Some points that need to be considered in order to optimize the tourism sector’s revenue in Belitung Regency are to overcome the limitations of tourism object supporting facilities, encourage the quality and quantity of tourism human resources, and encourage more intensive tourism promotion.Keywords: local revenue, tourism, proportion, tourists, impactAbstrakBeberapa tahun terakhir pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola objek pariwisata dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki sumber penerimaan utama dari sektor pariwisata yang semakin terkenal sejak adanya film Laskar Pelangi. Namun demikian, tantangannya tidak mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata agar tetap memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proporsi pada penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Belitung. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi dan focus group discussion (FGD) terhadap stakeholders terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai terbitan yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran) dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, pariwisata, proporsi, wisatawan, dampak
Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia] Rais Agil Bahtiar
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1485

Abstract

E-commerce is one of the rising stars from the rapid internet development and becomes global trends for the past ten years. In Indonesia, the number of online shopping site usage and also online transactions tends to increase although infrastructure and regulation are still left behind. These conditions are an opportunity and need a comprehensive policy to leverage how to develop and multiple the benefit from digitalization activity. This paper aims to analyze (a) the potential of e-commerce application for supporting economic growth, (b) the role of government in driving the growth of e-commerce activities, and (c) the challenges to maximize e-commerce activities in the national economy. This paper used a qualitative approach with a literature review method. The finding showed that e-commerce can improve economic growth because it stimulates saving transaction costs, eliminates space and time restrictions, reduces shipping costs, minimizes transportation barriers, facilitates communication between sellers and buyers, and reduces advertising and transportation costs. The government has a pivotal role to implement six strategies for encouraging digital economics, namely knowledge development, knowledge dissemination, subsidies, mobilization, the direction of innovation, and standard-setting. To develop e-commerce activities, there are main challenges that should be copped, which are security and consumer protection, logistics and infrastructure, and taxation related to e-commerce transactions.Keywords: internet, e-commerce, digital economyAbstrakE-commerce merupakan salah satu bentuk kemajuan yang muncul dari pesatnya perkembangan internet dan menjadi tren di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja online dan transaksi toko online cenderung meningkat meskipun infrastruktur dan regulasinya masih tertinggal. Hal ini merupakan peluang besar dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif guna dapat mengembangkan dan memanfaatkan aktivitas digitalisasi ekonomi secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (a) potensi dari penerapan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan aktivitas e-commerce, dan (c) tantangan yang perlu diatasi agar mampu memaksimalkan potensi dari aktivitas e-commerce dalam ekonomi nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik e-commerce mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi. Di sisi lain, pemerintah berperan penting untuk melaksanakan enam strategi agar mampu mendorong praktik ekonomi digital, yaitu pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan penetapan standar. Sedangkan tantangan dalam rangka pengembangan aktivitas e-commerce adalah keamanan dan perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur, serta perpajakan terkait transaksi e-commerce.Kata kunci: internet, e-commerce, ekonomi digital
Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia] Bahtiar, Rais Agil
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1485

Abstract

E-commerce is one of the rising stars from the rapid internet development and becomes global trends for the past ten years. In Indonesia, the number of online shopping site usage and also online transactions tends to increase although infrastructure and regulation are still left behind. These conditions are an opportunity and need a comprehensive policy to leverage how to develop and multiple the benefit from digitalization activity. This paper aims to analyze (a) the potential of e-commerce application for supporting economic growth, (b) the role of government in driving the growth of e-commerce activities, and (c) the challenges to maximize e-commerce activities in the national economy. This paper used a qualitative approach with a literature review method. The finding showed that e-commerce can improve economic growth because it stimulates saving transaction costs, eliminates space and time restrictions, reduces shipping costs, minimizes transportation barriers, facilitates communication between sellers and buyers, and reduces advertising and transportation costs. The government has a pivotal role to implement six strategies for encouraging digital economics, namely knowledge development, knowledge dissemination, subsidies, mobilization, the direction of innovation, and standard-setting. To develop e-commerce activities, there are main challenges that should be copped, which are security and consumer protection, logistics and infrastructure, and taxation related to e-commerce transactions.Keywords: internet, e-commerce, digital economyAbstrakE-commerce merupakan salah satu bentuk kemajuan yang muncul dari pesatnya perkembangan internet dan menjadi tren di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja online dan transaksi toko online cenderung meningkat meskipun infrastruktur dan regulasinya masih tertinggal. Hal ini merupakan peluang besar dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif guna dapat mengembangkan dan memanfaatkan aktivitas digitalisasi ekonomi secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (a) potensi dari penerapan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan aktivitas e-commerce, dan (c) tantangan yang perlu diatasi agar mampu memaksimalkan potensi dari aktivitas e-commerce dalam ekonomi nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik e-commerce mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi. Di sisi lain, pemerintah berperan penting untuk melaksanakan enam strategi agar mampu mendorong praktik ekonomi digital, yaitu pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan penetapan standar. Sedangkan tantangan dalam rangka pengembangan aktivitas e-commerce adalah keamanan dan perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur, serta perpajakan terkait transaksi e-commerce.Kata kunci: internet, e-commerce, ekonomi digital
Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan [Building the National Fisheries Ecolabeling Scheme as Form of Protection of Fishermen Rights and Fisheries Resources] Andre Notohamijoyo; Martani Huseini; Raldi H. Koestoer; Syafril Fauzi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1493

Abstract

World Bank & FAO state that 75 percent of global fisheries resources face the threat of depletion or reduced stock due to excessive fishing and environmental damage. Indonesia also has a similar situation. It encouraged a number of parties to push for a mechanism for controlling the production and consumption of sustainable through ecolabeling. There are many weaknesses in the implementation of the certification system in developing countries. The lack of protection for fishermen’s rights is one of the main problems of ecolabeling. The aim of study is to see the importance and priority of each ecolabel scheme that effectively promotes sustainable fisheries management. This study uses a mixed-method with a purposive sampling-based Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results indicate that the national ecolabel scheme is a priority choice of stakeholders including small fishermen in Indonesia. The trust of stakeholders is the basic capital in its preparation. The Indonesian government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries needs to immediately initiate the national ecolabel scheme. Another challenge is how to develop the national fisheries ecolabeling as a brand of sustainable fishery products and encourages the welfare of fishermen.Keywords: fisheries ecolabel, small scale fishermen, fishermen rights, stakeholder supportAbstrakWorld Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui ecolabelling. Namun demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method dengan metode Delphi berbasis purposive sampling serta metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia. Kepercayaan stakeholder terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.Kata kunci: ekolabel perikanan, nelayan kecil, hak nelayan, dukungan stakeholder
Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan [Building the National Fisheries Ecolabeling Scheme as Form of Protection of Fishermen Rights and Fisheries Resources] Notohamijoyo, Andre; Huseini, Martani; Koestoer, Raldi H.; Fauzi, Syafril
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1493

Abstract

World Bank & FAO state that 75 percent of global fisheries resources face the threat of depletion or reduced stock due to excessive fishing and environmental damage. Indonesia also has a similar situation. It encouraged a number of parties to push for a mechanism for controlling the production and consumption of sustainable through ecolabeling. There are many weaknesses in the implementation of the certification system in developing countries. The lack of protection for fishermen’s rights is one of the main problems of ecolabeling. The aim of study is to see the importance and priority of each ecolabel scheme that effectively promotes sustainable fisheries management. This study uses a mixed-method with a purposive sampling-based Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results indicate that the national ecolabel scheme is a priority choice of stakeholders including small fishermen in Indonesia. The trust of stakeholders is the basic capital in its preparation. The Indonesian government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries needs to immediately initiate the national ecolabel scheme. Another challenge is how to develop the national fisheries ecolabeling as a brand of sustainable fishery products and encourages the welfare of fishermen.Keywords: fisheries ecolabel, small scale fishermen, fishermen rights, stakeholder supportAbstrakWorld Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui ecolabelling. Namun demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method dengan metode Delphi berbasis purposive sampling serta metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia. Kepercayaan stakeholder terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.Kata kunci: ekolabel perikanan, nelayan kecil, hak nelayan, dukungan stakeholder
The Determinants of Paddy Fields Conversion in Java and Sumatra [Faktor-Faktor Penentu Konversi Luas Lahan Sawah di Jawa dan Sumatera] Lusia Tri Harjanti; Yonosuke Hara
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1492

Abstract

Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high and without significant effort by the government on the existing paddy fields, national food security and food self-sufficiency in Indonesia will be at risk. Therefore, to address this issue, the government needs to identify the main drivers of paddy fields conversion in Indonesia, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. Employing panel data of 256 in the regencies/cities level in Java and Sumatra from 2010-2017, this study investigates the determinants of paddy fields conversion in Java and Sumatra. This study identified that the factors which affected paddy fields conversion in Java are the gross regional domestic product (GRDP) in agriculture sector, the GRDP in service sector, and population density. In contrary, the GRDP in service sector doesn’t significant with the changed of paddy fields in Sumatra, however GRDP in industry sector affect the paddy fields conversion in Sumatra. Other variables which affected paddy fields conversion in Sumatra are GRDP in agricultural sector and population density. Moreover, geospatial analysis also used in this study. It reveals that the changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra suspected turned dominated into palm oil plantation due to the growth of oil palm industry.Keywords: paddy fields, land conversion, geospatialAbstrakKonversi lahan sawah di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang nyata dan signifikan untuk menanggulangi isu tersebut. Salah satu langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong konversi lahan sawah yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai lumbung padi nasional. Oleh karena itu, dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tahun 2010-2017, penelitian ini menganalisa faktor-faktor penentu konversi lahan sawah di Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian, PDRB di sektor jasa, dan kepadatan penduduk. Sebaliknya, PDRB di sektor jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan luas lahan sawah di Sumatera, melainkan PDRB di sektor industri memberikan dampak terhadap konversi lahan sawah di Sumatera. Faktor-faktor lain yang memengaruhi konversi lahan sawah di Sumatera adalah PDRB di sektor pertanian dan kepadatan penduduk. Analisis geospasial juga digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis geospasial, perubahan lahan sawah di Pulau Jawa didominasi menjadi area pemukiman, sedangkan sebagian besar perubahan sawah di Sumatera berubah menjadi area tanaman yang diduga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit berkembang diduga karena pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Sumatera.Kata kunci: lahan sawah, konversi lahan, geospasial
The Determinants of Paddy Fields Conversion in Java and Sumatra [Faktor-Faktor Penentu Konversi Luas Lahan Sawah di Jawa dan Sumatera] Harjanti, Lusia Tri; Hara, Yonosuke
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i1.1492

Abstract

Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high and without significant effort by the government on the existing paddy fields, national food security and food self-sufficiency in Indonesia will be at risk. Therefore, to address this issue, the government needs to identify the main drivers of paddy fields conversion in Indonesia, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. Employing panel data of 256 in the regencies/cities level in Java and Sumatra from 2010-2017, this study investigates the determinants of paddy fields conversion in Java and Sumatra. This study identified that the factors which affected paddy fields conversion in Java are the gross regional domestic product (GRDP) in agriculture sector, the GRDP in service sector, and population density. In contrary, the GRDP in service sector doesn’t significant with the changed of paddy fields in Sumatra, however GRDP in industry sector affect the paddy fields conversion in Sumatra. Other variables which affected paddy fields conversion in Sumatra are GRDP in agricultural sector and population density. Moreover, geospatial analysis also used in this study. It reveals that the changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra suspected turned dominated into palm oil plantation due to the growth of oil palm industry.Keywords: paddy fields, land conversion, geospatialAbstrakKonversi lahan sawah di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang nyata dan signifikan untuk menanggulangi isu tersebut. Salah satu langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong konversi lahan sawah yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai lumbung padi nasional. Oleh karena itu, dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tahun 2010-2017, penelitian ini menganalisa faktor-faktor penentu konversi lahan sawah di Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian, PDRB di sektor jasa, dan kepadatan penduduk. Sebaliknya, PDRB di sektor jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan luas lahan sawah di Sumatera, melainkan PDRB di sektor industri memberikan dampak terhadap konversi lahan sawah di Sumatera. Faktor-faktor lain yang memengaruhi konversi lahan sawah di Sumatera adalah PDRB di sektor pertanian dan kepadatan penduduk. Analisis geospasial juga digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis geospasial, perubahan lahan sawah di Pulau Jawa didominasi menjadi area pemukiman, sedangkan sebagian besar perubahan sawah di Sumatera berubah menjadi area tanaman yang diduga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit berkembang diduga karena pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Sumatera.Kata kunci: lahan sawah, konversi lahan, geospasial

Page 15 of 21 | Total Record : 202

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue