cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Sarip
Contact Email
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282186738668
Journal Mail Official
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Muamalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 26151073     EISSN : 28295757     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Muamalah adalah hukum ekonomi syariah, fikih, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2021): Muamalah" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DALAM SKEMA PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER PERPSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sari, Desi Ratna; Rochmiyatun, Siti; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.74 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dalam Skema Pembayaran Shopeepay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, dalam pelaksanaanya para konsumen sering kali tidak melunasi pinjaman Shopeepay Later. Hal tersebut dapat merugikan pihak seller dan pihak Shopee, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlindungan hukum terhadap seller di dalam skema pembayaran Shopeepay Later.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum doktriner, disebut juga penelitian perpustakaan (library research). Jenis data yang digunakan pendekatan kualitatif. dari sumber hukum sebagai data primer dan sumber hukum skunder.Hasil dari penelitian berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pihak konsumen tidak melaksanakan kewajiban hukum karena melakukan tindakan tidak baik dan merugikan pihak Shopee dan seller, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, pihak yang melakukan transaksi riba tersebut adalah pihak pembeli dan pihak Shopee, dan pihak seller tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.Kata Kunci: Shopeepay Later, Riba Qardh, Hukum Ekonomi Syariah
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) KEPADA PEKERJA SWASTA YANG BERGAJI DIBAWAH 5 JUTA (Studi pada Pekerja Swasta PT. Indosat Palembang) Rema, Rema; Afriansyah, Syafran
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.334 KB)

Abstract

juta di PT Indosat Palembang pada akad pemberian bantuan subsidi upah (BSU) yang mewajibkan pemberian uang secara sukarela terhadap maneger. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, lalu jenis dan sumber data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan pemahaman yang diberikan informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke obyek penelitian yang dijadikan sebagai data primer, adapun data sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap penelitiansebagai pelengkap data primer.Pemberian bantuan subsidi upah pada karyawan di PT Indosat disini akad nya belum jelas dari pihak PT Indosat meminta sebagian dari uang tersebut, hal ini yang membuat karyawan tidak menerima metode tersebut, mereka berharap tidak ada potongan dari bantuan yang sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat hanya saja prakteknya tidak sesuai, seharus dalam akad ini menggunakan akad ridha’iyah, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.Kata Kunci : Bantuan Subsidi, Upah Buruh, Hukum Ekonomi Syariah
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HYBRID CONTRACT PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH TABA CEMEKEH LUBUKLINGGAU) Ikhsan, Muhammad Miftahul; Zainuddin, Cholidi; Mursid, Fadhilla
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.038 KB)

Abstract

AbstractPegadaian syariah use hybrid contract contain rahn and ijarah. the problem which researcher ask about the Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Case Studies On Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau, And Ask About A Review Of Sharia Economic Law On The Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau.Researcher use qualitative research with field approach, use primary data, secondary data and tertiary data. Use data collection techniques through interviews and documentation studies.Based on result researched, the Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Case Studies On Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau got five points. The require pawn goods, interest in pawn goods, goods pawn procedure, term used, finance in sharia pegadaian.for require pawn goods and interest in pawn goods accordance with standard operating procedures, but goods pawn procedure, term used, finance in sharia pegadaian didn’t completely appropriate because based on Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia number 25 of 2002 about pawn with non-transparent contracts, unintelligible term, so hesitate to enter into a contract.Keywords: Hybrid Contract, Mu’nah, Pawn
TELAAH ATAS AKAD APLIKASI DIBAJOLBAE TERHADAP PROGRAM BELANJA SEMBAKO ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Alicia, Sherly Sani; Fauziah, Fauziah; Nur, Isnayati
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.877 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini berjudul Telaah atas Akad Aplikasi Dibajolbae terhadap Program Belanja Sembako Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Aplikasi dibajolbae merupakan aplikasi belanja sembako secara online yang dioperasikan sepenuhnya oleh PT. Darsa Hakam Darusslam (DHD). Dalam proses pelaksanaan aplikasi terdapat banyak pihak didalamnya serta banyak transaksi yang terjadi. Sebagai muslim, maka perlu diketahui sesuatu yang digunakan dan berkembang di masyarakat sesuai dengan ajaran syariat atau tidak. Dengan latar belakang masalah ingin melihat akad apa saja yang ada dalam aplikasi dibajolbae. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana Akad Aplikasi dibajolbae pada Program Belanja Sembako Online? 2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Aplikasi dibajolbae?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang terlibat dalam aplikasi dibajolbae. Penelitian ini berfokus pada akad dalam aplikasi dibajolbae dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang akad dalam aplikasi dibajolbae.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad aplikasi dibajolbae memiliki beberapa transaksi. Yaitu transaksi penjualan bersistem konsinyasi antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dan supplier, juga transaksi hubungan kerja antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dan driver bajol serta transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dengan konsumen.Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa transaksi penjualan bersistem konsinyasi merupakan bentuk akad wakalah, sedangkan transaksi hubungan kerja merupakan bentuk akad ijarah dan transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah merupakan bentuk akad ba‟i dan akad wakalah bil ujrah yang penerapannya tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.Kata Kunci: Akad, Aplikasi dibajolbae, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL ATAS HAK INFORMASSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MELALUI ENDORSEMENT Sasema, Lizi Varen; Junaidi, Heri; Pertiwi, Hana
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.057 KB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini ialah dikarenakan penyampaian informasi serta ulasan yang disampaikan melalui endorsement belum diketahui kebenarannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak informasi konsumen terhadap produk melalui endorsement dan bagaimana telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial atas hak informasi konsumen terhadap produk melalui endorsement.Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini akan dikaji dengan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan telaah normatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah hak informasi konsumen terhadap produk obat pelangsing instan merek Sft Extra Slim melalui endorsement di media sosial tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Terdapat banyak bentuk pelanggaran yakni penyampaian informasi yang terjadi dalam endorse tersebut merupakan sebuah bentuk kebohongan dikarenakan klaim yang disampaikan lewat promosi tidak terbukti adanya, memberikan ulasan bohong serta menipu khalayak ramai yang mengakibatkan konsumen dirugikan. Selain itu endorsement produk Sft Extra Slim dihukumi haram karena berdasarkan ketentuan hukum poin 4, poin 5, dan poin 7 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial bahwa dalam kegiatan bermuamalah yang memproduksi, membuat dan/atau menyebarkan konten/informasi tidak benar, informasi hoaks, membangun opini agar seolah-olah berhasil dengan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.Kata kunci : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, Hak Informasi Konsumen, endorsement.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR/DAGPERIN/ TENTANG HET DAN PEMAKAIAN GAS LPG KG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Juliyana, Umita; Harun, Muhamad; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.207 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mana latar belakang dari penelitian ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan Gas LPg 3 Kg disebabkan penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat, kemudian dalam penyebaran gas LPG Kg yang diperuntukan oleh kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan gas LPG Kg bersubsidi dikarenakan masih ada permainan oknum di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menyangkut data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menjaring informasi mengenai implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian gas LPG Kg di kabupaten Musi Banyuasin dari kondisi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam pengimplementasian surat edaran tersebut yakni dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ini dirasa sudah dilaksanakan dengan menyalurkan LPG 3 Kg sesuai sasarannya yang dilakukan oleh pihak agen dan pangkalan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten itu sendiri sudah memadai untuk infrastruktur pendukung dalam pengalokasian LPG 3 Kg ke masyarakat miskin dan usaha mikro, namun untuk wilayah terpencil jauh dari Ibu Kota Kabupaten masih kurang infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yakni dalam penyediaan pangkalan sehingga memicu permainan harga jual melebihi HET yang ditentukan oleh pihak pemda yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dalam respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga didapatkan respon positif yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian dalam pandangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penentuan dan pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil dan benar, melihat respon para pelaksana kebijakan yang setuju dan merasa tidak dirugikan maka dalam Islam diperbolehkan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin, LPG Kg
PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN BAGI YANG SEDANG MENUNTUT ILMU Patimma, Dewi; Atika, Atika; Barkah, Qodariah
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.032 KB)

Abstract

AbstrakPengelolaan Badan Amil Zakat adalah kegiatan perencanaan, perngorganisaisan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan manfaat zakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan. Dengan semaraknya pendidikan banyak sekali beasiswa yang ditawarkan dari berbagai instansi terutama di BAZNAS itu sendiri, dan dengan adanya bantuan dari BAZNAS untuk yang menuntut ilmu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan kalau memang benar-benar di niatkan untuk bersekolah. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut ilmu.Metode yang di pakai dalam penelitian ini meggunakan lapangan (Fiel Research), studi kepustakaan ( library Reseach ), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan skunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat yang didapatkan di BAZNAS dan MUI secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum skunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas-jelasnya. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.Dari hasil penelitian yang didapat maka penulis menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi sumatera selatan sudah terpenuhi dengan kebutuhan masing-masing hanya saja di konsentrasikan di duinia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas yang memiliki 3 program tahapan yaitu: pertama SKSS, kedua Bina Santri, ketiga Proposal langsung. Maka menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan penyaluran dana zakat untuk yang menuntut ilmu itu sahsah saja dengan mempertimbangkan: Berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.Kata kunci : Penyaluran, Zakat, Fii Sabilillah

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Muamalah Vol 10 No 2 (2024): Muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah Vol 9 No 2 (2023): Muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah Vol 8 No 1 (2022): Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah Vol 3 No 2 (2017): Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah Vol 1 No 1 (2016): Muamalah More Issue