cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 17   18   19   20   21 
PENERAPAN PRINSIP WADI’AH, MUDHARABAH, DAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : STUDI PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN TIMUR nur hamidah
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3843

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH. Kedua, mengetahui apakah penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dan Ketiga, untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Setelah diadakan penelitian lebih rinci maka diperoleh hasil bahwa BMT AL-HIKMAH sebagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah sesuai dengan prinsip hukum syariah yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Muhammad Bayu Saputro; Natangsa Surbakti; Kelik Wardiono
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10527

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam kasus penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila, kemudian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila, serta peran Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dalam proses advokasi terhadap korban difabel.Metodologi: Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan wawancara.Temuan: Terdapat perbedaan penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap kasus penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila (perkosaan dan pencabulan) antara korban dewasa dengan korban anak. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila dilakukan melalui pemenuhan hak yang berkaitan secara langsung. Peran SIGAB dalam mendampingi korban difabel meliputi proses litigasi dan non litigasi.Kegunaan: Pemerintah perlu segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Penyandang Dsabilitas, serta tentang Sistem Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas.Kebaruan/Orisinalitas: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang “Teknis Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum” bagi Penyidik, Jaksa, dan Hakim dapat menambah pemahaman dan pengetahuan para penegak hukum tersebut dalam proses pemeriksaan di setiap tingkatan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
TINJAUAN YURIDIS, KRIMINOLOGIS DAN EMPIRIS KASUS PENCURIAN MAYAT DI PURBALINGGA DAN CILACAP Dwi Andona Sabatian
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4201

Abstract

Pencurian mayat dilakukan karena adanya motif tidak wajar yang timbul dari diri pelaku. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu hitam atau menguasai kekuatan tertentu. Kondisi kejiwaan yang sehat memungkinkan untuk dikenakan pidana bagi pelakunya. Namun, ada pengecualian pidana terhadap orang yang mempunyai gangguan kejiwaan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana  pencurian  mayat  yang  terjadi  di  Purbalingga  dan  Cilacap  terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukum bagi pelakunya.
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN PERBANKAN SHARIAH (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Perbankan Syari’ah) K. Kuswardani
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4355

Abstract

Makalah ini mendeskripsikan kontribusi hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Tujuan UU itu adalah untuk menjamin, melindungi dan meyakinkan masyarakat khusunya nasabah Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium, yi obat terakhir pada saat sanksi hukum yang lain (seperti sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi) sudah tidak berdayaguna untuk menanggulanginya, sehingga menjadi hal yang penting dalam UU Perbankan Syariah. Kontribusi hukum pidana diformulasikan pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Pengaturan itu difokuskan pada tindak pidana oleh direktur dan anggota, komisaris dan anggota dewan komisaris, pegawai bank, Pihak terafiliasi dan pemegang saham., Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai  vicarious liability, yang mana mereka mewakili /representasi dari perusahaan. Tidak ada perumusan sanksi pidana untuk nasabah di UU Perbankan Shariah, ini bukan suatu masalah, karena KUHP dapat diberlakukan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.
PENGALOKASIAN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN PROYEK BERBASIS SUKUK GUNA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA Fadzlurrahman Fadzlurrahman; Lastuti Abubakar
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8073

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan proyek yang dilakukan menggunakan sukuk tabungan seri ST-003 underlaying asset proyek dalam APBN Tahun 2019. Penggunaan sukuk dalam pembiayaan proyek akan berdampak pada kemudahan dalam berusaha di Indonesia dan lebih dikenal dengan EoDB. Metodologi: Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian yang melakukan kegiatan kajian literatur. Sedangkan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data dari mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya guna mendapatkan data sekunder. Temuan: Adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan di ikuti dengan peraturan pelaksana dalam Peraturan Menteri No. 113/PMK.08/2013 guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik akan berdampak pada kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Ease of Doing Buisness (EoDB) atau yang lazim dikenal dengan kemudahan dalam berusaha di suatu negara merupakan patokan terhadap suatu negara bagi investor yang akan menanamkan modalnya di negara tujuan investasinya. Lancarnya suatu pembiayaan proyek tidak terlepas dari alokasi risiko yang baik. Kegunaan: Penelitian ini bermanfaat dalam mengalokasikan risiko dalam pembiayaan proyek yang dilakukan menggunakan sukuk tabungan seri ST-003 underlaying asset proyek dalam APBN Tahun 2019. Kebaruan/Orisinalitas: Risiko dalam pembiayaan proyek merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dalam investasi yang di sediakan oleh pemerintah guna pembangunan infrastruktur. Dana yang dikeluarkan dari sukuk merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan negara sebagai pengelola dirasa perlu berhati-hati dalam pengelolaannya. Keywords: Pembiayaan Proyek, Sukuk, EoDB, Alokasi Risiko
ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BARBASIS KAPASITAS LOKAL (Studi Tetang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya) Suwignyo Suwignyo
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3011

Abstract

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERIKLANAN SURAT KABAR (STUDI KASUS SURAT KABAR LOKAL DI SURAKARTA) Muhammad Khoiruman
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4228

Abstract

Posisi konsumen terhadap pengusaha bisa terbilang lemah dalam dunia perdagangan. Secara normatif, hak hak konsumen dalam hubungan industri dilindungi oleh Undang Undang. Salah satu hak yang dimiliki konsumen adalah Hak akan informasi yang benar. Namun dunia usaha melalui jasa periklanan, tidak jarang membuat informasi yang menyesatkan dan tidak memberikan informasi yang utuh kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dari iklan di surat kabar sudah terakomodasi dalam UU No: 8/1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No: 40/1999 tentang PERS, UU No:7 th 1196 Tentang Pangan, dan PP No.69 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam penelitian ini, banyak iklan yang ditayangkan di surat kabar menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen adalah : Pembentukan undang-undang periklanan, penetapan pasal tentang badan sensor iklan media cetak, penetapan pasal yang mewajibkan untuk mengumumkan secara terbuka iklan yang menyesatkan kepada masyarakat luas, penetapan pasal tentang standarisasi format iklan di surat kabar dan peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BITCOIN SEBAGAI OBYEK JUAL BELI DI INDODAX.COM. Zidna Aufima
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7210

Abstract

Abstract Traders who do sell buy bitcoin on Indodax.com. there are still those who have not included their income from bitcoin trading on indodax.com in Annual Notification Letter which is then reported to the Directorate General of Taxes. method used is statute approach and conceptual approach. The results of this study can be known that traders who are doing sell buy bitcoin on Indodax.com should include their income from bitcoin trading on Indodax.com. or enter every profit gained from bitcoin trading activities on Indodax.com. in the Annual Notification Letter then it is reported to the Directorate General of Taxes.Keyword: Value-Added Tax,  Bitcoin, Sell Buy, Indodax.com. AbstrakPara pelaku perdagangan yang melakukan jual beli bitcoin di Indodax.com. masih ada yang belum menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan adalah statute approach danconceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa seharusnya para pelaku perdagangan yang melakukan jual beli bitcoin di Indodax.com menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. atau memasukkan setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan trading bitcoin di Indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Bitcoin, Jual Beli, Indodax.com.
PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ADRIESTI HERDAETHA
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4219

Abstract

Criminal responsibility is an important factor in criminal offense. Determining a criminal responsibility of people with mental disorders is problematic. Mental disorders affect free will because they can affect one’s ability to determine his or her alternative action. This juridical normative research studied the correlation between mental disorders and criminal behaviors, the criminal responsibility of people with mental disorders, and the settlement of criminal offense done by people with mental disorders at the investigation phase and before the court. Nearly all of mental disorders are related to criminal behaviors because they affect reasoning abilities. According to literatures, the mental condition that is most related to the criminal behaviors is automatisms: hallucination, illusion, and suspicion; impulse control disorders; personality disorders; mental retardation; and substance abuse.  On the evaluation of people with mental disorders, there is not solely one formulation applicable to all cases, but the there shall be a case-by-case review. Law and Psychiatrics have different concepts on the mental disorders.  Many law enforcement officers regard that all of people with mental disorders cannot be responsible. Law in Indonesia has a responsibility dichotomy, namely: irresponsible or fully responsible. There is a tendency that judges do not regard mental disorders as mitigating factors and do not include the elements of therapy in the verdict for people with mental disorders.
SPIRITUAL VALUES OF CUSTOMARY LAW Kuswardani kuswardani; Marisa Kurnianingsih; Andria Luhur Prakoso
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.6267

Abstract

Recognition of living law in society or customary law / unwriten law, marking a pluralistic spiritual life that have law. Lawmakers (legislative or judge) must accommodate those values in their legal products. Moreover, judges as formers of practical law are obliged to explore and understand the values that live in society, which is the soul of the nation's personality (volkgeist), which is reflected through its Verdicts, so that the verdict can have transcendental values / spiritual values. The enactment of customary law as the basis of the Verdict of the judge or in other words the formation of the law by the judge through the Verdicts based on customary law, has existed before the Indonesian constitution is amended, namely in Article 5 paragraph (3) sub b Act No. 1/1951 About Measures - Temporary Measures for Conducting the Union of Suspended Power and Events of the Civil Courts.

Page 19 of 24 | Total Record : 237

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue