cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 15   16   17   18   19 
ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA BMT MITRA HASANAH SEMARANG Odi Nur Arifah
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4354

Abstract

Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan dana untuk memfasilitasi bisnis mereka, maka BMT Mitra Hasanah Semarang mengembangkan produknya yaitu  pembiayaan Mudharabah sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan menyejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, terkadang muncul adanya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempo pembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang lancar, dan lain-lain. Adapun cara untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah ini antara lain Rescheduling, Restructing, dan Reconditioning.
PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Soesi Idayanti; Suci Hartati; Toni Haryadi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8091

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif tentang implementasi ketentuan hukum positif secara in action dalam hokum bisnis di era revolusi Industri 4.0. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder yang didapat melalui sumber hukum primer yang terdapat dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Temuan: Perkembangan globalisaasi yang semakin pesat yang ditandai oleh era revolusi industri abad ke-21 saat ini membawa perubahan besar-besaran di berbagai bidang baik bidang hukum , politik, ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, budaya. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika ( telekomunikasi, media dan informasi )perlu adanya penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum bisnis. Kegunaan: Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembangunan hukum dibidang perdagangan / bisnis dalam bentuk pengembangan hukum, harmonisasi hukum maupun melakukan rekonstruksi hokum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan membangun suatu sistem hokum sesuai dengan situasi global untuk  menyesuaikan dengan era industri 4.0  dengan mencerminkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan hukum bisnis dalam era Industri 4.0 dengan segala kecanggihan dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019) Suparnyo Suparnyo
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3010

Abstract

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF: SOLUSI PRAKTIS DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH Aris Diyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4227

Abstract

Dalam menjalankan demokrasi negara, peraturan daerah menjadi sebuah sarana hukum yang menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan. DPRD sebagai pemain inti, dituntut untuk terus melakukan perbaikan progresif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat daerahnya. DPRD juga dituntut untuk mampu menyerap aspirasi masyarakat secara responsif dan memberikan ruang terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam merumuskan rancangan peraturan daerah mereka. Penelitian ini akan menyuguhkan gagasan agar DPRD, secara progresif mampu mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah mereka dengan berbagai data yang diramu dalam penelitian yang bersifat yuridis empiris. Analisa dalam penelitian yang dilakukan di Kota Salatiga ini menyimpulkan dibutuhkannya lembaga riset informasi dalam merespon berbagai suara yang masuk ke ranah pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar.
MEMBINCANG PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT INDUSTRI Syaifuddin Zuhdi
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7327

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membincang peran ganda perempuan di era industry, pada dasarnya perempuan memiliki peran utama sebagai seorang yang bekerja di ranah domestic, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran dari yang awalnya domestic bergeser kearah public, beberapa alasan yang menjadikan perempuan untuk bekerja di sector public berkaitan dengan nilai ekonomis (perekonomian) dalam keluarga, serta untuk memanfaatkan fungsi nya sebagai manusia yang seutuhnya tanpa ada diskriminasi bagi perempuan
LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4218

Abstract

Pemeriksaan keterangan saksi secara teleconference sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah tersebut sehingga kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan lebih memberikan kepastian hukum. Legalitas keterangan saksi melalui teleconference dapat terpenuhi apabila memenuhi ketentuan antara lain: keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masa yang akan datang, maka regulasi mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan hukum secara formulatif, yaitu dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung sebelum RUU KUHAP disahkan. Selain itu juga melalui kebijakan hukum materiil, yaitu syarat pelaksanaan penyelenggaraan kesaksian melalui teleconference yang meliputi: harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference, tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas dan para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu teleconference.
STUDENTS AWARENESS ON THE REGULATION OF INTELECTUAL PATENT RIGHTS ON THEIR WRITTING PRODUCTS (a case study on the students of State Polytechnic of Madiun) febrina indrasari; Agustinus Doedyk Setiyawan
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5404

Abstract

Students as an intellectual group should be able to be pattern for the younger generation, for example to behave honestly and responsibly. In the making of writing products, students must have an honest attitude in making writing products. To create student's honest behavior cannot be separated from the role of the institution to form a culture of honest behavior by not doing plagiarism against the work of others. This is the reason of the author to make a study with the title Students Awareness on the Regulation of Intelectual Patent Rights on Their Writting Products (A Case Study on the Students of State Polytechnic of Madiun)Based on the principal issues stated above, the purpose of this legal research are:To know whether or not the students of State Polytechnic of Madiun have an awareness on the regulation of Intelectual Patent Rights On Scientific WritingTo determine what factors influence the level of regulation awareness of students State Polytechnic of Madiun to Copyright on Scientific WritingResearch method used in this research is empirical sociological approach method that have intention to observe how is the reaction and interaction happened when system norm (law) work in the society that is to know whether the students of State Polytechnic of Madiun already have an awareness of law to  the Intellectual Patent Right of Scientific Writing and to know what factors may give influence to their level of law awareness of copyright on Scientific WritingBased on the above discussion about students 'legal awareness of intellectual property rights of copyrights on paper case study of Polytechnic State student of Madiun, it can be concluded that the students' legal awareness of copyright rights of writing is still low, indicated by the number of students who know about knowledge IPR / Copyright is still small. The copyright infringement is still committed, i.e., taking photocopies of ordinary and reasonable regardless of the sanctions or rules, then in the case of quoting other people's scientific papers or books, the awareness to include the source of the quotation is still low.Regarding the factors behind the level of law awareness of the students of State Polytechnic of Madiun on the copyright of the paper, the first factor of knowledge and understanding of law, as a whole the students have a low level of knowledge and legal understanding, can be seen from the two aspects contained in it that is about knowledge rules or laws governing and their aims and objectives. Many respondents who only know one of them, know the rules governing, but do not know the purpose of the rule, vice versa. The second concerning legal attitude and legal behavior, most of the students' legal attitude is good, but still many are not good, due to cultural habit factor in the environment and influenced by friends around.
Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Elsa Debora Manurung; Lastuti Abu Bakar; Tri Handayani
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10226

Abstract

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip efisien, lancar, aman, dan andal serta mengetahui penerapan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan dompet elektronik ditinjau dari PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial.Metodologi : Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer berdasarkan PBI tentang Uang Elektronik.Temuan : Adanya PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna menciptakan kelancaran pada sistem pembayaran. Implementasi penyelenggaraan sistem pembayaran dompet elektronik telah memenuhi prinsip lancar, aman, efisien, dan andal sesuai dengan amanat dalam PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial. Penerapan aspek kepastian hukum pada penyelenggaraan dompet elektronik sudah terpenuhi dengan penyelesaian permasalahan  praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan merujuk pada PBI tentang Uang Elektronik yaitu kewajiban kerja sama dengan penyelenggaraan dompet elektronik yang memiliki izin uang elektronik dan memindahkan saldo pengguna dompet elektronik ke dompet elektronik yang telah memiliki izin uang elektronik dari Bank Indonesia.Kegunaan : Penelitian ini bermanfaat baik bagi regulator maupun konsumen dalam penyelenggaraan dompet elektronik dengan menerapkan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta menerapkan aspek kepastian hukum.Kebaruan/Orisinalitas : Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin yaitu izin penyelenggaraan dompet elektronik yaitu dengan jalan keluar melakukan kerja sama dan pemindahan saldo pengguna dompet elektronik terhadap dompet elektronik yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia.  Keywords: Teknologi Finansial, Dompet Elektronik, Uang Elektronik  
PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart fitrah hamdani
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2995

Abstract

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) Wedya Laplata
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4206

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. 2) Mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a) Permohon dan termohon dalam putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. b) Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I telah berbadan dua hasil hubungannya dengan Pemohon II, maka agar anak yang akan dilahirkan dapat lahir dalam suatu perkawinan. c) Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut penulis tidak tepat, karena : a) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang    No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. b) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. c) Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 2) Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memperoleh penetapan mengenai ijin pelaksanaan pernikahan beda agama. Selanjutnya para pemohon melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Sedangkan akibat hukum perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Page 17 of 24 | Total Record : 237

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue