Jurisprudence
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Articles
237 Documents
<![CDATA[Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan ]]>
<![CDATA[Insan Tajali Nur]]>;
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>;
<![CDATA[Joko Suhendro]]>;
<![CDATA[Hulman Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10842
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini menganalisis dengan membandingkan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple) dengan karakteristik masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayanMetodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum dokrinal. Kajian dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan peraturan perundang-undangan (statute), dengan menganalisis data melalui penafsiran dan interpretasi. Sasaran dari kajian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa mereka memiliki kemampuan secara mandiri untuk bisa mengatur dan meningkatkan ekonomi mereka melalui koperasi. Temuan: Pemerintah harus membangun landasan mental, spritual dan kesadaran diri melalui pembinaan kepada Anggota-anggota koperasi Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya agar memiliki kesadaran berkoperasi dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai penopang ekonomi sosial. Dan Rochdale Prinsiple telah mencapai kemajuan yang menakjubkan, karena memiliki metode untuk membentuk karakteristik berupa kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk kemakmuran bersama. Kegunaan: Artikel ini menawarkan konsep Rochdale Prinsiple dalam memberikan kepercayaan, memperbaiki diri dan kemakmuran masyarakat nelayan kepada Pemerintah guna menopang ekonomi sosial di Indonesia.Kebaruan/Orisinalitas: Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan menerapkan Rochdale Prinsiple berupa landasan mental ,kesadaran diri, nilai spritual serta pembinaan Pemerintah dapat memajukan kemakmuran serta meningkatkan kesejateraan masyarakat nelayan.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA) ]]>
<![CDATA[Muhammad Tigas Pradoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4208
<![CDATA[Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengeadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapatdilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT LEWAT PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH DI KOTA METRO SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PERDA NO. 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO ]]>
<![CDATA[Ariza Umami]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4852
<![CDATA[Penelitian tentang partisipasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari’ah sebagai upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui regulasi terkait pengaturan pengelolaan sampah di Kota Metro;(2) Untuk menemukenali kendala penanganan persoalan persampahan di Kota Metro; (3) Untuk mengetahui dan menemukan model penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Metro; dan (4) Menemukan model pengembangan Bank Sampah Syari’ah untuk pengelolaan sampah di Kota Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio-legal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hipotesis penelitian, sangat memungkinkan upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro dengan melibatkan partisapasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari’ah dengan sistem Muraza’ah, yakni sistem yang mengqiyaskan pada sistem ekonomi Islam tentang praktik pengelola lahan pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam makna praksisnya muzara’ahdalam Bank Sampah Syari’ah adalah memberi hasil penjualan sampah dan tidak boleh seseorang memberi hasil penjualan sampah pada pengurus Bank sampah kecuali dengan pemberian yang sudah dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik penabung maupun pelaksana/pengurus Bank sampah.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO ]]>
<![CDATA[Misbahul Awang Sakti]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8908
<![CDATA[Motif lubeng merupakan salah satu motif tenun troso yang perlu untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan nyata. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan problematik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta motif lubeng tenun ikat troso. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan motif. Perlindungan terhadap tenun troso secara keseluruhan ternyata belum diatur oleh pemerintah dan motif lubeng tenun ikat troso belum didaftarkan di Ditjen KI. Sedangkan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu Masih banyak pengrajin dan pengusaha tenun troso yang belum memahami adanya Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan adanya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang hak cipta yang rendah, kemudian prosedur pendaftaran hak cipta yang berbelit-belit, dan Budaya para pengrajin dan pengusaha tenun troso yang beranggapan bahwa suatu penjiplakan atau peniruan motif tenun troso merupakan suatu hal yang sudah biasa. Upaya dari pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada para pengrajin dan pengusaha tenun ikat troso. Saran, Para pengrajin dan pengusaha tenun troso harus merubah cara pandang Budaya mereka yang beranggapan bahwa suatu penjiplakan motif tenun troso merupakan suatu hal yang sudah biasa. Pemerintah diharapkan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan menambah jumlah agenda sosialisai akan pentingnya pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin pengusaha tenun troso]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Anugerah Gilang Priandena]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4196
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman, yang berimplikasi pada pergaulan antar negara. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan dibidang perkawinan. perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari. Penulis menggunakan data primer meliputi Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder meliputi literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan campuran serta hak-hak anak. Hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan status yang jelas serta terpenuhinya perlindungan bagi pihak wanita dan anak sesuai konvensi hak anak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Distie Saraswati]]>;
<![CDATA[Syamsul Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4350
<![CDATA[Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Harga rumah yang begitu tinggi menyebabkan tidak semua orang mampu membelinya secara tunai. Pembiayaan hunian yang ditawarkan oleh berbagai bank menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang menginginkan sebuah hunian dengan cara mencicil ke bank. Bank syariah pun mulai mengembangkan fasilitasnya hingga kepada pembiayaan hunian syariah sampai dengan pengalihan (take over) pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah. Pada pembiayaan hunian ini, terjadi dua akad yaitu bai’ dan murabahah. Sedangkan pada Hukum Islam dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang dua transaksi jual beli dalam sekali transaksi. Pembahasan permasalahan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang dilakukan ialah deskriptif analitis dengan meneliti terhadap fakta dalam hal hybrid contracts pada take over pembiayaan hunian syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian yang diperoleh menujukkan larangan multi akad atau hybrid contracts yang berkembang selama ini ditafsirkan secara sempit dan salah. Larangan tersebut berakibat pada terhambatnya pengembangan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Termasuk di dalamnya proses take over pembiayaan hunian syariah yang mengandung multi akad. Proses take over yang dilakukan oleh bank syariah ke bank konvensional dengan sistem syirkah al-milk, lalu memberikan produk pembiayaan hunian syariah kepada nasabah dengan akad ba’i murabahah tidak dapat dimasukkan ke dalam hybrid contracts yang dilarang dalam perspektif Hukum Islam.]]>
<![CDATA[DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>;
<![CDATA[Gamal Abdul Nasir]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai transendensi Pancasila Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan: membangun industri (sumber daya) membutuhkan adanya sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan dan memanfaatkan kreatifitas dan inovasi juga tersedianya biaya serta penyediaan sumber pembiayaan dengan memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Kegunaan: Industrialisasi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan/ketimpangan dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui industrialisasi maka peran negara harus kuat dan berpihak kepada kepentingan umum. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan sumber daya industri merupakan usaha bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama maka peran negara harus hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat mencapai tujuan bersama dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Kustrini Kustrini]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4224
<![CDATA[Anak merupakan aset penting bagi bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya, anak mendapatkan perhatian yang lebih dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Baik buruknya bangsa ke depan ditentukan oleh generasi mudanya atau anak-anaknya. Psikologis anak yang masih labil, amat mudah terpengaruh pergaulan lingkungan sekitar, pada akhrinya menyebabkan perbuatan yang menyimpang, salah satunya kesusilaan. Baik anak sebagai korban maupun pelaku, harus mendapat perlakuan yang khusus. Perkembangan Pemidanaan kemudian pendekatan restorative justice yang berfokus kepada kerugian yang diterima oleh korban. Sanksi yang diberikan juga tidak sama dengan orang dewasa melainkan lebih pada pembinaan yang sifatnya mendidik.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN ]]>
<![CDATA[Devica Rully Masrur]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.6994
<![CDATA[AbstractThe use of genetic resources in several countries is currently increasing. However, the theft of genetic resources and/or traditional knowledge for commercial purposes (biopircay) and misuse of genetic resources (misappropriation) are also increasing. The Intellectual Property Rights regime, specifically Patents and Plant Variety Protection does not provide sufficient protection for genetic resources and traditional knowledge. Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 provided opportunity for regulating the protection of biological resources that had begun to become extinct because they were used freely by world pharmaceutical companies. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD 2010 and FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPRFA) 2004 provide provisions regarding access to genetic resources carried out based on mutually agreed terms, prior informed consent dan fair and equitable of benefit sharing. Indonesia has ratified various international agreements relating to access to genetic resources and currently Indonesia has Law Number 13 of 2016 concerning Patent which also regulates that Indonesia's genetic resources are protected. The presence of Law Number 13 of 2016 concerning Patent complements the Indonesian government's efforts to save genetic resources from biopiracy and misappropriation. With various national policies at this moment, we can analyze appropriate efforts to strengthen the protection of genetic resources in Indonesia by continuing to open cooperation with foreign parties to jointly utilize Indonesia's genetic resources with fair benefit sharing. ]]>
