cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 16   17   18   19   20 
KEBIJAKAN PERIZINAN, SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN INVESTASI Absori Absori
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.5539

Abstract

Kebijakan perizinana lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis  lingkungan di negeri ini. Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang  batubara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana. Pembuktian hukum perdata biasa memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat,  yang didasarkan pada dalil liabality base on fault  dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena itu dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “resiko” yang menekankan pada tangung jawab mutlak dengan didasarkan pada asas liability base on risk. Model ke depan dalam penyelesaiaan sengketa perizinan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah atau dunia usaha akan lebih baik apabila dilakukan melalui lembaga alternatif, dirancang melalui lembaga mediasi  berdasarkan win win solution. Model penyelesaiaan ini merupakan model penyelesaiaan yang efisien, murah, cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kata Kunci : Perizinan lingkungan, Gugatan masyarakat dan Penyelesaian sengketa.
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Zeehan Fuad Attamimi; Hari Sutra Disemadi; Budi Santoso
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
PROSES PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI KEDALAM PUTUSAN PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen) Ummul Husna
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4195

Abstract

Kronologis korupsi terjadi ketika Penggugat akan meminta uang ganti rugi terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau membayar uang ganti rugi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perdata atas perkara korupsi yang telah dijatuhi putusan pidana, untuk mengetahui akibat hukum setelah putusan pidana dijatuhkan putusan perdata atas perkara korupsi. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, akibat hukum bagi tergugat dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dikabulkan, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah Putri Dona Balgis
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4349

Abstract

Produk-produk dalam perbankan syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadai emas syariah. Praktik gadai emas pada bank syariah menggunakan kombinasi dari tiga akad yakni qard, rahn dan ijarah. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia, meninjau prinsip syariah yang terkandung di dalamnya, dan menawarkan kombinasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah, pertama kombinasi akad rahn dan ijarah, kedua menggunakan akad musyarakah mutanaqisa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
MENGUATKAN AKAR FILOSOFIS BUMN DALAM ARUS INDUSTRIALISASI : Kritik Terhadap Basis Pemikiran Era Revolusi Industri Achmad Yunus
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8092

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk (1) mengelaborasi peran BUMN dalam era industrialisasi dunia yang cenderung dipersiapkan untuk berlayar pada kolam kapitalisme, dan (2) mengkomparasi realitas yang terjadi dengan prinsip dasar Indonesia sebagai negara Ketuhanan, dengan ancaman deferensiasi nilai, pemisahan agama dalam nilai-nilai kehidupan termasuk dalam dunia industry. Metodologi: Penulisan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan konsep kesejahteraan dengan negara lain. Sementara Pendekatan historis dilakukan untuk mengkaji sejarah-sejarah BUMN di setiap era pemerintahan. Temuan: Hegemoni industrialisasi dunia yang dipropaganda masuk pada seri terbarunya yaitu 4.0 berdampak pada ancaman lunturnya nilai-nilai ideologis, padahal industrialisasi barat berpangkal pada filsafat modern dengan pragmatisme yang tinggi. Dampaknya adalah terbangunnya sistem industri yang cenderung barbar, miskin maslahat hanya berorientasi pada pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa kelompok orang saja. Kegunaan: BUMN harus membawa nilai-nilai nasional dalam kontestasi internasional, sehinga akan menjadi soko guru ekonomi bangsa dengan pemaksimalan pengelolaan sumber daya nasional yang dikelola dengan profesional, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan mengedepankan kepentingan nasional. Kebaruan/Orisinalitas: Menguatkan akar filosofis BUMN dalam arus industrialisasi adalah dengan tetap memegang tegun falsafah ekonomi Pancasila yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, tidak liberal, tidak sosialis dan bersendikan nilai-nilai Ketuhanan yang mengutamakan tingkat maslahat (kemanfaatan) dan nilai berkah (kebaikan yang terus-menerus dan berkesinambungan), sehingga kesenjangan ekonomi, sosial akan terkikis, keadilan dan kemakmuran menjadi nyata.
HUKUM ADAT DI HADAPAN POLITIK HUKUM NERGARA: STUDI SOSIOLOGIS HUKUM MASYARAKAT ADAT REJANG Teguh Kayen
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4223

Abstract

Teori positivisme hukum berusaha untuk membangun pemaksaan terhadap satu tatanan hukum yang membawahi norma-norma di bawahnya. Suku Rejang merupakan suatu suku yang sebelumnya sangat kokoh dalam memegang teguh hukum adatnya. Namun setelah diteguhkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kearifan lokal yang selama ini menjadikan mereka nyaman dalam bermasyarakat harus tergerus dan terkikis. Apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi hukum adat mereka semakin pudar. Penelitian ini memotret fenomena tergerusnya hukum adat di hadapan politik hukum nasional yang terjadi di masyarakat Hukum Adat Rejang. Dengan mengacu pada data yang didapatkan, pembahasan fenomena ini dibagi menjadi dua periode, yaitu pada tahun 1999-2004 dan 2004-2015. Pada kesimpulannya, penulis menyarankan agar dibentuknya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap pola hukum adat sebagai kearifan lokal negara dalam tatanan hukum dan budaya.
[RETRACTED] The Legal Aspect of the Tax Competition in EU: Case of Kosovo Fitore Gezim Morina
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7212

Abstract

The article entitled The Legal Aspect of the Tax Competition in EU: Case of Kosovodilakan REVOCATION (RETRACTED) from Journal of Jurisprudence Vol 8, No. 2 (2018): Vol 8, No 2, December 2018 at http://journals.ums.ac .id / index.php / jurisprudence / article / view / 7212, because FOUND has been PUBLISHED on Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019 page 1-10 in the online link http://journal.fh.unsri.ac. id / index.php / sriwijayalawreview / article / view / 217 /REVOCATION notices of this article can also be found in Jurisprudence Vol 8 Journal, No. 2 (2018): Vol 8, No 2, December 2018 on http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/ 7212
Pemberlakukan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari; Izza Enggar Prasetya
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

Abstract

Tujuan : artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran alternative penyelesaian perkara pidana melalui Plea Bargaining System dengan memberikan urian mengenai dampak positif dan negatifnya jika diberlakukan di Indonesia. Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menekankan pada paradigma historis dan doktrin terkait Plea Bargaining System. Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa plea bargaining sangat memungkinkan diterapkan di Indonesia, meskipun terdapat kelemahannya dalam penerapannya. Namun, sangat menjadi solusi yang realitistis untuk mengurangi beban perkara pengadilan dan pemidanaan yang lebih dapat mendatangkan kepuasan publik atas terselesainya perkara pidana serta mengdatangkan manfaat baik itu kepada pelaku atau terdakwa, penuntut umum dan yang terutama kepada korban. Selain itu adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras pada pembaharuan hukum pidana yang trtuang pada RKUHP dan RKUHAP untuk mencipkan tujuan menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kegunaan: Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dasar pengambilan kebijakan penyusunan sistem hukum acara pidana yang dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan tujuan menyelesaikan konflik lebih efektif. Kebaruan/Orisinalitas: Akomodasi Plea Bargaining System dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia selaras dengan tujuan dari adanya pemidanaan berupa menyelesaian konflik serta tercapainya kemanfaatan tidak hanya kepada pelaku, namun juga kepada korban berupa adanya kepastian jaminan penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERDAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA Mohammad Indra Bangsawan
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3006

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJANJIAN ADAT DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS PADA UNIT SIMPAN PINJAM MASYARAKAT DI DESA TENGGAK KEC. SODOHARJO KAB. SRAGEN) Giyoto Diantoro
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4214

Abstract

Perjanjian adat dalam utang piutang antara unit simpan pinjam dengan masyarakat peminjam uang di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dilakukan secara lisan. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan diperbolehkan menurut undang-undang. Kelemahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah apabila debitur wanprestasi dan menyangkal bahwa tidak pernah adanya perjanjian akan mengalami kesulitan untuk membuktikan. Dalam perjanjian utang piutang secara adat tersebut apabila debitur wanprestasi hanya diselesaikan dengan cara negosiasi. Apabila penyelesaian masalah utang piutang dengan negosiasi tidak berhasil, maka sebaiknya dilakukan dengan mediasi, dan/atau diselesaikan lewat pengadilan guna untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum di antara kedua belah pihak, dengan penyelesaian berdasar hukum yang lebih profesional.

Page 18 of 24 | Total Record : 237

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue