Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB PADA MAINAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Suprapto, Sari Tri]]>;
<![CDATA[Budi Kharisma, Dona]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48413
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the factors that hinder the effectiveness of the application of the Indonesian National Standard (SNI) on children’s toys. The research methodology used is empirical research, whichis researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field or thecommunity. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniqueused in gathering legal materials is depth interviews and document studies or library materials. Theresults showed that there were factors that hindered the effectiveness of the implementation of the Indonesian National Standard (SNI), which was due to the community being indifferent or not paying attention to the importance of standardization in children’s toys besidesthe lack of merchant knowledgeto the importance of SNI in children’s toys.In the application of SNI, there are inhibiting factors, namelythe Law factor indicated by the absence of regional regulations governing mandatory SNI on children’stoys, law enforcement factors namely the lack of work ethic in law enforcement, facility and infrastructurefactorsare indicated by communication tools that do not yet support the role of law enforcers to maximizetheir performance, community factors many people who do not know the importance of SNI in children’stoys due to the lack of socialization they get, cultural factors are shown by the legal culture or immaturelegal habits of society so that the effectiveness of the mandatory forefront of SNI is not running optimally.Keywords: SNI; Children Toys; Effectiveness.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak. Metodologi penelitian yang digunakan adalahpenelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitianterhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakanadalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukumadalah depth interview dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapatfaktor yang menghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dikarenakanmasyarakat acuh atau tidak memperhatikan betul pentingnya standardisasi pada mainan anak selainitu kurangnya pengetahuan pedagang terkait pentingnya SNI pada mainan anak. Dalam penerapanSNI terdapat faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor Undang-Undang ditunjukkan dengan belumadanya peraturan daerah yang mengatur tentang wajib SNI pada mainan anak, faktor penegak hukumyaitu masih kurangnya etos kerja pada penegak hukum, faktor sarana dan prasarana ditunjukkandengan alat komunikasi yang belum menunjang peranan penegak hukum untuk memaksimalkankinerjanya, faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya SNI padamainan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mereka dapatkan, faktor kebudayaan ditunjukkandengan budaya hukum atau kebiasaan hukum masyarakat yang belum matang sehingga efektivitas penerapan wajib SNI tidak berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: SNI; Mainan Anak; Efektivitas.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM ARBITRASE ONLINE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Bagaskara Aji, Ilham]]>;
<![CDATA[Pujiyono, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48429
<![CDATA[AbstractThis article describes and examines the problem, first, the legal standing of the Arbitration Online according to Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Secondly, there are legal problems if online arbitration is carried out in Indonesia. This research is prescriptive normative legal research. Types of data and sources of research material include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature and through Cyber media, furthermore the technical analysis used is the deductive method. The results show that online arbitration can actually be carried out in Indonesia. Through Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that were changed using Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems the government has provided the means and foundation for carrying out online arbitration. Online arbitration has advantages in the speed and efficiency of dispute resolution times. However, online Aribtrase also has some disadvantages such as how to registering decisions in court, the presence of witnesses in court, piracy and hacking, and unequal electronic means.Keywords: Alternative Dispute Resolution; Online Arbitration; Electronic Document; Law No. 30 of 1999AbstrakArtikel ini ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, kedudukan hukum Arbitrase Online menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, problem hukum apabila arbitrase online dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data dan sumber bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online sebenarnya sudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Melalui Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang diubah menggunakan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik pemerintah telah memberikan sarana dan landasan untuk melaksanakan arbitrase online. Arbitrase online memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi waktu penyelesaian sengketa. Akan tetapi arbitrase online juga memiliki beberapa kekurangan seperti bagaimana pendaftaran putusan di pengadilan, kehadiran para saksi dalam persidangan, pembajakan dan peretasan, dan sarana elektronik yang kurang merata.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Online; Dokumen Digital; UU No. 30 Tahun 1999]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dwicaksana, Haruli]]>;
<![CDATA[Pujiyono, .]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48407
<![CDATA[AbstractThis article aims to know the use of cryptocurrency can replace conventional money as a means of payment in Indonesia. This article belongs to the type of normative legal research that is prescriptive to produce a new concept in resolving the problems faced by supported by a legal approach and a case approach. The data used is secondary data with primary binding and fundamental material. Data collection techniques using library studies. The data analysis technique used by the authors is a silogism analysis. The results showed that cryptocurrencies are difficult to substitute for conventional currency use as a means of payment in Indonesia because there is no centralized authority governing as well as the value of a relatively unstable cryptocurrency from Conventional currency that has been circulating in Indonesia is the rupiah, it is difficult to use cryptocurrency as a means of payment at the least level of Use daily.Keywords: Payment Tools; Paymeny Systems; Conventional Currency; Cryptocurrency.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan cryptocurrency dapat menggantikan uang konvensional sebagai alat pembayaran di Indonesia. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan mendasar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan penulis merupakan analisis silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency sulit untuk menggantikan kegunaan mata uang konvensional sebagai alat pembayaran di Indonesia karena tidak ada otoritas terpusat yang mengatur serta nilai dari cryptocurrency yang relatif tidak stabil dari mata uang konvensional yang sudah beredar di Indonesia yaitu rupiah, maka sulit untuk menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di tingkat paling kecil yaitu penggunaan sehari-hari.Kata Kunci: Alat Pembayaran; Sistem Pembayaran; Uang Konvensional; Cryptocurrency.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DOKUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT BAF SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Agustina, Rima]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48424
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the suitability of the consumer financing agreement made by PT Bussan Auto Finance (BAF) with the regulations stipulated in the Civil Code. As for analyzing these problems is done by using normative methods with approaches used through the statute approach. The legal material analysis technique used by using the syllogism method is by using the deduction method which is the opposite of submitting a major premise and then submits a minor premise and from then draws a conclusion. The results of this study indicate that the consumer financing agreement of PT Bussan Auto Finance (BAF) is in accordance with the terms of the agreement stipulated in the Civil Code. The conditions are as follows: (1) Their agreement is binding, agreement can be seen through the signatures of the parties in the agreement; (2) The ability to make an engagement, the parties must include a National Identity Card (KTP) to prove their skills; (3) A certain subject matter, namely regarding the financing of a motorized vehicle; (4) A reason that is not prohibited, the financing made is a reason that is lawful and does not conflict with the law. Then the agreement is valid and binding and applies as a law for the parties who make it.Keywords: Agreement; Consumer Financing Agreement; Financing Company.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian pembiayaan kosumen yang dibuat oleh PT Bussan Auto Finance (BAF) dengan peraturan yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode silogisme yaitu dengan penggunaan metode deduksi yang bepangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan dari kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen PT Bussan Auto Finance (BAF) telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan dapat dilihat melalui tanda tangan para pihak dalam perjanjian; (2) Kecakapan untuk membuat perikatan, para pihak wajib mencantumkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan kecakapannya; (3) Suatu pokok persoalan tertentu, yakni mengenai pembiayaan sebuah kendaraan bermotor; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang, pembiayaan yang dilakukan tersebut merupakan suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka perjanjian tersebut sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Perusahaan Pembiayaan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MODIFIKASI BENGKEL KUSTOM di RICH RICHIE RIDE GARAGE ]]>
<![CDATA[Satria Bhaskara, Diva]]>;
<![CDATA[Nadjib Imanullah, Moch.]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48419
<![CDATA[AbstractThis article wants to find out how Rich Richie Ride Garage gives consumer right protection to their consumer, some times the consumer who cuztomised their bike disappointed for Rich Richie Ride Garage because their expectation and ideas of their custom bike isn’t accordance with the reality. In this legal writing, the Author using non doctrinal legal research or  empiric legal research. The nature of empiric showed by data collection. On empirical research that was examined initially secondary legal, then followed by research towards primary legal in field. The result of research and review there are still things that harmful the consumer like progress of modification takes a long time, the result of work isn, accordance with the deal, do something prohibited in the deal. Unfortunately the consumer lack of knowledge about consumer right protection wich cause them to not fully understand the rights belongs them. They even gave up their rights because of their ignorance about consumer right protection.Keywords: Custom Workshop; Consumer Right Protection; Modification ServicesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Rich Richie Ride Garage terhadap para konsumennya, terkadang konsumen dari pemilik kendaraan yang menggunakan jasa dari bengkel kustom merasa kecewa dengan pengerjaan yang tidak sesuai antara hasil jadi kendaraan tersebut dengan rancangan ide–ide dari pemilik kendaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum non doktrinal atau penelitian empiris. Dalam hal ini sifat empirisme ditunjukkan dengan perolehan data yang terkait dengan perlindungan konsumen dari Rich Richie Ride Garage. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui masih terjadi wanprestasi berupa hasil yang tidak sesuai dari perjanjian, melakukan pekerjaan yang dilarang dalam perjanjian, perjanjian tidak dipenuhi secara keseluruhan, dan yang utama dalam masalah waktu pengerjaan yang merugikan para konsumen. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketidaktahuan para konsumen mengenai aturan hukum perlindungan konsumen menyebabkan para konsumen kurang memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan. Bahkan, terdapat pula konsumen yang melepaskan haknya dalam hal penggantian ganti rugi oleh penjual dikarenakan ketidaktahuan konsumen akan hak perlindungan hukum bagi konsumenKata Kunci: Bengkel Kustom; Perlindungan Konsumen; Jasa Modifikasi]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY-BASED CROWDFUNDING) ]]>
<![CDATA[Childnadi Widodo, Viodi]]>;
<![CDATA[Budi Kharisma, Dona]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48414
<![CDATA[AbstractThe purpose aims to find out the form of legal protection to the parties and the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection for the parties in the service of equity crowdfunding. This legal research is a descriptive empirical law research. The research location is Financial Services Authority Surakarta. The research types and source of data include primary and secondary data with using by a qualitative analysis technique. The results of this research explain the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection in the service of equity crowdfunding which is divided into three factors that is : (a) legal substance, (b) legal structure, and (c) legal culture.Keywords: Legal Protection; Problematic; Equity CrowdfundingAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada para pihak serta problematika yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada para pihak dalam layanan equity crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan problematika dalam memberikan upaya perlindungan hukum pada para pihak yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam layanan equity crowdfunding yang terbagi menjadi tiga faktor yaitu: (a) substansi hukum, (b) struktur hukum, dan (c) budaya hukum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Problematika; Equity Crowdfunding]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurnia Prihantiwi, Lidwina Tessa]]>;
<![CDATA[Pujiyono, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48408
<![CDATA[AbstractThis article has the main problem with the causes of banks not allowing copyright as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions in Indonesia. Besides, this article aims to find out the solutions that must be done so that copyright can become a Fiduciary Guarantee. This article is empirical legal research and has a descriptive nature. The types of data used are primary and secondary. Data collection techniques used were interviews and literature studies, then the technical analysis used was the deductive method . The results showed that several things cause copyright as a fiduciary guarantee in bank credit transactions not yet allowed by banks. The first cause is regulatory constraints, intellectual property rights assessment constraints such as copyright, constraints according to banking, constraints according to the OJK, constraints on people’s evaluation of copyright. From the various causes, the authors also describe solutions to overcome these causes so that there is a bright spot on Copyright Problems as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions.Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; Banking CreditAbstrakArtikel ini memiliki pokok masalah tentang penyebab perbankan belum memperbolehkan Hak Cipta  sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia. Selain itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan agar Hak Cipta dapat menjadi Jaminan Fidusia. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris dan memiliki sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan belum diperbolehkan oleh bank. Penyebab yang pertama adalah kendala regulasi , kendala penilaian hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, kendala menurut perbankan, kendala menurut OJK, kendala penilaian masyarakat terhadap hak cipta. Dari berbagai  penyebab tersebut, penulis juga memaparkan solusi-solusi mengatasi penyebab tersebut agar ada titik terang atas Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan.Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Kredit Perbankan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMILIKI KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Waringga Y., Stefanie]]>;
<![CDATA[Sentot Sudarwanto, Albertus]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48425
<![CDATA[AbstractThis article aims to review the responsibilities of a notary who has a position as an Acting Land Acting Officer (PPAT) in making a Power of Attorney to Charge Mortgage. This legal research uses empirical research methods, namely examining primary data in the field then proceed with secondary data. SKMHT must be made with a notary deed or deed of Land Deed Maker (PPAT), this is in line with what has been written and stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights (UUHT). Making SKMHT made by a notary is guided by Article 38 of Act Number 2 of 2014 juncto Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, whereas if the manufacture is carried out by PPAT then follow the rules stated in the Regulation of the Head of National Land Agency Number 8 2012 (Perkaban 8/2012). The implementation of related regulations that have been written and stipulated is in fact there is a conflict issue, namely that there is a provision of notaries required to make SKMHT using the SKMHT format which is regulated in Perkaban Number 8 of 2012.Keywords: Responsible; Notary; PPAT; Deed of Power of Attorney to Charge MortgageAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji mengenai tanggung jawab notaris yang memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu meneliti data primer di lapangan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini selaras dengan yang telah tertulis dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pembuatan SKMHT yang dibuat oleh notaris berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan apabila pembuatannya dilakukan oleh PPAT maka mengikuti aturan yang telah tertera di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban 8/2012). Implementasi regulasi terkait yang telah ditulis dan ditetapkan tersebut nyatanya justru terdapat persoalan, yakni bahwa ada ketentuan notaris diwajibkan membuat SKMHT dengan menggunakan format SKMHT yang diatur di dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; PPAT; Akta SKMHT]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM ANTARA BUKAlApAK SEBAGAI MARKETPLACE DENGAN pENJUAl SEBAGAI MERCHANT (Studi di Bukalapak.com) ]]>
<![CDATA[Adhwaisy Meifriday, Jasmine]]>;
<![CDATA[Pranoto, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48420
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak and to find out how the legal consequence from the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, and source of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. The results of this study, it is known that the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak has not met entirely a legality of the transaction pursuant to Article 1320 of the civil code and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 regarding the information and online transaction. Which is in every legal relationship between the participate there must be a legal consequence.Keywords: Legal Relationship; Marketplace; Legal ConsequenceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak serta untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak sepenuhnya belum memenuhi syarat dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana dalam setiap hubungan hukum para pihak pasti terjadi suatu akibat hukum.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Marketplace; Akibat Hukum]]>
<![CDATA[EKSEKUSI BENDA MILIK PIHAK KETIGA KETIKA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di PT Pegadaian Cabang Nganjuk) ]]>
<![CDATA[Windy, ']]>;
<![CDATA[Pranoto, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48415
<![CDATA[AbstractThis article aims to know when the debtor does not inform the third party if the goods will be made collateral and then the debtor is tort. This article belongs to the type of empirical research that is descriptive to provide data that is likely to be about human, state or other symptoms with a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using data collection tools such as document study or library material, observation or observation, and interviews or interview. The results showed that the execution of the goods owned by third party debtor in PT. Nganjuk Pawn Branch can be done by parate execution, ecsekutorial title and sales under hand by means of selling pawn objects is carried out publicly according to local customs and customary requirements, which in practice in its implementation is carried out after maturity of 120 days or 4 months from the date of credit.Keywords: Pawnshop; Pawn Object Execution; TortAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui ketika debitur tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pihak ketiga jika barangnya akan dijadikan jaminan gadai dan kemudian debitur tersebut wanprestasi. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Debitur Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Nganjuk dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan dengan cara melakukan penjualan benda gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim, yang pada praktiknya dalam pelaksanaannya dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.Kata Kunci: Pegadaian; Eksekusi Benda Gadai; Wanprestasi]]>
