cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 16   17   18   19   20 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING Napinillit M., Chartilia Gendis; Ciptorukmi, Anjar Sri
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39319

Abstract

This article aims to analyze and know the law protection provided to parties involved in the agreement through the loan-based crowdfunding platform. The legal protection granted to the parties is contained within the agreement itself, namely within the clause of the clause agreed upon by the parties, and there is also an out of the agreement, that is, in the provisions of current laws and regulations. Law protection is an important thing to guarantee the fulfillment of the legal rights of a person. In addition to these objectives, law protection is provided to bring about legal certainty, legal benefit, and justice for the parties. Law protection can be preventive (prevent) or repressive (fix). The agreed agreement on the loan-based crowdfunding platform creates a legal relationship between the two parties of the manufacturer.  Legal Relationship is a relationship that gives rise to the consequences of a law guaranteed by law or law. Any legal action that raises legal consequences on a loan-based crowdfunding platform should have legal protection, especially when there is a dispute between theparties. Peaceful forums or through deliberations can not be guaranteed to resolve existing disputes, therefore legal protection is required to provide a solution and clarity of existing dispute settlement or potentially occurring after the agreement is agreed.Keywords: Law Protection, Agreement, Loan-based crowdfunding, .AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yaitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihak, dan terdapat juga diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak hak hukum dari seseorang. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) atau represif (memperbaiki).  Perjanjian yang disepakati pada platform loan-based crowdfunding menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa antar pihak. Forum damai atau melalui cara musyawarah belum dapat menjadi jaminan akan terselesaikannya sengketa yang ada, maka dari itu perlindungan hukum diperlukan untuk  memberi solusi dan kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Loan based crowdfunding.
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pangestu, Risanda Lilho; ', Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39336

Abstract

AbstractThis article aims to examine the validity of transaction process through an Instagram that is reviewed based on The Indonesian Civil Code and in order to find out what consequences that will be faced if one of the parties do a breach of contract in the process of transaction. Doctrinal-descriptive research is used in this study to examine the case by using law statue approach. Both primary and secondary law are used in this present study. The technique of collecting data uses library-based research and the technique of analyzing data uses deductive qualitative method.  The result reveals that contract validity of transaction through Instagram have to fulfill the four terms written in the Article 1320 Indonesian Civil Code. In the process of transaction of Instagram,both seller and buyer do not meet face-to-face so that it is hard to discover if the participant have the competency based on the Indonesian Civil Code. Therefore, if one of the terms in the Article 1320 Indonesian Civil Code is unfulfilled, the transaction could be canceled by the court judgement. However, if one of the parties does not ask for a cancellation, then the contract will still be applied for both of them. Regarding the consequences for the one doing breach of contract, there will be two possibilities which are; the one doing that breach fulfill the demands from the injured party based on the Article 1267 Indonesian Civil Code or the breach of contract person does not fulfill the demands as what had written in Indonesian Civil Code.Keywords: Transaction; Instagram; Indonesian Civil Code. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram ditinjau berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang sah harus memenuhi empat syarat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram untuk dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dalam transaksi jual beli melalui Instagram, mengenai Kecakapan seseorang sangat sulit untuk dipenuhi karena penawaran dan penerimaan Terjadinya kesepakatan tidak bertemu langsung/bertatap muka, sehingga sulit menentukan Para pihak telah dinyatakan sudah cakap menurut undang-undang. Tidak terpenuhinya Salah satu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yaitu syarat kecakapan, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, Akan tetapi jika salah satu pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Mengenai akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Instagram ada dua kemungkinkan, yaitu: pihak yang wanprestasi memenuhi tuntutan oleh pihak yang dirugikan dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pihak yang wanprestasi tidak memenuhi tuntutan dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata kunci: Transaksi; Instagram; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN JAVA MOTOR TRANSPORT SEMARANG TERHADAP PEMILIK BARANG APABILA TERJADI KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG ANGKUTAN Dewi, Hanna Nurhayati Candra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19228

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to examine the form of the responsibility of the company's Freight Transport Motor Semarang Java against the owner of the goods in the event of delay or damage to goods transport. The method of approach in writing this is sociological, juridical specifications of this research is a descriptive qualitative research. Data source using primary data and secondary data. Engineering data collection using the study interviews and a library/study documents. Data analysis techniques using descriptive qualitative approach. Based on the results of research that has been done, the conclusion that the responsibility of the company's Java Motor Transport in case of damage the delay in Semarang on goods is going to replace the damage goods he based on the results of the deliberations, the item is replaced and shipped back to the recipient with the transport expenses borne by the company Java Motor Transport.Key Words: Responsibility Of The Carrier; Damage; Delays. AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang.Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut; Kerusakan; Keterlambatan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen) Dahayu, Cinde Semara; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40371

Abstract

AbstractThe article purpose to find out the conformity of the implementation of partnership cooperation agreement to the Government Regulation Number 44 of 1997 concerning Partnership juncto Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Micro Small Medium-sized Enterprises. The research object of partnership cooperation was carried out in Brownies Cinta branch in Sragen. The legal writing in the current research employed empirical legal research approach which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field or in the society. The research result shows that the implementation of partnership cooperation agreement run by Brownies Cinta branch in Sragen has not met all of the requirements contained in the partnership agreement determined in the Government Regulation Number 17 of 2013. The partnership cooperation agreement of Brownies Cinta branch in Sragen only contains the business critera, contract period, and the settlement of disputes. The agreement has no provision regarding the form of development, the right, and the duty of each party. Keywords: Brownies Cinta; Cooperation Agreement; Government Regulatio; Micro Small Mediumsized Enterprises, Partnership.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan denganPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Obyek penelitian kerjasama kemitraandilakukan di Brownies Cinta Cabang Sragen. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Brownies Cinta Cabang Sragen tidak memenuhi semua ketentuan dari isi perjanjian kemitraan yang telah  ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, isi perjanjian kerjasama kemitraan  Brownies Cinta Cabang Sragen hanya memuat kriteria kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan penyelesaian perselisihan. Dalam perjanjian tidak adanya ketentuan mengenai bentuk pengembangan, dan hak kewajiban masing-masing pihak. Kata Kunci: Brownies Cinta; Kemitraan; Perjanjian Kerjasama; Peraturan Pemerintah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG) Ramadhina, Eva Andari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19340

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary and principles of the treaty in the registration of fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court No. 102/PDT /2015/PT.BDG. This article is a prescriptive normative legal research, with law and case approach. Results of research and study shows that there is no application of fiduciary principles on the implementation of consumer financing agreement, but already apply the principles of the agreement. Consumer agreement that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general collateral, so it does not apply to him the rights of collateral material. Consequently, for the third party is not respected the rights of creditors holders fiduciary. When there is a transition object fiduciary, creditors holder can’t be protected by the principle of droit de suite. In other words, the holder of fiduciary creditors as unsecured creditors domiciled not preferred creditor. At the Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG, there are no registration requirements fiduciary implementation, so that the rights of debtors and creditors are not protected.Keywords: Customer Agreement, Registration Fiduciary, Fiduciary Principles, Principles AgreementAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terdapat penerapan asas-asas jaminan fidusia, namun sudah menerapkan asas-asas dari perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan jaminannya menggunakan jaminan umum, sehingga tidak berlaku padanya hak-hak dari jaminan kebendaan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.  Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit de suite. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur maupun kreditur tidak dilindungi.Kata Kunci : Perjanjian Konsumen, Pendaftaran Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Asas-asas Perjanjian
ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCACERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN Kusumawardani, Dinda Berliana; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48406

Abstract

AbstractThe writing of this law aims to examine the responsibility of the husband towards his wife and children after  divorce divorce. Divorce does not mean the release of the husband’s responsibility to give responsibility to the ex-wife whether iddah, mut’ah, and child income, with conditions according to the ability of the husband. This legal research uses prescriptive empirical legal research. The approach taken with the statutory  approach,  primary legal  materials  used  in  primary law  in  the form  of legislation relating to the husband’s responsibility between divorce divorce and divorce and secondary legal materials used in the form of legal books and legal research are relevant. The legal material collection techniques used include documentary studies and direct interviews with Religious Court Judges in Klaten. Legal material analysis technique uses analytical techniques that are educational by the method of sociology.Keywords: Talak Divorce; Husband’s Responsibility; Wife and Child IncomeAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak  pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan  dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami antara cerai talak dan cerai gugat serta  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi dokumenter dan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.Kata  Kunci: Cerai-Talak; Tanggung Jawab Suami; Nafkah Istri dan Anak
KEBERADAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ( STUDI DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA JAKARTA) Indrani, Sarah Meilita; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19386

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  determine  online  arbitration  conformity  with  the  legal  system  in  Indonesia  and to determine about the application of online arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution business. In this article also contains the online arbitration procedure and also contains about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute resolution business.This article is an empiric legal research. The location of the research at the BANI Arbitration Center, Jakarta. The specification of this article is the descriptive reserach, which is a research meant to give descriptions concerning research results accompanied by the analysis of the prevailing law. The article approach in this study is the approach of legislation and qualitative approach. This type of article data used include primary and  secondary data.  Source of  research  data collection  techniques  used  is  field  study  and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique.The result showed that online arbitration does not conflct with the Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. While about the application of online arbitration actually have not been applied in Indonesia, it’s just that the online arbitration procedure is the same thing with the conventional arbitration procedure, the difference in online arbitration conduct online using internet network.Keywords:  Online  Arbitration,  Act  No.  30  of  1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, BANI Arbitration CenterAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Dalam artikel ini juga berisikan mengenai prosedur daripada arbitrase online serta kelebihan dan kelemahan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta. Spesifikasi artikel ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan artikel dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Jenis data  artikel  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Sedangkan untuk penerapan dari arbitrase online itu sendiri sebenarnya belum diterapkan di Indonesia, hanya saja prosedur untuk melakukan arbitrase online sama hal nya dengan prosedur arbitrase konvensional, perbedaannya pada arbitrase online dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.Kata kunci: Arbitrase Online, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK Ivana, Renita; Tantri Cahyaningsih, Diana
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48423

Abstract

AbstractThis article aims to find out the basis of the judge’s consideration of the Divorce Decision with the  Provision of Child Custody to the father. This writing also includes normative legal research that is prescriptive. The research approach uses the Law approach (state approach) and case approach. Legal material collection techniques use legal material collection techniques with the study of documents or library materials (library study). The results of the study explained that judges’ consideration arose from the six divorce decisions that the authors examined was by prioritizing the best interests principle for  children, the judge giving custody of underage children to the father. This is not in accordance with the  rules of the invitation that apply because the child under the age of custody is in the hands of the mother. But because of the bad behavior of the mother, abandoning the child, forgetting her responsibilities as a mother which is all the basis of the judge’s consideration in making decisions regarding the granting of custody of minors to the father.Keywords: Divorce; Consideration of Judges; Child CustodyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan  Pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang  berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.Kata Kunci: Perceraian; Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA (Studi Pada PT. Hutama Karya (Persero) Wulandari, Embun Nurani; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25584

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implications of the enactment Law No. 2 of 2017 on construction services towards dispute resolution clause in the employment contract construction at PT. Hutama Karya. This study is a method used is the empirical legal research (sociological/non doctrinal) with the nature of descriptive research as well as research on the effectiveness of the law and the qualitative analysis approach. The results showed that PT. Hutama Karya still use dispute resolution through the Court whereas in Law No. 2 of 2017 about construction services has been set regarding dispute resolution has not been enact again via the courts. In addition, PT. Hutama Karya also has not renewed the contract administration procedures that became guidelines in performing agreements with service users. So, this is the underlying implications of the existence of the dispute resolution from the enactment Law No. 2 of  2017 about construction services.Keywords: The Implication; Employment Contract Construction; Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap klausula penyelesaian sengketa pada kontrak kerja konstruksi di PT. Hutama Karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PT.  Hutama  Karya  masih  menggunakan penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dan  tidak  melalui  musyawarah  terlebih  dahulu.  Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur mengenai penyelesaian sengketa sudah tidak memberlakukan lagi melalui pengadilan. Selain itu, PT. Hutama Karya juga belum memperbaharui  prosedur  administrasi  kontrak  yang  menjadi  pedoman  dalam  melakukan  perjanjian dengan pengguna jasa. Sehingga hal ini yang mendasari adanya implikasi penyelesaian sengketa dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di PT. Hutama Karya.Kata Kunci: Implikasi; Kontrak Kerja Konstruksi; Penyelesaian Sengketa.
PHENOMENON OF DEBTOR FILING LAWSUIT AGAINST CREDITORS IN THE LOAN AGREEMENT WITH SECURITY RIGHTS AS A GUARANTEE Kurniajati, Ayu
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28970

Abstract

Abstract This article aims to assess on the reason for the debtor to sue creditor in a loan agreement and consideration of the judge in deciding the case. This writing uses legal research with statue approach and case approach. Based on research, several reasons for debtor to sue the creditor among others are default, tort, and debtor was not provided with sufficient time to read and understand the content of the loan agreement. The debtor in its lawsuit often provides statements that have actually not yet occurred. It can be said that the debtor is only making things up. On the other hand, the judge’s consideration of the debtor’s claim to the creditor is based on the reasons found on the court’s claim that is only to delay the execution time with respect to the auction of collateral.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai alasan debitur menggugat kreditur dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan penelitian, beberapa alasan debitur kepada kreditur antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit. Debitur pada gugatannya seringkali memberikan pernyataan yang sebenarnya belum terjadi. Dapat dikatakan bahwa debitur hanya mengada- ada akan hal tersebut. Disisi lain, pertimbangan hakim mengenai gugatan debitur kepada kreditur yaitu berdasar alasan-alasan yang ditemukan di lapangan gugatan tersebut hanya untuk mengulur waktu eksekusi dalam pelelangan barang jaminan. 

Page 18 of 20 | Total Record : 194

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI