cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 18   19   20   21   22 
IMPLIKASI BERUBAHNYA KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCT SHARING CONTRACT) KE KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT TERHADAP INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Hernandoko, Andrey; Najib Imanullah, Mochammad
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.24760

Abstract

AbstractThis study is aimed to know the differences between Product Sharing Contract and Gross Split along with the effects that appear in investment sector on the change of Product Sharing Contract to Gross Split. This study is based on the result of normative law study which has descriptive characteristic. The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically. Systematic means by making classifications toward those written law materials to ease analysis and construction works. The results of this study showed the differences between Production Sharing Contract and Gross Split were that in Gross split has no longer familiar with cost recovery and base split in gross split were 57%:43% for oil production and 52%:48% for natural gas production. Moreover, in Gross split there was no First Tranche Petroleum and inside Gross Split there were variable components and progressive components to the additional of contractor split. Beside that, the authority of SKK Migas in the post implementation of Gross Split was changed in their orientations into focusing on exploration production, security, work safety, domestic component,even human resources matter. The second, Gross Split could give and increase oil and gas investmentclimate in Indonesia because it was more profitable than PSC. This was showed from Internal Rate of Return (IRR) Gross Split which bigger than PSC (Gross Split 28,8%, PSC 24,8%) if the contractor is efficient in operating and managing faster time than Production Sharing Contract, but the government needs to make a rule in Gross Split become Government Regulations and make easier the permission so that it can optimize oil and gas investment situation in Indonesia.Key words: product sharing contract; gross split; implication; investment.AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split serta akibat yang ditimbulkan di bidang investasi atas perubahan Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kajian ini didasarkan atas  hasil  kajian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  berupa  data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan data studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistemasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerjaan analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukkan perbedaan antara Production Sharing Contract dengan Gross Split adalah dalam Gross Split sudah tidak mengenal cost recovery dan base split dalam gross split adalah 57%:43% untuk produksi minyak dan 52%:48% untuk produksi gas bumi. Selain itu di dalam Gross Split sudah tidak ada lagi First Tranche Petroleum, dan di dalam Gross Split terdapat komponen variabel dan komponen progresif untuk tambahan split kontraktor. Selain itu kewenangan SKK Migas pasca penerapan Gross Split berubah orientasinya menjadi fokus pada produksi eksplorasi, keamanan, dan keselamatan kerja, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga persoalan sumber daya manusia. Yang kedua, Gross Split dapat memberikan iklim investasi migas di Indonesia meningkat karena lebih menguntungkan dari PSC. Hal ini terlihat dari Internal Rate of Return (IRR) Gross Split yang lebih besar yakni sebesar 28,8% daripada PSC yang hanya 24,8% jika kontraktor dapat efisien dalam beroperasi dan efisiensi waktu yang lebih cepat daripada Production Sharing Contract, namun pemerintah perlu membuat aturan Gross Split  menjadi Peraturan Pemerintah dan lebih mempermudah perizinan agar dapat mengoptimalkan suasana investasi migas di Indonesia.Kata Kunci: kontrak bagi hasil; kontrak bagi hasil gross split; implikasi; investasi.
PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM (SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA Desy Rosanti
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29006

Abstract

Beberapa peraturan di Indonesia telah melarang adanya sewa rahim baik secara eksplisit maupun implisit. Secara implisit, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur mengenai bayi tabung yang menggunakan rahim dari mana ovum itu berasal, ini berarti secara implisit Undang-Undang tersebut melarang sewa rahim di Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 43 ayat (3) huruf b bahwa adanya pelarangan penanaman embrio dalam rahim perempuan lain. Secara eksplisit peraturan tersebut melarang sewa rahim. Namun peraturan-peraturan tersebut menurut penulis belum sempurna karena belum adanya sanksi sebagai antisipasi bila ada pihak yang melanggar.
KAJIAN TERHADAP KONTRAK BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) Abdul Aziz, Muhammad Zahid; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25608

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legality of the affirmation scholarship contract institute of educational management fund (LPDP) based on Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research is doctrinal legal research which is prescriptive. The approach that author use is statute approach and conceptual approach. Type and sources of law materials used were the primary law and secondary law are analyzed  by a deductive method. Beside on the result of research, the stages of affirmation scholarship LPDP which starting from registration process until the award of affirmation scholarship awardee referring to the LPDP affirmation scholarship guide book is the stages of the forming contract. Beside on the terms of validity of the contract set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), The contract of the affirmation scholarship LPDP has qualify these terms: an agreement, capability, something (object of the contract) and for the lawful.Keyword: Contract; Affirmation Scholarship LPDP; Indonesian civil code.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan KUH Perdata. Jenis penelitian hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan    dan  pendekatan  konseptual.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan  beasiswa  afirmasi  LPDP  yang  dimulai  dari  proses  pendaftaran  sampai  dengan  penetapan penerima beasiswa afirmasi yang mengacu pada buku panduan beasiswa afirmasi LPDP merupakan tahapan pembentukan kontrak. Berdasarkan syarat-syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kontrak beasiswa afirmasi LPDP telah memenuhi persyaratan tersebut yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu (objek kontrak) dan kausa yang halal.Kata Kunci: Kontrak; beasiswa afirmasi LPDP; KUH Perdata.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Muhammad Arif Widyanto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28930

Abstract

AbstractThe aims of this article is to find out the problem of consumer protection in electronic transactions that occur in Indonesia. This research is normative prescriptive research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique that the author uses in this study uses the Library Study technique, then the data analysis technique used is the deductive syllogism method. The results of the study show that the problem of consumer protection can arise due to several factors such as legislation that is too old and needs renewal, lack of goodwill from business actors to fulfill their obligations fully in carrying out electronic transactions, ignorance of consumers regarding regulations that protect rights their rights in electronic transactions, as well as the government's role in lacking preventive and repressive actions in resolving consumer protection issues that occur in electronic transactions. Consumer protection is a problem that must be resolved immediately by the government considering that the problem has been occurring for a long time now so that it cannot provide legal protection to consumers optimally.   AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan problematika perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu tua dan butuh pembaharuan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, ketidaktahuan konsumen mengenai peraturan yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, serta peran pemerintah yang kurang dalam melakukan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan persolan perlindungan konsumen yang terjadi di transaksi elektonik. Perlindungan konsumen menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengingat problematika tersebut sudah terjadi sejak lama hingga sekarang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara optimal. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DALAM KASUS PENCATUTAN MEREK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Monica Christina Citoputri; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.54337

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas perbuatan melawan hukum pencatutan merek dan upaya yang dapat dilakukan atas perbuatan pencatutan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini merupakan artikel dengan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan komparatif, dengan 3 sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam mengumpulkan bahan-bahan informasi dan fakta terkait artikel ini menggunakan teknik studi kepustakaan, demgan teknik analisis deduksi dengan metode silogisme yang dilakukan dengan cara evaluatif, interpretatif, konstruksi, dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hukum ini dihasilkan bahwa Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik merek atas tindakan pencatutan merek, baik secara preventif maupun represif melalui pasal-pasal yang terkandung dalam undang undang tersebut. Tindakan pencatutan merek sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena adanya penggunaan merek oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi. Perlindungan Hukum yang diberikan terbukti efektif dilihat dari tiap pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum itu secara mendetail
PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.1/POJK.07/2013 UNTUK MELINDUNGI NASABAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM PERUSAHAAN FINTECH DARI KERUGIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Muhammad Zulkifli; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52962

Abstract

Artikel ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh nasabah layanan pinjam meminjam perusahaan financial technology yang tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu pada masa pandemic covid-19. Penelitian yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme beserta pola pikir deduktif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai pinjam meminjam uang berbasis financial technology dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, diberikan sebuah kewenangan bagi OJK untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari peer to peer lending dalam financial technology mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini. 
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DAN JABATAN Alya Putri Kinanti; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.64958

Abstract

AbstractThis article aimed to elaborating and analyzing differences between curator personal liability and curator duty-based liability in the process of bankruptcy settlement. This article is normative legal reseach. Secondary data covers primary, secondary legal materials. Materials collecting method using literature research. Furthermore Analysis method is deductive which is a thinking concept from general concept then take the specific concept. This article conclusion shows that punishment with compensation is characterized as personal resposibility because that form of punishment involves curator’s personal wealth while punishment which relied under bankruptcy’s assets is categorized as dutybased responsibility.AbstrakArtkel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji perbedaan tanggung jawab kurator secara pribadi dan tanggung jawab kurator sebatas dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kepailitan meliputi perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenai tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir dari rumusan umum kemudian ditarik ke rumusan khusus. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa jenis hukuman ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi karena meliputi harta pribadi milik kurator sedangkan jenis hukuman yang ditanggung oleh boedel pailit merupakan tanggung jawab sebatas jabatan kurator itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI NASABAH Rokhmad Faula; Suraji Suraji
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52396

Abstract

AbstractThis artricles aims to examines the problems regarding sanctions or legal consequences that may be imposed on customers who default on the credit agreement at the bank and legal protection measures for the bank as a provider of funds to customers if there is default. This research is categorized as a normative legal research, which is prescriptive. The research approach used in this research is a statute approach. In nature the data used in this research is primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research and through cyber media. The results shows that sanctions or legal consequences for debtors who are in default, namely compensation in default, cancellation of agreement in default, transfer of risk in default, and paying court fees in default. The legal protection measures for banks to customers if there is default are internal legal protection and external legal protection. Internal legal protection is contained in the credit agreement. As for external legal protection contained in legislations.Keywords: Credit Agreement; Default; Legal Protection.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank dan bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu pembayaran ganti rugi dalam wanprestasi, pembatalan perjanjian dalam wanprestasi, peralihan resiko dalam wanprestasi, dan membayar biaya perkara dalam wanprestasi. Bentuk - bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi, dibedakan atas perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian kredit itu sendiri. Adapun perlindungan hukum eksternal terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.
TINJAUAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK BERLANGGANAN INDIHOME PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK Nanda Khairunnisa; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59252

Abstract

 PT Telkom’s Indihome subscription contract is a standard form contract made by one of the leading parties where the other parties by no means have to follow the contract without having any chance to alter the provision under the proposed agreement by both parties. The purpose of this article is to understand the practice of subscription contract by Indihome, whether it is already conducted in accordance to the fundamental of legal agreement or not. This article is done by normative law approach which is prescriptive. Types of data being used in this article are primary, secondary, and tertiary data gathered through document and library study by Cyber Media. Deductive method was used to analyse the case. The result shows that Indihome’s subscription contract did not meet the valid terms of agreement, which is statedt fee in Article 1320 of the Civil Code. Indihome’s contract contains an exoneration clause that contradicts Article 18 of the Consumer Protection Act.  
PERLINDUNGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENDERITA CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Perspektif KUH Perdata) Arya Adi Bintoro; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59545

Abstract

This article examines the position and rights as well as distribute inheritance to heirs with mental disabilities according to the perspective of the Civil Code. This type of research is normative with the nature of prescriptive legal research. Based on the provisions of the Civil Code, people with mental disabilities remain entitled and have the position of heirs of people with mental disabilities over the distribution of inheritance through a curatele by an expert curator to support the heirs of people with mental disabilities to continue to get their inheritance rights. With regard to this problem, it is necessary to reform and improve the special rules of the Civil Code regarding the position and rights of heirs with mental disabilities in the distribution of inheritance.

Page 20 of 38 | Total Record : 375

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue