cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 34   35   36   37   38 
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK Muhammad Argian Azhar
Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i1.44301

Abstract

AbstractThe objective of this articles is to reveal and examine issues regarding the form of standard credit agreement on a notarial deed to protect the interests of the bank and legal protection granted to the bank through a standard clause on the credit agreement on the notarial deed. This articles includes normative legal research. The characteristics of this articles are the Perspective. The legal material collection technique is used to obtain the necessary legal materials so that by using documentation or document study techniques that are gathering material relevant to the problems and interviewing to the notary and the bank. While the analytical technique takes the deductive method. The results of the research concluded that notarial bank credit agreement deed will be very useful for creditors about the strength of the evidence, particularly by including the forms of standard clauses that are considered important in credit agreements, for instance, clauses regarding actions prohibited by banks that are prohibited primarily aimed at protecting the interests of banks both legally and economically, including the prohibition of requesting credit from other parties without the bank's permission or the prohibition to change the form of a company or the liquidation of a company without the bank's permission. Then with the clause on fines that are intended to reinforce the rights of banks to do both the size and condition, however in practice in banking making credit agreements with a deed under the counter can also provide guarantees of execution, because both the notary deed and under the counter always followed by other collateral institutions that the deed is executor. Besides, in the case of a non-performance of contract dispute between the debtor and the creditor, the deeds are not the base of reason used by. The Parties only have the problems with the non-performance of contract and not the deeds.Keywords: Notarial Deed; Interest of Bank; Standard Clause; Credit Agreement.  AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui klausula baku pada perjanjian kredit di akta notaris. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sifat dari artikel ini adalah prespektif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara dengan notaris serta pihak bank. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif. Akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi kreditor tentang kekuatan pembuktiannya, terutama dengan mencantumkan bentuk­-bentuk klausa baku yang di anggap penting dalam perjanjian kredit, seperti klausula mengenai tindakan yang di larang oleh bank yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank baik secara yuridis maupun secara ekonomis, diantaranya larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank. Kemudian dengan adanya klausula mengenai denda yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya. Namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dan kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.Kata Kunci: Akta Notaris; Kepentingan Bank; Klausula baku; Perjanjian Kredit.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA LAGU TERHADAP KOMERSIALISASI DENGAN CARA MENYANYIKAN ULANG YANG DIUNGGAH DI MEDIA YOUTUBE (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh) Btarifia Filza Zahra; Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60054

Abstract

Abstract This legal writing aims to study the legal protection of song works on Youtube media when there are people who are without the right to re-sing and to study efforts to optimize / utilize the legal protection of song works uploaded on Youtube media in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh. This research is normative legal research using statutory research approach and case studies. Types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques with library research techniques. Data analysis techniques using deduction method. The results showed that the protection of copyright law of song works in Youtube is widely done by re-singing by people who are without the right to creation. As in the song Akad owned by Payung Teduh is actually protected by Law No. 28 of 2014 on Copyright in Article 40 paragraph (1) letter d. Hanin Dhiya in this case has violated the provisions of Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 paragraph (2), Article 23 paragraph (2) letter a, letter c, and letter d and Article 43 letter d and meets the elements of Article 1 number 11.Keywords: Legal Protection; Copyright; Song Copyright. Abstrak Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang dan untuk mengkajii upaya untuk mengoptimalkan/mendayagunakan perlindungan hukum hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik  Payung Teduh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube banyak dilakukan dengan cara menyanyikan ulang oleh orang yang tanpa hak atas ciptaan. Seperti pada lagu Akad milik Payung Teduh sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hanin Dhiya dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 43 huruf d dan memenuhi unsur Pasal 1 angka 11.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Karya Cipta Lagu.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA END USER LICENSE AGREEMENT (PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR) BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL FACEBOOK Alinda Khaerunisa; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60471

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum yang hadir dalam end user license agreement atau perjanjian lisensi pengguna akhir media sosial Facebook yang selanjutnya disebut EULA, serta model perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna yang telah disediakan dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan  pendekatan  undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook pada bagian preamble atau pembukaan, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 pada kontrak tersebut. Selain itu, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook tersebut. Namun, model perlindungan hukum data pribadi ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pengguna media sosial Facebook. Oleh karena itu, diperlukan pengubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KONTRAK PENGELOLAAN DANA KAITANNYA MANAJER INVESTASI MELANGGAR KETENTUAN POJK NOMOR 43/POJK.04/2015 TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN Ajeng Kirana Miftakhul Jannah; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.50844

Abstract

This article describes and examines the problem of first the conflict which is the position of investor in Discretionary Fund based on POJK Number 43 / POJK.04 / 2015. Second, the form of investors legal protection in the Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 regarding conflicts of interest. This article is normative legal research with prescriptive nature. Data source in this research is including primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique is using literature study and the technical analysis is using deductive method. The result shows that according to POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 investors in Discretionary Fund are given rights for their interests to take precedence over those of the Investment Manager.Then in Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 regarding conflicts of interest, investors get legal protection both preventively and repressively which is accomodated in Undang-Undang Number 21 tahun 2011 about Otoritas Jasa Keuangan and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 43/POJK.04/2015.Keywords: conflict of interest; discretionary fund; legal protection
MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN HUKUM PERDATA Aviyado Surya Adiartha; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49189

Abstract

This article aims to determine the legal consequences of medical malpractice by doctors against patients in the perspective of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and civil law. The research method used is a prescriptive normative legal research method. The legal approach used is the statutory approach. Sources of legal materials used include primary and secondary legal materials with legal material collection techniques using literature study or document study. The results of this study indicate that the Medical Practice Law only regulates disciplinary sanctions for doctors on the decision of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) as a follow-up if there is a complaint from a patient against a doctor's actions that are considered detrimental, while the legal consequences must be borne by the doctor if proven to have committed medical malpractice it is not directly regulated by this law but is regulated by the Civil Code. The legal consequences of this medical malpractice cause the doctor's responsibility to the patient. This responsibility is in the form of liability for losses due to default or liability for losses due to illegal acts.

Page 38 of 38 | Total Record : 375

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue