cover
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
MENGGUGAT PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH KONSUMEN JASA KEUANGAN PERBANKAN Revania Nadira Putri; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60463

Abstract

Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah pada aspek perlindungan atas data/ informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/ informasi nasabah yang bersifat rahasia. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga   yang   memiliki   kewenangan   dalam   perlindungan   konsumen   jasa   keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah  dalam  menjalankan  tugasnya,  OJK  dihadapkan  dengan  berbagai  kendala  seperti kurang aktif dan tidak kooperatifnya baik nasabah maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ditambah  lagi belum optimalnya pelaksanaan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di tingkat daerah.
PROBLEMATIKA MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI MODEL RESOLUSI SENGKETA BISNIS Muhammad Hafiz Dwidhani Putra
Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i1.44771

Abstract

Absract There are still very few business actors who voluntarily want to use mediation outside the court, in the sense of taking the initiative to use mediation before submitting a lawsuit to court. However, from an efficiency perspective, using the mediation route is much more profitable than using the litigation route. Business actors also think that dispute resolution through mediation has not yet obtained a strong legal position in resolving business disputes.The purpose of this study is to determine and analyze the existence of mediation outside the court as an alternative for business dispute resolution. The type of research used is normative legal research, which is research that examines laws and regulations that have a relationship with the object of research, especially regarding the principles, concepts and legal norms contained in these regulations. The research results show that the existence of mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes is a means or place to resolve disputes, especially in the business sector, which is considered to be able to quickly uphold the value of togetherness and not deprive or suppress individual freedom. Mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes can benefit both parties to the dispute, which means that the parties are more flexible in creating possible options that can be offered in the dispute resolution process. Although a business dispute is a form of dispute that is somewhat different from a dispute in general. Keywords: Problematics; Mediation; Alternative  Dispute Resolution.  Abstrak Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi di luar pengadilan, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi, menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi. Pelaku usaha juga beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai aleternatif penyelesaian sengketa bisinis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep  dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berkedudukan sebagai sarana atau tempat untuk meneyelesaikan sengketa terutama dalam bidang bisnis yang dinilai dapat secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Meskipun Sengketa bisnis merupakan suatu bentuk sengketa yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya. Kata Kunci: Masalah; Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PENERAPAN HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI DASAR HUKUM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Putusan: Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg) Mohamad Fandrian Adhistianto; Neni Sri Imaniyati; Rini Irianti Sundary
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.85314

Abstract

The case that the author will discuss in this article is the decision of the Industrial Relations Court at the Bandung District Court which is registered with case number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. regarding a dispute of interest regarding the 2017 Basic Salary Increase. The interesting thing in this decision is that the Panel of Judges decided by considering customary law as the legal basis in determining the components and amount of the 2017 Basic Salary Increase. This article is important because it discusses legal issues, namely the regulation customary law in resolving industrial relations disputes and the application of Customary Law in the Industrial Relations Court Decision Number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. The research method used is normative juridical legal research using a statutory approach, and a case approach. Customary law is known in the process of resolving industrial relations disputes with further regulations regarding customs having to refer to the provisions of Article 1339 and Article 1347 of the Civil Code. The Panel of Judges at the Industrial Relations Court at the Bandung District Court has decided the case registered under number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. based on customs as stipulated in Article 1347 of the Civil Code.
EFEKTIVITAS HUKUM PENDAFTARAN MEREK DI KALANGAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BATIK DI PUSAT GROSIR SOLO Inneke Saphira Soesanto; Diana Tantri C
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49462

Abstract

This article aims to find out about the obstacles of implementing brand registration among small and medium batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo and solutions to the obstacles of implementing brand registration among small and medium batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo. Empirical legal research is descriptive with the research site at the Pusat Grosir Solo. The types and sources of this research data include primary and secondary data. Data collection techniques with interviews and literature studies. The data analysis technique is qualitatively.  The results tells that the barriers to the implementation of brand registration among small and medium-sized batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo are divided into two, namely non-normative barriers and normative barriers. Non normative barriers are  a lack of understanding about the brand and its registration, limited funds owned by SMEs, and concerns about the brand being not accepted for registration due to similarities to existing brands. Then there are normative obstacles is brand registration arrangements as stipulated in Article 14 paragraph (1), Article 14 paragraph (2), and Article 23 paragraph (5) of Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications take a long time (8 months). The solution to non-normative barriers is to empower SMEs regarding the brand and its registration conducted by the Surakarta City Government, the issuance of SME recommendation letters by Disnakerperin and Dinkop SME so that registration costs are cheaper, and to address concerns about brands not being accepted for registration due to similarities to existing brands, may register the brand collectively. For solutions to normative barriers, there needs to be a revision of Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications related to the process of brand registration to be shorter.   
KAJIAN PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI CV WAGATAMA MAHAKARYA YOGYAKARTA Yasmine Citra Dhyanti
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65063

Abstract

Abstract  This article aims to understand, describe, and analyze the implementation of the programs of BPJS Ketenagakerjaan at CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. This research was made by using the empirical method. The research form is descriptive. The author uses qualitative approach in the research. The author uses primary and secondary legal research materials. The  author  uses  data  collecting  techniques  that  includes  document  or  literature  studies, observations, and interviews. The analyzing techniques used in the legal research materials is descriptive qualitative. The implementation of the programs of BPJS Ketenagakerjaan at CV Wagatama  Mahakarya  Yogyakarta  is  carried  out  based  on  the  government’s  mandatory instructions which requires every workers in Indonesia to be provided a protection in form of social insurance to relieve certain socio-economic risks. The BPJS Ketenagakerjaan programs involves workers and employers to pay contributions that later can be claimed as benefits when the  workers  reached  a  certain  period  of  time  or  condition.  The  results  carried  out  by implementing   the   programs   of   BPJS   Ketenagakerjaan   in   CV   Wagatama   Mahakarya Yogyakarta has fulfilled Act Number 24 of 2011 of the Social Security Organizing Agency. Keywords: insurance; BPJS Ketenagakerjaan; workers; benefit claims Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum jenis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di   CV   Wagatama   Mahakarya   Yogyakarta   dijalankan   atas   instruksi   pemerintah   yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia diberikan suatu perlindungan dalam bentuk asuransi sosial  untuk  mengatasi  resiko  sosial  ekonomi  tertentu.  Program  BPJS  Ketenagakerjaanmelibatkan pekerja dan pemberi kerja untuk membayarkan sejumlah iuran yang dapat diambil klaim manfaatnya ketika pekerja telah mencapai masa atau keadaan tertentu. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta  telah memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.Kata kunci: asuransi; BPJS Ketenagakerjaan; pekerja; klaim manfaat
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING Trinov Gira Thimoteus; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60037

Abstract

AbstractThis article aims to examine the efforts of the Financial Services Authority as a financial policy industry policy-making agency to provide legal protection in cases of legal violations of customer personal data in Peer to Peer Lending-based Financial Technology services and an analysis of legal problems regarding the protection of customers' personal data in Financial services Peer to Peer Lending based technology both in terms of form and its causes. This legal research is a descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. Sources of data on research consists of primary data that is data obtained directly in the field with interviews at the Central Office Financial Services Authority precisely at the Directorate of Regulation, Licensing, and Financial Technology Supervision of related staff, then secondary data comes from reviewing official documents, books, research results which conclude that OJK provides legal protection to consumers implemented through the preventive role and repressive role of the OJK which focuses on Fintech Lending with legal and illegal legal entities based on the principles of consumer protection contained in in every regulation issued by the Financial Services Authority. Data collection techniques used are field studies and literature, then the data analysis technique used is to collect data then reduce or process data, produce data presentations and so conclusions or verification are taken.Keywords: Financial Services Authority; Personal Data Protection; Online Loans                                                                                                                                    AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penyusun kebijakan industri jasa keuangan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending serta melakukan analisis kepadaproblematika hukum yang terjadi terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending baik itu dari segi bentuk maupun faktor penyebabnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat tepatnya pada Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology terhadap staff terkait, kemudian data sekunder berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa OJK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif OJK yang berfokus pada Fintech Lending berbadan hukum legal maupun ilegal berasaskan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Data Pribadi; Pinjaman Online
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBERI PINJAMAN FINTECH PEER TO PEER LENDING Lintang Dianing Sarastri Ardita; , Suraji
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60476

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai  pengaturan perlindungan konsumen khususnya bagi pemberi pinjaman dalam financial technology peer to peer lending dan upaya hukum yang didapatkan apabila terjadi gagal bayar (default). Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan cara deduktif. Peraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspekaspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen. Jika terdapat peraturan spesifik yang mengatur baik pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara fintech dapat dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GADAI SAHAM MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN Dinda Nisa El Salwa; ' Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50478

Abstract

This article aims to find out the process of settling share pawn disputes through the Institution of Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution (LAPS). The research method used in this article is normative juridical research, with a statue approach. The sources of law materials used in this article are primary and secondary legal materials. The result of this article, show that the pawn dispute settlement process can be carried out in 2 (two) attempts, through the court or outside the court. The Financial Services Authority (OJK) established an Institution of Alternative Dispute Resolution (LAPS) for the Financial Services Sector which integrates with several dispute resolution institutions. Alternative dispute resolution on share pledges outside the court can be done through mediation, arbitration, or adjudication through the Institution of Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in Financial Services Sector.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN LANSIA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL LANSIA BUDHI DHARMA BEKASI Deyana Firdhausya Nurazmimar
Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i1.45429

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan hukum dalam pemberian pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma Bekasi. Metode yang digunakan adalah empiris atau nondoctrinal research yang bersifat deskriptif. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan data primer berasal dari wawancara serta observasi di lapangan. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukan bahwa BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan berbagai macam pelayanan sosial terhadap lansia terlantar secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia.
ANALISIS PENGATURAN MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ' Luthfia; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60053

Abstract

Abstract This article describes and examines the problems regarding how the merger, acquisition, and consolidation of incorporated  can lead to monopolistic practices and unfair business competition.This research is normative legal research which is  prescriptive.  In  nature  the  data  used  in  this  research  is  secondary  data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through regulation in the act no.5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition and Govermant Regulation no.57 Year 2010 concerning merger, acquisition, and consolidation can lead to monopolistic practices and unfair business competition. Technical analysis is deductive method.The results shows that the merger, acquisition, and consolidation are a natural thing in the world of business, but such action would be not fair when doing business use the market power in order to increase the price of goods or services above the level of competition or create barrier to entry for the beginner bussines. Keyword:  Merger;Acquisition;Consolodation; Competition Law. Abstrak Artikel ini mendeskripsikan permasalahan bagaimana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi sebagai bentuk restrukturisasi dalam mengembangakan perusahaan   dapat menyebabkan atau mengakibatkan praktek monopoli sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi  kepustakaan,  instrumen  penelitian  berupa  Undang-Undang  No.5  tahun 1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga peraturan pendukungnya, dengan teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun tindakan tersebut akan menjadi tidak wajar ketika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa diatas tingkat persaingan yang ada atau menciptakan hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi para pesaing baru. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar dan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kata Kunci: merger; akuisisi; konsolidasi; hukum persaingan usaha