Articles
375 Documents
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR (Studi di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang) ]]>
Sofia Yunipuspita; ' Pranoto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60043
<![CDATA[AbstractThis article aims to explain how the form of legal protection for creditors against misuse of fiduciary collateral by the debtor, both the legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act and the form of legal protection carried out by creditors outside the Fiduciary Assignment Act. The research method used is empirical or non-doctrinal legal research. The legal sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the form of legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act according to Bapas 69 Bank as the creditor has provided a sense of security against defaulting debtors. However, there are still legal protection efforts at outside the Fiduciary Assignment Act carried out by the Bapas 69 Bank, namely, the agreement of the parties, the agreement that binds the heirs, and insures the object which is the object of fiduciary assignment.Keywords: Fiduciary; Creditor; Debtor; Legal Protection.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penyalahgunaan benda jaminan fidusia oleh debitor, baik perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan kreditor diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Jaminan Fidusia menurut Bank Bapas 69 selaku kreditor sudah memberikan rasa aman terhadap debitor wanprestasi namun tetap ada upaya perlindungan hukum diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Bank Bapas 69 yaitu dengan perjanjian para pihak, perjanjian yang mengikat ahli waris, dan mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.Kata Kunci: Fidusia; Kreditor; Debitor; Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL YANG DIBAWAKAN OLEH PENYANYI/GRUP MUSIK DI PERNIKAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Femy Sanda]]>;
<![CDATA[' Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50043
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum perlindungan hak cipta terhadap lagu dan musik yang dibawakan oleh penyanyi/grup musik di pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada tiga tahun terakhir yaitu 2018-2020 terkait pelanggaran dibidang hak cipta lagu/musik milik pencipta/pemegang hak cipta. Hal ini terjadi karena tidak ada pengaturan mengenai pembayaran royalti apabila lagu yang dikomersialkan dibawakan oleh sekelompok orang seperti penyanyi/grup musik di acara pernikahan; permohonan izin lisensi masih sulit serta; DJKI serta para aparat hukum yang berwajib tidak bisa segera memproses jika terjadi adanya dugaan pelanggaran pada lagu/musik milik pencipta.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIVE SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Rehulina Sitepu]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.72888
<![CDATA[ABSTRAK: Penyelesaian sengketa alternative secara online dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara online berasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarkat? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang menyebutkan bahwa dengan melakukan pertukaran surat, pertukaran teleks, fkasimil, e-mail dan atau bentuk sarana komunikasi lainnya yang disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersenkgeta.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Hizkia Bendigo Holanasi S]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073
<![CDATA[Abstract This study aims to determine regulation and problematic that happened about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises which seen from company law perspective. This study is a normative law research which data source is primary legal material, that is regulation that connected with legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises and secondary legal materials, that are book, scientific journal, dan articles which contain discussion about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises. This study is analytical descriptive with using the study research technique of collecting legal materials, by using textual law interpretation. Results of this study are there are still legal problematics in legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises, that are vacuum of law, conflict of law, and vague of law.Keywords: Legal Relationship; State Owned Enterprises Holding Company; State Owned Enterprises Subsidiary Company Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta problematika yang terjadi mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN yang dilihat dari perspektif hukum perusahaan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berisi pembahasan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN. Kajian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (study research), dengan menggunakan penafsiran hukum tekstual. Hasil dari kajian ini adalah masih terdapatnya problematika hukum dalam hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yaitu berupa kekosongan hukum, pertengangan hukum, dan kekaburan hukum.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Induk Perusahaan BUMN; Anak Perusahaan BUMN]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI DERIVATIVE WORKS BERDASARKAN FAIR USE DOCTRINE ]]>
<![CDATA[Gatut Adhi Suwandaru]]>;
<![CDATA[, Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60465
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undag-undang (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu pertama ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. Kedua, tdak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM REPOSISI PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PADA KASUS PERSEKONGKOLAN GABUNGAN TENDER ]]>
<![CDATA[Muhamad Yasirni Bilhikam Ardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.87809
<![CDATA[This article discusses law enforcement challenges related to joint tender conspiracies. The number of tender conspiracy instances has not decreased because to law enforcement deficiencies. Thus, a justice collaborator is required to provide conspiracy case facts. Law enforcement improves in the case. This article addresses problem formulation. First, how is Indonesian joint tender conspiracy law enforcement developing? Second, how do justice collaborators reorient law enforcement in joint tender conspiracy cases? To answer research problems, the author combines doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. This journal article discusses law enforcement evolution in joint tender conspiracy instances and justice collaborators' role in repositioning law enforcement. This second topic will cover the justice collaborator mechanism and game theory in economics. This article suggests that it helps justice collaborators identify joint tender conspiracy occurrences in the KPPU Assembly, simplifying law enforcement and enabling the commission assembly reach the fairest result.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERBANKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shella Latifa Alami]]>;
<![CDATA[, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60478
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kedudukanhukum hak atas merek di Perbankan Indonesia dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melihat sifat hak atas merek yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundangundangan. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik pengumupulan data dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hak atas merek memiliki kedudukan hukum ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun tidak disebutkan secara nyata dan eksplisit dalam satu pasal seperti halnya hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Sampai saat ini hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan pada perbankan indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING ]]>
Agung Budiarto; ' Pujiyono
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60038
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the regulation and implementation of legal protection obtained by bank customers using mobile banking services. This article belongs to the type of empirical and descriptive legal research. Legal protection regulations for mobile banking customers are based on applicable regulations. The implementation of legal protection for mobile banking users is based on repressive legal protection and preventive legal protection. However, along with the development of technology and information, crimes against technology and information are also developing. Implementation and regulation of legal protection for mobile banking customers need to be reviewed.Keywords: legal protection; mobile banking; customer AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah bank pengguna layanan mobile banking. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peraturan perlindungan hukum untuk nasabah mobile banking didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna mobile banking didasarkan pada perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kejahatan terhadap teknologi dan informasi juga berkembang. Peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum untuk nasabah pengguna mobile banking perlu ditinjau kembali.Kata Kunci: perlindungan hukum; mobile banking; nasabah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[ATIKAH AL KHANSA SANUSI]]>;
<![CDATA[YUDHO TARUNO MURYANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65065
<![CDATA[Abstract:This articles aims to examine the legal protection of lenders in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the legal standing of the parties on peer to peer lending in Indonesia and what kind of legal protection of lenders in peer to peer lending. This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that the position between the investor and the platform doesn’t balance on peer to peer lending agreement in Indonesia and legal protection can use by prefentive and repressive. Keywords: legal protection; lenders; standardized clause; peer to peer lending agreement Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam layanan peer to peer lending di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pemebri pinajaman dan penyelenggara dalam perjanjian peer to peer lending di Indonesia dan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Kata Kunci: perlindungan hukum; pemberi pinjaman; klausula baku; perjanjian layanan peer to peer lending]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENJUAL DI MARKETPLACE ]]>
<![CDATA[Samuel Hosea Nadeak]]>;
<![CDATA[Kukuh Tejomurti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50436
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang menjadi penghalang dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual di marketplace. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif untuk menghasilkan konsep baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka pustaka yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli di marketplace memudahkan para pengguna sebab penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Namun, di sisi lain hal ini menimbulkan permasalahan apabila penjual melakukan tindakan wanprestasi, maka dalam mendapatkan pertanggungjawaban pihak pembeli masih kerap menghadapi permasalahan dalam mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual.]]>
