Articles
375 Documents
<![CDATA[IMPLIKASI PENGATURAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015 ]]>
Fegha Fannissa Dyananto; ' pranoto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60031
<![CDATA[AbstractThis article aims to assess the implications of the arrangement of property distribution along with the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015. This article is included in the type of legal research, which is prescriptive and applied. The source of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of library/document studies, technical analysis of legal materials using silogism and interpretation methods. The results showed that the positive implications whereby the different nationalities who would be married would be likely to make a marriage treaty, to govern their property as desired by both parties. So this decision does not harm them, which in this is entitled to possess land with property rights, and the existence of legal certainty for mixed marriage actors. The negative implications of the post MK decree No. 69/PUU-XIII/2015 because it has not been socialized optimally, it is not uncommon for notary to make marriage agreements after marriage, both between CITIZEN-FOREIGNER and the spouse of WNI-WNI, because it can cause harm to third parties.Keywords: Shared property; Mixed marriage; Agreement After mating AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pengaturan pembagian harta bersama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015. Artikel ini termasuk ke dalam jenis adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implikasi positif dimana orang yang berbeda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan cenderung akan membuat perjanjian perkawinan, untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak. Sehingga keputusan ini tidak merugikan mereka, yang dalam ini berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik, dan adanya kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Implikasi negatifnya pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena belum tersosialisasikan secara optimal, tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, baik antara WNI-WNA maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat berakibat merugikan bagi pihak ketiga.Kata Kunci: Harta Kekayaan Bersama; Perkawinan campuran; perjanjian setelah kawin.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS DALAM MEDIA SOSIAL PINTEREST ]]>
<![CDATA[Farah Tisya Choirunnisa]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.50675
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas desain grafis dalam media sosial pinterest ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode deduksi dengan silogisme hukum. Hasil peneniltian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis atas desain grafis yang telah diunggahnya dalam media sosial pinterest. Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas desain grafis dalam pinterest, pencipta dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif untuk melindungi ciptaannya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERDATA PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA STARTUP MULTINASIONAL LAZADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Clara Beatrice Pisarta]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49823
<![CDATA[This article aims to analyze the civil liability of the parties at Lazada if there is default in the online sale and purchase agreement in relation to the law of e-commerce in Indonesia. And to see the legal protection of Lazada's online buying and selling agreements with e-commerce laws in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research. The approach used is a statue approach. The materials used in the study were selected from primary legal materials and secondary legal materials using techniques and data in the form of literature study. In analyzing legal materials and in data analysis techniques used the syllogism method. Based on the research results, there is still a lack of explanation in the electronic contracts at Lazada about civil liability and existing repressive legal protections. It is hoped that the government will provide assertiveness through good preventive legal protection and for Lazada to tidy up the class and the contents of the agreement.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta) ]]>
Rosyta Zulfa Wibowo; Munawar Kholil
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60047
<![CDATA[AbstractThis article aims to examine the legal issues in the implementation of online sale and purchase agreements through social media by clothing traders at Beteng Trade Center Surakarta and solutions to problems in implementing online sale and purchase agreements through social media. This research is a descriptive empirical law research, using secondary data types in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques by interview and literature study. The analysis technique is deductive with the syllogism method. Law problems that arise in the form of violations of the law, online sale and purchase agreements through social media made by clothing traders at Beteng Trade Center Surakarta with consumers too simple, low consumer protection, weak law enforcement in handling cases in the implementation of online sale and purchase agreements. The solution to the problems in the implementation of the online purchase agreement is in the form of preventive, repressive and curative measures.Keywords: Online Buy and Sell Agreement; Social Media, Law Problems. AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui media sosial oleh pedagang pakaian di Beteng Trade Center Surakarta dan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui media sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis bersifat deduktif dengan metode silogisme. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa terjadinya pelanggaran hukum, perjanjian jual beli online melalui media sosial yang dibuat oleh pedagang pakaian di Beteng Trade Center Surakarta dengan konsumen terlalu sederhana, rendahnya perlindungan konsumen, lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online. Solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli online tersebut yaitu berupa tindakan preventif, represif dan kuratif.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Online; Media Sosial, Permasalahan Hukum. ]]>
<![CDATA[LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST DEVELOPMENT IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Budi Prayitno]]>;
<![CDATA[' Priyoto]]>;
<![CDATA[' Sri Marleni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.85182
<![CDATA[This research aims to identify the rules and processes of land procurement for public interest development in Indonesia. The government of Indonesia, regardless of its leadership, is responsible for organizing development, including public interest development. In this process, land plays a crucial role as the location for the development. Understanding the rules and procedures of land procurement for public interest development is crucial. The process of land procurement is not as simple as it may seem and can be a significant obstacle in the development process. The researcher used a descriptive qualitative method and obtained data through library research. The primary data consists of regulations on land procurement for public interest development. The research concludes that regulations for land procurement in Indonesia for public interest development can be found in various levels of legislation, including laws and government regulations. The process consists of four steps: planning, preparation, implementation, and submission of the results.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGELOLA MALL TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Muhamad Ghiefary Akbar Noorsyamsoe]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.47629
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum pengelola Mall yang terjadi dalam proses praktik penjualan software komputer bajakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan mengkaji hambatan hukum pengelola mall berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan jenis penelitian empris. Hasil penelitian ini Pengelola mall tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya membiarkan penjualan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan syarat pengelola mall dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan UUHC di Mall Ambassador adalah tidak adanya perjanjian yang tertulis antara pengelola mall dengan pelaku usaha akan barang apa yang akan dijual di lapaknya tersebut, sulitnya menemukan barang bukti dagang hasil pelanggaran hak cipta, dan delik aduan yang menjadi penghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARASI SEWA MENYEWA RAHIM ANTARA NEGARA INDIA DAN THAILAND DENGAN HUKUM DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Amaris Arin Aprilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.44159
<![CDATA[This article aims to assess the legal issue of surrogacy in the scope of Indonesian private law, along with a comparison with Indian and Thai domestic laws concerning related matters. This article applies the method of juridical normative, with analytical and descriptive character. The legal data provided in this article contains both primary and secondary data. The data collection technique is library based, including the use of digital libraries. Data collection begins with research, and the information collected will be analyzed deductively with the method of syllogism. The results of this research indicate that infertility is the main driving factor for surrogacy as a form of last-resort alternative to have a baby. Surrogacy starts with agreements between the subject and works almost similarly with In Vitro Fertilization (IVF), but the embryo is implanted into someone else's womb. The absence of support for surrogacy agreements within the Indonesian health regulations make the existing agreements invalid in the eyes of the law because they violate one of the legal terms of the agreement according to the Civil Code. India and Thailand initially permitted commercial surrogacy. However, the increasing number of abandonment cases from surrogacy led to the two countries into banning commercial surrogacy and later requiring certain conditions for voluntary actions.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU (Studi Kasus Di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta) ]]>
<![CDATA[ADOLF OMRY H PANGGABEAN]]>;
<![CDATA[HERNAWAN HADI]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65072
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out what are the problems that hamper the protection of legal rights of book copyrights at Surakarta City's Sriwedari bookstore. The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms that books are one of the creations that must be protected. Copyright creators and apprentices also get protection for their creations, namely protection of moral rights and economic rights. The result is the protection of the rights of authors and book copyrights holders in the Surakarta city of Sriwedari bookstore, which has not been protected to the maximum because there are deficiencies in the application and there are 3 inhibiting factors is lack of socialization about Copyright, LMK that has not been running optimally and the low legal culture of the community . Many booksellers and photocopier businesses do not know about the protection of the creator regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014. Based on the results of the study and discussion, the researcher concluded that the implementation of the protection of the creators and holders of book copyrights at the Surakarta Bookstore Sriwedari was still not optimal and harmed the creators.Key Words: Protection; Copyrights; Creator; Copyright Holder; Sriwedari BookStoreAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Pencipta dan Pemagang Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan atas ciptaannya yaitu perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hasilnya perlindungan hak pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta ,masih belum dilindungi dengan maksimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta, LMK yang belum berjalan dengan maksimal serta rendahnya budaya hukum masyarakat .Terlebih lagi para pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi masih banyak yang tidak mengetahui tentang perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta masih belum maksimal dan merugikan pencipta.Kata Kunci: Perlindungan; Hak Cipta; Pencipta; Pemegang Hak Cipta; Kios Buku Sriwedari.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP KEWENANGAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) DI SURAKARTA ]]>
Yemima Dian Indrahartanti; Ambar Budhisulistyawati
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60042
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to find out the authority of PPAT after the implementation of Electronic Mortgage Rights. Legal writing in this study uses an empirical legal research approach that is research that starts from examining secondary data followed by primary data research in the field. The results of this study indicate that there is still frequent system maintenance and frequent uploading errors. PPAT is not given access to the Electronic Mortgage Rights, in this case what is taken over is the duty of the Land Office. The Electronic Mortgage Right should be carried out comprehensively, in each Inter-Regency Land Office, to uniform the provisions so that in the future there will be no interpretation.Keywords: Electronic Mortgage Rights; The Role of PPAT After the Implementation of Electronic Mortgage Rights; Procedure for Registration of Electronic Mortgage Rights. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan PPAT pasca dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih sering terjadi maintenance sistem dan sering terjadi error dalam penguploadan. PPAT tidak diberi akses untuk Hak Tanggungan Elektronik, dalam hal ini yang diambil alih adalah tugas Kantor Pertanahan. Sebaiknya Hak Tanggungan Elektronik tersebut segera dilakukan secara komprehensif, hendaknya disetiap Kantor Pertanahan antar Kabupaten untuk mensyeragamkan ketentuan agar dikemudian hari tidak terjadi penafsiran.Kata Kunci : Hak Tanggungan Elektronik; Peran PPAT Pasca Dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik; Tata Cara Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN BANK BTN KANTOR CABANG SOLO MEMBERIKAN RELAKSASI KREDIT BAGI DEBITUR SAAT MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo) ]]>
<![CDATA[Deassy Prima Shafira]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.49996
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the policies used by Bank BTN Solo Branch Office in providing credit relaxation for debtors during the COVID-19 pandemic. This research is empirical legal research and descriptive-analytical. The approach used in this study is qualitative approach. The type of data used is primary data derived from informant interviews at BTN Solo Branch Office as well as secondary data derived from the study of primary and secondary legal materials that use download and copy techniques and then collect, categorize and qualify primary and secondary legal materials as needed based on research objects. The technique of legal material analysis in this study uses sociological/teleological interpretation, systematic interpretation, and uses interactive analysis model. Legal problems arising in number 2 the points of regulation of POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of COVID-19 there is the word "can" which means not obliging banks to implement it, but giving the option to banks to implement or not relax credit based on these regulations in accordance with the policies of each bank. As a result, the policy was used by Bank BTN Solo Branch Office as a legal basis to provide credit relaxation for debtors affected by COVID-19. ]]>
