cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2017)" : 6 Documents clear
SRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK Ummi Zakiyah; Iqbal Aidar Idrus
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.84-95

Abstract

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau asset desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Ponggokdalam pengelolaan sumber daya alam. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang Clausewitz (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Desa PonggokKecamatan Pulanharjo, Klaten Tawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan metode, studi literature, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dijalakan oleh Pemerintah Desa Ponggokyaitu: Pembenahan Umbul, membuat program one village one product dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalakan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggokmenjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional
POLITIK PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA RAMBAH MUDA, RIAU Khairul Anwar; Meyzi Hariyanto
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.103-118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dan strategi politik-ekonomi berbasis masyarakat melalui pengorganisasian petani dengan mengambil contoh sistem integrasi sapi-kelapa (Siska) di Desa Rambah Muda. Dalam jangka pendek riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah model kelembagaan petani dalam rangka pengelolaan konflik kelapa sawit. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi: (1) pelaku terkait pelaksanaan Siska di Desa Rambah Muda; (2) Tujuan dan kepentingan aktor; (3) Basis sosial dan kelembagaan petani; (4) Jaringan sosio-ekonomi petani pola swadaya. Target khusus hasil penelitian tahun pertama ini adalah: strategi pemberdayaan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan petani di era reformasi tidak dimulai dari kepentingan petani. Dinamika penataan melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang saling tumpang tindih dan basis sosial yang beragam. Ada kecenderungan strategi penataan yang berfokus pada pemberdayaan petani untuk mendorong kerja lembaga petani yang lebih terintegrasi.
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN INDUSTRI BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF Usisa Rohmah; Ardli Johan Kusuma; Fachry Rohilie
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.119-134

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat potensi Batik Bakaran di kab. Pati, Jawa Tengah yang mengalami pasang surut dan belum mampu bersaing dengan batik daerah lainnya. Batik Bakaran kembali digalakkan melalui program pemerintah ekonomi kreatif agar mampu bersaing di industri tingkat nasional. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik “librarian research” dan “Interview”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan dukungan terhadap para pengrajin Batik Bakaran untuk melakukan pengembangan melalui pelatihan SDM untuk merangsang inovasi pengrajin batik dalam hal penciptaan motif dan warna Batik Bakara agar lebih diminati konsumen. Namun ternyata hal tersebut belum mampu meningkatkan daya saing Batik Bakaran di industri nasional. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaku industri batik bakaran yang meliputi: (1) kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF CORRUPTION IN ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICE SYSTEM IN THE KEPULAUAN RIAU PROVINCE Rendra Setyadiharja; Achmad Nurmandi; Suyito
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.135-149

Abstract

ranging from conventional forms filled with indications of bribery and corrupt, now converted into a system of procurement of goods and services electronically with Electronic Procurement Service Systems (LPSE). Expectations the central government and local government is to minimize the occurrence of graft, a fictitious project, markup or transactional in the procurement of goods and services, but also LPSE system has never been separated from the threat of any indication of corruption in the procurement of goods and services. The purpose of this research is to know how corruption practices on the procurement of goods and services at Electronic Procurement Service in Kepulauan Riau Province. The method used was the exploratory qualitative approach. Data collection method used is by interview (indebt interview). Interviews were conducted with several informants, namely Kepulauan Riau Province Electronic Procurement Service (LPSE), Kepulauan Riau Province Procurement Service Unit (ULP), Kepulauan Riau Province Development Administration Bureau, and Provider of Goods and Services. The results of this research are descriptions of cases of corruption in the LPSE system in Kepulauan Riau Province, and the mode of operation corruption practices that occur in the LPSE system in Kepulauan Riau province.
KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PARIWISATA DI LEVEL DESA Yusuf Adam Hilman
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.150-163

Abstract

Pergeseran model sistem pemerintahan dari corak sentralistik ke – desentralisasi, membawa konsekuensi pada distribusi kekuasaan hingga ke daerah - daerah, pada kajian ini, desa diberikan kesempatan untuk mengelola wilayahnya dengan berbekal dana Desa (ADD) untuk dikonversi dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, supaya dapat mensejahterakan masyarakat. sektor yang mungkin bisa di kembangkan adalah pariwisata, mengingat secara geografis dan juga spasial desa memiliki potensi alam yang berlimpah, dan sangat potensial untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pelembagaan dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan di Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi. Cara pelembagaan sebuah kebijakan yang baik, diantaranya harus dapat dilakukan secara bersinergi, antar lembaga dengan masyarakat melalui para steakholder atau pengambil kebijakan yang terlibat langsung, guna menemukan kemitraan dan juga pola organisasi pemerintahan yang relevan dengan kondisi desa. Relevansi konsep tersebut ditekankan pada peranan masing – masing elemen, dalam proses awal hingga akhir dalam sebuah kebijakan, sehingga dapat dipadukan dan dijalankan secara bersinergi. Selain itu, aspek transparansi, dan proses yang partisipatif harus menjadi semangat dari pembuatan kebijakan, sehingga kelembagaan yang terbentuk dapat di implementasikan secara kontekstual dengan keadaan yang diharapkan bersama.
THE ANALYSIS OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR (CASE STUDY: BATAM CENTRAL BUREAU OF STATISTIC (BPS) SERVICES) Raja Dachroni; Ady Muzwardi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.96-102

Abstract

Anti-Corruption Behaviour Survey is a national programme that measures individual Indonesians' anti-corruption knowledge, attitudes and experiences. The Survey also assesses the nationwide implementation of the National Anti-Corruption Strategy for the Prevention and Eradication of Corruption (STRANAS-PPK) to establish a culture of zero tolerance for corruption in the country. A key activity in support of this assessment is to set the baselines for the STRANAS-PPK anti-corruption strategies.This study is aimed to analyze the mainly determined the anti-corruption behavior on Batam Central Bureau of Statistic (BPS). This research used descriptive statistical analysis method. Data collected in this research use interview technique, observation, and questioner. This sample of this research has been taken from government institution/ Regional Work Unit (SKPD)/ Research and Education Institution : National and International/ Mass Media/ Banking/ Private.The result of the analysis indicates that Batam Central Bureau of Statistic (BPS) is relatively high compared with the average score of hope, The low average score of expectation shows that anti-corruption conditions in Batam Central Bureau of Statistic (BPS) services are clean enough

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021): Local Government Vol 6 No 1 (2021): Good Governance and Local Politic Vol 5 No 2 (2020): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue