cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
 1   2   3   4   5 
Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment Nurul Amalia; Achmad Ruslan; Ruslan Hambali
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.9005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem self-assessment agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.
Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan Muhammad Zulfan Hakim
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.9673

Abstract

Sampah plastik sudah menjadi masalah yang sangat besar bagi bumi. Tercatat 270 juta ton produk plastik yang diproduksi dan 8 juta diantaranya masuk kelaut baik sampah industri maupun rumah tangga. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik kelaut nomor 2 di dunia. Hal ini tidak lepas dari perilaku warga masyarakat yang masih membuang sampahnya ke sungai yang kemudian mengalir ke laut. Artikel ini sebagai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menemukan bahwa tidak adanya peraturan daerah membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi sampah plastik. Dilain pihak warga masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup di laut serta tidak tersedia sarana angkutan sampah atau pengelolaan sampah plastik yang memadai.
Foundation Rules: Establishing Ideal Concepts in Foundation Laws Agus Nurudin
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9888

Abstract

As welfare state, Indonesia is obliged to meet the basic social and economic needs of every citizen in order to guarantee a minimum standard of living. Inclusive welfare development is based on pro-ductivism, universal social investment and democratic governance. This article was conducted using library research with statute, comparative, and conceptual approaches. Meanwhile, data were analyzed descriptively, consisting of quotes. The results show that the foundation organs can be divided into three parts, namely the trustee, management and supervisor. Foundation as a legal entity has a distinctive character. This type of legal entity was born because of a legal act that is the separation of a number of wealth from the founder with a specific purpose. Limitation of the foundation as a legal entity may include several things, namely: the foundation as a legal entity, the wealth separated by the purpose of founding the foundation, does not have members, the founding of the foundation and the articles of association. Finally, it is appropriate that the Foundation Law to be reconstructed (building ideal concept) by including the roles, functions, responsibilities, obligations, and rights of the founders to avoid conflicts that might occur in the future.
Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Industri Penerbangan Wahdah Zainal Imam
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9696

Abstract

Keberadaan instrumen hukum yang sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan industri penerbangan yang memadai mutlak diperlukan. Diperlukan sinergitas antara para pihak terkait; Pemerintah sebagai regulator dan Swasta sebagai penyelenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (satute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk melakukan pembinaan penerbangan. Melihat kewenangan sedemikian besarnya itu, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara di Indonesia, maka pengguna jasa angkutan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan hukum administrasi dan menurut hukum pidana serta bertanggunggugat menurut hukum perdata.
Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha Roni Bara Pratama; Rizky Ramadhan; Yoses Kharismanta Tarigan
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.10175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan saham silang pada perusahaan berbentuk grup. Kepemilikan saham untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui skema kepemilikan saham silang, dengan atau tanpa perusahaan perantara, merupakan perbuatan melawan hukum. Kendati Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah melarang adanya kepemilikan saham mayoritas yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak secara tegas menyatakan pelarangan atas kepemilkan saham silang. Hal ini seringkali dianggap sebagai salah satu kelemahan dalam penerapan hukum persaingan usaha. Pada kasus Temasek, Telkomsel dan Indosat, KPPU berpendapat bahwa Temasek telah melanggar ketentuan UU No. 5/1999 karena kepemilikan saham silang melalui induk dan anak perusahannya pada Telkomsel dan Indosat yang menyebabkan terjadinya penguasaan pasar dan penentuan tarif yang merugikan konsumen. Sementara KPPU berpendapat lain pada penanganan kasus MNC yang memiliki saham pada tiga stasiun tv swasta yaitu RCTI, TPI dan Global TV. Ketentuan hukum yang berbeda-beda tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Strategi Institusional Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ruslan Abu
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9697

Abstract

Tanah merupakan sumber daya utama dan menjadi tempat temu kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam kenyataannya terjadi berbagai konflik kepentingan, terlebih lagi jika belum ditetapkan kepastian hukum pemilikannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau penelitian hukum non-doktrinal. Tipe penelitian ini bersifat eksplanasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan berbagai pihak terkait. Mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan, pengadaan lahan untuk kepentingan umum sudah menjadi tugas pokok. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, harus melalui empat tahapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2014. Dinas PKP2 memfasilitasi pengadaan tanah, dengan membentuk tim persiapan yang anggotanya terdiri perwakilan dari seluruh SKPD terkait.
Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia Ahsan Yunus; Desi Fitriyani; Ahmad Taufiq
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.10460

Abstract

Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara dilakukan dengan memperhatikan pembatasan yang telah ditetapkan. Masalah kemudian muncul ketika publik menilai pembatasan tidak proporsionalitas yang terkesan sepihak. Hal tersebut bertautan dengan informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uji proporsionalitas atas informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Metode penulisan menggunakan metode normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat tidak diterapkan secara proporsional dan mendegorasi hak konstitusional warga negara. Informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 (Boeing MAX-8) tidak didasarkan pada prinsip uji proporsionalitas.
Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif Yuliana Ira Ekawaty; M. Arfin Hamid; Muhammad Basri
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9698

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi pewarisan berbeda agama dalam masyarakat adat Tionghoa ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Tionghoa beragama Islam tidak dapat mengenyampingkan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Implikasi dalam perspektif hukum Islam walaupun di dalam masyarakat tidak secara riil dapat dilihat tetapi dikarenakan tidak mengikuti hukum Islam, maka implikasinya adalah sanksi negatif, kesengsaraan, dan dosa dari Allah SWT.
Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Haris Abbas
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9840

Abstract

Dinamika pembangunan nasional secara komprehensif berbasis hukum diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tataran konseptual, pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah, apabila diawali dengan koordinasi perencanaan yang matang dan profesional, serta memperhatikan aspek berkelanjutan. Permasalahan penelitian ini fokus pada telaah konsep ideal model koordinasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada peneltian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan triangulasi melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan, baik secara vertikal maupun horizontal di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hanya saja, koordinasi yang terbangun belum optimal sesuai perencanaan pembangunan daerah, artinya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut secara vertikal (struktural) dan horizontal (fungsional). Hasil penelitian ini menemukan model koordinasi terpadu yang tepat untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Model ini menjalankan sistem kerja terpadu secara sistematik dengan isu-isu atau tema perencanaan yang diprogramkan. Bersifat konsisten dengan semua aktivitas perencanaan pembangunan, logis secara intelektual, analisis dan kajian serta bersifat kompleks sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang terencana, terarah dan berkelanjutan.
Relasi Penerapan Automatic Exchange of Information dan Prinsip Kerahasiaan Bank: Perspektif Hukum Perpajakan Tjia Siauw Jan; Zainal Muttaqin; Dewi Kania Sugiharti
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.10900

Abstract

The implementation of access to banking financial information for tax purposes in Indonesia is linked to the secret banking policy. Banking secrecy is not a problem that can stop the implementation of taxation duties because the existing legal elements have supported this action's implementation. However, due to the absence of legal regulations regarding tax implementation mechanisms of banking secrecy, a basic implementing rule must be established to create legal certainty. The concept of automatic exchange of information carried out by the Indonesian state is related to its implementation readiness. By prioritizing disclosure of information supported by existing legal instruments, implementing automatic exchange of information can be carried out, although there are several obstacles faced. Pelaksanaan akses informasi keuangan perbankan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia dihubungkan dengan kebijakan rahasia perbankan pada dasarnya rahasia perbankan bukan suatu masalah yang dapat menghentikan pelaksanaan tugas perpajakan karena elemen hukum yang ada telah mendukung akan terlaksananya tindakan tersebut. Namun demikian, berhubung dengan aturan hukum yang belum ada mengenai mekanisme pelaksanaan perpajakan yang bersinggungan dengan kerahasiahan perbankan, maka harus dibentuk aturan dasar pelaksana sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Konsep automatic exchange of information yang dilakukan oleh Indonesia dihubungkan dengan kesiapan atas pelaksanaannya dengan mengedepankan pada keterbukaan informasi yang didukung oleh instrumen hukum yang ada maka pelaksanaan automatic exchange of information dapat dilakukan, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Page 3 of 9 | Total Record : 86

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue