cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
 3   4   5   6   7 
Kedudukan Ahli Waris terhadap Boedel Warisan Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Evelyn Lay; Anwar Borahima; Winner Sitorus
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan para ahli waris terhadap boedel warisan berupa hak guna bangunan yang telah berakhir. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak guna bangunan yang telah berakhir tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisan, sehingga tidak dapat lagi dibagi kepada para ahli waris. Hapusnya hak guna bangunan mengakibatkan hak atas tanah yang bersangkutan beralih kembali kepada pemegang hak awal yaitu kepada negara, pemegang hak pengelolaan ataupun pemegang hak milik atas tanah. Tanah hak guna bangunan milik pewaris yang telah berakhir sebelum ia meninggal dunia tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisannya, sehingga tidak dapat dibagi lagi kepada para ahli warisnya. Jika hak guna bangunan milik pewaris belum berakhir saat ia meninggal dunia, maka hak guna bangunan masih tergolong sebagai boedel warisan dan masih dapat dibagi kepada para ahli waris hingga jangka waktu hak guna bangunan yang bersangkutan berakhir. Bekas pemegang hak hanya berkemungkinan untuk mendapat hak diprioritaskan dalam pengajuan hak atas tanah bekas hak guna bangunannya.
Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Benedikta Bianca Darongke; J. Ronald Mawuntu; Donna O. Setiabudhi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study analyzes the law enforcement of mineral and coal mining activities carried out without a permit. This research is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Analysis of legal materials using prescriptive analysis with deductive methods. The results show that the local governments only have the function of supervising, fostering, and controlling negative post-mining impacts such as damage to the mining area's ecosystem. The authority in mineral and coal management is now entirely the duty and responsibility of the Central Government, including the authority to handle mineral mining activities without a permit. The local government itself has the authority if there is a delegation from the Central Government. Normatively, local governments have a role in regulating policies that apply in social life. In addition, providing services to the community. However, this function has not run optimally at a practical level because public complaints about the negative impacts caused by illegal mining have not received a severe response from the government. Keywords: Coal; Mineral; Mining; Illegal Miner Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pasca tambang seperti kerusakan ekosistem daerah tambang. Kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara, saat ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, termasuk kewenangan dalam menangani kegiatan pertambangan mineral tanpa izin. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan, apabila terdapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki peran untuk mengatur kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada tataran praktis, fungsi ini belum berjalan optimal, sebab pengaduan masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal ini belum mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Kata Kunci: Batubara; Mineral; Pertambangan; Penambang Ilegal
Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint Harry Setya Nugraha
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah perdebatan akademik yang masih terjadi soal kewenangan memutus perkara constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mencoba menguraikan alasan perlunya kewenangan untuk memutus perkara constitutional complaint dan bagaimana konstruksi hukum yang dapat dibangun untuk dapat menjadi dasar bagi MK dalam memutus constitutional complaint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat alasan mendasar perlunya MK diberikan kewenangan untuk memutus constitutional complaint di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga alternatif yang dapat dilakukan: Pertama, melakukan perubahan formal terhadap landasan konstitusional Mahkamah; Kedua, melakukan perubahan terhadap konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (judicial interpretation); Ketiga, melakukan pemaknaan atau penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Andi Muhammad Aswin Anas; Ahsan Yunus; Muhammad Athallariq Gio M; Namira Wulandari
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu faktor penghambat vaksinasi covid-19 adalah penyebarluasan berita bohong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan penguatan terhadap optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitan ini menggunakan metode penelitan hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penangulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagi pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik guna menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka penanganan pandemi.
Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi Reynaldi Hizkia Pessak; J. Ronald Mawuntu; Donna O. Setiabudhi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen hukum pengelolaan penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah daerah dengan kontraktor dalam pembangunan di bidang jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empirik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum perjanjian kerja sama saa pemerintah dalam jasa konstruksi di Prrovinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal disebabkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun swasta belum melaksanakan perjanjian secara konsisten yang menimbulkan terjadinya beberapa kondisi yaitu keterlambatan pembayaran bagi pihak penyedia jasa dan keterlambatan pembangunan yang menimbulkan inefisiensi bagi pihak pengguna jasa. Evaluasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama baik dari pihak penyedia jasa konstruksi maupun pihak pengguna jasa konstruksi dilakukan melalui mekanisme penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.
Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum Andi Batari Anindhita; Farida Patittingi; Chalis Al Rossi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan intuk melakukan pada perbandingan sistem pendaftaran tanah yang ada, baik itu melalui sistem pendaftaran positif maupun sistem pendaftaran negatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan penerapan sistem publikasi positif dan sistem publikasi negartif jika dihubungkan dengan praktek maupun fenomena yang terjadi di Indonesia, ternyata penerapan sistem publikasi negatif yang dianut dalam hal pendaftaran tanah masih dirasa belum efektif untuk menjamin kepastian hukum masyarakat. Penerapan publikasi negatif masih belum bisa menciptakan suatu kepastian hukum mengingat banyaknya kasus sengketa tanah maupun adanya duplikasi sertifikat tanah. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan pertimbangan kembali dalam menerapkan sistem publikasi negatif dan mencoba langkah-langkah maju untuk dapat menerakan kebijakan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang tentu saja dengan pertimbangan yuridis yang berkepastian hukum.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk Megawati Ihyamuis; Farida Patittingi; Kahar Lahae
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan evaluasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, maka Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara. Kebijakan Bupati tersebut juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan karena bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu enclave lokasi tersebut dari Wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan perubahan pemanfaatan ruang (RTRW) dari kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman.
Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan H. Syafa’at Anugrah Pradana; Muh. Andri Alvian
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu aspek penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menopang kestabilan perekonomian Indonesia ialah dengan memaksimalkan sumber pendapatan negara salah satunya melalui sektor pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yang diharmonisasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sistem hukum Indonesia yang berpegang teguh sebagai negara Civil Law menjadikan eksistensi Omnibus Law di Indonesia menjadi hal wajar jika dipertanyakan. Sebab, mekanisme tersebut lahir dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common Law. Penyesuaian dengan prosedur dan karakteristik sistem hukum Indonesia menjadi pedoman dasar untuk mengetahui kedudukan Omnibus Law di Indonesia. Secara materiil terdapat beberapa materi muatan yang perlu dikritisi dalam undang-undang ini. Adanya materi muatan yang terkandung dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang memberikan legitimasi kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang masuk dalam kategori wajib pajak, sehingga tujuan undang-undang ini justru tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian Dwi Jumadi; Faissal Malik; Muhammad Amin Hanafi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus dan berbeda secara signifikan dengan jenis tindak pidana pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari setiap unsur sifat melawan hukum maupun teknis penanganan perkara oleh penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisian Daerah Maluku Utara secara empirik tidak berada pada kondisi ideal mengingat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, masih terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek kepastian hukum permasalahan kejahatan pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat (yustisiabel).
Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi Muhammad Fadhil; Taufik Rachman; Ahsan Yunus
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (trading influence) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (ius constituendum). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal Trading in Influence ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan Trading in Influence. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas, maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex-Certa). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan Trading in Influence ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat pelaku Trading in Influence. Sebab, hanya perlu dibuktikan bahwa penerima Trading in Influence memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut. Selain itu, Penegak Hukum dapat menjadikan Trading in Influence sebagai modus operandi dalam perbuatan korupsi.

Page 5 of 9 | Total Record : 86

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue