cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
 2   3   4   5   6 
Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani; Shylvia Sandra Djaleha; Yazid Shidqi Faisal
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.11007

Abstract

The study aims to determine the ratio-decendi in the distribution of inheritance for the provision of mandatory will to sibling heirs in the case of Decision Number 58/Pdt.G2012/PA.Wsp. This research is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that a compulsory will is a form of will intended for groups who do not receive a share of the inheritance from the party who has the right to inherit. In the Islamic Law Compilation arrangement, the wills are a right for adopted children who are followed by adoptive parents. In the consideration in the case of Decision Number 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp, it is based on Article 209 KHI, which considers the position of the heir to be the son of the heir on the basis of the heir's closeness to the heir. The ratio-decidendi by the judges in handling this case is the principle of non-retroactivity, that is, laws and regulations may not apply retroactively.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decendi dalam pembagian harta waris atas pemberian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris saudara kandung dalam perkara Putusan Nomor 58/Pdt. G2012/PA.Wsp. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah adalah merupakan salah satu bentuk wasiat yang diperuntukan kepada golongan yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pihak yang memiliki hak untuk mewaris. Dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah adalah hak bagi anak angkat yang diikuti dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam pertimbangan dalam perkara Putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp berpijak pada Pasal 209 KHI, di mana menganggap kedudukan ahli waris sebagai anak dari pewaris dengan dasar kedekatan pewaris dengan ahli waris. Ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam menangani kasus ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Perspektif Kreditor Enny Martha Sasea
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.11909

Abstract

Dalam praktik perbankan, diperlukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan. Salah satunya berupa tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor perbankan terhadap upaya perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Debitor pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari adalah Kreditor tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit, sehingga Kreditor memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang Debitor apabila Debitor tetap beritikad tidak baik. Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan hak tanggungan yang bersifat Droid De Suite. Bentuk perjanjian kredit merupakan hal penting dalam Perlindungan hukum bagi kreditor, karena selain surat perjanjian,perlu adanya Berita Acara Pelaksanaan pembacaan Perjanjian Kredit antara kreditor dan debitor pada saat pengajuan kredit telah disetujui.
Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online Andi Pratiwi Yasni Putri; Ahmadi Miru; Maskun
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.12617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan belanja online berbasis aplikasi atas penyalahgunaan fitur paylater oleh pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 dan pada beberapa perusahaan aplikasi belanja online yang menyediakan layanan paylater, seperti PT. Trinusa Travelindo (Traveloka), PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), dan PT. Shopee International Indonesia (Shopee). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (paylater) oleh pihak ketiga melalui aplikasi belanja online telah diterapkan oleh para penyedia jasa fitur paylater. Perlindungan hukum berorientasi pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan), seperti bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi di dalam menyimpan dan menjaga keamanan data-data/informasi pengguna, menerapkan sistem keamanan berlapis, dan memberikan edukasi kepada para pengguna jasa. Terhadap kasus pembobolan akun paylater yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di dalam kebijakan privasi penggunaan layanan, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen.
Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris Muhammad Irsyad Aulad; Ahmadi Miru; Oky Deviany Burhamzah
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelundupan hukum melalui perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa jual di hadapan notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual (conceptual). Penelitian dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelundupan hukum melalui pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris dilakukan dalam bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh pembeli. PPJB dan Kuasa Menjual dibuat sebagai cara pembeli untuk menghindari pembayaran BPHTB, karena pembeli tersebut berniat untuk menjual kembali tanah yang dibelinya. Tindakan yang dilakukan oleh pembeli pertama tergolong sebagai penghindaran pajak (tax avoidance), sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum perpajakan. Akibat penyelundupan hukum melalui pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yaitu akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Akta yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak maka akta-akta tersebut dapat dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan pada pengadilan.
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana Ully Tasya Simanungkalit; Amir Ilyas; Ratnawati
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.
Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Ketatanegaraan Andi Muhammad Yunus Wahid
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dalam sistem pangadereng yang terkandung dalam lontara’ khususnya lontara’ “Latoa” yang pada masa kerajaan Bone (Tana Bone) menjadi tuntunan dalam penyelenggaraan negara sekitar enam abad lamanya. Untuk maksud tersebut, diadakan penelusuran, semacam penelitian singkat terhadap lontara’ Latoa. Teknik yang digunakan ialah dengan melakukan transliterasi dari aksara lontara’ ke aksara latin dalam bahasa yang sama, kemudian diterjemahkan (translate) ke dalam bahasa Indonesia secara semi bebas, serta diupayakan memberi makna sesuai dengan kondisi kekinian. Penelusuran ini menunjukkan bahwa lontara’Attoriolong, khsusnya lontara’ Latoa, sarat dengan prinsip-prinsip, asas-asas, atau ketentuan-ketentuan hukum (rapang) dan/atau bahan-bahan hukum (istilah Logemann) lainnya, yaitu antara lain: (1) Masalah kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin dan pengkaderan sebagai seleksi alami bagi calon pemimpin; (2) Sistem musyawarah (Baruga MarajaI) dalam pengambilan keputusan penting bagi penyelenggaraan negara yang memiliki keistimewaan tersendiri, yakni musyawarah yang penuh sopan santun sekalipun terdapat penolakan dalam sidang itu.
Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum Sholihin Bone
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu lembaga Negara yang dibentuk dalam usaha memulikan, menegakan, memajukan hak asasi manusia. Namun pada tataran praktis kelembagaan Komnas HAM, belum cukup kuat untuk memajukan, memulikan dan menegakan hak asasi manusia, sebab kewenangan Komnas HAM hanya bersifat rekomendasi atas hasil penyelidikan pelanggaran ham berat yang telah dilakukan oleh komnas ham dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Persoalan kemudian adalah, terjadinya tarik ulur dan proses pengembalian berkas penyelidikan dengan berbagai alasan yang membuat mandeg proses penegakan hak asasi manusia. Untuk itu, penting untuk memperkuat kewenagan Komnasham melalui penguatan regulasi atau membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Komnas HAM. Salah satunya dengan memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM, agar kerja-kerja Komnas HAM dapat berjalan maksimal dalam konteks pemajuan, pemuliaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan Winyharti Ishak; Muhammad Said Karim; Nur Azisa
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the criminal liability for a deed containing forgery in its issuance. This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the criminal liability against a notary if there is an error in the deed he made must meet the elements of committing a crime, have the ability to be responsible, intentionally or negligently, and there is no excuse for forgiveness. However, sentencing a Notary based on Article 266 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code is inappropriate because the elements of these articles are not fulfilled. The elements of a criminal act are difficult to prove when associated with a notary's function and authority, and mistakes in applying the law will criminalize the notary's duties. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang mengandung muatan pemalsuan dalam penerbitannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap notaris jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya harus memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris, dan kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap tugas notaris.
Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional Iin Karita Sakharina
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pengungi internasional yang berada di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan tersebar hampir di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Letak Indonesia yang secara geografis sangatlah strategis menyebabkan Indonesia menjadi Negara transit yang paling popular untuk disinggahi sebelum mereka melanjutkan ke Negara tujuan, Permasalahannya adalah untuk sampai Negara tujuan tidaklah semudah yang dibayangkan oleh pengungsi ini karena ada mereka harus mendapat persetujuan penerimaan dari Negara yang hendak dituju, dan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang mereka harapkan, sehingga yang terjadi banyak pengungsi harus yang tertahan di Indonesia selama beberapa tahun dengan tidak adanya kepastian dari Negara tujuan. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951, namun berdasarkan prinsip non refoulement maka Indonesia tetap menerima pengungsi yang terus saja berdatangan dari tahun ke tahun dengan alasan kemanusiaan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga sebagai bagian dari masyarakat internasional.
Status Hukum Hak Milik atas Tanah yang Ditetapkan sebagai Zona Merah: Studi Kasus Kota Palu Meiske Meiske; Marwati Riza; Sri Susyanti Nur
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the legal status and legal protection for land rights owners, which are designated as red zones by the Regional Government of Palu City. This study uses empirical legal research methods. The research was conducted in Palu City, designated a red zone after the tsunami and liquefaction. This study indicates that the community in the affected area can no longer claim their land in the affected area. Juridically, based on Central Sulawesi Governor Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Disaster Rehabilitation and Relocation Plans that affected areas in the red zone are relocated to safer locations, as well as regulating the implementation of house construction for the relocation of liquefaction victims who have legal rights to land and buildings according to law. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di di Kota Palu yang ditetapkan zona merah pasca tsunami dan likuifaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada kawasan terdampak tidak dapat lagi dapat menuntut tanahnya di kawasan terdampak. Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Relokasi Pascabencana bahwa kawasan terdampak dalam zona merah direlokasi ke lokasi yang lebih aman, sekaligus mengatur pelaksanaan pembangunan rumah untuk relokasi korban likuifaksi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan secara sah menurut hukum.

Page 4 of 9 | Total Record : 86

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue