cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 1   2   3   4   5 
Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar Trisetia, Andi Asnaldi; Arifin, Indar; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the lo­cal government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort             Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Ma­kassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi
Relasi Aktor dalam Proses Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Kota Makassar Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is intended to reveal actors and the relationships among actors in the decision mak-ing of the appointment of civil servants in a structural position in Makassar. The study was con-ducted in Makassar using qualitative descriptive method. This study focused on describing the decision making of the appointment of civil servants in a structural position that has been done by the Mayor of Makassar ranging from echelon II, III, and IV. The data collection technique us-ing the technique of triangulation methods of observation, study documents and interviews. The results of the research suggests if there are several actors involved in the appointment of civil servants in a structural position that is including the Mayor, Tim Baperjakat, Head of SKPD and Head of mutations associated with that of the Regional Employment Board. However, the mayor is the main actor who has the greatest authority in determining the appointment, pro-motion and demotion of civil servants in structural positions in particular is regarded as strate-gic positions.Keywords: actor relationships, appointments, structural position of government Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan aktor dan relasi antar aktor dalam pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang telah dilakukan oleh Walikota Makassar mulai dari eselon II, III, dan IV. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi metode yatu observasi, studi dokumen dan wawancara langsung. Hasil penelitian mengemukakan jika ada beberapa aktor yang terlibat dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yaitu diantaranya Walikota, Tim Baperjakat, kepala SKPD, dan Kepala Bidang yang terkait dengan mutasi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah. Meski demikian, Walikota merupakan aktor utama yang memiliki wewenang paling besar dalam menentukan pengangkatan, promosi maupun demosi PNS dalam jabatan-jabatan struktural khususnya yang dianggap sebagai jabatan Strategis.Kata kunci: relasi aktor, pengangkatan jabatan, jabatan struktural pemerintahan
Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Pratama, Harman Alif Suci; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy go- vernment can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmar in bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthe- ning terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.Keywords: family, role, power, capital, patrimonialAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, mo- dal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial
Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat Oktara, Arie
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper tries to see the phenomenon of “politik aliran” in party politics in Bali. The key concept in the analysis of this paper begins from the understanding of the social cleavage on how the structure of society becomes the locus of the emergence of the party. After mapping the social locus where the social base of the party grows, attention will then be given to how the fundamental social conflict is manifested in the choices the party as a channel of interest. The research showed that the choice at the local level illustrates the pattern of choice at the national level, so that the configuration of local politics can be understood as a reflection of national politics. Issues and campaigns at the national level to influence the pattern of choice at the local level. Keywords: politik aliran, political party, social cleavage, voting behavior           Abstrak: Tulisan ini berusaha melihat fenomena aliran dalam politik kepartaian dalam politik lokal di Bali.Konsep kunci dalam analisis tulisan ini berangkat dari pemahaman terhadap social cleavage atas bagaimana struktur masyarakat menjadi lokus kemunculan partai. Setelah memetakan lokus sosial masyarakat dimana basis sosial partai tumbuh, perhatian kemudian akan diberikan kepada bagaimana konflik sosial yang fundamental ini termanifestasi dalam pilihan-pilihan  partai sebagai penyalur kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan di tingkat lokal menggambarkan pola pilihan di tingkat nasional, sehingga konfigurasi politik lokal dapat dipahami sebagai cermin dari politik nasional.Isu dan kampanye di tingkat nasional dapat memengaruhi pola pilihan ditingkat lokal. Kata kunci: politik aliran, partai politik, pembelahan sosial, perilaku memilih
Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Amirul Haq Muis, Muhammad; Saleh, Hasrat Arief; Rusli, And Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the implementation of good governance and the factors that affect implementation of good governance in the public service in the District Panakkukang Makassar. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods, otherwise known as mixed methods. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers in the analysis Implementation of Good Governance in the Public Service in the District Panakkukang Makassar City goes well. It can be seen from the process of implementation in accordance with the principles of good governance which should be applied such as their participation in the activities program districts. Given any form of transparency is quite good and effective as provide information about the possible extent of public services through the paper leaflets and through media such as internet. Accountability given to the public is also quite good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds in various activities pelakanaan districts, the supreme law of the expected does not work effectively.Keywords: good governance, implementation, public serviceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi good governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.Kata kunci: good governance, implementasi, pelayanan publik
Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Zulfiani, Zulfiani; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen.Keywords: empowerment, coast, fishermanAbstrak: Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan
Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah Saleh, Hasrat Arief
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998  yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Saat ini acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999. epanjang sejarah penyeleng-garaan pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah selalu menjadi masalah sentral yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada era yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan ada era lain yang mencatumkan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, namun dengan kecenderungan yang lebih mengarah pada pergeseran kuat menuju pengutamaan dekonsentrasi.
Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013 Musdah, Erwin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to explain the efforts made by unions and employers organizations in influencing policy Sleman minimum wages in 2013. The method used is a qualitative method. Data were collected through interview and document study. The results showed that in the effort to influence policy Sleman district minimum wage in 2013, the employers organization represented Apindo not do a lot of advocacy action. Advocacy is only done through negotiations in the wage councils and lobbying session with the Labour union and the government outside wage session at the district level. Meanwhile, the Labour union did a lot of advocacy action maneuver that is negotiated at the district wage councils, KHL independent surveys, lobbying and hearings to the governor, provocations on the Internet, seminars and demonstrations. Moreover, the action of advocacy done by labor unions gain from the momentum that demand wage increases above one million for all districts in Yogyakarta and the new KHL standard-setting moment with more kinds of needs.Keywords: policy advocacy, the district minimum wage, public policyAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam mempengaruhi kebijakan penetapan upah minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mempengaruhi kebijakan upah minimum kabupaten sleman tahun 2013, organisasi pengusaha yang diwakili Apindo tidak banyak melakukan aksi advokasi. Advokasi hanya dilakukan melalui negosiasi dalam sidang dewan pengupahan dan lobbi dengan serikat pekerja dan pemerintah diluar sidang pengupahan di tingkat Kabupaten. Sementara itu, serikat pekerja melakukan banyak manuver aksi advokasi yaitu melakukan negosiasi di dewan pengupahan kabupaten, survei KHL independent, lobbi dan audiensi ke Gubernur, profokasi di Internet, seminar dan demonstrasi. Selain itu, aksi advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja mendapatkan keuntungan dari momentum yang tepat yaitu tuntutan kenaikan upah diatas satu juta untuk semua kabupaten di DIY dan moment penetapan standar KHL baru dengan jenis kebutuhan yang lebih banyak.Kata kunci: advokasi kebijakan, upah minimum kabupaten, kebijakan publik
Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Alam, Andi Samsu; Mamu, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, Juli 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to identify and analyze the strategic issues that arise in governance, rural de­velopment, fostering community, and community empowerment in addition to analyzing the implementation of the strategic issues in governance, rural development, fostering social and community development in the District Pitumpanua Wajo. The results showed that the issues that arise from RPJMDesa starategis, musrembang as well as priority issues by the community found a number of problems that the village inadequate infrastructures, especially rural roads, village information, sports infrastructure, and skills training for the community. Keywords: strategic issues, development, rural AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isu-isu strategis yang muncul da­lam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain itu untuk menganalisis pelaksanaan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pem­berdayaan masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo. Hasil penelitian menunjuk­kan bahwa Isu-isu starategis yang muncul dari RPJMDesa, musrembang serta prioritas isu yang bersumber dari masyarakat ditemukan sejumlah permasalahan yaitu infrakstruktur desa yang kurang memadai khususnya pembangunan jalan pedesaan, informasi desa, sarana prasarana olahraga, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Kata kunci: isu strategis, pembangunan, desa
Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2014-2019 di Kabupaten Sidrap Rasyid, Andis
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Research aims to understand style leadership done regent in administering government in ka­bupaten sidrap and to identify the factors that influenced the style leadership regent in the gov­ernment in ka-bupaten sidrap .Type research used in this research was descriptive , that will provide a factual about analysis style leadership regent in administering government in kabu­paten Sidrap .This research result indicates that style leadership regent sidrap in this case father H .Rusdi masse is style kepem-impinan democratic and the factors influenced the style leader­ship regent in penye-lenggraan government in kabupaten sidrap among others to the ability , work experiences and workplace.Keywords: leadership, analysis, democratic, governmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dilakukan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidrap dan Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaran pemerintahan di Ka­bupaten Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai analisa gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Bupati Sidrap dalam hal ini bapak H. Rusdi Masse adalah gaya kepemimpi­nan Demokratis dan faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati dalam penyeleng­graan pemerintahan di Kabupaten Sidrap antara lain; kemampuan, pengalaman kerja dan ling­kungan kerja.Kata kunci: kepemimpinan, analisa, demokratis, pemerintahan

Page 2 of 24 | Total Record : 235

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue