cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 10   11   12   13   14 
Governance Network dalam Optimalisasi Transportasi Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan N., Yuli Rahayu H.; Haning, Moch. Thahir; Yunus, Muhammad
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.27233

Abstract

Mamminasata merupakan program dalam pengelolaan transportasi di sulawesi selatan yang terdiri dari jaringan tata kelola pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan governance network (Klijn & Kopenjan, 2016) yakni (1) Kontak, hal tersebut dapat dilihat dari interaksi pada saat rapat koordinasi melalui koordinasi internal pada masing-masing pemangku kepentingan dan kontibusi yang diberikan. (2) Kepercayaan, hal tersebut dapat dilihat dari rasa kepercayaaan pada penerapan standar pelayanan yang sudah ditetapkan namun masih belum efektif karena masih terdapat pemangku kepentingan yang tidak menjalankan standar pelayanan sesuai prosedur yang telah disepakati.
Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar Hasan, Aswar; Arfah, Najamuddin; P, Resky Amalia
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.27590

Abstract

Artikel ini bertujuan memaparkan terkait penerapan demokratisasi birokrasi di Kota Makassar khususnya pada layanan keterbukaan informasi publik. Adapun latar belakang penulisan ini karena masih rendahnya penerapan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 di tingkat Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni Pemerintah Kota Makassar yang baru menerbitkan perwali pada tahun 2016 yang sebelumnya dipersyaratkan 2 tahun setelah ditetapkan yakni tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan mixed method dengan melakukan secara simultan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan fokus pada pemahaman aparatur, penyediaan fasilitas dan komitmen Wali Kota Makassar dalam keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode wawancara, survei, observasi dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi birokrasi dalam layanan keterbukaan informasi publik di pemerintah Kota Makassar sudah berjalan walaupun belum optimal. hal ini karena pengetahuan dan pemahaman aparatur birokrasi masih belum sepenuhnya mengetahui UU nomor 14 tahun 2008 serta muatan yang ada di dalamnya. penyediaan layanan publik berupa pembentukan PPID di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mencapai angka 50% yakni hanya 36% serta komitmen Wali Kota Makassar belum sepenuhnya hal ini ditandai dengan lambatnya penerbitan Perwali dan rendahnya kepercayaan representasi OPD atas komitmen tersebut.
Collaborative Process for Preventing Violence against Women and Children in Makassar City Kesumaningsih, Indriyani; Aigistina, Aigistina; P, Resky Amalia
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 2, Desember 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i2.28612

Abstract

This research aims to find out and describe how the collaboration process is structured in the process of preventing violence against women in the city of Makassar. Through good collaboration between the government, NGOs, communities, and victims, it is hoped to create an environment that is safe and free from violence against women and victims. Children in the city of Makassar. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and document review. The research data was then analyzed in the phases of data reduction, data presentation, and conclusions. One of the indicators used is the collaborative process. The results of this research have shown that the collaboration process under collaborative governance did not operate optimally and was not fully effective, although several indicators were met, such as in building cooperation in the implementation of the prevention of violence against women and children In the city of Makassar, stakeholders meet regularly every quarter, particularly in the form of coordination meetings. In addition, cooperative governance is implemented with sustained commitment and the government participates in supporting violence prevention, particularly in the form of budget and infrastructure support. However, this research shows that there are still indicators that are not met and thus hinder the success of the cooperation. The regulations issued by the mayor are still in the finalization phase, and there is still an increase in violence against children. Based on the research results, the researchers suggest to the government the need for monitoring and evaluation to strengthen the role of the private sector, academia, business, NGOs, mass media, and society to enhance commitment and improve coordination between the realized.
Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep Samsir, Andi Novita; Susanti, Gita
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.30471

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu subjek utama dalam ranah administrasi publik yang mendukung baik buruknya tata kelola pemerintahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung ketercapaian program, menjadi salah satu penyebab tidak idealnya keberlangsungan program pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan menggunakan pendekatan ladder of citizen empowerment  (Burns, Hambleton dan Hogget, 1994) yakni pelaksanaan program berada pada tingkat citizen non-participation dan tingkat citizen participation. (1) Citizen non-partcipation terlihat dari adanya distorsi informasi berupa civic hype dan poor information. Civic hype dimaksud sebagai upaya dinas untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi sedangkan poor information terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dinas dalam menjangkau pembudidaya pada daerah kepulauan. (2) Citizen participation, menyentuh aspek high quality information, genuine consultation, effective advisory board dan partnership. Keempat anak tangga tersebut menyiratkan bahwa tersedianya akses informasi dan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. baik itu melalui kunjungan penyuluh, media sosial, musrenbang, maupun melalui lembaga kemasyarakatan.
The Effectiveness of Postpartum Maternal and Child Nutrition Health Services at Waiwerang Community Health Center, East Flores Regency Benga Aran, Marselina; Mustofa, Amirul
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 2, Desember 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i2.30950

Abstract

This study evaluates the effectiveness of postpartum maternal and child nutrition health services at the Waiwerang Community Health Center (CHC) in East Flores Regency, Indonesia. Using a qualitative descriptive approach supported by interviews and field observations, the research captures insights from both health workers and service users within the CHC in East Adonara District. The findings indicate that the overall quality of postnatal nutrition services is perceived as effective, particularly in terms of service accessibility, staff responsiveness, and basic nutrition counseling. However, the study also identifies areas requiring improvement, such as the technical performance and capacity-building of nutrition officers, which are critical to sustaining service quality and meeting national health standards. This research highlights the importance of strengthening public health governance at the local level, particularly in underserved and remote regions. It underscores the role of institutional accountability, professional development, and community engagement in enhancing the delivery of essential maternal and child health services. These insights contribute to broader policy efforts aimed at improving decentralized public health systems in developing country contexts.
Closed Circuit Television (CCTV) Based Security System in Realizing Electronic Government in Makassar City Syailalhikma, Yunira; Haning, Muhammad Thahir; Abdullah, Muhammad Tang
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 2, Desember 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i2.31881

Abstract

The current trend of using technology in public organizations must be addressed. The electronic government initiative in Indonesia was introduced through Presidential Instruction Number 6 of 2001 on April 24, 2001, concerning Telematics (Telecommunication, Media, and Informatics), which states that government officials must use telematics technology to support good governance and speed up the democratic process. This research was conducted in Makassar City. The number of people with vehicles in Makassar City, as well as staff employees or CCTV operators who work in 3 (agencies), namely the Communication and Information Service, the Transportation Service and the Makassar Big City Resort Police are huge, but due to the efficiency of time and energy, the author took The sample used non-probability sampling with an accidental sampling technique for people with the number of vehicles in Makassar City and with a purposive sampling technique for employee staff and CCTV operators from the three agencies so that 139 Respondents were obtained, where the author then distributed questionnaires to respondents directly. The research results state that the Informational Disposition states that the Closed Circuit Television (CCTV) based security system in Makassar City has fulfilled the first quadrant category of the e-government initiative framework by Nour et al (2008), namely informational disposition. Transactional disposition states that respondents agree that the Closed Circuit Television (CCTV)-based security system in Makassar City meets the second quadrant category of the e-government initiative framework by Nour et al. (2008), namely transactional disposition. The consultation disposition states that the Closed Circuit Television (CCTV)-based security system in Makassar City has fulfilled the third quadrant category of the e-government initiative framework by Nour et al. (2008), namely the consultation disposition. The participatory disposition states that respondents strongly agree that there is equity and that there is democratic Responsiveness, Public Accountability, efficiency/economy, and effectiveness/ quality of service in the Closed Circuit Television (CCTV) based security system in Makassar City. Therefore, the Closed Circuit Television (CCTV) based security system in Makassar City has fulfilled the fourth quadrant category of the e-government initiative framework by Nour et al. (2008), namely a participatory disposition.
Ethical Standards and Accountability of Election Organizers in Handling Code of Ethics Violations in Makassar City Pasalli, Roy Pole; Ibrahim, Muhammad Akman; Lambali, Suryadi; Bachtiar, Naylawati
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 2, Desember 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i2.32357

Abstract

The election organizing organization is one of the objects of public administration studies with problems related to ethics and accountability. If the ethical discourse in organizations revolves around the relationship between individuals, values, and the environment, then leadership can be seen as distilling those factors in an individual. One of the district/city-level election organizers, namely the Makassar City KPU, has a significant number of cases of ethical violations by ad hoc bodies. This violation indeed cannot be separated from the leadership of the Makassar City KPU in handling it. This research uses qualitative methods with a case study design. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews and document studies. Data was analyzed using the Miles and Huberman model of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the Makassar City KPU is still partial in showing the characteristics of ethical leadership by Trevino et al. (2003) in the aspects of setting ethical standards and accountability. This is because the Makassar City KPU generally has moral standards and rules for handling ethical violations contained in PKPU No. 8 of 2022. However, the Makassar City KPU still needs to comply with these rules. This is shown from several cases of ethical violations, where the Makassar City KPU was again reported to the DKPP based on procedural non-compliance with KPU Decree No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, which contains related to handling violations of the Code of ethics by ad hoc bodies. In addition, implementing ethical standards and managing ethical violations must also be based on local culture, namely siri' culture in the people of Makassar. However, this has not been practiced well by the Makassar City KPU, so it is prone to causing miscommunication and offense between parties.
Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe Rais, Muhammad Amin; Ibrahim, Muhammad Akmal; Lambali, Suryadi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.27995

Abstract

Penelitian ini menganalisis kapasitas inovasi dalam implementasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital yang merupakan sebuah inovasi tatakelola pemerintahan desa digital di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pemerintah desa mampu mengadopsi dan mengimplementasikan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng, dengan fokus kepemimpinan inovatif, kualitas tim kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Seketaris desa, operator aplikasi, pendamping desa, kepala dusun, serta masyarakat yang telah menggunakan inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Analisis data melalui tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Bantaeng, didukungan kuat oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta didanai oleh APBDes dan komunitas. Meski regulasi kepala desa dan SOP penggunaan aplikasi belum final, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa. BPD ikut terlibat dalam sosialisasi dan evaluasi rutin, tetapi perlu peningkatan sosialisasi kemasyarakat. Sistemnya terorganisir dan mendukung SDGs, tetapi formalisasi kerja sama masih perlu ditingkatkan. Direkomendasikan untuk menyelesaikan regulasi, meningkatkan edukasi melalui sosialisasi, dan memformalkan kerja sama.
Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh Sufiawan, Nur Ari
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.28239

Abstract

Kehadiran pedagang kaki lima memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada PKL di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data primer dengan observasi langsung kelapangan dan wawancara secara mendalam kepada 51 responden atau pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh. Metode analisis data deskriptif. Dampak sosial yang dirasakan PKL pada malam hari adalah terjalinnya hubungan baik antar sesama PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani sehingga terbentuklah suatu perkumpulan yang disebut “APKL (Asosiasi Pedagang Lapangan Kreatif)”, sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan PKL dengan tersedianya lokasi perdagangan tetap seperti yang diatur oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh sehingga pedagang malam tidak perlu memikirkan tempat berdagang. Hal ini juga akan terus meningkatkan penjualan yang dialami oleh sebagian besar PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
Governance and Resilience: Unpacking Policy Decisions in Mamuju’s Earthquake Aftermath Syam, Abdul Rahman; Putra, Muhammad Aidil; Muslim, Aziz
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.28655

Abstract

The study is aimed at knowing government decisions to make post-earthquake recovery in the city of Mamuju, where decisions have become binding policies and have become basic concepts in the restoration practice of the Mamuju city. The method used is researchers is descriptive research using a qualitative approach. The approach to this study is a narrative description because it is directed to illustrate the facts with scientific & academic arguments. The results of the provincial government's policy research in the reconstruction of the city's Mamuju following the earthquake's efforts, such as the allocation of the public budget (APBD), the structural improvements of the office building with bracing and jacketing concepts, provide financial assistance to disaster affected communities, the formation of working groups (POKJA), and finally the reconstruction of the affected areas. Policies adopted by governments have been carefully thought out by stakeholders to accelerate recovery. The government issued swift and precise decisions, as they were pushed by the circumstances and conditions following the earthquake hit the city of Mamuju. The policies issued by the government are well considered. Because the essence of the policy itself is the decisions governments make to simply achieve a common goal.

Page 12 of 15 | Total Record : 146

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue