cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 9   10   11   12   13 
Dimensions and Challenges of E-Government Applications in Bantaeng Regency Saharuddin, Saharuddin; Irwan, A. Lukman; Nawawi, Juanda
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 2, Desember 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i2.10764

Abstract

This paper aims to examine the Dimensions and Challenges of E-Government Application in Bantaeng Regency and the factors that influence it. This paper uses a descriptive method. Data collection techniques are used by observation, interviews, and documentation then the data obtained in the field will be analyzed with qualitative techniques. The results showed that the application of the digital/electronic dimension of government in information services has not been optimally carried out by the bantaeng district government, while the digital/electronic dimensions of government include ease of use, trust, functional of interaction from the environment, reliability, content, and display of information, and support. Meanwhile, the influencing factors include supporting and inhibiting factors, from supporting aspects, namely leadership, and institutions, while the inhibiting aspects are community culture and lack of socialization in the community
Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta Wahyudi, Auralia Althooffany; Firdausy, Balqis Mira; Sari, Niken Rahmita
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.11527

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan mengenai upaya Pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah karena pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur negara masih terbilang memiliki banyak kelemahan. Sehingga kebutuhan untuk masyarakat masih belum terpenuhi secara maksimal. Di sisi lain, keberlangsungan reformasi birokrasi menuntut banyak pemerintah daerah untuk memperbaiki beberapa area perubahan yang salah satunya adalah pelayanan publik. Pemerintah Yogyakarta menyikapi hal tersebut dengan menghadirkan aplikasi pelayanan via online untuk memudahkan masyarakat setempat. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penjelasan yang mengacu pada pengertian dari konsep Smart City serta reformasi birokrasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan metode interpretative. Penelitian ini mengindikasi Pemerintah Yogyakarta memiliki komitmen untuk melakukan inovasi pelayanan publik dengan memperkenalkan aplikasi pelayanan via online yakni Jogja Smart Service (JSS). Inovasi aplikasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan agenda reformasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo Febriyan, Deby; Ma'ruf, Muhammad Farid; Pradana, Galih Wahyu; Megawati, Suci
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.18633

Abstract

Penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang berbeda merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap infeksi virus covid-19. Dalam menghadapi covid-19 dan untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pencegahan. Regulasi ini harus diimplementasikan secara benar, dikarenakan individu dengan disabilitas memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas mereka karena keterbatasannya. Sehingga pendidikan mengenai protokol kesehatan menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literature, observasi, focus group discussion dan wawancara mendalam.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan strategy dari pemerintah daerah untuk mengedukasi protokol kesehatan untuk orang dengan disabilitas mental melalui optimalisasi Lembaga sosial di Ponorogo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah setempat, termasuk juga penyandang disabilitas, mempunyai peran yang signifikan dalam menjalankan protokol kesehatan masyarakat. Edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas dapat dilakukan antara lain dengan a) mengikutsertakan pembicara bahasa isyarat; (b) menyusun panduan pelaksanaan komunikasi dan penyediaan informasi yang inklusif, dan (c) membuat pedoman layanan untuk kelas daring. Edukasi protokol kesehatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi dari lembaga sosial non pemerintah merupakan salah satu cara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo. Komunitas Rumah Harapan Karangpatihan adalah salah satu lembaga non pemerintah yang secara langsung aktif dalam edukasi penyandang disabilitas untuk protocol kesehatan di desa mereka. Edukasi bagi keluarga penyandang disabilitas dilakukan secara informatif. Dalam rangka membatasi interaksi langsung, aktivis Rumah Harapan sering mengkoordinasikan dukungan sosial dari berbagai pihak. Namun sangat disayangkan, pengoptimalan proses edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas tidaklah terkoordinasi dengan baik antara rumah harapan dengan otoritas terkait yang ada di Kabupaten Ponorogo. Bagaimanapun juga, jelas bahwa penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.
Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; Anfas, Anfas
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.21282

Abstract

Local governments implement e-government programs as a form of bureaucratic reform to achieve good governance. However, the implementation of E-government in South Halmahera Regency, geographically an archipelagic area, has its challenges, which the authors make as problems in this study. To assist research analysis using e-government theory. This research is qualitative research with a descriptive approach to analyzing the N-VIVO 12 Plus software. Based on the findings, the South Halmahera district has implemented e-government to a low degree with various challenges, including the distribution of telecommunications technology network infrastructure is not evenly distributed, limited budget support, lack of telecommunications infrastructure, lack of skilled resources, limited supply of electricity networks, lack of training and knowledge transformation of the apparatus, limited public knowledge, low socialization of e-government programs, not maximal collaboration and synergy between stakeholders. In implementing e-government, it is considered to have benefits, while to encourage the strengthening of e-government implementation, the South Halmahera government has planned the Labuha Smart City.
Applying Performance Management in Public Apparatus Development at Regional Level Yunus, Muhammad; Mujahid, Faiz; Atmansyah, Lutfi; Edy, Nelman; Yani, Andi Ahmad
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 2, Desember 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i2.23843

Abstract

This study aims to analyze the performance of officials in the management of conservation areas at the Agency of Natural Resources Conservation Center (NRCC) of South Sulawesi Province. The study applies a qualitative descriptive approach and data were collected through interviews and document studies. The results of the study indicate that the implementation of performance management in the NRCC of South Sulawesi has not been optimal. This is due to the limited number of employees, a lack of training and education and problems in the management of conservation areas. However, the performance management process at the NRCC has been organasied consistently, starting from performance planning, performance implementation and performance evaluation.
The Policy of Coastal Waste Management: Case Study In Demak Regency Masrohatun, Masrohatun
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 2, Desember 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i2.24125

Abstract

The excessive amount of waste piles has been a challenge for Indonesia. Moreover, it has worse impact on coastal communities as rob takes place. Hence, this study aims to unveil the forms of coastal community waste management and local government policy. Using qualitative method and case study approach, it was found that coastal communities shared the same understanding of waste. They perceived it as discarded substance, both organic and inorganic, after its primary use. Further, coastal communities disposed of the waste by getting it burnt, buried, thrown into rivers, sold, and saved in waste banks.  In dealing with waste problems, the government issued policies by signing cooperation agreements and encouraging residents to have waste management literacy. However, many village governments did not have any specific policy on waste management.
Models and Challenges of Coordination in Regional Disaster Management Musdah, Erwin; Fattah, Sulaeman; Narwis, Sudarmi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 2, Desember 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i2.24274

Abstract

Disaster is a complex problem that requires coordination with many parties. The results of previous studies regarding disaster management in Wajo indicated that there were coordination problems in disaster management in Wajo. This study aims to explain the coordination of disaster management in Wajo from the perspective of the models and challenges of disaster management in Wajo. This study uses a qualitative approach with the Gadamerian hermeneutic method to find the meaning of coordination texts in the context of pre-disaster management. Data collection was carried out through document analysis and interviews. The results of the study revealed that the coordination of disaster management in Wajo was running well at the disaster preparedness stage but was still not optimal at the pre-disaster stage. We found three meanings of coordination in disaster management in Wajo. First, coordination because of their awareness of the limitations they have. Second, coordination serves as fulfillment of the requirements of sponsorship activities. Third, coordination is an innovation to overcome problems. Coordination in Wajo is hampered by the actors' interpretation of the subject and object of disaster management coordination.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri Sari, Adelia Purvita; Tukiman, Tukiman
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.25770

Abstract

Artikel penelitian ini memiliki tujuan supaya mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Hapsari di Desa Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dalam mendorong pembangunan masyarakat desa baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Guna mendekati masalah ini dikunakan teori yang berdasarkan atas empat (4) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan dari Mardikanto dan Soebianto. Pengumpulan data-data menggunakan metode analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dengan empat (4) upaya pokok dalam lingkup kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan menunjukan bahwa proses pemberdayaan telah dilakukan melalui 4 upaya tersebut kepada masyarakat Desa Mejono. Pengaruh dari adanya pemberdayaan tersebut telah mampu memberdayakan masyarakat Desa Mejono untuk lebih maju dan mandiri dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, namun masih ditemui kendala lain dalam hal keterbatasan ilmu pengetahuan, sehingga jika hanya melalui BUMDes “Hapsari” Desa Mejono saja belum dikatakan dapat berdaya secara optimal.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo Mustofa, Amirul; Nur Afifah, Firda Ayu
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.28508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Semambung Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dilakukan observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara dengan informan kepala desa, sekretasris desa, kaur keuangan, dan kasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu kondensasi atau pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Semambung yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa berhasil terealisasikan dengan baik. Keberhasilan dalm pengelolaan dana desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Semambung Sidoarjo telah menerapkan akuntabilitas berdasarkan dimensi transparansi (transparency), kewajiban (liability), pengendalian (controllability), tanggungjawab (responsibility), dan responsif (responsiveness) dengan baik, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan.
Collaborative Governance in Nagari Development in Nagari Tigo Balai, Matur District Arfita, Sintari; Valentina, Tengku Rika; Putera, Roni Ekha
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 2, Desember 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i2.26374

Abstract

This study explores the implementation of collaborative governance in village development in Nagari Tigo Balai, Matur District, a locality recognized for its excellence in village financial management and fiscal transparency. Using a qualitative case study approach, the research analyzes how key collaborative governance principles are applied across the planning, implementation, and monitoring stages of local development. The findings reveal that five critical factors—willingness to compromise, effective communication, mutual commitment, trust, and information sharing—consistently shape stakeholder collaboration during all phases of the development process. These elements foster inclusive participation and strengthen transparency in local governance practices. However, the study also identifies inhibiting factors, including limited innovation in village development strategies and insufficient openness in financial disclosures by the nagari government. This research contributes to broader discussions on participatory governance and decentralized development in emerging economies. It provides practical insights into how collaborative governance can enhance administrative accountability and community engagement, particularly in culturally rooted governance systems beyond the Western context.

Page 11 of 15 | Total Record : 146

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue