cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 142 Documents
 1   2   3   4   5 
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia Tahir, Muchlas M.; Riskasari, Riskasari
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar sebagai pusat keramaian yang banyak menarik perhatian para Pedagang Kaki Lima dalam mencari rezeki dengan menjual barang dagangannya karena memudahkan untuk menjumpai konsumen dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dimana penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif.Penelitian ini difokuskan pada konflik yang terjadi serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima (PKL di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif
Karakteristik Budaya Organisasi Dan Hubungannya Dengan Kinerja Organisasi Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia Mansur, La
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Budaya organisasi yang telah diyakini sebagai sumber kekuatan baru dalam meningkatkan kinerja organisasi, telah menjadi tumpuan pada pengembangan setiap organisasi termasuk pada organisasi publik, dan telah dimulai oleh Andrew Pettigrew (1979) di awal tahun 1980an, dan Peter and Waterman, Jr. (1982), sehingga dalam pengembangan organisasi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada perangkat keras organisasi semata, seperti strategi, struktur dan sistem, tanpa memperhatikan budaya organisasi. Penelitian ini dilakukan pada 30 LPMP di seluruh Indonesia sebagai populasi sekaligus sampel (saturation sampling) dan digunakan pendekatan kuantitatif dengan 99 informan yang terpilih dari 129 pejabat IV pada LPMP di seluruh Indonesia. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui website http://survei.lamansur.net dan diuji dengan uji korelasi Kendall’s tau_b dengan bantuan SPSS for windows versi 19. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik budaya organisasi berhubungan positif sangat kuat dan signifikan dengan kinerja organisasi (𝜆  = 0,728 & α =0,000). Hasil uji secara terpisah, diketahui bahwa agresivitas dan orientasi pada Tim sangat kuat dan signifikan hubungannya dengan kinerja organisasi, sedangkan perhatian pada hal – hal rinci, inovasi dan keberanian mengambil resiko, dan orientasi pada hasil dalam kategori kuat, dan orientasi pada orang dalam kategori positif sedang. Sedangkan stabilitas berhubungan positif tapi lemah dan hanya signifikan pada level 0,1.Kata kunci : Budaya, Organisasi, Kinerja, Karakteristik, LPMPAbstract : Organizational culture has been believed as the new source to improve the performance of the organization. It becomes the foundation of the organization development including public organization which was initiated by Andrew Pettigrew (1979) in 1980 and Peter and Waterman, Jr.(1982). As result, most scholars articulate that developing organization no longer merely rely on hardware organization such as strategy, structure and systems without considering the organizational culture. This research was conducted at 30 LPMP throughout Indonesia as well as the sample population (saturation sampling) and used a quantitative approach with 99 informants selected from 129 officers in LPMP IV throughout Indonesia. The research data were collected using questionnaires distributed through the website http://survei.lamansur.net and tested with Kendalls correlation test tau_bwith the help of SPSS for windows version 19. The study findings suggest that the characteristics of organizational culture is strongly positively associated with organizational performance and significant (λ =0.728 and α=0.000. The result of divided test shows that aggressiveness and orientation on team are very strong and their relationship with performance organization is positively significant. On the other hand, attention to the detailed things, innovation and courage to take risks, and orientation on the results in the strong category, and orientation for internal officials are in medium positive category. Additionally, the stability has positive relationship but in weak level with only significant at 0.1 level.Key words : Culture, Organization, Performance, Characteristics, LPMP
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar Nur Iva, Muhammad Irvan
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan melalui Badan PenyelenggaraJaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan adalah  kebijakan  yang  bertujuan  memberikan jaminan  kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan yang tepat sasaran bagi masyarakat. (2)  Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Kadir, Abdul
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini Berjudul Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menginterpretasikan penerapan karakteristik birokrasi Max Weber yang idealnya dapat menjadi sarana kontrol imperatif atas tindakan pejabat organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan perspektif sistem rasional. Strategi penelitian  kualitatif yang digunakan adalah etnografi. Fenomena birokrasi dieksplorasi secara natural dalam dunia kerja para birokrat, kemudian membangun interpretasi berdasarkan metodologi Verstehen Max Weber melalui prosedur idiografik untuk membentuk idiographic knowledge. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar birokrasi Max Weber yang mencakup standardisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hirarki otoritas, profesionalitas, dan dokumentasi tertulis pada organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara kurang sesuai dengan tipe ideal Max Weber sehingga tidak dapat menjadi sarana kontrol imperatif atas tindakan  pejabat organisasi tersebut. Karakteristik birokrasi Max Weber yang kurang sesuai penerapannya pada organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan tindakan-tindakan pejabat kurang terkontrol. Hal tersebut ditandai dengan: pejabat memasukkan tatanan personal ke  dalam  perintah dan kepatuhan; tindakan-tindakan pejabat kurang berfokus pada  pencapaian efisiensi organisasi; anggota organisasi tidak terhubung dalam suatu struktur kontrol atasan-bawahan yang piramidal sehingga tidak terjadi kejelasan arah perintah dan kohesi serta kontinuitas pekerjaan di dalam organisasi; pelaksanaan kontrol tidak berbasis pengetahuan teknis; dan tidak terjadi kontinuitas operasional serta keamanan pejabat organisasi perangkat daerah.Kata kunci : Birokrasi Max Weber, Kontrol imperatifAbstract : This research entitled Fundamental Principles of Max Weber’s Rational Bureaucracy in Kendari City, South- East Sulawesi Province. The purpose of study is to explain and interpret the characteristics of Max Weber’s bureaucracy that canastas an imperative control for officials ‘actions of Kendari City, South-East Sulawesi Province. This study utilizes a rational system perspective and applies qualitative research strategy with ethnography. The phenomenon of bureaucracy was explored naturally in the bureaucratic system, and then develops an interpretation based on Max Weber’s Verstehen methodology through ideography procedure to form the idiographic knowledge. Data was collected through interview, observation and documentation. The data was analyzed by an interactive model. The study found that the bureaucracy of Kendari City did not effectively employ the Max Weber’s characteristics of bureaucracy-which covers standardization and formalization, division of labor and specialization, hierarchy of authority, professionalization, and written documentation–that make uncontrolled actions of officials. The characteristics of uncontrolled actions are the officials fulfilled by personal consideration; less focus at highest administration efficiency attainment; organizational member do not interconnected in a superordinat-subordinate structure of control so that so that cause the ill defined command direction,  no  cohesion and work continuity in organization; exercising  control not base on  the technical knowledge; and there is sustainable operational procedure and job security in organization.Key words : Max Weber’s bureaucracy; Imperatives control.
Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Hidayat, Andi Rahmat; Alwi, Alwi; Susanti, Gita
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui  pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan  pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan
Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik Syukur, Alam Tauhid
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian tujuan desentralisasi dan dampak Pembentukan DOB Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan paradigma kualitatif  dan jenis penelitian studi kasus dengan tingkat analisis deskriptif-komparatif-explanatory. Data dikumpulkan melalui dokumentasi (telaah dokumen). Teknik analisis data terdiri atas tiga kegiatan pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan: perbandingan kesejahteraan rakyat yang terdiri atas: perekonomian daerah (pertumbuhan PDRB non-migas, PDRB per Kapita, dan angka kemiskinan) lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan rasio PDRB Kab. Terhadap PDRB Provinsi lebih baik Kabupaten Polman. Keuangan Pemerintah Daerah (ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan (PAD), dan kontribusi sektor pemerintah lebih baik Kabupaten Polman, sedangkan proporsi belanja modal lebih baik Kabupaten Mamasa. IPM (lama hidup (AHH), tingkat pengetahuan (AMH) dan (RLS), dan standar hidup layak) lebih baik Kabupaten Mamasa. Berdasarkan perbandingan kualitas pelayanan publik yang terdiri atas: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan (rasio siswa per sekolah (SD+SLTP dan SLTA), rasio siswa per guru, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan kualitas infrastruktur jalan lebih baik Kabupaten Polman. Kinerja aparatur pemerintah daerah (rasio pegawai terhadap penduduk dan persentase aparatur pendidik lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan kualitas pendidikan aparatur (S1) dan persentase aparatur paramedis lebih baik Kabupaten Polman. Kata kunci : Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa, Kesejahteraan Rakyat, Pelayanan PublikAbstract : This study aims to identify and analyze the achievement of decentralization in terms of the establishment of Mamasa Regency as a new autonomy area (DOB). This research is a case study and employs deductive approach with qualitative paradigm with descriptive-comparative analysis of the level-explanatory. Data were collected through documentation (document analysis). Data analysis technique consists of three main activities, namely: data reduction, data presentation and conclusion and verification. The results showed that Mamasa Regency has a good performance in terms of comparison of welfare of the people which determined by the regional economy development (non-oil GDP growth, GDP per capita, and number of poverty). In addition, Polman Regency has better achievement in terms of ratio between districts’ GDP and provincial’s GDP. Moreover, regarding public budgeting which determined by fiscal dependency, income generation capacity (PAD), and the contribution of the government sector, Polman Regency has a good performance compare to Mamasa Regency. However, Mamasa Regency has a better proportion of capital spending compare to Polman Regency. Additionally, Mamasa Regency has a higher level of the Human Development Index (HPI)–determined by life expectancy, literacy rate, and decent living standards. Lastly, this study analyzes the comparison of the quality of public services which focusing on education, health and road infrastructure sectors between Mamasa Regency and Polman Regency. Education services are examined by ratio of students per school (elementary school, junior and senior), ratio of students per teacher. Health services are explored by the availability of health facilities, availability of health workers. The study found that Mamasa Regency has good performance in education and health services and performance of local government officials (the ratio of employees to the population and the percentage of educator’s better apparatus. However, Polman Regency has a better quality road infrastructure, the quality of education apparatus (based on educational background with minimum bachelor level) and the percentage of paramedical personnel. Key words : Impact Formation of Mamasa, Social Welfare, Public Services
Gaya Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Ariska Wanti Amalia; Atta Irene Allorante; Nurdin Nara
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.2682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Direktur RSUD Sayang RakyatProvinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung olehdata kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik Pengumpulan data yangdigunakan adalah metode kuesioner, wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakanberasal dari data primer dan data sekunder. Adapun data dianalisis secara kuantitatif denganmenggunakan tabel-tabel frekuensi yang menggunakan teknik pengukuran skala likert. Daripenelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Direktur RSUD Sayang Rakyat menjalankan gayakepemimpinan yang demokratis.
Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah) Wewen Kusumi Rahayu
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1524

Abstract

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarus utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Tulisan ini membahas mengenai analisis kebijakan PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender di BP3AKB dan mengetahui hal-hal yang memiliki Kecenderungan di dalam PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP).Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal hal yang cenderung mempengaruhi PUG diantaranya tata nilai adat istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagai masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh BP3AKB adalah melakukan pendekatan khususnya kepada perempuan untuk mau berfikir lebih luas dan tidak terlalu terkekang oleh nilai-nilai tradisi. Selain itu juga harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama.                                                      AbstractWomen Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency has authorities which one of them is to empower women. One of the strategies established by the Government is the Gender Mainstreaming (GM). GM is a strategy implemented in order to achieve gender equality through equal access, participation, control, and benefits as the impact of the development. This paper discusses the policy analysis of GM in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The purpose of this paper is to analyze policy that is responsive to gender in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency and acknowledge the issues related to Gender Mainstreaming in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The analysis technique used was the Gender Analysis Pathway (GAP).The result of the research showed that the gender mainstreaming policies implemented by BP3AKB of Central Java province still could not overcome gender problems. Gender mainstreaming is influenced by several factors, such as; custom values, the willingness and ability of women in achieving gender equality, and the presence of mass media. This is suggested that there should be a special approach toward women to encourage them to be open minded and not to be constrained by traditional values in assuring the success of the gender mainstreaming program in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency. Moreover, the involvement of community leaders such as traditional and religious leaders should be engaged in order to make this program works successfully.
Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong di Makassar Gustiana A. Kambo
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.4101

Abstract

AbstrakPenelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam  pengelolaan pasar tradisional yang mengalami  penurunan kualitas dibandingkan pasar modern. Kewenangan pemerintah sangat berpengaruh pada pemberdayaan di  pasar Terong. Metode yang digunakan bersifat komparatif melalui tradisi kualitatif.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dalam pemgelolaan Pasar Terong dari dua periode pemerintahan tidak hanya memiliki kesamaan baik  dalam kewenangan atribusi yang merujuk pada undang undang, atau pada dampak kewenangan berupa revitalisasi Pasar Terong.  Akan tetapi juga memiliki perbedaan dari segi kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada satuan kerja yang menelolanya. 
Pelayanan Prima dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Larasati Lallo; Siti Halwatiah; Adnan Nasution
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.2675

Abstract

Pemerintah wajib memberikan pelayanan prima kepada publik, hal ini dikarenakan menerimapelayanan yang terbaik adalah hak masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagaiwarga negara. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penerapan pelayanan prima dalampembuatan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana dengan baik.Hal ini dikarenakan masih adanya prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yangtidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.Kata Kunci : pelayanan, pelayanan prima, akta kelahiran

Page 2 of 15 | Total Record : 142

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue