jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 14 No. 3 (2022)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau) ]]>
<![CDATA[Ayub Khan]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.871 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.4832
<![CDATA[Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam memilih pimpinan. Pelaksanaannya yang secara berkala sudah dijadwalkan di indonesia. Tahun 2020 merupakan jadwal pemilihan serentak di kabupaten kota di provinsi Riau. Dalam hal ini Aparatur Sipil Negara terlibat dalam pemilihan dan juga pelaksana dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini bertujan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 di kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan responden, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di kabupaten Bengkalis,Rohil,Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum memasukkan orang-orangnya. Walaupun tidak secara langsung tetapi masyarakat bisa membaca bahwa orang-orang yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan. Sedangkan yang dianggap tidak mumpuni di lengserkan atau di nonjobkan.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi “City Branding” Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Riau ]]>
<![CDATA[Prima wahyudi]]>;
<![CDATA[ismandianto]]>;
<![CDATA[yasir]]>;
<![CDATA[suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.905 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.6357
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi city branding dalam mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivis karena ingin mendapatkan pengembangan pemahaman tentang City Branding. Penelitian terdiri dari beberapa tahapan, Tahap pengambilan data dilaksanakan dengan cara metode deskriptif kualitatif yaitu berupa Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Tahap Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi City Barnding, Proses penyampaian pesan terhadap citra yang dibangun melibatkan peran pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal seperti melibatkan peran generasi muda dalam hal ini adalah GenPI, para akademisi serta menjalin rekanan dengan media online dan cetak. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengadakan pelatihan bagi SDM serta merencanakan alokasi anggaran untuk promosi pariwisata di APBD tahun berikutnya. Pola strategi komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas cukup berjalan dengan baik, terbukti masih dialokasikannya anggaran untuk bidang-bidang tersebut meskipun belum maksimal. Kurang maksimalnya antara lain kurangnya sinergitas, penulis menilai hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang menggeser potensi SDM yang ada.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota) ]]>
<![CDATA[Ikhsan Risniawan Putra]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.768 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.6449
<![CDATA[Abstract This research is based on the purpose of Regional Regulation No.10 of 2017 which is to realize road traffic and transportation in Pekanbaru Kota can be safe, comfortable and efficient which has not been reached. the purpose of this research is to determine the implementation and what factors hinder implementation the policy the provision of road equipment in Pekanbaru Kota Distric. This research uses Grindle theory, namely the content variables of this policy include: group interests, types of benefits, changes to be achieved, location of decision making, program implementation, resources used. The policy environment includes: Power, interests, and strategy of policy actors; Characteristics of the institutions; Group compliance level. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation or application of the road equipment provision policy in Pekanbaru Kota District is seen from the process or workflow is good, but there are several obstacles, namely: road facilities that are less maintenance so that the benefits of this policy have not been maximally realized. The factors that hindered this policy were limited budget, bad behavior of public elements and poor maintenance of road equipment. Keywords : Implementation of Policy, Traffic, Road Equipment.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang SOP Pelayanan PBB-P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ]]>
<![CDATA[Riza Zuhelmy]]>;
<![CDATA[Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.227 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.6576
<![CDATA[Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakanbentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintahKabupaten/Kota dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secaralangsung. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Dengan adanya peralihan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalisdapat meningkatkan PAD dari sektor pungutan PBB-P2. Karena jika pungutanPBB P2 lebih dioptimalkan, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunandaerah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ImplementasiPeraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang SOP Pelayanan PBB-P2 diBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, apa saja faktor yang menjadipenghambat mempengaruhi Implementasi SOP Pelayanan PBB-P2 di BadanPendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan bagaimana Upaya BadanPendapatan Daerah Bengkalis dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43Tahun 2014 Tentang Sop Pelayanan PBB-P2, Penelitian ini menggunakanpendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperolehlangsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Badan PendapatanDaerah Kabupaten Bengkalis. Data Sekunder diperoleh melalui media online,jurnal dan tesis yang berkaitan dengan SOP Pelayanan PBB-P2.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya targetpenerimaan PBB P2 yaitu karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajibpajak (WP) dalam melunasi kewajibannya membayar pajak berdasarkan ketetapanpokok Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan seolah didukung dengantidak adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas kepada wajib pajak yangmenunggak pembayaran PBB P2 baik berupa surat paksa maupun penyitaan.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Dumai Kota ]]>
<![CDATA[Muhaini Prihatin]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.499 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7378
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor penghambat pelayanan publik yang berkualitas pada Kantor Camat Dumai Kota. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pemberi layanan dilakukan dengan teknik purposive sampling sedangkan untuk penerima layanan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif setelah dilakukan teknik trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangible ditemukan sarana dan prasarana seperti bangunan atau ruangan kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ruangan yang cukup sempit untuk masyarakat yang banyak mengantri, jumlah kursi yang terbatas dan matinya AC dan TV membuat kondisi menjadi semakin tidak nyaman bagi masyarakat. Dimensi reliability masih ditemukan kekurangan pegawai yang belum mahir mengoperasikan perangkat pelayana. Dimensi responsiveness menujukkan ketidakjelasan kepastian waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat hingga masyarakat tidak mengetahui kapan waktu penyelesaian menyebabkan masyarakat harus berulang kembali. Dimensi emphaty diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang kurang ramah kepada masyarakat. Dimensi assurance masih belum adanya jaminan kompensasi kerugian waktu masyarakat yang merasa terbuang saat pengurusan yang lama. Faktor penghambat kualitas pelayanan publik yaitu sarana prasarana dan sumber daya.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Dumai Barat ]]>
<![CDATA[liberti]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.81 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7379
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Penilitian ini bertujuan Untuk menganalisis implementasi Kebijakan PKH Di Kecamatan Dumai Barat dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi PKH di Kecamatan Dumai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini terdapat empat orang yaitu Kepala Dinas Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan, PSM (Pekerja Sosial Masyrakat), Penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dumai Barat belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal. Penelitian ini dijawab menggunakan teori Grindle, yaitu Content Of Polish serta kendala yang ditemukan yaitu : Minim anggaran dari pemerintah, Sumber daya masyarakat yang masih perlu penyesuaian jumlahnya untuk mendukung validitas data penerima PKH]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Anjani]]>;
<![CDATA[Muhammad Riduansyah Syafari]]>;
<![CDATA[Taufik Arbain]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.644 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7382
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kebijakan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum optimal hal ini dikarenakan jumlah sungai dengan sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia, dukungan dari pihak-pihak yang terlibat kurang, Masyarakat acuh terkait kebijakan tersebut, dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan sungai sangat sedikit.]]>
<![CDATA[Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara ]]>
<![CDATA[Gusti Muhammad Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.146 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7384
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan isbat nikah yang diberikan oleh Kantor Pengadilan Agama Amuntai kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan isbat nikah pada kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan sesuai harapan hal ini dilihat dari indikator-indikator : Ketepatan Waktu Pelayanan, Akurasi Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan dalam Memberikan Pelayanan, Kemudahan Mendapatkan Pelayanan, Kenyamanan dalam Memperoleh Pelayanan, Atribut Pendukung Pelayanan. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu: faktor Data Administrasi Yang Tidak Lengkap, faktor Sarana dan Prasarana Masih Kurang dan faktor Proses yang Cukup Lama]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ]]>
<![CDATA[Selamat Riadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.111 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7385
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemenuhan Hak Orang Gangguan jiwa dan (2) apasaja kendala pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemenuhan Hak Orang Gangguan dengan Jiwa. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang di latar belakangi tingginya orang dengan gangguan jiwa dirantai dan dipasung. hal ini dikarenakan tidak adanya perhatian Pemerintah yang memberikan pengobatan serta rehabilitasi kepada orang dengan gangguan jiwa tersebut. Regulasi yang Tidak ada menyebabkan tidak ada turunan kebijakan berupa SOP dalam melakukan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa, Masalah lainnya terletak pada sarana maupun pada fasilitas pendukung lainnya seperti obat-obatan untuk orang dengan gangguan jiwa yang minim, tidak adanya rumah rehabilitasi, Rumah sakit jiwa yang sulit terjangkau serta tidak ada perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan terhadap orang dengan gangguan jiwa]]>
<![CDATA[Analisis Prestasi Pendidikan Anak Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ]]>
<![CDATA[Andrel Rosevelt]]>;
<![CDATA[B. Isyandi]]>;
<![CDATA[Sri Endang Kornita]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (749.797 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7386
<![CDATA[This study aims to analyze the educational achievements of children who receive assistance from the Hope Family Program in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency and to find out the factors that influence it. This research is a primary research that collects data using a research questionnaire. The total population of the study was all families receiving the family hope program assistance in the role of the role of the Indragiri Hulu Regency, namely as many as 446 families, then based on the Slovin formula with a level of 10%, the total sample size was 82 respondents in which the respondents were divided into families who have selected school children, namely the highest PKH recipient child education. The analytical method used is descriptive quantitative using multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it is known that the Family Hope Program (PKH) assistance has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The level of attendance of children has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency. Parents' income has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency. If the parents' income increases, it will increase the educational achievement of children who receive the Hope Family Program (PKH) in Peranap District, Indragiri Hulu Regency. And the level of parental education has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency.]]>
