cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 509 Documents
 42   43   44   45   46 
Kepastian Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Dan Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Nuryani Budi Setiyowati; Zaitun Abdullah; Lisda Syamsumardian
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kwd19j09

Abstract

Kepastian hukum akad pembiayaan murabahah dan pelunasan utang sebelum jatuh tempo di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah HIK Insan Cita dengan tujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum serta implementasinya dalam praktik perbankan syariah. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menganalisis data berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori maqasid al-syariah melalui wawancara dengan pihak bank serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS HIK Insan Cita telah menjalankan akad pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI terbaru No. 153/DSN-MUI/VI/2022 mengenai pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, serta belum adanya opini tertulis dari Dewan Pengawas Syariah mengenai praktik tersebut menyebabkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Analisis Perbandingan Jumlah Penyuluh Pertanian PNS, Swasta, dan Swadaya terhadap Pertumbuhan Kelompok Tani di Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir (2015-2024) Mulyadi; Rehandi
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/tkq0nz15

Abstract

Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran nonformal yang memiliki komunikasi dua arah untuk meningkatkan kemampuan petani (Mardikanto, 2010; Pakpahan, H.T, 2017; Van de ban dan Hawkins, 1996). Terdapat kategori jenis penyuluh pertanian yaitu penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya (UU No.16 Tahun 2006). Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan perbandingan jumlah penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya terhadap pertumbuhan kelompok tani di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2024. Metode peneltian yang digunakan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder dari BPPSDMP Kementan 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah signifikan dari kelompok tani dengan rata-rata pertahun mengalami peningkatan jumlah sebanyak 526 kelompok tani pertahun. Sedangkan jumlah penyuluh pertanian PNS dan swasta mengalami penurunan yang signifikan dan stagnan. Penyuluh pertanian swadaya menunjukkan peningkatan. Ketimpangan ini dapat berdampak pada intensitas, kualitas, dan keberhasilan penyuluhan pertanian di tingkat lapangan. Penelitian ini sejalan dengan SDG’s 2 (ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan), serta SDG’s 4 (Pendidikan Berkualitas)
Peran Stakeholders Dalam Mengatasi Abrasi di Pulau Bengkalis Syahdatul Nisa; Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/ya5ryg51

Abstract

Abrasi yang meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Bengkalis berdampak pada hilangnya lahan, rusaknya ekosistem mangrove, dan terganggunya kehidupan masyarakat pesisir. Karena sifatnya yang kompleks, penanganan abrasi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan sumber daya, kewenangan, dan kepentingan dalam rangka mewujudkan penanganan abrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para stakeholders dalam mengatasi abrasi di Pulau Bengkalis, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Analisis dilakukan menggunakan teori Nugroho (2014), yang mencakup policy creator, koordinator, implementor, fasilitator dan akselerator. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut telah dijalankan oleh para stakeholder yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, masyarakat dan media massa. Penanganan abrasi belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi, ego sektoral, lambatnya realisasi anggaran, serta kendala perizinan lahan milik perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus dalam bentuk Perda atau Perbup, serta pembentukan tim terpadu lintas sektor untuk menyusun roadmap penanganan abrasi secara terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Muhammad Vikrah; Fajriani Ananda
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/yxf2cs82

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyediakan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi ikon baru bagi wilayah Kabupaten Sijunjung. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas merupakan wujud kewajiban Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan manfaat ekologis, sosial, estetika, dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan serta faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan menurut George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dari sisi koordinasi antarinstansi, sehingga pengelolaan aspek perawatan fasilitas, kebersihan, pedagang, parkir, dan keamanan dapat bersinergi dengan semestinya. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta keterbatasan anggaran, terutama pada masa efisiensi.
Implementasi Kebijakan Daerah Terhadap Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Lily Misliani; Janati
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/52djqp66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan daerah terhadap kepatuhan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Ikan Desa Pinang Habang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 32 responden. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara implementasi kebijakan daerah dan kepatuhan PKL dengan nilai korelasi sebesar 0,813 dan pengaruh sebesar 66%. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penegakan kebijakan, komunikasi yang efektif, serta penyediaan lokasi usaha yang layak bagi PKL guna meningkatkan kepatuhan dan ketertiban di wilayah pasar.
Implementasi Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kota Dumai: Studi tentang Efektivitas dan Tantangannya Nesa Ananda Putri; Lidia Pasaribu; Putri Khairunnisa; Nur Anisa; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zg87fw98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan digitalisasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai dilakukan serta menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, laporan instansi pemerintah, dokuumen kebijakan nasional, serta artikel daring yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai telah berjalan dengan dukungan pemerintah melalui peluncuran applikasi Digiloka dan sosialisasi penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur, literasi digital, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi kebijakan digitalisasi UMKM di masa mendatang.
Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/y14g5c84

Abstract

Penggunaan Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih di fokuskan kepada peningkatan kompetensi pegawai pemerintahan seperti adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pelatihan koding dan AI yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak dan Teknologi Komunikasi (BGTK) Kalimantan Selatan, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mulai berinisiatif kepada inovasi aplikasi digital untuk pelayanan publik, meskipun belum spesifik berfokus kepada AI,  berfokus kepada pemahaman secara mendalam tentang bagaimana jalannya Artificial Intelligence serta pemanfaatannya, disertai apakah ada aturan yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence, ketersediaan teknologi, dan bagaimana kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan Artificial Intelligence di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan pendekatan fenomenologi, adapun desain penelitian di awali dengan study pustaka dengan pengumpulan data-data tentang penggunaan Artificial Intelligence di pemerintahan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara
Peran Teknologi dan E-Commerce dalam Mendorong Kewirausahaan UMKM: Studi Kasus Transformasi Digital UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Haris Fadillah; Ary Yudianto; Nurul Hasanah
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vqhapy46

Abstract

Transformasi digital dan kemunculan e-commerce telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan lanskap bisnis, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Perubahan perilaku konsumen menuju belanja daring, meningkatnya penetrasi internet, serta hadirnya berbagai platform digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan nilai tambah baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran teknologi dan e-commerce dalam mendorong kewirausahaan UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat transformasi digital yang dialami oleh pelaku usaha lokal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara semi-terstruktur terhadap 12 pelaku UMKM dari sektor kuliner, kerajinan, dan agroindustri, observasi aktivitas digital, serta analisis dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di HSU memulai proses digitalisasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk promosi, kemudian beralih ke marketplace nasional sebagai sarana transaksi dan perluasan jangkauan pasar. Dampak positif yang dirasakan meliputi peningkatan visibilitas produk, perluasan pangsa pasar ke luar daerah, serta peningkatan omzet hingga 20–50% pada beberapa pelaku usaha. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, biaya logistik yang tinggi, dan kompleksitas pengelolaan platform digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan strategis berupa pelatihan literasi digital yang aplikatif, penguatan infrastruktur logistik lokal, fasilitasi pembiayaan mikro, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, platform e-commerce, dan lembaga keuangan. Transformasi digital UMKM di HSU tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhutang Di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Werry Puspitasari; Adianto; Meita Istianda
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/wc5gde27

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan BPHTB terhutang di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan langsung, studi dokumentasi serta wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan proses kondensasi data, penyajian data serta verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan yang dibahas berdasarkan teori George Edward III pada kebijakan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik. Rekomendasi hasil penelitian ini Adalah melakukan Kerjasama dengan aparat desa perlu untuk lebih diintesifkan lagi karena kunci kelancaran proses sosialisasi dan eksekusi pengukuran bidang sangat dipengaruhi oleh peran aparat desa dan Membuat kebijakan terkait dengan keringanan berupa pengurangan biaya untuk ukuran luas tanah tertentu. Atau bahkan untuk masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah (dibawah UMR) dibebaskan biaya BPHTB dalam program PTSL.
Obstacles to the Implementation of Social Assistance Policy for Persons with Disabilities in South Amuntai Sub-district, North Hulu Sungai Regency Jumaidi; Barkatullah
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/pnbrrj20

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 3 of 2021 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, focusing on the social assistance program for persons with disabilities in South Amuntai Sub-district. The background of this research is based on the low number of social assistance recipients compared to the total number of persons with disabilities, with only 58 out of 231 individuals receiving aid. This indicates that the implementation of the policy has not yet been fully effective in achieving its intended goals. This research employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the implementation of the social assistance program still faces several obstacles, including inadequate program socialization, limited human resources within the Social Affairs Office, and outdated data on beneficiaries. Consequently, these issues have led to delays in assistance distribution and inaccuracies in targeting recipients. The study concludes that the effectiveness of policy implementation is highly influenced by factors such as communication, resources, and data accuracy. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, regularly update beneficiary data, and improve the capacity of implementing personnel to ensure that the fulfillment of the rights of persons with disabilities through social assistance programs can be carried out more effectively and equitably

Page 44 of 51 | Total Record : 509

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026): September Vol. 19 No. 1 (2026): Mei Vol. 18 No. 3 (2026): Januari Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue