cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 431 Documents
 40   41   42   43   44 
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga:  Kasus Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kota Padang Devi Irmayeni; Asdi Agustar; Widya Fitriana
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/mw09mj65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  Menganalisis proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Padang dan Menganalisa dampak program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Padang. Analisis yang digunakan adalah aeskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi yang ada dilapangan saat penelitian dengan lieteratur serta kebijakan yang releva. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Padang dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai aktor utama. Tahapan pemberdayaan dimulai dengan perencanaan kegiatan, yang melibatkan identifikasi kebutuhan kelompok dan penyusunan rencana secara bersama-sama dengan anggota KWT. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang mencakup pengelolaan pekarangan, pembibitan, pengelolaan hasil panen, serta penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Pendampingan rutin dari pihak terkait juga menjadi bagian penting dalam proses ini untuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, baik teknis maupun nonteknis. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai pencapaian program dan memastikan keberlanjutan kegiatan. Proses ini secara keseluruhan berhasil meningkatkan kapasitas anggota KWT dalam mengelola pekarangan sebagai sumber pangan dan ekonomi keluarga. Dampak pemberdayaan masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Padang berpengaruh secara signifikan dalam berbagai aspek. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan lahan, ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan spesifik kelompok, dan kurangnya akses ke pasar untuk hasil panen masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan program
Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Liston Suwito; Zaili Rusli; Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/rwchh947

Abstract

Penelitian ini menganalisis Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bengkalis. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun masih belum terlaksana dengan maksimal. Hambatan dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah dari faktor internal yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta faktor eksternal yaitu berupa faktor ekonomi masyarakat, keberadaan wajib pajak, dan wajib wajak yang belum balik nama atas objek pajaknya. Rekomendasi penelitian ini UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir wajib melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi PBB-P2 di Kecamatan Pinggir. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi baik internal dan eksternal, pemerintah harusnya menjadikan hambatan tersebut sebagai fokus pembenahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ditahun berikutnya
Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Di Kota Dumai Provinsi Riau Artika Pertasari; Febri Yuliani; Hasim As’ari
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/ewf85361

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan serta adanya aktivitas yang merusak ekosistem laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kesiapan dalam menerapkan kebijakan tersebut, khususnya di wilayah perikanan Provinsi Riau. Dalam pendekatan output control ini, penangkapan ikan dibatasi melalui penetapan kuota, sehingga kapal yang mengantongi izin tidak lagi diperbolehkan menangkap ikan secara tidak terbatas yang dapat melampaui kapasitas sumber daya perikanan. Selain itu, aspek krusial dari implementasi kebijakan baru ini adalah kewajiban bagi kapal perikanan berizin untuk mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Dumai secara umum sudah siap mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan pemahaman Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap aturan yang ada dan adanya upaya pengawasan yang dilakukan. Namun terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan kendala implementasi seperti koordinasi antara instansi pusat dan daerah dan keterbatasan infrastruktur seperti pengembangan pelabuhan, peningkatan sistem informasi berbasis teknologi, dan pelatihan nelayan. Dengan memperkenalkan teknologi modern dan meningkatkan fasilitas operasional, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang) Mohamad Nurpahdi; Agung Edi Rustanto; Harits Hijrah Wicaksana; Muhammad Cholifihani
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/0wg47496

Abstract

Kemiskinan ekstrem adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses ke informasi.  Untuk menangani kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat dan daerah telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan.  Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk di Kabupaten Karawang.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan di Kabupaten Karawang dan menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.  Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  Penelitian ini berfokus pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang. Lima desa termasuk dalam subjeknya, dan enam belas informan dilibatkan.  Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, subsidi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar adalah cara implementasi kebijakan dilakukan.  Namun, pelaksanaannya di lapangan belum optimal.  Salah satu faktor penghambat yang ditemukan adalah data penerima manfaat yang tidak akurat, kurangnya koordinasi antar OPD, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman pelaksana tentang substansi kebijakan.  Sebaliknya, hal-hal yang mendukung termasuk komitmen pimpinan daerah, sinergi lintas sektor melalui forum TKPKD, dan partisipasi masyarakat yang aktif.  Singkatnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang bergantung pada optimalisasi data, koordinasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pelaksana.  
Tata Kelola Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024 Robinson; Ali Yusri; Zulkarnaini
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/6yxjse70

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola parkir di Kota Pekanbaru tahun 2023–2024 dalam perspektif good governance dan New Public Management (NPM). Latar belakang penelitian adalah tingginya mobilitas kendaraan yang menimbulkan masalah parkir liar, ketidakjelasan regulasi, serta kesenjangan antara potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola parkir masih menghadapi kendala berupa lemahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana-prasarana, praktik pungutan liar, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat upaya peningkatan transparansi melalui digitalisasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, implementasi di lapangan belum optimal. Faktor penentu utama adalah kualitas aparatur, pengawasan, konsistensi regulasi, dan kesadaran publik. Penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola parkir Pekanbaru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, sehingga diperlukan reformasi kelembagaan, percepatan parkir digital, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sistem parkir yang tertib, modern, dan berkelanjutan
Pola Penguasaan Lahan Pertanian Dan Kaitannya Dengan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Helga Oktaviana; Asdi Agustar; Faidil Tanjung
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/bh06wn15

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penguasaan lahan pertanian di Nagari Sungai Sariak, mengetahui pendapatan usahatani padi sawah di Nagari Sungai Sariak dan mengetahui hubungan penguasaan lahan pertanian terhadap pendapatan usahatani padi sawah di Nagari Sungai Sariak. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan lahan di Nagari Sungai Sariak berupa penguasaan lahan milik sendiri dan penguasaan lahan bukan milik sendiri berupa bagi hasil dan sewa. Pendapatan usahatani tertinggi berada pada penguasaan lahan sewa dan terendah berada pada penguasaan lahan bagi hasil. Penguasaan lahan milik sendiri banyak mengeluarkan biaya produksi sedangkan penguasaan lahan sewa paling sedikit mengeluarkan biaya produksi. Hubungan status penguassaan lahan pertanian dengan pendapatan usaha tani memiliki korelasi positif dengan kekuatan hubungan sedang, semakin besar penguasaan lahan maka pendapatan usahatani semakin meningkat
Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel Terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau Matnuril; Ujang Paman; Junaidi; Khairul Amri
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/csqdn623

Abstract

Pembagian urusan pemerintah di bidang kehutanan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi berada pada kawasan hutan dengan fungsi lindung dan fungsi produksi serta pada fungsi konservasi dengan bentuk pengelolaan Taman Hutan Raya. Ekspansi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru membawa konsekuensi tekanan terhadap kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan mandatori biodiesel terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada informan yang ditetapkan secara purposive sampling dengan menerapkan kriteria khusus diantaranya; pejabat yang bertugas sebagai pemangku wilayah pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak, pemangku wilayah administrasi desa, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, akademisi dan peneliti terdahulu yang memiliki relevansi kuat terhadap masalah yang dikaji. Informan terdiri dari multi pihak diantaranya; pemerintah, lembaga pengelola hutan desa, masyarakat pelaku usaha, akademisi, dan NGO. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (peraturan perundangan, jurnal ilmiah, laporan dan sebagainya). Hasil kajian ini menemukan terdapat dampak kebijakan mandatori biodiesel terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau antara lain; pertama, kebijakan mandatori biodiesel mendorong minat pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan ekspansi pembukaan kebun kelapa sawit baru menimbulkan konsekuensi semakin tingginya tekanan terhadap kawasan hutan karena semakin terbatasnya lahan; kedua, kebijakan mandatori biodiesel mendorong penurunan partisipasi implementasi perhutanan sosial terhadap pengembangan komoditas agroforestry
Politik Uang Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Moh. Maliki; Hasanuddin; Auradian Marta
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/6rm14f94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik uang yang mewarnai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dan faktor penyebab terjadinya praktik politik uang tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini yaitu teori oleh Bumke (2021) yang mengidentifikasi politik uang yang terdiri atas vote brokers, vote buying, dan korupsi politik. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang menggunakan pengembangan teori pilihan rasional dan penyesuaian dengan temuan di lapangan. Lokasi penelitian ini yakni di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Praktik politik uang yang terjadi melibatkan adanya vote brokers yang menjadi perantara memberikan uang kepada pemilih dengan melakukan praktik vote buying untuk memenangkan suara sehingga terjadinya korupsi politik didalamnya. Praktik politik uang ini telah ditindaklajuti oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan 6 (enam) dugaan pelanggaran politik uang yang ditangangi oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan ini, hanya 2 (dua) kasus yang terbukti dan diproses pidana. karena sulitnya mendapatkan bukti.  Faktor-faktor yang menyebabkan praktik politik uang yaitu hubungan patron-klien, rendahnya party-id, kurangnya pendidikan politik, ekonomi, budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Praktik politik uang yang terjadi telah mencederai proses demokrasi sehingga proses demokrasi yang berlansung tidak sesuai prinsip luberjurdil
Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Awareness Oleh Akun Instagram @PCOSFIGHTERINDONESIA Shaumiya Rahmi Alno Putri; Yasir; Anuar Rasyid
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jc5qb910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi kesehatan reproduksi yang diterapkan oleh akun Instagram @pcosfighterindonesia dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan reproduksi pada wanita penderita PCOS. Di tengah tingginya prevalensi PCOS yang berdampak tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis teks media. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik akun dan followers, observasi konten digital, serta analisis dokumentasi yang mencakup infografis, video pendek, dan interaksi pada fitur Instagram seperti live streaming dan sesi tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi penyampaian pesan dilakukan melalui pendekatan edukatif yang sederhana namun empatik, penggunaan narasi personal dari penyintas (testimoni), dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan profesional. Pesan disampaikan secara persuasif, tidak menggurui, dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens. (2) Saluran media yang digunakan secara dominan adalah fitur feed untuk edukasi visual, story untuk pengingat cepat dan interaksi ringan, serta live session untuk diskusi langsung yang mendalam. Strategi ini disesuaikan dengan perilaku konsumsi media perempuan usia produktif sebagai target audiens. (3) Dampak dari komunikasi akun ini mencakup peningkatan pemahaman tentang PCOS (kognitif), tumbuhnya empati dan rasa kebersamaan dalam komunitas digital (afektif), serta perubahan perilaku ke arah hidup sehat seperti pola makan, olahraga, dan konsultasi medis rutin (konatif)
Analisis Fungsi Kelompok Wanita Tani Pengolahan Hasil Pertanian di Kabupaten Pasaman Anna Ummi Khaira; Hery Bachrizal Tanjung; Fuad Madarisa
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/53kw5v77

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang analisa fungsi kelompok wanita tani di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2024 pada kelompok wanita tani pengolahan hasil pertanian. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pelaksanaan fungsi KWT pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pasaman, dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi KWT pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan survey dengan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan data dari populasi semua anggota kelompok KWT pada 10 (sepuluh) KWT pengolahan hasil pertanian di kabupaten Pasaman. Adapun alat yang digunakan untuk tujuan pertama penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan skor total nilai yang dijawab responden dibagi dengan total nilai maksimal kuisioner dikali 100% dengan rincian sebagai berikut : (1) sangat rendah (1-25), rendah (26-50), sedang (51-75), dan tinggi (76-100). Sedangkan analisis untuk tujuan penelitian kedua adalah Partial Least Squarw (PLS). Hasil Penelitian pada tujuan pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi KWT pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pasaman dinilai berada pada kriteria tinggi 69,8% untuk wahana belajar, wahana kerjasama dengan kriteria tinggi 61,4%, unit produksi dengan kriteria sedang, 45,8% dan unit usaha 52,1% dengan kriteria tinggi. Hasil penelitian pada tujuan kedua menunjukkan bahwa faktor – faktor yang berpengaruh terhadap fungsi KWT pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pasaman meliputi : karakteristik responden/KWT (pengalaman berusahatani), peran penyuluh  (inisiator), dukungan pasar (permintaan produk), dan dinamika kelompok (struktur kelompok).

Page 43 of 44 | Total Record : 431

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue