cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 431 Documents
 40   41   42   43   44 
Konversi Utang PT Menjadi Saham Berdasarkan UU Kepailitan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 Rafi Muhammad Ave; Rembrant; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/08w4p646

Abstract

This study aims to analyze the regulation of debt-to-equity conversion in limited liability companies within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and examine the considerations of commercial court judges in ratifying peace plans through a case study of Commercial Court Decision Number: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst involving PT. Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). The research method employs a normative juridical approach with descriptive-analytical characteristics, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document study and library research. Data analysis techniques use qualitative methods through interpretation, conclusion drawing, and presentation in sentence form based on expert opinions and statutory regulations. Research results indicate that debt restructuring through debt-to-equity conversion is not specifically regulated in the Bankruptcy Law, making legal foundations rely solely on technical provisions such as Articles 222, 281 of the Bankruptcy Law, and Article 41 of the Company Law, which potentially conflict with business continuity and balance principles, particularly in the WSBP case that was under special monitoring by the Financial Services Authority yet still obtained homologation ratification that could potentially harm creditors
Transaksi Hubungan Seksual Melalui Michat Dalam Perspektif Perundang-Undangan Putri Salamah, Maydaria; Usman; Erwin
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/whewh756

Abstract

The development of digital technology has created new phenomena in prostitution practices through the Michat application, raising problems of norm ambiguity and regulatory disintegration in the Indonesian legal system. Regulations regarding sexual transactions through Michat are scattered across various laws such as the Criminal Code, ITE Law, Pornography Law, TPPO Law, and TPKS Law, each with different approaches without clear harmonization, creating legal uncertainty for law enforcement officers and society. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches to analyze the harmonization of regulations and law enforcement regarding sexual transactions through Michat. The research results show significant disharmonization in laws related to sexual transactions through Michat, where this regulatory disintegration creates norm overlaps, inconsistent article application, and legal uncertainty reflected in concrete cases in Surabaya (2024) and Mamuju (2023) which used different legal bases for similar cases. The research concludes that legislative harmonization becomes an urgent need to create alignment, consistency, and legal certainty in the national legislative system to provide optimal protection for victims and effective law enforcement against digital technology-based crimes
Pentingnya Linearitas Latar Belakang Pendidikan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Garina Siskawati; Masbirorotni
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/j1q3fg38

Abstract

Linearitas latar belakang guru merupakan salah satu penunjang kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pengumpulan data tinjauan pustaka (literature review). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya latar belakang pendidikan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lineritas pendidikan guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik baik itu pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kedudukan dan peran guru sangat besar pengaruhnya yang merupakan titik paling strategis dalam kegiatan pembelajaran. Guru merupakan faktor pertama dan penentu (kunci) keberhasilan pembelajaran. Kesesuaian pendidikan guru juga termasuk kedalam keprofesionalannya seorang guru, yang dimana kesesuaian pendidikan guru berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran yang baik
Administrasi Publik dan Tantangan Kebijakan Iklim: Menelusuri Tren Penelitian Melalui VOSviewer Trio Saputra; Pebriana Marlinda; Alentina Sihombing
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/81cr8e55

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis kebijakan perubahan iklim dari perspektif administrasi publik menggunakan pendekatan bibliometrik. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tren penelitian, kolaborasi penulis, dan pemetaan tematik terkait kebijakan perubahan iklim dari tahun 2015 hingga 2025. Data dikumpulkan dari 200 artikel yang terindeks di Scopus dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hasil analisis menunjukkan bahwa fokus penelitian yang paling dominan adalah kebijakan (25%), dampak perubahan iklim (26,67%), dan lingkungan (13,33%). Visualisasi bibliometrik mengungkapkan bahwa topik-topik seperti perubahan iklim, karbon dioksida, keberlanjutan, dan polusi udara merupakan hal yang sentral dalam wacana ilmiah. Studi ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian di bidang evaluasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor dan pendekatan kebijakan adaptif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Secara keseluruhan, studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur kebijakan publik dan menawarkan arah baru untuk penelitian kebijakan perubahan iklim yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.
Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru SD Kartika XVII-1 Pontianak Devi; Luhur WIcaksono
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/sqkb6h03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi supervise akademik kepala sekolah dalam meningkatkan profesialisme Guru Guru SD Kartika XVII-1 Pontianak. Bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek Penelitian berjumlah 4 orang, yaitu kepala sekolah dan dewan guru tiga orang. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan member cheek. Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga temuan yaitu: (1) perencanaan program supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah SDKartika XVII–1 Pontianak dalam mengembangkan profesionalisme guru sudah tersusun dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, (2) teknik supervisi yang dilakukan kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan menggunakan teknik supervisi secara individu dan langsung kunjungan kelas, (3) evaluasi supervisi yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru dilihat dari kinerja yang tampak pada guru, dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini guru sangat terbantu dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dalam implementasi supervisi akademik kepala sekolah ini haruslah memiliki rencana kerja, melakukan pengawasan dalam setiap pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi yaitu mengukur dan menilai dari hasil kinerja yang telah dilakukan, maka dapat meningkatkan profesionalisme kerja para guru
Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/day8fh90

Abstract

Kebijakan penggunaan sepeda listrik diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, secara lapangan, mayoritas pelajar terutama pada tingkat SMP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi menuju sekolah, bahkan terkadang terjadi kemacetan terutama saat waktu-waktu berangkat ataupun pulang sekolah, kebijakan memang perlu dijalankan salah satunya dengan ada koordinasi antara Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa upaya sudah dilakukan,  dengan terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penggunaan sepeda listrik dikalangan pelajar. Berbagai macam referensi terdahulu serta aturan kebijakan digunakan untuk menganalisa penggunaan sepeda listrik secara empiric sehingga menghasilkan simpulan untuk memperjelas narasi tentang fenomena yang terjadi di lapangan
Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Instrumen Oligarki dan Kartelisme: Analisis Kritis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Sesilia Grace Sitohang; Yusmar Yusuf
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/33e54206

Abstract

Studi ini menganalisi peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam memperkuat oligarki dan kartelisme serta dampaknya terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan, Penelitian ini menemukan bahwa CSR sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat  Oligarki dan kartelisme serta dampaknya terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa CSR sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh korporasi, memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan, serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan penglibatan masyarakat dalam pelaksanaan CSR. Rekomendasi yang diberikan adalah perluasan regulasi dan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman CSR sebagai instrumen oligarki dan kartelisme serta implikasinya terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Di Bakesbangpol Provinsi Riau Indra Mardeni Putra; Adianto; Indry; Ayu Tri Utami
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/3zqqv884

Abstract

This study aims to analyze the management of regional assets (BMD) in the Riau Province Bakesbangpol and identify challenges in these management activities. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of direct observation, documentation studies, and interviews with informants selected purposively. The data obtained were subjected to data reduction, data presentation, and verification processes to draw conclusions. This study found that the management of regional assets in Bakesbangpol has been carried out in accordance with the rules that should refer to theoretical aspects and regulations governing the cycle and stages of regional asset management, namely Permendagri No. 19 of 2016. The challenges faced by Bakesbangpol Riau Province in managing BMD lie in the administrative aspects during the transition or change of regional asset managers. In addition, the less than optimal utilization of information technology needs to be addressed so that BMD management can be carried out effectively and efficiently in the future
Penempatan Pegawai Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Neha; Febri Yuliani; Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/am05jy80

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan kekosongan jabatan di setiap kantor kecamatan, ditambah dengan latar belakang pendidikan pegawai yang tidak sesuai dengan tugas jabatan, serta minimnya pelatihan yang diberikan, dapat menyebabkan penempatan pegawai menjadi tidak optimal. Hal ini juga berdampak pada kesenjangan kompetensi yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif. Ketidaksesuaian ini juga berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan pegawai akibat beban kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penempatan Pegawai Kecamatan dan faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan menekankan pada kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan motivasi tim. Penilaian kinerja menjadi dasar utama untuk menilai kemampuan mereka, sementara kesesuaian dengan budaya organisasi juga diperhatikan agar pegawai dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, keterampilan komunikasi dan pengelolaan menjadi nilai penting, sedangkan pendidikan formal dianggap sebagai tambahan yang mendukung. Faktor yang mempengaruhi seperti Kedisiplinan, motivasi, kepribadian berperan besar dalam menentukan posisi yang tepat, sehingga pegawai dapat menjalankan tugas dengan efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya Wawan Shofwani; Mochamad Dicky Yudhantaka; Masduki Duryat
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/8a03c171

Abstract

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang sekarang berubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) resmi diberlakukan oleh Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’thi, perubahan juga terjadi pada istilah zonasi menjadi domisili, yakni siswa akan dinilai layak atau tidaknya masuk ke sekolah negeri berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah. Istilah tersebut tentu tidak terlalu berbebda dengan kebijakan zonasi yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan sebelumnya. Tujuan dari kebijakan tersebut diterapkan adalah sebagai upaya pemerataan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut dirintis tentu masih menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan zonasi atau domisili SPMB yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen, memunculkan problematika-problematika yang akan timbul, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap peserta didik, orang tua, serta satuan pendidikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif – deskriptif analitis, melalui studi literatur dan wawancara terhadap pemangku kepentingan. Penulis mengidentifikasi bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak positif dalam mengurangi kesenjangan pendidikan tetapi juga melahirkan beberapa masalah, yaitu keterbatasan daya tampung sekolah, ketimpangan kualitas antar sekolah, serta resistensi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel agar prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara normal

Page 42 of 44 | Total Record : 431

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue