cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum" : 31 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Adysto Dea; Ronny A. Maramis; Toar Neman Palilingan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia. Netralitas birokrasi jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pegaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020. Ketidaknetralan dari ASN ini tentu memberikan dampak ataupun akibat yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelanggaran netralitas ASN dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelanggaran netralitas ASN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, PP Nomor 42 Tahun 2004. Kemudian di dukung oleh Surat Keputusan Bersama yang di tanda tangani oleh 5 lembaga negara yaitu Bawaslu, Menpan-RB, KASN, BKN, dan Menteri Dalam Negeri. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Dengan adanya penguatan sitem merit dan strategi pemerintah semoga dapat mengurangi pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 mendatang. Kata Kunci : Netralitas, ASN, Pilkada, Hukum Tata Negara.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Risaldi Gosal
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap kegiatan penambangan ilegal (tanpa ijin) berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan untuk mengetahui penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal (tanpa ijin) berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 2. Dalam penerapan sanksi dan penegakan hukum kegiatan penambangan tanpa ijin berdasar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, menjadi dilematis persoalan berhadapan dengan kehidupan rakyat yang melakukan usaha kegiatan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi penambang tanpa ijin dibenturkan pada masalah perijinan yang sulit diperoleh bagi penambang rakyat, regulasi, pembinaan dan pengawasan, masalah sosial ekonomi dan berhadapan dengan penegakan hukum dan tidak kalah pentingnya dampak kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, kesehatan dan keamanan bagi penambang bahkan berpengaruh pada pendapatan/penerimaan negara/daerah di mana terdapat wilayah pertambangan mineral dan batubara.Kata Kunci : pertambangan ilegal
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BUKU TERKAIT PENGGANDAAN BUKU SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Michelle Gratia Assa
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku terkait penggandaan buku secara illegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait penggandaan buku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang kemudian ditarik kesimpulan : 1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yakni perlindungan preventif (pencegahan) dengan menyediakan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, serta melalui pendaftaran hak cipta, penggunaan perjanjian lisensi, penggunaan tanda hak cipta yang menunjukkan adanya upaya untuk melindungi dan kepastian hukum hak cipta. Selain itu terdapat juga perlindungan represif untuk menanggulangi apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta buku, yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan niaga dengan gugatan ganti rugi secara perdata dan tuntutan pidana. 2. Dalam hal penggandaan buku, implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh hak cipta yang menganut sistem delik aduan, lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah, masih tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang terkait penggandaan atau distribusi buku, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Hak Cipta. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Penggandaan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGGUSURAN PAKSA TANAH BANGUNAN OLEH PEMERINTAH Windy Ayu Alfionita Wangka; Anna S. Wahongan; Marthin Doodoh
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggusuran paksa tanah bangunan oleh pemerintah dapat menjadi isu yang kontroversial dan menimbulkan konflik di masyarakat. Dalam analisis ini, kita akan mempelajari bagaimana hukum berperan dalam pelaksanaan penggusuran paksa tanah bangunan oleh pemerintah. Kita akan memfokuskan pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan penggusuran paksa, termasuk aspek-aspek konstitusional, UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didalam dan hukum administrasi negara. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan penggusuran tanah bangunan oleh pemerintah, serta bagaimana masyarakat dapat melindungi hak-haknya dalam situasi seperti ini. Kata kunci: Penggusuran Paksa Tanah Bangunan, Pemerintah, Hukum, Konstitusi, UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Hukum Administrasi Negara.
PENYELESAIAN HUKUM MENGENAI ORANG YANG MENJUAL TANAH ADAT TANPA PERSETUJUAN DARI MASYARAKAT ADAT Deswita
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki adat yang beragam dari berbagai-bagai daerah. Hukum adat terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang kemudian dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Salah satu hak yang dikenal dalam hukum adat adalah hak ulayat, dimana hak ulayat merujuk kepada hak tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah yang mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Tindakan penjualan tanah adat secara bebas, dapat memengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan pada masyarakat setempat. Hal ini dapat dibuktikan diberbagai kasus di daerah-daerah yang adatnya masih kental seperti di Desa Tadongkon, Toraja Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap orang yang menjual tanah adat tanpa persetujuan dari masyarakat adat di Toraja Utara. 2. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang akan dikenakan dilihat dari sudut pandang hukum adat di Toraja Utara terhadap pihak yang dinyatakan bersalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hokum normatif-empiris dengan melakukan 2 pendekatan yaitu, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian ini maka kesimpulan yang didapatkan bahwa dalam penyelesain sengketa tanah adat ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu, tahap musyawarah, tahap somasi (protes) terhadap sertifikat tanah yang diterbitkan tanpa ijin, dan tahap gugatan ke pengadilan. Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang menjual tanah adat yaitu: 1. Hilangnya hak atas tanah adat. 2. Sanksi moral. Kata Kunci : Hukum Adat, Hak Ulayat, Tanah Adat, Masyarakat Adat
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN CARA NEGOSIASI Ackselnaldo Gibert Takaliuang; Eugenius Paransi; Renny Nansy Koloay
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan cara negosiasi dan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa tanah dengan cara negosiasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan cara negosiasi dalam undang-undang no 30 tahun 1999, semuanya dikembalikan pada kesepakatan yang di buat oleh para pihak yang bersengketa dilakukan berdasarkan asas itikad baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan berkontrak, Asas kerahasiaan. Mengenai waktu dan pertemuan yang dilakukan secara langsung ataupun melewati media online semuanya tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa. 2. Sampai saat ini penyelesaian sengketa tanah dengan cara negosiasi cenderung terus berkembang di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah dengan cara negosiasi pun berjalan efektif apabila yang bersengketa adalah individu dan individu. Adapun kecenderungan negosiasi menjadi tidak efektif dan berjalan sangat lama adalah subjek yang bersengketa yang tidak seimbang contohnya kelompok masyarakat dengan badan usaha atau kelompok masyarakat dengan pemerintah. Akan tetapi penyelesaian sengketa tanah dengan cara negosiasi tetap diutamakan. Kata Kunci : sengketa tanah, negosiasi
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG Estrella Frynny Rotinsulu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban yang diberikan negara kepada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam peraturan yang ada yaitu terdapat dalam Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yang dimana dalam pengadaan tanah terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu dimulai dengan Tahapan Perencanaan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada dalam wilayah objek pengadaan tanah yang nantinya akan disusun dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang memuat informasi penting dari pengadaan tanah. 2. Pertanggungjawaban negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga untuk menjamin hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sendiri. Dalam hal pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang terkena dampak dibuktikan dengan adanya Ganti Rugi yang nantinya akan diberikan. Kata Kunci : pengadaan tanah, kepentingan umum
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KEMA I KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA) David Ernst Tumbelaka
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki kewenangan dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa, manampug dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan Badan Permusyawaratan Desa dan fungsinya dalam pembentukan peraturan sebagai badan perwakilan dalam mengawasi pemerintahan eksekutif yang dijalankan harus sesuai dengan undang-undang dan dalam pembentukan peraturan desa. Serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan desa, studi kasus di desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.
PENGAWASAN TERHADAP TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI SUATU PERUSAHAAN DI INDONESIA Annisa Inayah
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan tenaga kerja asing yang di tempatkan disuatu perusahaan di Indonesia dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja asing yang di tempatkan di suatu perusahaan di indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penggunaan TKA di Indonesia lebih di sederhanakan proses perizinan dengan di hapus beberapa pasal dalam Undang-undang ketenagakerjaan sehingga TKA di Indonesia semakin melonjak. Penempatan TKA berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No 34 Tahun 2021 penggunaan tenga kerja asing yang mengatur bahwa penggunaan TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu tidak sesuai karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi aturan tersebut, mulai dari rekruitmen TKA yang belum sepenuhnya berjalan selektif dalam hal ini masih terdapat tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian (unskill workers) yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. 2. dalam pelaksanaan pengawasan belum optimal sehingga masih adanya pelanggaran oleh TKA Dimana peran dari petugas pengawas sangatlah diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Kata Kunci : perusahaan, persyaratan dan pengawasan tenaga kerja asing.
KAJIAN PUTUSAN NOMOR 7/Pid.B/LH/2022/PN TONDANO ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DI LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Natanael Mario Pantouw; Herlyanty Y. A. Bawole; Edwin N. Tinangon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan dan untuk mengetahui kajian tentang putusan nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano dalam perkara kerusakan lingkungan akibat pertambangan di luar wilayah izin pertambangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, perdata dan pidana. Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan kawasan hutan yang tidak terkendali akibat tidak diterapkannya good mining practices. Maraknya kegiatan pertambangan illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya, yaitu faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. 2. Perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Kata Kunci : pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu

Page 2 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue