cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 24   25   26   27   28 
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Liputo, Amir
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepala daerah serta hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem penyelenggaraaan pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana mekanisme  pemberhentian Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sangat penting dan strategis, apalagi kedudukan Gubernur sebagai wakil  Pemerintah di daerah dalam membina dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pertanggungjawaban kepala daerah sebagai unsur utama dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah  menunjukkan adanya sifat parlementer dalam mekanisme pertanggungjawabannnya, dalam arti adanya pertanggungjawaban politik. 2. Pemberhentian kepala daerah ada yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung dan Presiden, dan ada yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yaitu dalam hal kepala daerah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan didakwa melakukan tindak poidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah cukup memcakup substansi mengenai alasan pemberhentian kepala daerah baik dari aspek politik maupun dari aspek yuridis sehingga masih perlu dipertahankan. Kata kunci:  Mekanisme, pemberhentian, kepala daerah
IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU NO.12 TAHUN 1995) (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO) Banjarnahor, Rianti
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano dan bagaimana penerapan UU No 12 tahun 1995 tentang LAPAS  dikelas IIB Tondano. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat disimpulkan: 1. Pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyaraktan kelas IIB Tondano masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain sarana gedung yang sudah melebihi kapasitas (over capacity), mandi cuci kaki yang kurang memadai sehingga Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak yang berwenang untuk  memberikan bangunan yang baru atau pengerenovasian tempat tersebut sehingga napidana dan tahanan dapat tinggal dengan baik selama menjalani masa hukumannya. Selain itu juga kemampuan suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana dan suatu Rumah Tahan Negara dalam melayani tahanan tergantung dari pada jumlah penghuninya. Jika dalam suatu lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan Negara mengalami kelebihan kapasitas maka fasilitas yang ada yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut harus memadai sesuai dengan jumlah narapidana atau pun tahanan yang ada. 2. Penerapan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 belum terealisasi dengan baik diakibatkan lapas tersebut yang sudah melebihi kapasitas (over capacity), mandi cuci kaki yang kurang memadai, sedangkan keberhasilan suatu Lembaga Pemasyarakatan tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia. Kata kunci: Implementasi, Hak-Hak, Narapidana
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PASAL 38 PIAGAM MAHKAMAH INTERNASIONAL Wullur, Rodrigo
LEX ADMINISTRATUM Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dialkukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Ketentuan Hukum Internasional Berkaitan Dengan Proses Pembentukan Perjanjian Internasional Antar Negara dan bagaimanakah Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menurut ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, bahwa proses pembentukan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dapat dilakukan melalui tiga tahap, dan pada umumnya tiga tahap yang harus dilalui dalam penyusunan suatu naskah perjanjian yakni : perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), pengesahan (ratifikasi).  Selanjutnya tentang naskah perjanjian itu sendiri juga dilakukan dengan tiga cara, yakni penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah perjanjian internasional dan dalam prakteknya ketiga tahap tersebut dapat dilakukan sekaligus. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, biasanya terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex.  2. Pemberian ratifikasi suatu negara terhadap perjanjian internasional menandakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dalam praktek, setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap negara peserta, karena perjanjian internasional tersebut menjadi sumber hukum jika terjadi persoalan antar negara. Oleh karena itu kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan  bahwa : Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Kata kunci: Kekuatan Mengikat, Perjanjian Internasional, Sumber Hukum Internasional, Mahkamah Internasional
EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Sirajuddin, Sirajuddin
LEX ADMINISTRATUM Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan juga sebagai nagara hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusinya UUD 1945. sebagai negara demokrasi maka kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan, wujud dari sebuah implementasi demokrasi dapat dilhat dalam proses pemilihan Umumu atau biasa disingkat dengan PEMILU. Pemilihan Umum ini digunakan untuk memilih wakil rakyat baik untuk duduk dieksekutif maupun legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian  deskriptif,  pendekatan  normatif  yang terfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronasi vertical dan horizontal dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum serta ditambah dengan data empiris. kemudian dikelompokkan ke dalam bahan penelitian, urgensi dan relevansi dalam  objek  penelitian,  kemudian  diolah,  diklasifikasikan  secara sistematis,  logis,  dan  yuridis  dengan  maksud  untuk  mendapatkan gambaran  umum  dan  spesifik  mengenai  objek  penelitian.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif yuridis. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan peranannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan. oleh karena itu maka diperkuatlah kelembagaannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun melihat proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik tersebut ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Pencapaian tujuan tersebut terhambat karena banyak masalah internal partai khususnya kader-kader yang tersandung korupsi, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak efektifnya penerapan fungsi dari partai politik itu sendiri. Oleh karena itu Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
PENERAPAN HUKUM STANDAR GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM Pessak, Romana Octavia Debora
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis normatif. Yang pendekatannya menggunakan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), Undang-undang No. 2 Tahun 2012, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Sumber data juga diambil dari buku-buku dan jurnal hukum. Pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan. Hasil yang didapat dalam penelitian tesis ini sebagai berikut, proses pengadaan tanah memiliki tahapan-tahapannya yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang paling banyak terdapat masalah yaitu pada tahapan persiapan dan pelaksanaan. Diantaranya masalah yang timbul adalah para pemegang hak atas tanah tidak setuju dengan nilai atau bentuk ganti rugi yang dianggap merugikan mereka. Ganti kerugian yang harusnya diberikan karena adanya kerugian fisik dan nonfisik dari para pemegang hak atas tanah. Adapun solusi yang diangkat yaitu, solusi dengan melihat aspek hukum, penilaian aset, dan psikososial.Kata Kunci : Penerapan Hukum Standar Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT PADA OPERASI MILITER SELAIN PERANG ATAU OMSP Mantik, Senly N.
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 pulau. Diantara pulau-pulau tersebut ada yang telah terjangkau pelayanan kesehatan dan ada pula yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Belum terjangkaunya pelayanan kesehatan pada pulau-pulau tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan sangat terbatas.Untuk memenuhi hal tersebut TNI Angkatan Laut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) telah ditetapkan oleh Panglima TNI untuk memenuhi HAM Kesehatan Masyarakat di pulau-pulau kecil dengan memfungsikan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Dengan dasar tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif hasil penelitian menunjukkan salah satu tugas OMSP TNI Angkatan Laut dalam memenuhi HAM atas kesehatan masyarakat lewat Pelayanan dan dukungan Kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Sebagai Kesimpulan pemenuhan HAM atas kesehatan masyarakat merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut di masa damai dengan mengimplementasikan kegiatan OMSP lewat kegiatan bhakti social kesehatan kepada masyarakat. Kata Kunci : HAM, kesehatan, rumah sakit, angkata laut, operasi militer.
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DPR RI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN MENURUT UU NO 17 TAHUN 2004 Rorimpandey, Jacson
LEX ADMINISTRATUM Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana kedudukan DPD RI menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana tinjauan yuridis fungsi DPD dalam pengawasan pelaksanaan APBN menurut Undang-undang no. 17 tahun 2014.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Menurut ketentuan Pasal 248 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan antara lain dapat megajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan daerah. 2. Penyampaian hasil pengawasan menurut Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan, antara lain : DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang paripurna DPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib. Kata kunci: Fungsi DPD, Pengawasan, Pelaksanaan APBN
DAYA KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2003 JO PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Yesak, Erik
LEX ADMINISTRATUM Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana daya kekuatan mengikat putusan mediasi pasca keluarnya Perma Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2016 dan sejauhmana manfaat mediasi para pihak yang berperkara pasca keluarnya Perma No. 1 Tahun 2016 yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kekuatan hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa yang dimana kekuatan hukumnya itu sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di hadapan persidangan. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah sebagai berikut: a) In Kracht Van Gewijsde (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap); b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi; c) Dapat dieksekusi; d) Tidak ada upaya hukum lain. 2. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim.Kata kunci: mediasi; peraturan mahkamah agung;
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Theodora, Grace
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan wilayah Nusantara terdiri dari 13.487 pulau yang menguntai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang mempunyai kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terkandung didalamnya, merupakan potensi nasional yang perlu digarap dan dikelola dengan baik dan seoptimal mungkin. Namun hingga saat ini kekayaan dan potensi pulau-pulau tersebut belum dapat dioptimalkan pengelolaannya, terutama pengelolaan pulau-pulau kecil.  Sehingga permasalahan yang timbul, sering terjadi di pulau-pulau kecil dan pesisir di Provinsi Sulawesi Utara tentang kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Olehkarenaruanglingkup penelitianini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian juridis kepustakaan yakni dengan ?cara meneliti bahan pustaka?atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.?  Kewenangan pemerintah daerah di dalamnya tercakup kekuasaan atau kewenangan, untuk membuat, melaksanakan atau menerapkan hukum yang berlaku, maupun untuk memaksakannya kepada pihak-pihak yang tidak mentaatinya. Kata Kunci: Pengelolaan
TINJAUAN HUKUM HAK SERVITUUT JIKA MELINTASI TANAH MILIK ORANG LAIN Wirandhana, Erwin
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum hak servituut menurut undang-undang pokok agrarian dan bagaimana penerapan hak untuk melintasi pekarangan (Servituut) di tinjau dari jenis-jenis kebendaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, di mana dengan menggunakan metode penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: 1. Dalam hukum pertanahan di Indonesia, ada suatu hak yang biasa disebut pengabdian pekarangan (hak Servituut) terkait dengan permasalahan tersebut di atas. Mengenai hak Servituut ini diatur di Kitab Undang-UndangHukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (?BW?) mulai Pasal 674 sampai Pasal 710 BW. Menurut Pasal 674 BW, pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang. 2. Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 675 BW). Sementara itu dalam Pasal 686 BW disebutkan berbagai macam hak Servituut, termasuk diantaranya hak untuk melintasi pekarangan dengan jalan kaki atau melintasi pekarangan dengan kendaraan.Kata kunci: servituut, melintas pekarangan

Page 26 of 113 | Total Record : 1124

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue