Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kawasan Pertambangan di Desa Mantowu Kabupaten Buton La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra; Samsul; Hadi Supriyanto; La Gurusi; Wa Ode Novita Ayu Muthmainna; Sapril
Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani Vol. 3 No. 1 (2025): APRIL, Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/permadani.v3i1.7684

Abstract

Desa Mantowu, Kabupaten Buton, merupakan salah satu wilayah yang berada di sekitar kawasan pertambangan aspal terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang intensif berdampak pada keberlanjutan hutan di sekitarnya dan mengancam keseimbangan ekosistem serta sumber penghidupan masyarakat lokal. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelestarian hutan menjadi salah satu tantangan utama. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan secara lestari dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, praktik lapangan, serta fasilitasi kesepakatan komunitas mengenai pemanfaatan hutan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang fungsi ekologis, ekonomi, dan hukum dari hutan. Selain itu, terjadi aktivasi peran tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan dalam kampanye konservasi, serta muncul inisiatif pengembangan ekonomi alternatif berbasis hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan tanaman obat. Masyarakat juga terlibat aktif dalam upaya reboisasi dan menyusun kesepakatan informal terkait tata cara pemanfaatan hutan. Pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai lokal dapat mendorong transformasi pemikiran dari eksploitasi menuju konservasi yang berkelanjutan.
Strengthening Community Legal Literacy on Land Boundaries and Land Rights in Saragi Village L.M. Ricard Zeldi Putra; Samsul; Wa Ode Novita Ayu Muthmainna; Jufri; Alimato
Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani Vol. 3 No. 2 (2025): OKTOBER, Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service article reports the implementation and outcomes of a program entitled “Strengthening Community Legal Literacy on Land Boundaries and Land Rights in Saragi Subdistrict.” The program was developed in response to recurring community challenges related to unclear land boundaries, weak documentation, and limited understanding of land rights and administrative procedures, which may escalate into prolonged disputes and social tension. The main objective was to improve residents’ legal literacy and practical capacity to prevent and manage land boundary issues in an orderly and peaceful manner. The program employed a participatory educational approach consisting of three phases: preparation, core implementation, and evaluation with follow-up. During the preparation phase, coordination with the subdistrict office, neighborhood leaders (RT/RW), and community figures was conducted to map common problems and tailor the content to local needs. The core implementation involved three main activities: (1) legal socialization and education on land boundaries, land rights, ownership evidence, and precautionary principles in transactions and inheritance; (2) practical boundary clarification training, including simulations of boundary marker placement, simple boundary sketch mapping, photo documentation, and drafting written boundary agreements (minutes) acknowledged by local authorities; and (3) a consultation clinic with light mediation support to guide residents in resolving boundary issues through structured deliberation before resorting to formal legal channels. Evaluation results indicated increased participant understanding of key land-law concepts, improved awareness of the importance of documentation and witnesses, and stronger readiness to apply preventive practices. The program also produced practical outputs, including document templates (boundary minutes and land-document checklists) and a recommended local contact point for ongoing guidance. Overall, the program demonstrates that integrating education, hands-on practice, and consultative support can strengthen community legal literacy, reduce dispute risks, and promote social harmony in land-related matters.
Penyuluhan Isbat Nikah bagi Pasangan Tidak Tercatat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton Samsul; La Gurusi; La Asiri; Herianto; Nurdin; L.M. Ricard Zeldi Putra; La Ode Darmin; Agusraman
Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan hukum dan dalam administrasi kependudukan. Salah satu dampak paling signifikan adalah ketidakjelasan hak bagi istri dan status hukum atas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan penyuluhan isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Pengabdian masyarakat ini, dilakukan dengan metode penyuluhan yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat Desa Labuandiri terkait isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 28 Juli 2024 yang bertempat di Aula Pertemuan Desa Mantowu. Hasil kegiatan ini memberikan solusi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan isbat nikah, termasuk dokumen yang diperlukan dan pihak yang dapat dihubungi, seperti kepala desa dan petugas Pengadilan Agama, untuk mendapatkan bantuan dalam proses legalisasi pernikahan.
The Urgency of Updating Buton Regency’s RTRW to Support Sustainable Tourism Development: Bahasa Indonesia Samsul Samsul; Eko Satria; L.M. Ricard Zeldi Putra; Muhammad Rahmatul; Muhamad Suntjungi
Dialogia Iuridica Vol. 17 No. 1 (2025): Dialogia Iuridica Journal Vol. 17 No. 1 Year 2025
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v17i1.11288

Abstract

Buton Regency possesses substantial tourism potential, encompassing natural, cultural, historical, and maritime attractions. However, the sector's contribution to the local economy remains limited due to misalignment between the Regional Spatial Plan (RTRW) and the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA). This study aims to evaluate the alignment between the RTRW of Buton Regency (2013–2033) and the RIPPDA (2021–2026), and to propose strategic legal policy updates to support superior and sustainable tourism development. This is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Data were obtained from regional legal documents, policy reports, and other secondary sources. The data were analyzed qualitatively using content analysis to assess the compatibility of legal norms and their impact on tourism development. The findings reveal significant inconsistencies between the RTRW and RIPPDA, particularly in tourism zoning and functional area designations. Such disharmony hampers tourism infrastructure development, reduces legal certainty, and poses risks to environmental sustainability. Proposed strategies include harmonizing RTRW norms with RIPPDA directives, conducting periodic reviews of the spatial plan, and integrating tourism needs into spatial planning frameworks. These efforts are expected to support the development of competitive and sustainable tourism destinations, contributing to economic growth in Buton Regency.