Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Implikasi Penggunaan Alat Sadap “Zero-Click ” Dalam Penanganan Kasus Cyber Crime Dewa Gede Ary Krisna; Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.13-22

Abstract

In Indonesia, technological progress is very rapid, but some people take advantage of this by committing criminal acts. This will have an impact on the protection of personal data. CyberCyber security in the form of wiretapping has a very important role. The formulation of the problem raised is 1) how is the regulation of the use of "zero-clickzero-click" tapping tools in cybercyber crimecrime cases, and 2) how are the implications of the use of "zero-clickzero-click" tapping tools in handling cybercyber crimecrime cases on personal data security? The research conducted is normative juridical, which is a deductive research that begins with analyzing the articles in the governing legislation. The results of the research show that the act of wiretapping is regulated in Article 5 Paragraph (2) and Article 31 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law, there is an expansion of evidence where legally, wiretapping is a legal action. The act of wiretapping is contrary to human rights in the protection of personal data, so the government guarantees data confidentiality for victims which has been regulated in Article 17 of the Minister of Communication and Information Technology Regulation Number: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 relating to Technical Tapping.
Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar I Dw Md Suryawan Wira Kesuma; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.156-161

Abstract

Denpasar City, a popular tourist destination, is struggling to maintain peace and order due to rapid urbanization and an influx of migrants. This has led to an increasing number of job seekers exceeding the job opportunities available in the city. The problems in writing this thesis are (1) How is the implementation of the control of vagrants and beggars by the Pamong Praja Police Unit in Denpasar City? and (2) How are the obstacles faced by the Pamong Praja Police Unit in controlling vagrants and beggars in Denpasar City. The research method used is an empirical method by collecting data through interviews with related parties, document analysis, and direct observation of the curbing process. The results showed that the curbing and handling of vagrants and beggars in Denpasar City has not gone well, seen from the many activities of vagrants and beggars in Denpasar City so that it still disturbs public order. The obstacles of the Civil Service Police Unit in controlling vagrants and beggars are divided into Juridical and Non-Juridical obstacles. The Denpasar City Government is still trying to deal with the social problems of vagrants and beggars by means of preventive, refrensive, and rehabilitation.
Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan I Komang Adi Setyawan; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.296-303

Abstract

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah yang masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam dalam urusan Pemerintahan. Adanya otonomi daerah menjadikan Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintahan. Permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua fondasi otoritas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan untuk menganalisis implementasi aktual dari urusan ini. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kendali atas urusan regional berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini mengkategorikan urusan pemerintah daerah menjadi kategori absolut, bersama, dan umum, yang selaras dengan prinsip - prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Konsep ini mengakui perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui bahwa daerah dapat mengelola sumber daya dan masalah secara mandiri Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang urusan pemerintah melalui forum, konsultasi publik, dan platform lainnya. Pemerintah meningkatkan koordinasi antara otoritas regional dan pusat untuk memastikan tata kelola yang stabil. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan.