Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Indonesia Anak Agung Gde Agung Kresna Kamaswara; I Nyoman Putu Budiartha; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.249-255

Abstract

Perlindungan anak melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminatif. Artikel ini membicarakan tentang perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur yang mengalami kekerasan. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum melindungi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan, dan untuk mengetahui bagaimana hukum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif dan dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder saja. Oleh karena itu, sering disebut sebagai "penelitian kepustakaan". Pelaku tindakan kekerasan terhadap anak bisa dituntut dengan Pasal 80 ayat (1) pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. Pada tahun 2014, terdapat perubahan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 setelah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Penegakan Hukum Terhadap Viralnya Video di Tiktok Tentang Pencemaran Nama Baik Presiden Yang Menimbulkan Kegaduhan I Nyoman Widi Nurjaya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.318-323

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia baru-baru ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya kasus atau sifat viral dari masalah tersebut. Tanggapan penegak hukum tampaknya hanya didasarkan pada kasus-kasus yang sedang tren di TikTok saat ini terkait fitnah presiden, yang menyebabkan kehebohan. Tampaknya juga orang-orang bertindak dan berperilaku berdasarkan apa yang mereka lihat dalam kasus yang sedang tren. Adapun rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media sosial TikTok yang menimbulkan kegaduhan? (2) Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap presiden yang kasusnya viral melalui media sosial TikTok yang menimbulkan kegaduhan? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pasal 310–321 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat hasil pembahasan peraturan pencemaran nama baik. Namun, UU ITE Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) mengatur hukuman pidana atas pencemaran nama baik via TikTok.
Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahan Umum Daerah Kerta Bali Saguna Ni Komang Dewik Ary Susanti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.354-360

Abstract

Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia. Perubahan dalam bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja dan daya saing entitas bisnis di era globalisasi. Pada khususnya, perusahaan daerah Bali mengalami transformasi menjadi perusahaan umum daerah dengan nama Kerta Bali Saguna. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan (1) Bagaimana pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? Metode yang digunakan pendekatan hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna diatur dengan rinci dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan budaya organisasi.
Hak Waris Anak Kandung Pada Sistem Pembagian Pewarisan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung) Ni Putu Marsya Utami; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.368-374

Abstract

Pernikahan Gelahang merupakan salah satu bentuk pernikahan alternatif di Bali yang memungkinkan setiap calon suami istri menjaga kesucian dalam keluarganya. Agar proses pewarisan dapat berlangsung dalam perkawinan Gelahang, harus dipenuhi tiga faktor, yaitu ahli waris, ahli waris, dan ahli waris. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan Gelahang ditinjau dari hukum adat Bali di Desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? dan (2) Bagaimana kendala pembagian hak waris dalam perkawinan di Gelahang dilihat dari sudut hukum adat Bali di desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di Gelahang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua kendala dalam pembagian warisan dalam perkawinan Gelahang. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber, terdapat tanggung jawab ganda dan pembagian harta warisan orang tua tidak adil dan tidak adil. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah di Gelahang mengetahui akibat menikah dan faktor-faktor yang membuat pasangan menikah di Gelahang.
Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Putu Indra Satya Karna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.375-381

Abstract

Mencermati konteks penanganan sengketa Tata Usaha Negara, diatur siapa yang berhak sebagai pihak Penggugat serta Tergugat. Namun, terlepas kedua belah pihak tersebut, setiap individu yang berkepentingan dalam sengketa dapat berpartisipasi atau dimasukkan dalam proses pemeriksaan yang tengah berlangsung. Penelitian ini membahas rumusan masalah menggambarkan (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pihak ketiga pada sengketa tata usaha negara? serta (2) Bagaimana sistem pemeriksaan pihak ketiga dijalankan pada peradilan tata usaha negara? Metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta konseptual diterapkan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang intervensi pada sengketa tata usaha negara diatur pada UU No.51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur masuknya pihak ketiga pada penyelesaian sengketa TUN. Pihak ketiga dapat ikut serta dalam proses peradilan TUN baik atas kehendak sendiri ataupun atas prakarsa hakim.
Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut Rizky Agus Sucipto; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.135-141

Abstract

Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya berharga di perairan lautnya. Sumber daya tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Indonesia beruntung memiliki begitu banyak sumber daya alam, terutama lautan. Lautan di Indonesia adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Dan 2) Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan untuk melindungi laut dan hewan yang hidup di sana di tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat. Mereka memiliki orang-orang yang berpatroli di area tersebut dan melibatkan masyarakat untuk membantu menjaga semuanya tetap aman. Taman Nasional Bali Barat memiliki aturan untuk menghukum orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka dapat disuruh melakukan pelayanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf, atau membayar uang untuk mengganti kerugian yang mereka timbulkan.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Streamer Game Mobile Atas Promosi Situs Judi Online Putu Bagus Hendra Cahyana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.128-134

Abstract

Perjudian dalam game online melibatkan taruhan uang, dan salah satu yang paling populer adalah judi slot. Promosi konten judi online oleh streamer game mobile menjadi masalah serius di era digital. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap promosi situs judi online oleh streamer game mobile serta sanksi pidana yang diberlakukan. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi situs judi online oleh streamer diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pemerintah perlu menerapkan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap promosi judi online oleh streamer game mobile. Streamer harus memahami jenis konten yang aman dan bermanfaat untuk dipromosikan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari promosi situs judi online di platform digital.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kadek Dwi Cahyani; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.91-98

Abstract

Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah. Korporasi sering terlibat dalam proyek pengadaan tanah yang bernilai besar, dan tidak jarang ditemukan praktik-praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan tanah. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif serta Ppendekatan Pperundang-Uundangan, konseptual dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengaturan hukum telah mengatur secara jelas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Korupsi pengadaan tanah adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah sangat penting dilakukan. Kasus ini menggambarkan konflik norma yang kompleks., antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dan dapat dijatuhkan pidana, baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung I Wayan Agus Susila; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.76-82

Abstract

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dengan asas persamaan di hadapan hukum dan peran pemerintah mengatur warga negara, termasuk menerapkan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum, seperti dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahannya adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitiannya yaitu Tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung disebabkan oleh kemiskinan dan kemalasan, dengan penegakan hukum oleh Tim Yustisi. Upaya penanggulangan tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung melalui operasi razia dan penampungan sementara, serta melalui program Rumah Tinggal Kreatif. Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, disarankan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum, memperbaiki kinerja penegakan hukum, serta memperkuat upaya pencegahan dan kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis.
Co-Authors Anak Agung Gde Agung Kresna Kamaswara I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Made Aditya Mantara Putra I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Widi Nurjaya I Wayan Agus Susila Indah Permatasari Kadek Dwi Cahyani Luh Putu Suryani Ni Komang Dewik Ary Susanti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Sukaryati Karma Ni Putu Marsya Utami Putu Bagus Hendra Cahyana Putu Indra Satya Karna Rizky Agus Sucipto