Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implikasi Predatory Pricing Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Bagus Arya Wira Yudha; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.256-261

Abstract

Perdagangan merupakan suatu bentuk dari kegiatan menjual atau membeli barang dalam memperoleh keuntungan. Perdagangan secara garis besar mengacu pada mekanisme pemberian barang atau jasa dengan imbalan uang. Saingan usaha merupakan prasyarat perekonomian pasar bebas yang membawa empat manfaat bagi pembangunan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menciptakan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi yang berkelanjutan, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Perdagangan elektronik atau disingkat E-commerce merupakan kegiatan komersial yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia jasa dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, termasuk Internet. (1) Bagaimana Implikasi dari keberadaan tiktok Shop terhadap UMKM pedagang lokal di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM Siapakah yang akan terdampak oleh Predatory Pricing. Apakah toko-toko TikTok?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan. Upaya Perlindungan hukum dalam penyelesaian kasus predatory pricing adalah perlu dibuatkan suatu regulasi yang tegas dan jelas oleh pemerintah, bilamana terdapat pelaku usaha ataupun pengguna sosial media yang dalam prakteknya berbasis E-commerce, maka dalam Regulasi atau aturan tersebut perlu dijelaskan mengenai mekanisme, ruang lingkup dan juga parameter harga dalam praktek E-commerce, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya praktek perdagangan UMKM berbasis konvensional.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Perangkat Lunak (Software) Komputer di Indonesia Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Gede Yudi Arinjaya; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.269-275

Abstract

Hak cipta adalah salah satu jenis dari beberapa bentuk hak kekayaan intelektual yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Maraknya tindakan ilegal dalam menggunakan software yang dilakukan oleh penduduk Indonesia merupakan sebuah permasalahan serius dalam melanggar hukum yang bisa dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam studi ini akan mendiskusikan cara perlindungan hukum diatur terhadap pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer dan bagaimana hukum ditegakkan terhadap pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Penelitian ini berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan hukum dan konsep teoritis. Perlindungan hukum adalah ide yang secara umum dikenal dalam sistem hukum negara mana pun. Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu melalui proses pengadilan atau litigasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Lokasi aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar adalah penjara atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran.
Penerapan Mediasi Sengketa Tanah Waris Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar Made Mahayana Agastia; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.99-105

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkait sengketa tanah waris. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode Ppenelitian Eempiris yaitu melakukan penelitian terhadap isu hukum dengan membandingkan antara pengaturan yang ada dengan implementasinya di masyarakat. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap sengketa tanah waris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar masih belum optimal. Walaupun sebenarnya mediasi telah terlaksana sesuai dengan perintah Undnag- Undang, namun Tingkat keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar hanya 5- 10%. Faktor yang paling mempengaruhi adanyalah egoisme para pihak, terkhusus pada sengketa tanah waris yang menyebabkan sulitnya menemukan perdamaian.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kadek Dwi Cahyani; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.91-98

Abstract

Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah. Korporasi sering terlibat dalam proyek pengadaan tanah yang bernilai besar, dan tidak jarang ditemukan praktik-praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan tanah. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif serta Ppendekatan Pperundang-Uundangan, konseptual dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengaturan hukum telah mengatur secara jelas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Korupsi pengadaan tanah adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah sangat penting dilakukan. Kasus ini menggambarkan konflik norma yang kompleks., antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dan dapat dijatuhkan pidana, baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Co-Authors Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Bagus Arya Wira Yudha Dewi, A.A Sagung Laksmi I Gede Yudi Arinjaya I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha Kadek Dwi Cahyani Made Mahayana Agastia