Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Boni Agave; Wawan Fransisco; Fitriyani; Ahmad Fuadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5640

Abstract

Hukum adat Rejang merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang masih hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata oleh (BMA) Kabupaten Rejang Lebong serta menilai efektivitas dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan BMA masih aktif menyelesaikan sengketa melalui musyawarah berbasis keadilan restoratif dan pemulihan sosial, dengan menjunjung kearifan lokal seperti tepung setawar. Penerapannya dinilai efektif karena mendapat legitimasi masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman generasi muda, potensi konflik dengan hukum negara, serta minimnya dukungan regulasi daerah. Kesimpulannya, hukum adat Rejang tetap relevan, namun memerlukan dukungan kebijakan dan edukasi berkelanjutan.
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Sony Sony; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Wawan Fransisco
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4561

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.
Implementasi UU No 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuk Linggau terhadap Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Guru Tiya Pitri Yani; Wawan Fransisco; Fitriyani Fitriyani; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4674

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah diterapkan sebagai dasar hukum utama dan mendorong pendekatan penanganan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap regulasi baru, kesulitan pembuktian pelecehan nonfisik, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor stigma dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan sinergi lintas sector
Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuklinggau Ratna Juwita; Wawan Fransisco; Fitriyani Fitriyani; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4675

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara perkelahian anak di bawah umur di Polres Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berjalan cukup efektif dalam menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan formal, melalui mekanisme diversi dan mediasi yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, peran aktif penyidik, dan kerja sama keluarga. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Pendekatan ini terbukti efektif dan humanis dalam melindungi kepentingan terbaik anak.
Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Sekolah : Studi Kasus Polres Lubuklinggau Marisya Mawaddah; Wawan Fransisco; Devi Anggreni; Fitriyani Fitriyani
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4676

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak di sekolah yang penanganannya belum sepenuhnya efektif. Permasalahan penelitian meliputi pelaksanaan hukum pidana serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pidana dan mengidentifikasi hambatan dalam praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum optimal karena kendala pembuktian, keterbatasan aparat, serta faktor sosial budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak.
Efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika di Polres Lubuklinggau Friska Alfahra Ardian; Wawan Fransisco; Fitriyani; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4696

Abstract

Peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius terhadap ketertiban dan struktur sosial sehingga menuntut efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Polres Lubuklinggau serta mengkaji bentuk dan tahapan penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Narkotika di Polres Lubuklinggau belum sepenuhnya efektif karena sanksi pidana yang dijatuhkan belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera optimal. Penegakan hukum juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, personel, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan faktor operasional dan dukungan publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika.