Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Ahmad Fuadi
Universitas Bina Insan Lubuk Linggau
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Boni Agave; Wawan Fransisco; Fitriyani; Ahmad Fuadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5640

Abstract

Hukum adat Rejang merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang masih hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata oleh (BMA) Kabupaten Rejang Lebong serta menilai efektivitas dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan BMA masih aktif menyelesaikan sengketa melalui musyawarah berbasis keadilan restoratif dan pemulihan sosial, dengan menjunjung kearifan lokal seperti tepung setawar. Penerapannya dinilai efektif karena mendapat legitimasi masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman generasi muda, potensi konflik dengan hukum negara, serta minimnya dukungan regulasi daerah. Kesimpulannya, hukum adat Rejang tetap relevan, namun memerlukan dukungan kebijakan dan edukasi berkelanjutan.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual oleh Pelaku Disabilitas di Polres Lubuklinggau Hikmah Karina; Devi Anggreni; Ahmad Fuadi; Wilson Gandhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6624

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas karena aparat penegak hukum harus tetap melindungi korban sekaligus memperhatikan hak pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas di Polres Lubuklinggau serta faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif melalui edukasi, pendampingan psikologis, penyidikan ramah anak, serta bantuan hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan stigma sosial terhadap korban maupun pelaku disabilitas.
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Sony Sony; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Wawan Fransisco
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4561

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.
Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas Tri Windi Uli Arta; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4646

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus LKBH PGRI serta guru yang pernah mengajukan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI telah berperan cukup efektif dalam memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi nonlitigasi bagi guru. Keberadaan posko meningkatkan rasa aman dan kesadaran hukum guru. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran posko pengaduan.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Wartawan Dari Ancaman Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lubuklinggau Rah Zainal; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4664

Abstract

Perlindungan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fokus pada PT Media Berita Lubuklinggau. Rumusan masalah menitikberatkan pada efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada wartawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap empat narasumber. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pejabat publik meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pers guna mencegah kriminalisasi wartawan.
Tinjauan Yuridis Penerapan UU SPPA terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Lubuklinggau Frengki Frengki; Ahmad Fuadi; Fitriyani Fitriyani; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4679

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dilema dalam penegakan hukum antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku pembunuhan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukumnya di Polres Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA pada prinsipnya telah mengedepankan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan, variasi pemahaman aparat, dan faktor sosiologis anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan pendekatan pencegahan yang komprehensif.
Co-Authors Agustinus Samosir Boni Agave Devi Anggreni Fitriyani Fitriyani Fitriyani Frengki Frengki Hikmah Karina Rah Zainal Sony Sony Tri Windi Uli Arta Wawan Fransisco Wilson Gandhi