Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan Ke – 5 Kekerasan Berbasis Gender di Kota Surabaya Yemima Chrisnanda Prasetyo; Nazwa Ansalna Rahmania; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6238

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan masalah persisten dengan tren yang tidak stabil, di mana data 12 tahun terakhir menunjukkan lonjakan kasus hingga 792%. Fenomena ini sangat menonjol di Kota Surabaya, yang mencatatkan tingkat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Jawa Timur, dengan rincian 221 kasus pada tahun 2025 dan 465 kasus kekerasan seksual sepanjang 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekerasan berbasis gender (KBG) di Surabaya melalui lensa keamanan manusia (human security) dalam kerangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana perlindungan individu, khususnya di ranah privat yang mendominasi 75% total kasus, telah menjamin hak atas rasa aman dan martabat perempuan sesuai amanat Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan resmi pemerintah seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dokumen kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi informasi.
Kontribusi Kunjungan Wisatawan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Nazwa Ansalna Rahmania; Yemima Chrisnanda Prasetyo; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1335

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana perkembangan sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Mojokerto selama periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berbasis data sekunder melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan meliputi data statistik kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, serta target dan realisasi PAD sektor pariwisata yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah daerah dan publikasi statistik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah objek wisata mengalami penurunan dari 79 unit pada tahun 2021 menjadi 41 unit pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 477.291 orang pada tahun 2021 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 2.143.571 orang, sebelum menurun menjadi 1.815.716 orang pada tahun 2025. Data PAD sektor pariwisata tersedia untuk periode 2022–2025, sedangkan data tahun 2021 belum tersedia dalam dokumen sumber yang digunakan. Realisasi PAD sektor pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp8.698,9 juta, sedangkan rasio realisasi terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 77,37%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak selalu diikuti oleh peningkatan realisasi PAD sektor pariwisata pada tahun yang sama. Dengan demikian, hubungan antara kunjungan wisatawan dan PAD sektor pariwisata dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan deskriptif, bukan sebagai korelasi statistik atau hubungan sebab-akibat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menyajikan data total PAD daerah, rincian komponen PAD pariwisata, serta data kebijakan pengelolaan destinasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran awal bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pendataan, evaluasi penerimaan, dan pengelolaan sektor pariwisata secara lebih terukur.
Analisis Manajemen Organisasi dalam Penanganan Kerusakan Jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang Musayyadah Al Azkiyah; Aina Azaria Salsabila; Nazwa Ansalna Rahmania; Yemima Chrisnanda Prasetyo; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/afzzfd08

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jombang dalam penanganan kerusakan jalan. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti program "Mandor Jalan" untuk mempercepat perbaikan, sekitar 26% hingga 27% jalan di daerah tersebut masih mengalami kerusakan ringan hingga berat. Penelitian ini menganalisis efektivitas organisasi melalui fungsi manajemen POAC, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang terintegrasi secara real-time dan manajemen yang diterapkan belum berjalan secara optimal. Selain itu, ada masalah dalam koordinasi antar-instansi dalam pengorganisasian, sementara metode tambal sulam jangka pendek masih mendominasi tahap pelaksanaan. Sementara itu, fungsi pengawasan menjadi aspek terlemah yang menyebabkan perbaikan tidak bertahan lama dan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan manajemen dengan menggunakan teknologi digital seperti GIS dan sistem pelaporan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.