Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Program KRPPA sebagai Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya Levina Linadi; Verysa Virgie Rahmadhani; Siti Nur Fahreza Irena; Amanda Adzkiyah; Revalia Cantika Sari Setiawan; Tjitjik Rahaju; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KRPPA di Kelurahan Sidotopo secara umum telah berjalan secara memadai sebagai upaya konkret dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Keberhasilan program ini didukung oleh rumusan tujuan yang jelas, kolaborasi lintas lembaga, dukungan aktif tokoh masyarakat setempat, serta keberadaan layanan PUSPAGA. Koordinasi antara Kelurahan Sidotopo dan DP3A Kota Surabaya juga telah berlangsung lancar melalui rapat berkala dan pengawasan berbasis digital. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan anggaran karena belum tersedianya alokasi dana khusus dari APBD, sehingga sebagian besar kegiatan bergantung pada swadaya masyarakat. Selain itu, hambatan budaya patriarki dan stigma terhadap permasalahan rumah tangga menyebabkan rendahnya pelaporan kasus kekerasan. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya kader lapangan, juga masih perlu ditingkatkan, seiring dengan perluasan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, program KRPPA diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di Kelurahan Sidotopo. 
Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Nur Intan Agustriani Ginting; Siti Nur Fahreza Irena; Anggi Defira Marchegiani; Nasywa Aulia Sabrina; Tauran; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6522

Abstract

Kemiskinan dan keterbatasan akses hunian layak masih menjadi persoalan di kawasan padat perkotaan, termasuk di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan menilai keberhasilan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen dan literatur), dikumpulkan melalui triangulasi dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Evaluasi mengacu pada enam indikator William Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil menunjukkan program sangat efektif dan responsif, dengan 100% rumah terverifikasi berhasil direnovasi dan tepat sasaran bagi warga miskin (gakin) dan pra-miskin (pramis). Namun, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih terbatas akibat birokrasi panjang, anggaran yang hanya mencakup sekitar ± 60% usulan, serta distribusi bantuan yang baru menjangkau ± 25% RW dan ± 6% RT. Kendala utama lainnya adalah legalitas lahan, karena banyak rumah berdiri di atas tanah milik PT KAI. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor terkait legalitas lahan, peningkatan transparansi birokrasi, perluasan pendanaan melalui CSR, serta sosialisasi yang lebih intensif.
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023 Joceline Larissa Pratama Ginting; Nadia Ayu Ardiani; Cahya Amalia Zahra; Siti Nur Fahreza Irena; Ahmad Fikri Naufal Akbar; Amanda Adzkiyah; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN Vol. 4 No. 2 (2026): April : JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jise.v4i2.1631

Abstract

This research is driven by Law Number 1 of 2023 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD), which reclassifies several taxes, including entertainment tax, into the Category of Goods and Services Tax (PBJT). This policy is further regulated by Surabaya City Regional Regulation Number 7 of 2023. This study aims to analyze the contribution of entertainment tax within the PBJT framework toward Surabaya's Local Generated Revenue (PAD) from 2021 to 2023. Using a descriptive quantitative approach, data were collected from the Surabaya City Budget Realization Report (LRA) and other official documents, then processed using RStudio. The results indicate that while entertainment tax realization increases annually, its contribution to Surabaya's PAD remains significantly low, averaging below 2%. This suggests that entertainment tax is not yet a primary source of revenue for the city. Based on these findings, the Surabaya City Government is expected to tighten supervision over entertainment transactions through digital systems to minimize fraud risks and conduct comprehensive data updates on new entertainment venues to maximize tax collection.
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023 Joceline Larissa Pratama Ginting; Nadia Ayu Ardiani; Cahya Amalia Zahra; Siti Nur Fahreza Irena; Ahmad Fikri Naufal Akbar; Amanda Adzkiyah; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN Vol. 4 No. 2 (2026): April : JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jise.v4i2.1631

Abstract

This research is driven by Law Number 1 of 2023 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD), which reclassifies several taxes, including entertainment tax, into the Category of Goods and Services Tax (PBJT). This policy is further regulated by Surabaya City Regional Regulation Number 7 of 2023. This study aims to analyze the contribution of entertainment tax within the PBJT framework toward Surabaya's Local Generated Revenue (PAD) from 2021 to 2023. Using a descriptive quantitative approach, data were collected from the Surabaya City Budget Realization Report (LRA) and other official documents, then processed using RStudio. The results indicate that while entertainment tax realization increases annually, its contribution to Surabaya's PAD remains significantly low, averaging below 2%. This suggests that entertainment tax is not yet a primary source of revenue for the city. Based on these findings, the Surabaya City Government is expected to tighten supervision over entertainment transactions through digital systems to minimize fraud risks and conduct comprehensive data updates on new entertainment venues to maximize tax collection.