Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Collegium Studiosum Journal Jurnal Minfo Polgan (JMP) PATTIMURA Legal Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muhammad Fadly Nasution
Faculty Of Law Universitas Simalungun
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The Role of Civil Law in the Protection of Privacy and Personal Data Muhammad Fadly Nasution
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.682

Abstract

In today's technological advances, electronic exchange of information and collection of personal data have become widespread and intensive, especially with the advent of the internet, social media, and various digital services. Privacy and protection of personal data have become important issues, given the risks of misuse and privacy violations that can occur. This research is qualitative in nature. The techniques used to obtain information involved careful observation and meticulous note-taking, followed by analytical procedures such as data reduction, visualisation and inference. This research aims to analyse and evaluate the effectiveness of the civil law framework in addressing the challenges faced in the digital age. The study arrived at the conclusion that in the protection of privacy and personal data, Civil Law plays an important role in providing the necessary legal foundation and framework. Through Civil Law, individuals have their privacy rights protected, obligations for parties collecting and managing personal data, the principle of informed consent, maintenance of personal data confidentiality, as well as the right of individuals to access, correct, and delete their personal data.
PENYULUHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KELURAHAN KERASAAN I KABUPATEN SIMALUNGUN Johan Alfred Sarades Silalahi; Kristianto; Yuspika Y Purba; Muhammad Fadly Nasution
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wg2jq006

Abstract

Pengabdian ini betujuan untuk melihat sikap Indonesia terhadap perjudian dari kacamata hukum yang sudah ada saat ini. Rumusan Masalah yang diajukan memuat: Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?; dan Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Penelitian ini termasuk penelitian hukum secara normatif, di mana data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan - peraturan tertulis yang ada dan tanggapan dari para ahli di bidangnya. Perlunya sosialisasi tentang UU ITE di masyarakat awam akan sangat membantu setidaknya mengurangi sedikit tindak perjudian  terutama pembagian tautan yang tidak disengaja oleh beberapa maysarakat
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PEMATANGSIANTAR Johan Alfred Sarades Silalahi; Kristianto Kristianto; Yuspika Yuliana Purba; Muhammad Fadly Nasution; Yesni Riana Damanik; Resna Napitu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/1p7x4r73

Abstract

Makanan kemasan merupakan makanan yang dibuat dengan wadah atau bungkus sedemikian rupa agar barang tersebut siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi   kerusakan,   melindungi   produk   dari   bahaya pencemaran serta gangguan fisik (geseran, benturan, tekanan). Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana  promosi  sekaligus informasi,  yaitu  sebagai  perangsang atau  daya  tarik pembeli, karena itu bahan, bentuk, warna maupun desain kemasan harus benar - benar diperhatikan. Hak informasi bagi konsumen yang menganut agama Islam termasuk informasi tentang kehalalan produk makanan yang diperjual - belikan
Penyuluhan Hukum Atas Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun Johan Alfred Sarades Silalahi; Kristianto Kristianto; Yuspika Yuliana Purba; Muhammad Fadly Nasution; Desmi T Purba; Nursahrina Sinaga; Yesni Riana Damanik
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h4pvh839

Abstract

Dalam bertransaksi seharusnya pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?. Pengabdian ini adalah pengabdian yang bersifat yuridis normative dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan- bahan yang tertulis, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum serta perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis Van Lodewijk Purba; Ika Rosenta Purba; Humala Sitinjak; Christian Daniel Hermes; Netty Mewahaty Simbolon; Mery N. Sinaga; Mhd. Fadly Nasution; Elpina Elpina; Jenriswandi Damanik; Parlin Dony Sipayung; Sarles Gultom; Desy Kartika Canina Sitepu; Novelina M. S. Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak
CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat - April
Publisher : SCM PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65881/creative.v1i2.31

Abstract

Tujuan: kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Metode: kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah untuk penyampaian materi hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang, serta diskusi interaktif dan tanya jawab berbasis studi kasus nyata untuk memperdalam pemahaman peserta. Hasil: kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya terhadap perjanjian pinjam meminjam uang. Kesimpulan: kegiatan pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Banuh Raya dalam praktik pinjam meminjam uang, sehingga transaksi dapat dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kontribusi: kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang, mendorong praktik transaksi yang lebih tertib, serta memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Civil Law Tradition and Access to Justice: A Comparative Legal Politics of Civil Procedure in Indonesia and South Africa Muhammad Fadly Nasution; Jan Alizea Sybelle
PATTIMURA Legal Journal Volume 5 Issue 1 April (2026): PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v5i1.25497

Abstract

Introduction: This article analyzes the comparative civil law tradition and its influence on access to justice through the lens of the Politics of Civil Procedure Law in Indonesia and South Africa. Both countries have a deep colonial history that shapes their judicial structures and litigation procedures to this day. In Indonesia, the use of outdated colonial regulations creates barriers for justice seekers, while in South Africa, hybrid systems face the challenge of massive socio-economic inequality. Purposes of the Research: The purpose of this study is to evaluate the impact of the persistence of colonial inherited civil procedural law on access to justice and to analyze the political direction of civil procedure reform in both countries, particularly related to digitalization and integration of customary law in the modern legal system. Methods of the Research: This research uses normative legal research methods with a comparative approach, a statute approach, and a conceptual approach. Secondary legal materials are analyzed qualitatively to compare policy developments in Indonesia and South Africa. Results Main Findings of the Research: The findings show that Indonesia is still stuck in the HIR/RBg formalism that limits procedural protection, despite modernization efforts through e-Court. In contrast, South Africa has integrated the right of access to justice into the constitution, but faces obstacles on litigation costs. The legal politics of the two countries are now leading to unification and digitalization to overcome access inequality.
Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Johan Alfred Sarades Silalahi; Yuspika Yuliana Purba; Muhammad Fadly Nasution
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan data pribadi oleh berbagai platform elektronik, pelanggaran terhadap hak privasi individu semakin marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi awal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, masih terdapat kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan unsur-unsur delik, disharmoni antarperaturan, serta minimnya efektivitas penegakan hukum. Kajian ini didukung oleh teori hukum pidana klasik dan modern serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome sebagai ilustrasi konkret lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap ketentuan pidana dalam UU PDP, harmonisasi dengan undang-undang terkait, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi pemilik data pribadi di Indonesia.
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Netty Mewahaty Simbolon; Merry N. Sinaga; Mhd. Fadly Nasution
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.2079

Abstract

This research aims to determine the countermeasures against violence targeting children. Child protection encompasses all activities to guarantee and protect children and their rights so they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity. The research method used in this study is a qualitative approach with a normative legal research perspective. Data collection methods include literature studies and documentation. Data analysis was conducted by synthesizing the results obtained from data collection and connecting them to derive answers to the research objectives. Criminal legal sanctions for violence against children are regulated in Law No. 35 of 2014 concerning the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection into Law, as well as the application of criminal sanctions regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding maltreatment. Crime prevention efforts are carried out by reducing factors that can lead to crimes against children, namely through preventive and repressive countermeasures. Preventive efforts are crime prevention measures outside of criminal law aimed at preventing the occurrence of child abuse. Repressive efforts are conceptual crime prevention measures taken after the crime has occurred through law enforcement against those involved in criminal acts to prosecute perpetrators of child abuse in accordance with their actions.
Co-Authors Christian Daniel Hermes Desmi T Purba Desy Kartika Canina Sitepu Elpina Elpina Humala Sitinjak Ika Rosenta Purba Imman Yusuf Sitinjak Jan Alizea Sybelle Jenriswandi Damanik Johan Alfred Sarades Silalahi Johan Alfred Sarades Silalahi Kristianto Merry N. Sinaga Mery N. Sinaga Netty Mewahaty Simbolon Netty Mewahaty Simbolon Novelina M. S. Hutapea Nursahrina Sinaga Parlin Dony Sipayung Resna Napitu Sarles Gultom Van Lodewijk Purba Yesni Riana Damanik Yuspika Y Purba Yuspika Yuliana Purba Yuspika Yuliana Purba