Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Dan Efektivitas Fasilitas Investasi Dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi Antara Indonesia Dan Vietnam Septira Putri Mulyana; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.296

Abstract

Persaingan dalam menarik Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, terutama antara Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), sementara Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, serta perluasan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di kedua negara melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan skema insentif yang beragam, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa perubahan kebijakan, birokrasi berlapis, dan kurangnya kepastian prosedural. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena stabilitas regulasi, mekanisme administrasi terpusat, dan kepastian dalam pemberian insentif. Perbedaan ini berdampak langsung pada realisasi FDI, di mana Vietnam secara konsisten mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dalam satu dekade terakhir. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan konsolidasi kelembagaan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan efektivitas fasilitas investasi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di Indonesia dibanding Vietnam, dan upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi.
Penyuluhan Hukum: Pencegahan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Ika Yuliana Susilawati; Ayang Afira Anugerahayu; Septira Putri Mulyana; Muhammad Rifaldi Setiawan; Ade Sultan Muhammad; Zahratul’ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.352

Abstract

Bullying tidak hanya ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan cyberbullying, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya cyberbullyingterutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan prilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. Cyberbullying dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas online, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku online yang positif. Kata kunci: Cyberbullying, Remaja.