Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Taufan Bintang Sejati
Universitas Jenderal Soedirman
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Conflict of Interest in the Utilization of the Micro-Hydro Power Plant in Karangtengah Village, Banyumas Regency Taufan Bintang Sejati; Dimas Purbo Pambudi; Titi Rahmawati
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2025): Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/socia.v22i2.97546

Abstract

This study aims to analyze the conflict of interest in the utilization of Micro Hydro Power Plants (MHP) in Karangtengah Village, Banyumas Regency. The background of this research is based on the success of the local community in establishing energy independence through MHP, which later triggered a conflict with Perusahaan Listrik Negara (PLN) as the national electricity provider. This study employs a qualitative approach using literature review and document analysis methods. Data were collected from academic journals, official reports, and relevant media sources, and analyzed using content analysis techniques and the conflict theory perspective of Karl Marx. The results show that the MHP is capable of generating electricity with a capacity of approximately 15 kW and supplying power to dozens to over a hundred households at an affordable tariff. However, this success has led to a conflict of interest between the community and PLN, particularly regarding the control of energy resources, distribution of economic benefits, and authority over the energy system. From a conflict theory perspective, this condition reflects the dynamics of domination and resistance between local actors and state actors. This study concludes that the conflict surrounding MHP is not merely technical but represents a structural conflict in community-based energy management.
DARI SAMPAH KE ENERGI: ANALISIS POLITICAL ECONOMY DALAM TATA KELOLA WASTE-TO ENERGY DI KABUPATEN BANYUMAS Taufan Bintang Sejati; Dimas Purbo Pambudi; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani; Titi Rahmawati; Shinta Julianti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.905

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi tata kelola pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Kabupaten Banyumas dalam perspektif ekonomi politik. Studi ini berangkat dari pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan end-of-pipe menuju pendekatan berbasis sumber daya melalui pengembangan refuse derived fuel (RDF) dan sistem berbasis masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyumas relatif berhasil meningkatkan tingkat pengelolaan sampah hingga lebih dari 70% serta mengurangi timbulan sampah secara signifikan melalui desentralisasi pengelolaan dan pemanfaatan energi alternatif. Namun, transformasi tersebut juga memunculkan dinamika ekonomi politik berupa komodifikasi sampah dan ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor, di mana sektor industri sebagai offtaker memiliki posisi dominan dalam rantai nilai RDF. Selain itu, distribusi manfaat ekonomi cenderung tidak merata, sementara masyarakat masih menanggung sebagian beban lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan waste-to-energy tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi pasar energi, serta pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis energi.
FRAGMENTASI KELEMBAGAAN DAN INKONSISTENSI REGULASI DALAM TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN: STUDI PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI DI INDONESIA Taufan Bintang Sejati; Chanifia Izza Millata; Neneng Sobibatu Rohmah; Caecilia Menzelthe; Salsabila Damayanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.916

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan melalui studi kasus program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan sumber data utama berupa studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan dinas terkait dan pengelola infrastruktur energi. Analisis dilakukan menggunakan process tracing, thematic analysis, dan regulatory mapping untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan, ketiadaan otoritas utama, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang memicu inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi ini tercermin dalam ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik implementasi, serta mekanisme penanganan masalah yang bersifat ad hoc. Dampaknya adalah tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi, lambatnya respons terhadap kerusakan teknis, serta munculnya kekosongan akuntabilitas dalam tata kelola program. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui penetapan otoritas tunggal, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan di tingkat lokal.
Co-Authors Caecilia Menzelthe Chanifia Izza Millata Dimas Purbo Pambudi Neneng Sobibatu Rohmah Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria Salsabila Damayanti Shinta Julianti Titi Rahmawati