Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Chanifia Izza Millata
Universitas Jenderal Soedirman
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FAMILY DEVELOPMENT SESSION SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN (STUDI KASUS KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA) Dimas Purbo Pambudi; Titi Rahmawati; Chanifia Izza Millata; Titis Perdani; Neneng Sobibatu Rohmah; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.434

Abstract

Social Policy Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfer program from the Indonesian Ministry of Social Affairs. PKH is a family protection and social security-based policy that is often misunderstood as simply providing monetary social assistance. Therefore, the urgency of this research is important to discuss more deeply the most important benefits of PKH social policy implementation in Giwangan Village, Yogyakarta City. The purpose of this research is to describe and explore more deeply the existence of efforts to empower families by increasing knowledge to accelerate behavior change, this is through obtained from the family development session (FDS). At FDS there is a process of knowledge transfer from PKH Facilitators to PKH KPM which is carried out in group meetings, and the material comes from various material modules such as knowledge about managing the economy, being aware of health, education and childcare, and so on. The method in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques of observation and in-depth interviews. The results of this study show that community empowerment through the implementation of FDS is to increase knowledge and cognitive abilities that have a positive impact on the formation of self-awareness, and accelerate behavior change for the better. The conclusion in this research shows that community empowerment in PKH and FDS activities can be practiced in everyday life as a provision to achieve a prosperous and poverty-free family.
FRAGMENTASI KELEMBAGAAN DAN INKONSISTENSI REGULASI DALAM TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN: STUDI PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI DI INDONESIA Taufan Bintang Sejati; Chanifia Izza Millata; Neneng Sobibatu Rohmah; Caecilia Menzelthe; Salsabila Damayanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.916

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan melalui studi kasus program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan sumber data utama berupa studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan dinas terkait dan pengelola infrastruktur energi. Analisis dilakukan menggunakan process tracing, thematic analysis, dan regulatory mapping untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan, ketiadaan otoritas utama, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang memicu inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi ini tercermin dalam ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik implementasi, serta mekanisme penanganan masalah yang bersifat ad hoc. Dampaknya adalah tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi, lambatnya respons terhadap kerusakan teknis, serta munculnya kekosongan akuntabilitas dalam tata kelola program. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui penetapan otoritas tunggal, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan di tingkat lokal.
Co-Authors Caecilia Menzelthe Dimas Purbo Pambudi Neneng Sobibatu Rohmah Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria Salsabila Damayanti Taufan Bintang Sejati Titi Rahmawati Titis Perdani