Desi Nurlaily
Universitas Negeri Surabaya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DI KABUPATEN JEMBER Desi Nurlaily; Allexa Belva Sepdiana AW; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56486/remittance.vol7no1.1273

Abstract

This study aims to analyze the level of fiscal dependence of the Jember Regency Government on central government transfer funds within the Regional Budget (APBD) for the 2020–2022 period. This study uses a quantitative descriptive approach utilizing secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and official regional government documents. The analysis technique was conducted by measuring the fiscal dependence ratio, fiscal independence ratio, and degree of fiscal decentralization. The results indicate that Jember Regency's fiscal dependence is very high, as evidenced by the dominance of transfer funds in the regional revenue structure, with a ratio exceeding 70%. Conversely, the fiscal independence ratio is low, indicating that Regional Original Revenue (PAD) as the primary source of regional financing is not yet optimal. The degree of fiscal decentralization also shows suboptimal conditions, reflected in the low contribution of PAD to total regional revenue. These findings indicate that regional fiscal capacity to support the implementation of regional autonomy is still limited. Therefore, a strategy is needed to optimize PAD by increasing the effectiveness of regional tax and levy collection and by developing local economic potential to enhance regional fiscal independence.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Jember terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2020–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta dokumen resmi pemerintah daerah. Teknik analisis dilakukan melalui pengukuran rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember tergolong sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah dengan rasio di atas 70%. Sebaliknya, rasio kemandirian fiskal berada pada kategori rendah, yang mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Selain itu, derajat desentralisasi fiskal juga menunjukkan kondisi yang belum optimal, tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah
EVALUASI KETEPATAN SASARAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMP NEGERI 1 JEMBER Allexa Belva Sepdiana Ayu Wijanarko; Desi Nurlaily; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Jember. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dari pemberitaan media online yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Jember. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima bantuan dengan jumlah siswa yang tergolong kurang mampu. Dari total 1.076 siswa, sebanyak 1.057 siswa menerima bantuan Program Indonesia Pintar, sedangkan jumlah siswa kurang mampu diperkirakan hanya sekitar 200–300 siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Jember belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
EVALUASI MANAJEMEN KEBIJAKAN PENONAKTIFAN 11 JUTA PESERTA PBI BPJS KESEHATAN TAHUN 2026 MENGGUNAKAN PERSPEKTIF POSDCORB Allexa Belva Sepdiana Ayu Wijanarko; Nabila Salsabil; Desi Nurlaily; Nanik Dwi Setya Wati; Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2764

Abstract

Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada tahun 2026 menjadi perhatian publik karena menimbulkan berbagai polemik dan berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif manajemen publik melalui pendekatan POSDCORB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, dimana data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber berita yang relevan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan mengkaji kebijakan berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek manajemen publik. Kelemahan utama terletak pada kurangnya sosialisasi kebijakan, ketidaksinkronan data antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dan transparansi informasi. Selain itu, ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran (targeting error) akibat lemahnya validasi data, sehingga kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi justru berdampak pada masyarakat rentan yang masih membutuhkan perlindungan kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek manajemen kebijakan, khususnya pada integrasi data, koordinasi antar lembaga, serta penguatan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.