Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM TANPA ADANYA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN HUKUM YANG ADA DI INDONESIA Annisa Salsabila; Paramita Prananingtyas; Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.42160

Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang hadir sebagai akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Walaupun merupakan perluasan konsep dari PT, perseroan perorangan mempunyai pengaturan yang berbeda dengan konsep dasar PT, salah satunya yakni khusus bagi perseroan perorangan dapat didirikan tanpa adanya akta notaris. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum ditinjau dari peraturan hukum yang ada di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi yuridis pendirian perseroan perorangan tanpa adanya akta notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data literature research. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengaturan perseroan perorangan dengan PT yakni Pertama, adanya perluasan konsep dan definisi dari PT; Kedua, dihapuskannya syarat modal minimal perseroan; Ketiga, adanya pengecualian pendirian perseroan minimal 2 orang bagi perseroan perorangan; Keempat, hilangnya kedudukan dewan komisaris sebagai organ dari perseroan perorangan; Kelima, ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan. Adapun implikasi ketiadaan akta notaris dalam perseroan yakni hilangnya kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, hilangnya jangkauan dan peran Notaris dalam proses pendirian perseroan sebagai badan hukum, serta tidak adanya jaminan keabsahan dokumen serta identitas dari para pendiri perseroan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN KONSUMEN SPBU APABILA TERJADI KECELAKAAN DI PROVINSI RIAU Muhammad Farel Fahrezi; Paramita Prananingtyas; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51862

SPBU merupakan tempat yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan konsumen, baik akibat dari kesalahan pelaku usaha maupun kesalahan dari konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha SPBU atas kerugian Konsumen dan penyelesaian sengketa kerugian di SPBU. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal, buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib untuk mengganti rugi. Namun, kecelakaan juga dapat disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri, maka pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan konsumen wajib untuk mengganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi, dan umumnya diselesaikan dengan cara mediasi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK) Gilang Omar Badawi; Bagus Rahmanda; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51883

Pemblokiran Rekening Sepihak oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi nasabah ketika tidak didasarkan pada dasar hukum atau perintah otoritas berwenang. Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk atas PT. Dunia Trans Persada mencerminkan masalah ini, di mana Bank Mandiri KCP Yogyakarta memblokir rekening tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening sepihak serta mengevaluasi upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh PT. Dunia Trans Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran tanpa dasar hukum dan tanpa izin otoritas merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana beserta bunga, serta menegaskan prinsip finality of payment. Namun, tumpang-tindih regulasi perbankan dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa masih menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dalam UU Perbankan dan POJK, serta klarifikasi prosedur pemblokiran rekening dan mekanisme ganti rugi, agar nasabah memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dan perlindungan konsumen yang optimal

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BRI TERHADAP KEGAGALAN PENGISIAN SALDO BRIZZI MENGGUNAKAN APLIKASI BRI MOBILE Adinda Putri Sukmadianti; Bagus Rahmanda; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51791

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sektor perbankan untuk bertransformasi secara digital, salah satunya dengan menghadirkan layanan mobile banking dan ikut mendukung kemudahan mobilitas dengan menyediakan layanan kartu electronic money. Peralihan ini, meskipun membawa kemudahan, juga memunculkan potensi risiko baru, termasuk kegagalan transaksi oleh nasabah saat menggunakan aplikasi mobile banking. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kegagalan dalam proses pengisian saldo BRIZZI melalui aplikasi mobile banking BRI. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal, yaitu pendekatan hukum berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dibedakan menjadi dua jenis, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bersumber dari hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999, serta ketentuan OJK seperti POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 12/POJK.03/2018. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, seperti pengaduan nasabah melalui layanan aduan atau LAPS, maupun melalui proses litigasi. Upaya penyelesaian kasus ini juga bisa dilakukan dengan menghubungi layanan pelanggan bank atau fitur pengaduan dalam aplikasi BRImo. Pihak bank menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah

ANALISA YURIDIS BUY BACK GUARANTEE APABILA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS PT BNI DAN PT GALA BUMI PERKASA) Nasywa Nur A'idah Sari; Paramita Prananingtyas; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51859

Bank dalam memberikan fasilitas KPA harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) guna menjaga keadaaan bank tetap sehat, liquid, dan solvent sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU 10/1998. Implementasi dari prinsip tersebut adalah pembuatan buy back guarantee antara bank dengan developer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam buy back guarantee dan akibat hukum dari kegagalan pembayaran utang debitor dalam penyediaan KPA yang dijaminkan buy back guarantee. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik serta jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hak dan kewajiban bank dalam buy back guarantee adalah sebagai kreditor yang memberikan kredit kepada pembeli apartemen (debitor) serta berhak meminta developer untuk melaksanakan buy back apabila debitor wanprestasi, sedangkan hak dan kewajiban developer dalam buy back gaurantee adalah sebagai penjamin atas kewajiban debitor untuk melunasi utang kepada bank. Akibat hukum dari buy back guarantee adalah pergantian kedudukan bank selaku kreditor lama oleh developer selaku kreditor baru

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SECARA EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK MEMBAYAR SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) Vanniesaa Zhelomita Pane; Hendro Saptono; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51945

PT. Jasa Raharja menerapkan suatu bentuk diskresi yang memungkinkan diberikannya santunan kepada korban yang tidak dijamin secara hukum yaitu melalui mekanisme pembayaran Ex Gratia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pembayaran klaim Ex Gratia terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya yang tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta data pendukung yang diperoleh dari wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban sosial dalam memberikan santunan Ex Gratia kepada korban kecelakaan lalu lintas meskipun tidak membayar SWDKLLJ. Akibat hukum dari ketidakpatuhan membayar SWDKLLJ adalah sanksi administratif berupa denda serta sanksi terkait registrasi kendaraan. Kebijakan ini hanya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan, maka diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batasan pembayaran Ex Gratia agar sistem asuransi sosial dapat berjalan lebih adil dan transparan.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM OPERASIONAL LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) Andre Maulana Wahyudi; Paramita Prananingtyas; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51790

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital telah mendorong pertumbuhan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia. Dalam operasionalnya, LPBBTI mengandalkan pemrosesan data pribadi pengguna, yang menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan data. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia terus berkembang, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, tantangan terkait penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, dan tindakan ilegal oleh penyelenggara LPBBTI masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perbandingan regulasi perlindungan data pribadi dalam LPBBTI antara Indonesia dan Singapura, serta (2) mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban penyelenggara LPBBTI berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi UU PDP, khususnya dalam penegakan hukum dan mekanisme perlindungan konsumen dalam ekosistem LPBBTI. Sebaliknya, Singapura telah memiliki Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang lebih matang dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk mekanisme Data Breach Notification dan sanksi tegas bagi pelanggar. Di Indonesia, mekanisme perlindungan masih memerlukan penguatan dari sisi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan kepatuhan penyelenggara LPBBTI terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan, serta edukasi bagi masyarakat dan pelaku industri LPBBTI dalam menerapkan standar perlindungan data pribadi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi dapat meningkat dan risiko kebocoran data dapat diminimalkan

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search