Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.147

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Pandecta Lentera Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Administrative Law & Governance Journal Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Mimbar Hukum Research Horizon Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)

Kadek Cahya Susila Wibawa

Faculty Of Law, Diponegoro University

Author-ID : 1052319

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The holding of the first simultaneous elections in Indonesia is full of the complexity of the problems. Bawaslu, as an institution tasked with overseeing the implementation of the election, has limitations in terms of area coverage, personnel, objects of oversight are very much. Supervision outside the Bawaslu needs to be strengthened to realize quality elections. The urgency of public participation in the supervision of simultaneous election is not only will strengthen the oversight capacity of the holding of elections, but an oversight by civil society also encourages the expansion of the area of supervision. Participatory oversight by the public is one of the important pillars in carrying out the controlling function of the simultaneous election. Supervision by the public (participatory) is part of the implementation of good governance in the holding of simultaneous elections in Indonesia. The level of community participation is closely related to the level of public trust, legitimacy, accountability, public service quality, and preventing public disobedience. Keywords: Information disclosure, public service, good governance. Abstrak Penyelenggaraan pemilu serentak pertama di Indonesia penuh dengan kompleksitas permasalahannya. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, personil, obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasan di luar Bawaslu perlu untuk diperkuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh civil society pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legilimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan pablik (public servis quality) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience). Kata Kunci: Pemilu serentak; pengawasan partisipatif; pemilu; Bawaslu; good governance.

Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19 Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.481 - 493

Abstract The determination of the Covid-19 pandemic by WHO has had a tremendous impact on human life around the world, including in Indonesia. The Indonesian government responded to this health emergency by issuing various policy packages to prevent the spread and control of the spread of covid-19, including non-medical policies. The government is given the responsibility to convey information related to the Covid-19 pandemic accurately, effectively, and efficiently to the public as a manifestation of the principle of transparency as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the KIP Law. Examining the KIP Law, there were no exceptions regarding pandemic information as confidential information because the KIP Law regulates the obligation to immediately convey to the entire public regarding the potential for transmission of disease, especially a pandemic, such as the coronavirus pandemic. Information about a coronavirus pandemic can be categorized as information that threatens life. The Information Commission has a very significant (important) role in safeguarding information disclosure, especially information related to the spread and response to Covid-19 during this pandemic. The Information Commission carries out oversight (supervision) of the implementation of information disclosure as a form of the commitment of the Information Commission with the government in implementing the principles of good governance and democratization of government. Keywords: Good governance; Public information openness; Information Commission; Covid-19 pandemic. Abstrak Penetapan pandemi covid-19 oleh WHO telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyebaran covid-19, termasuk kebijakan yang non medis. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pandemi covid-19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan UU KIP. Menelisik UU KIP, tidak ditemukan pengecualian tentang informasi pandemi sebagai sebuah informasi yang bersifat rahasia, karena UU KIP tersebut mengatur tentang kewajiban untuk segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait adanya potensi ketertularan suatu penyakit terutama pandemi, seperti pandemi virus corona ini. Informasi mengenai pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai informasi yang mengancam hajat hidup. Komisi Informasi mempunyai peranan yang sangat siginifikan (penting) dalam mengawal keterbukaan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulan covid-19 di masa pandemi ini. Komisi Informasi melakukan pengawalan (pengawasan) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai wujud komitmen Komisi Informasi bersama pemerintah dalam melaksanakaan prinsip-prinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan. Kata kunci: Good governance; Keterbukaan informasi; Komisi Informasi; Pandemi Covid-19.

Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Basicly, The government carries out three main duties, namely: organizing government, carrying out development, and holding public services. State that is required to attend to serve every citizen and citizen to fulfill the rights and basic needs of the community under government approval, accept the mandate of the UUD NRI 1945 (Constitution of the Republic of Indonesia). Based on data or empirical facts, the fact that public services in Indonesia are still not optimal. The quality of community services that have not been optimal, determine the expectations of the community, will reduce the essence of the objectives of the government (state) to realize social welfare for all the people of Indonesia. For this reason, one of the efforts that must be done immediately in realizing good and prime public services is to optimize public information disclosure in the implementation of public services. The main key to understanding good governance is understanding the principles of good governance. Starting from these principles, a benchmark for the performance of a government will be obtained. Information disclosure is one of the important principles of good governance, which can help to realize good and excellent public service delivery. The constitutional guarantee of the right to public information disclosure agreed is contained in Article 28F of the UUD NRI 1945, then further regulated in Act Number 14 / 2008 Concerning Public Information Openness (UU KIP), related to the budget for public service needs, namely transparent, effective and efficient, accountable and accountable. Public services related to information disclosure will create good governance. Keywords: Information disclosure, public service, good governance. Abstrak Pemerintah pada prinsipnya menjalankan tiga tugas utama, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masayarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Berdasarkan data atau fakta empiris, tercermin bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, sebagaimana harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan pemerintah (negara) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dari good governance, yang dapat membantu untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan prima. Jaminan konstitusional terhadap hak atas keterbukaan informasi publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang didasarkan pada keterbukaan informasi, akan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Kata kunci: Keterbukaan informasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The legal politics of Article 18, Article 18A and Article 18B of the UUDNRI 1945 (Indonesian Constitution) do not strictly state that Indonesia adheres to the concept of asymmetric decentralization in the administration of local government. Until now, Indonesia does not yet have a grand design of asymmetric decentralization policy. The asymmetrical idea runs by itself without having its main design. Indonesia needs to affirm its asymmetrical decentralization policy to ensure the implementation of local government by the politic of law in the UUDNRI 1945. The establishment of a basic law on asymmetric decentralization is one way to emphasize that Indonesia adheres to asymmetric devolution in the operation of central government relations with local governments. The construction of the act that is built remains in the spirit of decentralization rather than centralization is carried out asymmetrically rather than symmetrically, and remains within the framework of the United States of the Republic of Indonesia. The act becomes the lex genres of all laws relating to the broadest local autonomy and special autonomy. Keywords: Asymmetric Decentralization, Local Government, Central Government, Autonomy. Abstrak Politik hukum Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945 menyatakan secara tidak tegas bahwa Indonesia menganut konsep desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia sampai saat ini belum memiliki grand design kebijakan desentralisasi asimetris. Konsep asimetris berjalan dengan sendirinya tanpa ada design utamanya. Indonesia perlu penegasan kebijakan desentralisasi asimetris untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai politik hukum dalam UUDNRI 1945. Pembentukan undang-undang pokok mengenai desentralisasi asimetris merupakan salah satu cara untuk menegaskan bahwa Indonesia menganut desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konstruksi undang-undang yang dibangun tetap dengan semangat desentralisasi bukan sentralisasi, dijalankan secara asimetris bukan simetris dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi lex generelis dari semua undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi khusus, dan otonomi istimewa. Kata kunci: Desentralisasi Asimetris, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Otonomi.

The Existence of The Indonesia Peatland Restoration Agency in Perspective of Organization and Authority Sri Nurhari Susanto; Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI) is established with the legal basis of Presidential Regulation Number 1 Year 2016. BRGI is founded by coordinating and facilitating peatland restoration in several regions in Indonesia. BRGI is a non-structural institution which is under responsible to the President. BRGI is a state's auxiliary organ (agency or supporting / supporting body). In authority, BRGI can expand its tasks and functions given by the Presidential Regulation or outside the Article 2 and 3 of Presidential Regulation No. 1 2016. Article 30 section (1) clearly states that BRG conducts the duties for 5 (five) years and ends on December 31st, 2020. This is further strengthened by the provision of Article 31 which states that the Presidential Regulation is valid for five years from the enactment. The President with his prerogative has the authority whether to continue the existence of the BRGI or not, even though the Presidential Regulation clearly states the expiration of the institution. Keyword: The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI), authority, prerogative. Abstrak Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI) didirikan dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. BRGI didirikan dengan mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di beberapa daerah di Indonesia. BRGI adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. BRGI adalah organ bantu negara (lembaga atau badan pendukung / pendukung). Dalam wewenangnya, BRGI dapat memperluas tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Peraturan Presiden atau di luar Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 1 2016. Pasal 30 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa BRG melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden ini berlaku selama lima tahun sejak berlakunya. Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki wewenang apakah akan melanjutkan keberadaan BRGI atau tidak, meskipun Peraturan Presiden dengan jelas menyatakan berakhirnya lembaga. Kata kunci: Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI), otoritas, hak prerogatif.

Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i4.661 - 676

The aim of this study is to understand the politics of procurement of government goods / services through self-management based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government’s Goods/Services by focusing on Type III Self-Management as collaboration between the Government and social organizations.The results of the study show that the existence and dynamics of the development of social organizations and changes in the government system gave rise to a new paradigm for the organization of social organizations in the life of the community, nation and state especially in the procurement of goods/services. Law and politics play a role as social subsystems which are in the position where the degree of determination is balanced, so even though the law is a product of political decisions, but once the law is in force, political activity must obedient to the rule of law. Collaboration between the Government and Social Organizations generate the regulation of Type III Self-Management in Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government’s Goods/Services, in which the Perpres became a legal platform (providing legal certainty) for the Government to provide and give space to the public (in this case is the social organization) to be actively involved and participate in national development to realize national goals and ideals. Keywords : Procurement of Government’s Goods/Services; Type III Self-Management, Social Organizations. Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami politik hukum pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan lebih terfokus pada Swakelola Tipe III sebagai kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Hasil studi menunjukkan bahwa eksistensi dan dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan memunculkan sebuah paradigma baru bagi pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Hukum dan politik berperan sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi di mana derajat determinasinya seimbang sehingga meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum telah berlaku maka kegiatan politik harus tunduk terhadap aturan hukum. Kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan memunculkan adanya pengaturan mengenai Swakelola Tipe III dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana Perpres tersebut menjadi sebuah landasan hukum (memberikan kepastian hukum) bagi Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan ruang kepada masyarakat (dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan) untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Swakelola Tipe III; Organisasi Kemasyarakatan.

Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstracts The research aims to find out about developing community participation in the protection and management of the environment for sustainable national development. The research method used in this study is empirical legal research that uses a conceptual approach. The results of the study show that First, the protection and management of the environment in its area is a shared responsibility, between the government (state), the private sector and the community. One of the roles of the community in environmental activities is the supervision room. Community participation in the framework of protecting the right to a good and healthy environment is accommodated in various environmental instruments, as stipulated in the PPLH Law. Secondly, empirically the involvement of the community so far in managing the new environment is solely looking at the community as the information provider (public information) or merely limited to counseling so that activities related to the environment run unimpeded. In the future, optimizing the role of the community in protecting and managing environmental activities needs to be further enhanced by opening up a wider space of participation. Keywords: Community Participation, Environment. Sustainable Development Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan nasional berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasanya merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, diwadahi dalam berbagai instrumen lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Kedua, Secara empiris pelibatan masyarakat selama ini di dalam pengelolaan lingkungan hidup baru semata-mata hanya memandang masyarakat sebagai penyampai informasi (public information) atau hanya sebatas penyuluhan sehingga suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berjalan tanpa hambatan. Kedepan, harus dilakukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu lebih ditingkatkan dengan membuka lebih luas ruang partisipasi. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Lingkungan Hidup. Pembangunan Berkelanjutan

Co-Authors Aju Putrijanti Aju Putrijanti Amalia Diamantina Ani Purwanti Aprilianti, Dahlia Ariel Gerson Oktavian Budi Ispriyarso F.C. Susila Adiyanta Gabriel, Jaewook Lee Hardiyan, Salwa Putri Irsan, Arully Lita Tyesta ALW Lumbanraja, Anggita Doramia mUH. Afif Mahfud Muhamad Azhar, Muhamad Muhammad Rivai Mutiara Febriana Nabitatus Sa’adah Nadhiva Putri Aprilia Natalis, Aga Pratama, Kevin Prayitno, Immanuella Christin Retno Saraswati Sa'adah, Nabitatus Saputra, Andhika Bima Shania Prilla Davanti Solechan Solechan Sonhaji *), Ferra Ika Wardani Solechan Sri Nurhari Susanto Susila Wibawa, Lery Kristofer Panjaitan Susila Wibawa, Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta Susilo Toto Raharjo Vincensya Pingkan Meylinda Palar William, Maradong Enrico

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Administrative Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Administrative Law