Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.282
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal Of Human And Education (JAHE) AJUDAN
Sarmadan Pohan
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
DAMPAK PENDIDIKAN INFORMAL SANGGAR BIMBINGAN MUALLIM TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA Sormin, Darliana; Samsidar, Samsidar; Pasaribu, Muksana; Pohan, Sarmadan; Nopriani Lubis, Jumaita; Daulay, Ferdiansyah; Putriana, Putriana
Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman Vol 9, No 2 (2024): Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/muaddib.v9i2.399-405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendidikan yang diberikan di Sanggar Bimbingan Muallim terhadap perkembangan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sanggar Bimbingan Muallim merupakan bentuk pendidikan informal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak pendidikan di sanggar tersebut pada perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam sarana dan pra sarana, Sanggar Bimbingan Muallim memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter dan keterampilan dasar anak-anak pekerja migran.
THE LEGAL REVIEW OF THE CAUSES OF A PERSON ASSISTING IN THE COMMISSION OF A CRIMINAL OFFENSE Syahril, Syahril; Hasibuan, Zulkarnain; Husein, Ahmad; Pohan, Sarmadan
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i2.400

Abstract

Law as a social phenomenon is a reality of social life, or in other words, all forms of human relationships within society, whether they conform to human norms or rules of life or are prohibited, are described in law. Therefore, it can be said that what is established in law serves as a standard for governance and prohibitions in human life within society, aimed at creating a just, orderly, and prosperous life, thereby fostering a safe and happy existence. This situation can be seen specifically in the depiction of the national legal system, where the government of the Republic of Indonesia, since its independence, has sought to establish a national legal system to create a clean and authoritative state, thereby hoping to achieve the objectives of the Republic of Indonesia as stated in the 1945 Constitution to create a just and prosperous society, both materially and spiritually. The method used to analyze the problem will employ a descriptive research approach through library research and field research, utilizing data collection techniques such as interviews and document analysis. Once the data is collected, it will be tested using deductive and inductive testing techniques. From the data generated in the research, it is evident that the factors causing criminal acts are to assist in committing criminal acts to obtain rewards in the form of goods or objects and/or destruction due to the intimate relationship with the perpetrator and/or revenge against the victim.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL OLEH MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL Pohan, Sarmadan; Siregar, Sutan; Triswidodo, Triswidodo; Faisal, Muhammad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3439-3449

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberantasan peredaran narkotika di Desa Sibong-bong melalui penyuluhan hukum diselenggarakan kepala desa dan untuk mengetahui kendala  pemberantasan peredaran narkotika di Desa Sibong-bong melalui penyuluhan hukum diselenggarakan kepala desa. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris atau kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiosologis dan dapat sebutkan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Peran Kepala Desa dalam penanggulangan narkotika pada masyarakat Desa Sibong-Bong sudah terlaksanakan, Kepala Desa Sibong-Bong sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan, penaggulangan, memberantas dan menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan berupa pengarahan kepada masyarakat, melakukan razia-razia ke sekolah, pemasangan banner berisikan peringatan bahaya narkotika, Kepala Desa Sibong-Bong juga telah bekerja sama dengan Polres untuk memberantas kasur narkotika yang ada di Desa Sibong-Bong. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Sibong-Bong dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang artinya masyarakat yang masih belum mengerti dari efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, masyarakat yang merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan kami pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar diberikan fasilitas perawatan, tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun belum ada. Dan yang lebih penting lagi adalah alokasi anggaran yang sangat minim dari pemerintah untuk upaya pencegahan Narkoba.
DAMPAK PENDIDIKAN INFORMAL SANGGAR BIMBINGAN MUALLIM TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA Elpi Parida; Darliana Sormin; Samsidar Samsidar; Muksana Pasaribu; Sarmadan Pohan; Jumaita Nopriani Lubis; Putriana Putriana
Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman Vol 9, No 2 (2024): Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/muaddib.v9i2.399-405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendidikan yang diberikan di Sanggar Bimbingan Muallim terhadap perkembangan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sanggar Bimbingan Muallim merupakan bentuk pendidikan informal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak pendidikan di sanggar tersebut pada perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam sarana dan pra sarana, Sanggar Bimbingan Muallim memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter dan keterampilan dasar anak-anak pekerja migran.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI Sarmadan Pohan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.756-767

Abstract

Subsidized Fertilizer is goods under supervision whose procurement and distribution is subsidized by the government for the needs of Farmer groups and / or Farmers in the agricultural sector including Urea fertilizer, SP 36 Fertilizer, ZA Fertilizer, NPK Fertilizer, and other types of subsidized fertilizers as determined by Government affairs in agriculture. This objective is to see how the legal arrangements regarding the supervision, procurement and distribution of Subsidized Fertilizer and to see how the judge's consideration in imposing sanctions on the economic crime of Subsidized Fertilizer at the Padangsidimpuan District Court. Economic Crime is a criminal act in Articles 1e, 2e and 3e of the Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Investigation, Prosecution and Economic Justice. One of the criminal acts in economic crime is the trading of goods under the supervision of Subsidized Fertilizer, this is in accordance with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 15 of 2011 concerning Stipulation of Subsidized Fertilizer as goods under Supervision. In the juridical analysis, the Panel of Judges is in accordance with the elements in the facts at the trial
TINJAUAN NORMATIF TENTANG KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Sarmadan Pohan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.380-391

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum barang bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana biasa dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam hukum pidana biasa dengan hukum pidana khusus.Bahwa bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangan pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti lain. Mahkamah Agung sejak tahun 1988 sudah mengakui alat bukti elektronik dipersidangan pengadilan.Meskipun sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana bisa berupa cctv, rekaman, videoa conference, dan jenis-jenis bukti elektronik yang dapat merekam, memuat gambar atau catatan dan terekam dalam bukti elektronik dan dengan bukti yang meyakinkan tersebut seorang hakim dapat menjadikanya sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan putusan.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Sarmadan Pohan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.275-289

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan normatif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum Kewenangan KPK dalam menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Korupsi secara represif dan preventif hanya memilik dasar sebagai penyidik bukan sebagai penuntut umum. Namun apabila dipandang secara keseluruhan baik dari aspek manfaat, dan keadilan KPK memiliki landasan sosiologis untuk melakukan penuntutan karena berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah berada dalam tahap yang membahayakan sehingga membutuhkan penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel yang dapat mencapai tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif dan represif mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan  itu  sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga hal ini mengeseampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu hukum pidana Indonesia mengenal concursus (perbaarengan Tindak Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu hakim harus memandang suatu putusan bukan hanya dari segi kepastian hukum namun perlu juga dipandang dampak kedepannya dalam putusan tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan KPK dalam melakukan penuntutan maka akan tidak menjerakan pelaku korupsi. Dalam hal penerapann system pembuktian dalam penggabungan perkara tersebut sifatnya berdiri sendiri tidak bisa disamakan walaupun system pembuktian kedua tindak pidana tersebut sama yaitu system pembalikan beban pembuktian namun diklasifikasikan berbeda menurut Undang Undang dimana Tindak Pidana Korupsi selain terdakwa membuktikan Penuntut umum pun punya kewajiban yang sama sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut system Pembalikan beban pembuktian secara mutlak yaitu beban pembuktian ada pada terdakwa. Namun beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang di ajukan di depan persidangan adalah milik terdakwa tetap melekat pada Penuntut Umum. 
IMPLEMENTASI HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTANOPAN Edi Syahputra; Sarmadan Pohan; Sutan Siregar
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i2.14177

Abstract

Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan dan untuk mengetahui hambatan penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian mendapati bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hambatan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yaitu faktor administrasi disebabkan keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana. Faktorkelembagaan disebabkan pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi, serta faktor sarana dan prasarana yang mana ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi.
LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND SHARECROPPING AGREEMENTS IN PIJORKOLING VILLAGE, DOLOK DISTRICT, NORTH PADANG LAWAS REGENCY Nur Oloan; Sarmadan Pohan; Ridwan Rangkuti
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.379

Abstract

The purpose of this research is to understand the implementation of agricultural profit-sharing conducted by the customary law community in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, and to determine the compliance of agricultural land profit-sharing implementation with Law No. 2 of 1960. The research method used is a sociological juridical approach, with descriptive-analytical specifications, and purposive non-random sampling for sample determination. The analysis was conducted qualitatively to address the research problem. The research findings indicate that the implementation of the profit-sharing agreement for agricultural land in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency does not use the profit-sharing agreement according to Law No. 2 of 1960 concerning profit-sharing agreements for agricultural land. Instead, they conduct profit-sharing agreements based on customary law that has been passed down through generations, which are agreements based on the approval and agreement between the landowner and the prospective cultivator, conducted verbally on the basis of trust. Regarding rights and obligations as well as the balance of profit-sharing, it is also based on the agreement of both parties. The profit-sharing ratio from the research is referred to as "mertelu" or 1:3, one part for the landowner and two parts for the cultivator from the total net harvest. Then, the termination or dissolution of the working relationship between both parties occurs when the agreed-upon period ends at the end of the harvest season, or it can also be the termination of the agreement due to one party breaching the initial agreement.
Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika: Telaah Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Sutan Siregar; Nur Oloan; Sarmadan Pohan
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i1.2730

Abstract

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan tidak hanya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga melindungi hak asasi manusia pengguna sebagai korban ketergantungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dominasi pendekatan represif dan belum optimalnya prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengguna narkotika masih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana semata, sehingga hak atas pemulihan, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan rehabilitasi yang berorientasi pada pendekatan kesehatan dan keadilan restoratif guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan sistem penanggulangan narkotika yang lebih berkeadilan dan humanis.
Co-Authors Ahmad Husein, Ahmad Chatarina Umbul Wahyuni Darliana Sormin Daulay, Ferdiansyah Edi Syahputra Elpi Parida Hasibuan, Zulkarnain Indra Purba Harahap Jumaita Nopriani Lubis Muhammad Faisal Muksana Pasaribu Nur Oloan Nurwijayanti Putriana Putriana Ridwan Rangkuti Samsidar Samsidar Samsir Alam Sutan Siregar Syahril Syahril Triswidodo Trisidodo