Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Pangemanan, Fanley
Sam Ratulangi University
Environmental Science Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado) Betah, Meilin; Pangemanan, Sofia; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dengan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk menjamin dan mewujdukan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalamnya dapat kita lihat peraturan-peraturan yang dapat mengimunisasi hak anak dari kekerasan seksual khususnya untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan memberi efek jera serta mendorong langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan social anak. Berdasarkan masalah yang terjadi, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memiliki Strategi Penanganan bagi anak korban kekerasan, dalam hal ini dilihat dari peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan untuk mendapat penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk suatu Lembaga Perlindungan Anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan lembaga ini agar memberikan layanan dan memberikan perlindungan kepada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.Kata Kunci : Strategi, Penanganan, Anak, Kekerasan Seksual
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA GUNUNG PAYUNG DI DESA POOPO KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pendong, Alesandro; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangannya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan insfratruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi anatara aparutur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak di pungkiri bahwa hampir seluruh Indonesia memeliki potensi pariwisata, maka yang perlu di perhatikan adalah sarana transportasi, keadaan insfrastruktur dan sarana-sarana pariwisata lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi masalah sehingga akan diperoleh jawaban dari masalah penelitian melalui informasi yang disampaikan oleh informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Poopo telah mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan mempertontonkan tari-tarian budaya yang di peragakan oleh masyarakat Desa Poopo itu sendiri. Objek dan atraksi wisata ini termasuk produk industri pariwisata yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata gunung paying, serta pemerintah desa dan masyarakat telah menyediakan alat transportasi guna menunjang wisatawan untuk menuju lokasi oabjek wisata gunung payung. Alat transportasi saat ini yang disediakan merupakan kendaraan roda dua yang dapat di sewa oleh para wisatawan untuk menuju lokasi wisata jika tidak ingin berjalan kaki.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Pengembangan Pariwisata.
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting) Pioh, Aldi; Waworundeng, Welly; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi sulawesi utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Mamangkey, Anderson; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Di Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berlaku sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2017 ada 8 Desa dan pada tahun 2018 ada 12 Desa dan 2 Kelurahan. Tahun 2017 berjumlah 387 unit dan pada tahun 2018 450 unit yang di salurkan. Di Kecamatan Amurang Timur terdapat 1 Desa dan 1 Kelurahan yang menerima bantuan BSPS. Pada tahun 2017 di Desa Maliku menerima dengan jumlah 52 unit dan pada tahun 2018 di Kelurahan Pondang menerima dengan jumlah 35 Unit. Bantuan BSPS yaitu dalam bentuk uang. Dari hasil pengamatan awal peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam pelaksanaan program pemerintah ini yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya pengawasan dari Dinas yang terkait, juga kurangnya mengamati pelaksanaan program BSPS dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Di lain pihak kendala di lapangan seperti kurangnya Swadaya dari penerima bantuan, suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, kurangnya kerja sama antar anggota dan kelompok, harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik. Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS dikarenakan masih memeliki hubungan kekeluargaan dengan Pihak Fasilitator. Ada tiga unsur penting dan mutlak yang menunjang pelaksanaan yaitu, adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.Kata Kunci : Pelaksanaan, Program BSPS.
STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA Lolong, Christofel Ronal; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan pengendalian dan pengawasan merupakan strategi dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimana hal itu sangat di perlukan dikarenakan kejahatan narkotika psikotropika sudah meluas hampir di seluruh wilayah yang ada di Kota Manado, maka dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Manado membentuk tiga bidang yaitu, bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (Primary Perevention) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (Secondary Prevention) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial. Selama ini Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran terlarang narkotika tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Manado selama ini adalah dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).Kata Kunci: Strategi, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Peredaran Narkotika.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON Maria, Kurnia; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum dan juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan asli daerah oleh aparatur daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya namun dengan tetap mengkaji agar dampaknya tidak sampai mengganggu perekonomian dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak restoran dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya sikap tegas dan komitmen pemerintah terhadap wajib pajak yang mengakibatkan sikap tidak jujur wajib pajak dalam membayar pajak, selain itu komunikasi antara implementor dengan para wajib pajak yang masih renggang.Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Pajak Restoran.
EFEKTIVITAS METODE KAMPANYE DEBAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 Rawis, Junior A. K.; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini fokus pada efektivitas metode kampanye debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Bernard dalam Prawirosentono. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Mengapa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv ?. Hasil analisis menunjukan bahwa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv yang disebabkan oleh faktor penentuan tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung dan juga media penyiaran yang tidak memadai.Kata Kunci : Efektivitas, Metode Kampanye Debat, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
PERAN KOORDINATOR PERUSAHAAN DAERAH PASAR DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL TUMINTING DI KOTA MANADO Sasuwu, Junaidy M.; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Pemerintah Kota Manado wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Di pasar Tuminting Kota Manado memiliki permasalahan yaitu pedagang pasar Tuminting semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak. Peramasalahan selanjutnya adalah para pedagang pasar tuminting yang tidak memiliki tempat berjualan di dalam pasar pada akhirnya badan jalan menjadi tempat mereka berjualan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koordinator poerusahan daerah pasar dalam penataan pasar tradisional Tuminting di Kota Manado. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Koordinator PD Pasar Tuminting dalam Perencanaan Perencanaan adalah untuk menata pasar tuminting agar supaya menjadi pasar yang nyaman dan indah, kondisi pasar tuminting sekarang kurang baik. Dalam pelaksanaan penataan pasar yaitu membersikan sampah, menertibkan pedagang yang ada di pasar tuminting dan menata lapak para pedagang, menagih retribusi. Dalam pengawasan penataan pasar Tuminting dilakukan dengan mengawasi setiap masalah-masalah yang terjadi di pasar tuminting memberikan rambu-rambu peringatan.Kata Kunci : Peran, Penataan, Pasar Tradisional
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud) Fanley N. Pangemanan, Yolanda Tamamengka, Novie R. Pioh,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                      Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan begitu keberadaan pulau terluar termasuk Pulau Marampit yang berada di utara wilayah Indonesia, harusnya menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan khsusnya infrastruktur yang maju. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut, akan berdampak pada perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Sulawesi Utara yang memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti halnya Pulau Marampit, tidak menetapkan program seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Selain itu pulau Marampit juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kata Kunci : Kebijakan, BPPD; Infrastruktur, Wilayah Perbatasan.   ABSTRACTThe border area as the boundary of a nation's sovereignty universally has a strategic role in determining government policy for both national interests and international relations. Management of border areas is an integral part of state management, which is operationally an activity of handling or managing borders and border areas. Thus, the existence of the outer islands, including Marampit Island, which is located in the north of Indonesia, should be an area that is prioritized in the development of especially advanced infrastructure. And it is hoped that this development will have an impact on the economy of the village, region, and even the national level. However, it is unfortunate that infrastructure development on this island is classified as lagging behind. The existence of the North Sulawesi Border Management Agency (BPPD) which has an important task in infrastructure development in border areas, such as Marampit Island, does not set a program as expected. In fact, government policies in infrastructure development in border areas, especially on Marampit Island, are needed. Besides that, Marampit Island also has a lot of potential that can be developed. Keywords: Policy, BPPD; Infrastructure, Border Areas.
KOORDINASI KOMISI PEMILIHAN UMUM BERSAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019 Mogot, Halen Giovano; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang di aplikasikan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Dalam Penyelengaraan Pemilu hak pilih atau hak politik rakyat merupakan hak dasar setiap warga negara yang di jamin oleh konstitusi, untuk itu dalam menjamin setiap hak pilih rakyat dalam pemilihan umum di daerah, Lembaga penyelengara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjalankan koordinasi yang baik dengan Lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih yang berkaitan dengan hak pilih rakyat. Sebagaimana persoalan mengenai daftar pemilih dalam proses berjalanyan pemilihan umum, terus menjadi persoalan yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum Legislatif di Kota Manado tahun 2019. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkait Penyusunan daftar pemlih, secara eksplisit belum cukup baik, sebagaimana dalam hal koordinasi berbagai hambatan dan persoalan, mulai dari lambatnya tanggapan hingga ketidakselarasan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab antara KPU dan DISDUKCAPIL Kota Manado yang mempengaruhi kelancaran dalam penyusunan Daftar Pemilih.Kata Kunci : Koordinasi, Daftar Pemilih, Pemilihan Umum Legislatif.
Co-Authors Agustinus B Pati, Agustinus B Albari, Adam H. Betah, Meilin Bida, Obed Daud Liando, Daud Frans Singkoh, Frans Hutagalung, Anthonius Parlindungan Johny Lumolos Kaawoan, Johannis E Kaendung, Evander Kaunang, Bian Lahutung, Deisy Angreini Lantemona, Adventrio Gilbert Lolong, Christofel Ronal Mais, Ririn Mamangkey, Anderson Mantiri, Michael Maria, Kurnia Marthen Kimbal, Marthen Masinambow, Jerry H. H. Mogot, Halen Giovano Moningka, Chindy Claudya Moniung, Klaudia Munaiseche, Renaldo Joel Mustaking, Mustaking Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Nurlatun, Risna Paat, Ariandy Junaidy Pangemanan, Sofia Pendong, Alesandro Pendong, Gemarya Asri Pioh, Aldi Pondaag, Elvirany V Powa, Alan Aldo Purukan, Brigita N Rares, Joyce ., Rares, Joyce J. Rawis, Junior A. K. Rewah, Daniel Ridel Rolos, Readel Sahoming, Priska Sandag, Marie Agustina Sarah Sambiran, Sarah Sasuwu, Junaidy M. Sorongan, Yangwan Suyatman, Angga R.P T. A. M. Ronny Gosal Tampilang, Jelfi H. Timbongol, Varen C. Timpal, Erline T.V. Tumadang, Meiatris Undap, Gustaf Waworundeng, Welly Weol, Marshel