Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PKM Pendampingan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai Sumatera Utara Nasution, Adawiyah; Mahzaniar, Mahzaniar; Syarifah, Syarifah; Fatahillah, Raja Fanny; Maryani, Halimatul
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 4, No 1: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JANUARI 2024
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v4i1.5191

Abstract

Pada tanggal 10 Juli s/d 29 Juli 2023 kami telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala lama, Kec.Pantai cermin, Kab.Serdang Berdagai, Prov. Sumatera Utara. Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu agar  mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik  melalui keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi dari  permasalahan yang berada dilapangan. Adapun sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu Masyarakat sekitar dan anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan. Banyak program yang kami laksanakan di Desa kuala lama. Program- program tersebut ikut serta masuk ke dalam sekolah seperti SD dan TK,meliputi kegiatan belajar mengajar yang di khususkan untuk anak-anak  di posko, bergotong royong di Kantor Desa dan ikut langsung dalam membantu dalam posyandu lansia, mempromosikan kampus, sosilisasi kerumah masyarakat, membuat kegiatan senam untuk anak-anak, mempelajari pembuatan ikan asin, dan mensosialisasikan jamu serta membuat tanaman hidup sebagi obat keluarga di Desa kuala lama  Program- program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dan dapat bermanfaat bagi warga sekitar.
Pengaruh Pemberian Informasi Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan bagi Ibu-Ibu Perwiritan PWBI Kelurahan Kwala Bekala Harahap, Syahrul Bakti; Nasution, Adawiyah; Maryani, Halimatul; Harahap, Anwar Sadat; Halim, Abdul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.032 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i2.150

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirit Batak Islam (PWBI),yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.
Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasution, Adawiyah; Maulana, Farrel; qonita, Haya
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1281

Abstract

Online saving club is a group of people who use social media as a tool to raise money regularly at any given period. Saving club is recognized as an agreement even though it is often done. This online gathering is only done by agreement between several parties who participate in the gathering and is not written. If in the future there are problems such as defaults, it is very difficult to prove the form of the agreement is not written so that to resolve the problem, including the recognition of the parties participating in the social gathering. For this reason, this study will discuss what exactly is the position of the verbal agreement electronically and how its legal force is and what legal remedies are taken in the event of a breach of contract. This research was conducted by reviewing and focusing on the application of "Normative Juridical" legal rules, so the method used in this research is the normative juridical method related to civil law laws, especially the Legality of the Unwritten Agreement on Online Saving Club. The unwritten agreement in the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. The unwritten agreement in this online social gathering still has legal force with the backwardness of legal evidence in accordance with the ITE Law. The legal consequences of default are compensation and other legal remedies that have been agreed at the beginning of the agreement.
PKM SOSIALISASI PENTINGNYA INKLUSI KESADARAN PAJAK YANG TERINTEGRASI PADA MATA KULIAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH SUMATERA UTARA Halimatul Maryani; Muhammad Hizbullah; Syahrul Bakti Harahap; Tri Reni Novita; Dani Sintara; Abdul Halim; Adawiyah Nasution; Rahma Nuriasari
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i2.6143

Abstract

Development and expansion in Indonesia certainly require maximum funding, and the need for development must be aligned with current and future development needs. While these development needs can be met through various means, all of them are expected to strengthen the state's financial sector, one of which is the tax sector. One of the goals of promoting tax inclusion through this Community Service Program (PKM) activity is to provide insight and knowledge related to taxation information.
Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China Halimatul Maryani; Adawiyah Nasution
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 No 2 (2019): Edisi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.137-149

Abstract

Pada prinsipnya konsep dasar perdagangan bebas merupakan penghilangan hambatan-hambatan dalam  proses perdagangan internasional, namun yang menjadi isu hukum dalam kajian ini adalah bahwa suatu perdagangan bebas dalam skala sistem multilateral World Trade Organization  disingkat dengan WTO sedikit terkendala dan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga mulailah suatu negara itu membentuk blok perdagangan secara regional misalnya ASEAN, AFTA, termasuk  ACFTA yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara langsung dan meningkatkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dalam skala regional dengan lebih berkembang serta meningkatkan kemajuan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini berawal  dari hasil penelitian adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan kajian yang dianalisis ini berawal sejak 1 Januari 2010, negara  China dipastikan telah bergabung dalam kesepakatan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), pada Framework Agreement on comprehensive Economic Co-opration Between The Association of South East Asian Nation and The People's Republic of China  (Asean-China) dan telah  ditandatangani Presiden Republik Indonesia waktu itu Megawati di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Novenber 2002, serta telah diratifikasi  melalui Keputusan Presiden No.48 Tahun 2004, dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, dasar hukum berlakunya kesepakatan perdagangan regional dalam ketentuan World Trade Organization  atau WTO diperbolehkan dalam pasal 24 GATT, dengan beberapa kebijakan yang dilakukan  pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri terhadap  dampak negatif dari pelaksanaan perdagangan bebas regional, sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran dan harus ditetapkan dalam satu kaidah
Analisis Konsep Qawaid Fiqyiyyah dalam Kajian Hukum Keluarga di Indonesia Halimatul Maryani; Abdul Halim; Bonanda Japatani Siregar; Adawiyah Nasution; Raja Fanny Fatahillah
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 5 No. 4: Desember 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v5i4.1281

Abstract

Adapun yang menjadi tema dalam paparan ini adalah Analisis Konsep Qawaid Fiqyiyyah Dalam Kajian Hukum Keluarga di Indonesia Keluarga adalah merupakan kumpulan satu unit yang terkecil yang ada di tengah tengah masyarakat yang terdiri dari keluarga inti dan keluarga dalam arti luas Keluarga inti adalah yang terdiri dari suami istri dan anak anak sedangkan keluarga dalam arti luas adalah selain suami istri dan anak anak termasuk juga ayah ibu adik kakak paman bibi kakek nenek dan keluarga lainnya yang ada dalam keluarga Hukum keluarga familierecht low of familie merupakan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum keluarga yang sedarah dan keluarga yang terikat dengan tali perkawinan yang meliputi proses perkawinan kekuasaan oaring tua perwalian dan lain lain Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum kekeluargaan yang di atur dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga Kompilasi Hukum Islam KHI nah sehubungan dengan itu maka hukum keluarga dalam kajian islam juga sangat penting khususnya bagi ummat muslim yang bertujuan untuk mengkaji tentang konsep fiqh dalam kajian hukum keluarga di Indonesia dengan metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan analisis deskriptif pada konsep hukum keluarga di Indonesia di mana inovasi yang ditemukan dalam konsep ini adalah terdapatnya perbedaan antara konsep hukum keluarga dalam kajian fiqh dengan konsep hukum perdata secara umum